KOMPAS.com – Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengharuskan alur pelayanan diawali dari fasilitas primer. Kendati demikian, masih ada salah kaprah di tengah masyarakat yang menilai dokter layanan primer adalah dokter umum yang kurang berkompeten.
Ke Depan, Takkan Ada Lagi Dokter Umum
KOMPAS.com — Selama ini, dokter umum merupakan istilah yang digunakan untuk dokter dapat mengobati semua penyakit dan paling mudah dijumpai di layanan kesehatan primer seperti puskesmas ataupun klinik. Namun, dengan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), istilah tersebut akan ditiadakan.
Remunerasi bagi Dokter JKN Diminta Direvisi
Jakarta (Metrotvnews.com): Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menganggap sistem remunerasi bagi para dokter yang melayani peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terlalu kecil dan tidak jelas.
Panduan Pasang Iklan di Website Mutu
Yth. Pengunjung website Mutu
Website Mutu PKMK FK UGM menyediakan fasilitas pemasangan iklan berupa acara Seminar, Pelatihan, dan Workshop. Manfaat pemasangan iklan di website mutu pelayanan kesehatan adalah:
- Iklan Anda akan muncul di home website mutu pelayanan kesehatan.
- Iklan Anda akan di alert melalui email dan sms
Jumlah alert email website mutu berjumlah 1.422 yang mana berasal dari berbagai latar belakang mulai dari profesi kesehatan (dokter, bidan, perawat, apoteker, dll), kementerian kesehatan, organisasi profesi, instansi kesehatan (rumah sakit pemerintah & swasta, dinas kesehatan provinsi/kota/kabupaten, puskesmas), institusi pendidikan - Iklan akan di share ke media sosial
follower twitter website mutu berjumlah 475, Fanpage FB IHQN berjumlah 973, FB Mutu pelayanan kesehatan berjumlah 5.000 orang - Kami berhak untuk menolak iklan acara yang tidak sesuai dengan ketentuan Divisi Mutu Pusat Kebijakandan Manajemen Kesehatan FK UGM.
- Anda dapat menghemat biaya dan waktu.
Syarat Pemasangan iklan adalah :
- Follow twitter (@mutuyankes) & Like Fanpage (Indonesian Healthcare Quality Network)
- Silahkan kirim Term of Reference (TOR) dan Leaflet Acara Anda via email ke mutuyankes@gmail.com
- Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami : Nasiatul Aisyah Salim : 081390979488 (only SMS/WA/Line) atau (0274) 549-425 (ext 119) atau YM : nasiatul_aish88
Salam,
Hanevi Djasri dr.,MARS
Pengelola Website Mutu Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Mutu Melalui Metode PDSA
Memberikan peningkatan kualitas dan keamanan kesehatan selalu menjadi tantangan dunia internasional. Dunia internasional telah menggunakan metode PDSA sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas mutu kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya artikel yang telah dipublikasikan beberapa negara maju dan berkembang yang menggunakan PDSA untuk menyelesaikan masalah kesehatan.
Metode PDSA ini dikembangkan oleh Deming dan Shewart tahun 1986 dari industri manufaktur yang dikenal dengan metode plan-do-check-action (PDCA). Pada 1996, Langley mengembangkan metode PDCA sebagai metode yang bisa digunakan dalam konteks kesehatan. Sekarang PDCA telah menjadi metodologi ilmiah yang diperkenalkan oleh Speroff dan O’Connor tahun 2004 dengan nama metode plan-do-study-action (PDSA). PDCA dan PDSA memiliki siklus yang berbeda, seperti pada tabel dibawah ini:

Siklus PDSA menggunakan empat tahap pendekatan. 1). Plan adalah mengidentifikasi tahap perubahan untuk perbaikan; 2). Do adalah tahap menguji perubahan yang telah dilakukan; 3). Study adalah tahap meneliti keberhasilan perubahan; 4). Act adalah tahap mengidentifikasi adaptasi dan menginformasikan siklus baru.
Perlu dipahami bahwa penggunaan Siklus PDSA mempunyai intervensi yang kompleks dan dipengaruhi oleh konteks lokal. Intervensi yang kompleks menyebabkan pelaporan atau dokumentasi yang dilakukan tidak lengkap. Hasil sistematika review jurnal menunjukkan bahwa dari 73 artikel yang masuk kriteria inklusi sebanyak 47 artikel yang melaporkan siklus PDSAnya secara rinci, kurang dari 20% artikel yang melaporkan penggunaan siklus berulang, dan 15% yang melaporkan perkembangan penggunaan siklus PDSA. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Michael dan tim untuk menilai penerapan siklus PDSA seperti pada tabel dibawah ini:

Saat ini belum ada kriteria formal untuk mengevaluai aplikasi atau pelaporan siklus PDSA yang ada. Oleh karena itu, pedoman pelaporan perlu dibuat untuk mendukung pelaporan yang sistematis dan penggunaan PDSA yang tepat. Pedoman pelaporan PDSA dapat meningkatkan legitimasi ilmiah.
Pedoman pelaporan memungkinkan transparansi mengenai isu-isu kesehatan sehingga dapat membangun pengetahuan tentang bagaimana menggunakan metode PDSA efektif dan prinsip-prinsip untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Metode PDSA diharapkan dapat diterapkan sesuai dengan pedoman siklus yang disusun oleh pendiri, metode PDSA harus diterapkan dengan konsistensi yang lebih besar dan lebih besar.
Oleh: Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH (Peneliti Divisi Mutu PKMK FK UGM)
{module [150]}
Dewan Kesehatan Sebagai Penentu Mutu Pelayanan Kesehatan, Bagaimana dengan Indonesia ?
Seiring perkembangan dunia kesehatan yang semakin pesat dan kebutuhan akan pelayanan yang aman serta bermutu, banyak pemerintah di dunia mulai menempatkan mutu pelayanan kesehatan sebagai hal yang vital. Dua isu utama yang sering menjadi fokus ialah keselamatan pasien dan efektivitas pelayanan. Maka, diperlukan dewan/board khusus di sektor kesehatan sebagai penentu atau pencetus peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Banyak hasil penelitian menunjukan bahwa RS dengan dewan kesehatan yang aktif dalam mengagendakan program-program peningkatan mutu memiliki quality improvement yang tepat sasaran dengan hasil yang baik di banyak indikator. Sebaliknya, dewan yang tidak aktif, diidentifikasikan menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Seperti penelitian di Inggris dan Australia yang menunjukan bahwa dewan kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Saat ini, penelitian maupun project peningkatan mutu lebih banyak menitikberatkan pada klinisi dan staf management sedangkan dewan kesehatan diabaikan. Kemudian, dewan kesehatan di beberapa negara merasa kurang diberi pengetahuan mengenai quality improvement dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, beberapa negara sudah membuat dokumen guideline khusus untuk mengatasi masalah tersebut.
Sebuah studi kualitatif di Victoria, Australia bisa menjadi contoh bagi kita. Di Victoria, Australia terdapat 85 unit pelayanan kesehatan masyarakat yang semuanya memiliki dewan kesehatan. Para dewan kesehatan ini bertugas untuk memastikan efektifitas dan akuntabilitas sistem pelayanan dan mengidentifikasi berbagai masalah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Setiap dewan memiliki 6-12 anggota yang bersifat independen, ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dengan kontrak 3 tahun kerja dan kemungkinan untuk diperpanjang pada periode selanjutnya. Anggota dewan yang bertugas di daerah metropolitan dan regional yang luas mendapatkan gaji sedangkan di daerah subregional dan rural bekerja sebagai volunteer. Masing-masing dewan diharuskan untuk membentuk komite mutu, seperti komite penanganan resiko dan komite audit.
Selama 10 tahun terakhir banyak perubahan pada dewan kesehatan ini. Pada awalnya mereka tidak begitu peduli dengan isu peningkatan mutu namun seiring dengan berjalannya waktu kini mereka lebih memperhatikan tentang peningkatan mutu. Mereka berpendapat bahwa mutu pelayanan merupakan suatu proses yang terus berkembang. Menetapkan prioritas menjadi hal yang harus dilakukan untuk memastikan arah dari peningkatan mutu pelayanan. Selain itu, pengukuran dan monitoring yang efektif juga menjadi critical factor disamping memastikan akuntabilitas dari para pelaku pelayanan kesehatan serta budaya kerja yang terbuka dan transparan.
Dalam perjalanannya, ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh para dewan kesehatan. Beberapa diantaranya adalah sumber daya yang dirasa kurang dan kebutuhan akan networking antara sesama anggota dewan untuk berdiskusi dan berbagi masih minim. Beberapa anggota dewan kesehatan merasa topik tentang mutu jarang diangkat pada pertemuan antara sesama anggota. Selain itu, masalah skill dan pengalaman juga menjadi perhatian utama. Banyak anggota dewan kesehatan yang kurang mendapat pelatihan mengenai mutu yang bisa diakses oleh semua anggota. Serta masalah akses informasi dan beberapa regulasi eksternal yang dinilai membebani dan tidak sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Dewan kesehatan memegang peranan penting dalam membentuk kepemimpinan, akuntabilitas, dan budaya organisasi agar staf atau pelaku pelayanan dapat menyediakan pelayanan yang efektif dan efisien serta bermutu. Oleh karenanya perhatian untuk dewan kesehatan perlu ditingkatkan. Pelatihan mengenai isu-isu mutu terkini harus diberikan dan bisa diakses oleh semua anggota dewan kesehatan. Selain itu, untuk menemukan masalah dan menjamin terselenggaranya pelayanan yang bermutu perlu monitoring dan evaluasi dengan pengukuran yang continue, akurat, dan relevan. Kemudian perlu juga koordinasi yang baik antara pusat dan daerah baik itu akses data, regulasi, dan lain sebagainya.
Dewan kesehatan mempunyai tugas untuk memastikan penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan yang efektif demi terselenggaranya pelayanan yang bermutu. Sehingga sangat penting untuk mendukung tugas dari para dewan ini untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu.
Oleh : Stevie Ardianto Nappoe., SKM (Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kedokteran Undana)
{module [150]}
“Kerikil” di BPJS Kesehatan
Beritasatu.com – Setelah beroperasi lebih dari seminggu sejak 1 Januari 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuai banyak protes. Keluhan rakyat pun terdengar di mana-mana. Janji yang dilontarkan pemerintah relatif tak terbukti. BPJS Kesehatan belum beroperasi dengan mulus!
Peraturan dalam JKN dan BPJS Tidak Jelas, KB Terancam
Jakarta (Metrotvnews.com): Peraturan di dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) bisa mengakibatkan membludaknya jumlah penduduk. Tidak ada batasan anak ke berapa yang biaya kelahirannya ditanggung proram tersebut.
Pedoman BPJS Tak Jelas Dikhawatirkan Turunkan Standar Pelayanan Kesehatan
Solo (beritasatu.com) – Kalangan dokter mengkhawatirkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan justru akan menurunkan standar pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketidakjelasan pedoman dari BPJS menjadi salah satu penyebabnya.
IDI Minta Dana BPJS Langsung Dikelola Rumah Sakit atau Puskesmas
Liputan6.com, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin menginginkan agar dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat langsung dikelola oleh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas dan tidak melalui pemerintah daerah untuk memaksimalkan pelayanan.