BANDARLAMPUNG (jpnn.com) – Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai belum berjalan maksimal. Sebab, masih banyak warga yang menjadi peserta program nasional tersebut dianaktirikan saat berobat. Terkait permasalahan ini, Wakil Wali Kota Bandarlampung Tobroni Harun meminta Dinas Kesehatan (Diskes) berperan aktif mengawasi pelaksanaan BPJS.
Standar Jelas, Pasien JKN Bisa Dilayani Lebih Cepat
PADANG, KOMPAS.com– Pelayanan dengan ukuran tertentu (standarisasi) menjadi kunci sukses pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari rumah sakit kepada pasien. Standar JKN yang jelas memungkinkan pasien dengan diagnosis sama mendapat layanan yang setara. Dengan adanya standarisasi, pelayanan JKN juga akan lebih efektif karena pasien hanya melakukan pemeriksaan yang penting baginya.
BPJS Optimis Tak Sampai Gulung Tikar Meski Banyak Kendala
Liputan6.com, Jakarta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan tiga bulan sejak Januari 2014 lalu. Pro dan kontra mewarnai berjalannya program ini. Selain itu berbagai kendala masih juga ditemui di lapangan, namun pihak Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan optimis tidak akan mengalami gulung tikar.
JKN Lebih Berorientasi Pengobatan daripada Pencegahan?
PADANG, KOMPAS.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat sambutan positif dari masyarakat terbukti dari jumlah peserta yang terus meningkat. Dampaknya, biaya kapitasi untuk fasilitas kesehatan (faskes) primer juga terus meningkat. Namun hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan lain, mungkinkah JKN lebih berorientasi pengobatan (kuratif) dibandingkan promotif atau preventif?
Perubahan Pola Pikir Bantu Sukseskan JKN
PADANG, KOMPAS.com – Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ternyata memang tak selalu lancar. JKN bertujuan meningkatkan standar kesehatan namun manfaat ini sulit didapat jika tidak diikuti perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat dan tenaga kesehatan perlu memahami keuntungan JKN bagi mereka.
BPJS Terintegrasi Mulai Mei 2014
SOREANG, (PRLM).- Pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung semuanya akan diintegrasikan ke dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mulai Mei 2014. Untuk membayar klaim asuransi, Pemerintah Kabupaten Bandung tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp 51,843 miliar.
Verifikator Independen Gugat UU BPJS
Hukumonline.com – Seorang tenaga verifikator independen program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Dwi Arifianto mempersoalkan Pasal 60 ayat (2) huruf a UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dia merasa dirugikan akibat berlakunya ketentuan penghapusan program Jamkesmas itu yang berujung PHK lebih dari 1.500 tenaga verifikator independen Jamkesmas dan Jamkesda.
Continue reading
RS Diminta Tinjau Perangkat Peraturan
Kompas.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengimbau rumah sakit untuk meninjau perangkat peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Hal itu bisa diunduh di situs bpjs-kesehatan.go.id.
Target MDGs untuk TB di Indonesia Telah Tercapai
Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka mencapai target MDGs 2015 dibidang Tubercullosiss (TB) yang dilakukan atas kerjasama dengan Organisasi Profesi, masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasar data 2013, Target MDGs TB 2015 sudah tercapai.
Menkes Akui Tenaga Medis Tak Merata
mdopost.com – Menteri Kesehatan (Menkes) RI dr Nafsiah Mboi SpA MPH mengakui kurangnya tenaga medis di Indonesia. Kelemahan lainnya, ungkap Mboi, adalah distribusi yang tidak merata. Hal ini dikatakannya saat meresmikan Gedung Jurusan Kebidanan, Analis Kesehatan dan Laboratorium Gizi, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Manado, dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL PP) Kelas I Manado, Senin (24/3) kemarin.