Jakarta (Liputan6.com) : Tak hanya badan usaha dan perorangan yang mulai sibuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dokter yang wajib melayani pasien juga harus berhak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.
Pelaksaan BJPS Dianggap Lebih Untungkan RS
Banjarmasin (REPUBLIKA.CO.ID) — Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diterapkan sejak 1 Januari 2014 dinilai bukan hanya menguntungkan pasien tidak mampu tetapi juga menguntungkan rumah sakit di Kalimantan Selatan.
Sebelum Jalani Program JKN, Inilah yang Dilakukan RS Fatmawati
Jakarta (Liputan6.com) : Dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah banyak persiapan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Fatmawati Jakarta. Apakah sajakah itu?
Rumah Sakit Khawatir JKN Merugikan
Jakarta (Metrotvnews.com): Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku 1 Januari 2014 memunculkan berbagai polemik. Salah satunya, kekhawatiran rumah sakit merugi bila menangani pasien JKN yang mengalami penyakit komplikasi.
Prediksi Isu Terkait Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia dan Dunia Tahun 2014
Berbagai peristiwa telah terjadi di tahun 2013, dimulai awal tahun terjadi kasus meninggalnya bayi Dera, di penghujung tahun terjadi kasus dokter Ayu dkk yang dihukum karena dinilai melakukan kelalaian dan boomingnya persiapan BPJS Kesehatan yang akan dimulai tahun 2014. Setelah mencermati Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama tahun 2013 terkait mutu pelayanan kesehatan di Indonesia dan Dunia, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK UGM memprediksi beberapa perkembangan/issue yang terkait dalam manajemen mutu pelayanan kesehatan di Indonesia dan dunia pada tahun 2014, yaitu:
- Keterkaitan antara sistem jaminan kesehatan (termasuk sistem pembiayaan dengan INA-CBG) dengan mutu pelayanan kesehatan (termasuk outcome pasien) akan menjadi penting. Hal ini terkait dengan harapan masyarakat yang besar dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional yang diharapkan dapat meningkatkan akses dan juga mutu pelayanan kesehatan.
- Keterkaitan antara Kematian Ibu dan Bayi dengan mutu pelayanan KIA terutama di rumah sakit (termasuk keterkaitan dengan sistem rujukan, PONEK, ketersediaan tenaga dokter spesialis) akan menjadi penting karena akan ada kelanjutan dari progam MDG dan juga akan adanya tuntutan akuntabilitas bagi pemerintahan baru (setelah pemilu) akan adanya program yang efektif menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi.
- Manfaat program akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk RS, Puskesmas, dan laboratorium) akan menjadi penting karena berbagai perubahan sistem akreditasi (termasuk perubahan standar, perubahan cara penilaian dan juga perubahan pengelolaan lembaga akreditasi) akan menimbulkan harapan adanya program akreditasi yang lebih efektif
- Keterkaitan antara upaya peningkatan mutu dengan sistem kesehatan secara keseluruhan akan menjadi penting karena semakin disadari bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat terkait dengan berbagai aspek lain dalam sistem kesehatan: pembiayaan, SDM, pendidikan, organisasi profesi, pemerintah dan pemerintah daerah dan sebagainya.
- Keterkaitan antara mutu dengan daya saing fasilitas pelayanan kesehatan akan lebih disadari oleh para pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (terutama RS) terkait dengan persaingan yang semakit ketat baik dengan RS luar negeri (health tourisme) dan juga dengan RS dalam negeri (BPJS)
Kaleidoskop Manajemen Mutu PKMK FK UGM Tahun 2013
Selama tahun 2013, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-UGM telah terlibat dalam berbagai peristiwa yang terkait dengan regulasi dan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan baik di Indonesia maupun di dunia, diantaranya program sister hospital, manual rujukan & surveillance response, pengembangan TB care, pengembangan center of excellence, pemetaan sistem mutu dan keselamatan pada pelayanan kesehatan. Dan peristiwa besar di Dunia yang telah kami ikuti adalah International Forum on Quality & Safety in Healthcare di London & Konferensi Internasional ISQua ke 30 di Edinburgh.
|
JANUARI
|
|
FEBRUARI
Secara umum kerjasama ini bertujuan untuk dapat mewujudkan Layanan World Class Hospital yang dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi seluruh rumah-sakit di Indonesia baik dari sisi pelayanan, pendidikan dan penelitian. Kerjasama ini memiliki tujuan khusus untuk: pertama, mewujudkan Centers of Excellence di Eka Hospital. Kedua, mengembangkan Sistem Manajemen Pendukung untuk Centres of Excellence di Eka Hospital. Ketiga, membangun Budaya Ilmiah di Eka Hospital. Keempat, menjadi pusat pelatihan dan pendidikan untuk Clinical Care Management di Eka Hospital. Salah satu hasil awal kegiatan ini adalah adanya penandatanganan MOU antara Universitas Gadjah Mada dengan Eka Hospital Group. |
|
MARET
Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang dicantumkan di dalam POA. Dalam pertemuan ini dilakukan juga diskusi untuk mengatasi permasalahan/kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan POA tersebut. Kemudina, dilakukan juga pembahasan kesepakatan mekanisme pengelolaan keuangan program SH dan PML bersama bendahara dan staf keuangan AIPMNH, untuk menjamin ketepatan penyampaian seluruh SPJ kontrak. |
|
APRIL
|
|
MEI
|
|
JUNI
|
|
JULI
Dalam rangka itu, pada bulan Juli RS Sardjito menjalankan Mock Survey sebagai bagian dari persiapan memperoleh akreditasi dari JCI. PKMK FK-UGM terlibat dalam membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan awal persiapan akrediasi tersebut melalui kerjasama Konsultan Pendamping Pelatihan & Baseline Assessment Standar Akreditasi JCI. Kerjama tersebut bertujuan untuk: memantapkan organisasi dan peran tim penerapan akreditasi JCI di RSUP Dr Sardjito dan membangun konsensus tim; meningkatan pemahaman staf RSUP dr. Sardjito tentang maksud dan tujuan setiap standar dan elemen penilaian akreditasi JCI bagian I dan meningkatkan keterampilan staf RSUP dr. Sardjito dalam memenuhi standar dan elemen penilaian tersebut; mengukur pemenuhan standar dan elemen akreditasi JCI berdasarkan kondisi yang ada saat ini; membangun komunikasi yang efektif dan efisien tentang kegiatan persiapan akreditasi JCI dan hasil yang telah diperoleh; dan membangun mekanisme koordinasi antar para pihak yang terlibat dalam proses persiapan akreditasi JCI |
|
AGUSTUS
|
|
SEPTEMBER
|
|
OKTOBER
|
|
NOVEMBER
|
|
DESEMBER
Permenkes ini juga terkait dengan aturan yang mengatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan melakukan negosiasi mengenai tarif INA-CBGs dan tarif kapitasi melalui asosiasi masing-masing yang teradapaat pada Permenkes No 455 tahun 2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan |
Awal tahun 2013 terselenggara pertemuan evaluasi penerapan manual rujukan dan surveillance response kematian anak di tingkat kabupaten/ kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pertemuan ini dihadiri oleh Direktorat BUK Kemenkes dan Dinas Kesehatan dari lima kabupaten/ kota se-DIY. Meskipun DIY merupakan salah satu provinsi dengan angka kematian ibu dan anak terrendah di Indonesia (
Workshop Pengembangan Center of Excellence di Eka Hospital untuk mewujudkan World Class Hospital merupakan langkah awal kegiatan kerja sama antara Eka Hospital dengan PKMK FK-UGM untuk dapat mewujudkan layanan world class hospital yang juga dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi seluruh rumah sakit di Indonesia baik dari sisi pelayanan, pendidikan dan penelitian. Paling tidak terdapat 
AKI dan AKB di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih jauh berada di atas angka nasional dan jauh dari target MDGs tahun 2015. Sampai tahun 2007, 
Pada bulan April diselenggarakan Internasional Forum on Quality & Safety in Healthcare oleh BMJ Group di London. Acara ini dihadiri lebih dari 3000 peserta dari 67 Negara dan peserta satu-satunya dari Indonesia yang hadir dalam acara ini adalah konsultan PKMK FK UGM, dr. Hanevi Djasri MARS. Forum ini terbagi menjadi sembilan area yaitu clinical improvement, patient safety, cost and quality, patient engagement, leadership, culture, innovation, education dan transformation & design. 
Pada bulan ini, dimulai kegiatan Pemetaan Sistem Mutu & Keselamatan pada Pelayanan Kesehatan di Indonesia yang merupakan kegiatan kerjasama antara PKMK FK-UGM dengan WHO Indonesia. Pemetaaan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi mutu nasional. Rekomendasi yang dihasilkan dari pemetaan ini antara lain menetapkan Kebijakan Nasional Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan; menetapkan atau mengembangkan satu unit di dalam struktur organisasi Kementrian Kesehatan RI yang khusus bertugas sebagai koordinator upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik ditingkat nasional dan daerah; menetapkan metode untuk peningkatan kualitas yang dapat digunakan oleh berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan; dan mengembangkan sumber pembelajaran di tingkat nasional untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Pada bulan ini, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK UGM bersama Divisi Manajemen Rumah Sakit dan Divisi Public Health, terlibat dalam kegiatan pengembangan model tuberculosis (TB) Care. Kegiatan ini didanai oleh Otsuka Foundation. Kegiatan TB Care ini terdiri dari beberapa paket kegiatan. Divisi Manajemen Mutu terlibat dalam proses audit klinik penatalaksaan TB di enam rumah sakit (RS) di Jakarta dan Yogyakarta. Selain itu, Divisi Manajemen Mutu juga terlibat dalam penyusunan model “bisnis” penatalaksanaan TB baik di RS pemerintah maupun swasta. Secara umum, model baru tersebut akan diusulkan sebagai perubahan dari model yang sudah ada pada saat ini. Pada model sebelumnya, pendekatan yang digunakan adalah “pendekatan program” lalu diusulkan untuk diubah menjadi pendekatan “hospital clinical quality“.
Dicabutnya Perpres No 105/2013 dan Perpres No 106/2013 soal pelayanan kesehatan paripurna bagi pejabat negara dan keluarganya oleh Presiden SBY mendapat dukungan dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof Ali Gufron Mukti dengan 
Pada bulan ini diselengarakan workshop pertama dalam kegiatan Pengembangan Konsep Pengukuran Mutu Sarana Pelayanan Kesehatan oleh BPJS Bidang Kesehatan, yang merupakan kerjasama antra PKMK FK-UGM dengan PT. Askes. Kegiatan ini memiliki tujuan khusus untuk: mengidentifikasi standar input (struktur), proses (manajemen dan klinis) dan output yang dapat digunakan baik untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama dan juga untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut; menyusun rekomendasi mekanisme BPJS dalam melakukan pengukuran/penilaian pemenuhan standar input-proses-output dari sarana pelayanan kesehatan; dan menyusun rekomendasi mekanisme BPJS dalam melakukan evaluasi (termasuk benchmarking) dan tindak lanjut hasil pengukuran
Pada bulan September diselenggarakan Forum Nasional Kebijakan Kesehatan. Divisi Manajemen Mutu terlibat dalam Kelompok Kerja KIA yang secara umum bertujuan untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan usulan kebijakan dari berbagai intervensi KIA yang telah atau sedang dilaksanakan di Indonesia. Secara khusus Kelompok Kerja KIA ini bertujuan untuk: membahas pendekatan perencanaan kesehatan berdasarkan bukti serta analisa bottleneck yang telah ada di Indonesia dan bagaimana para akademisi serta praktisi kesehatan dapat mendukung perbaikan perencanaan kesehatan di Indonesia; membahas berbagai intervensi besar pada pelayanan KIA di Indonesia; dan membahas analisa kebijakan dan penyusunan policy brief yang berdasarkan lesson learn dari intervensi pelayanan KIA.
Tanggal 13-16 Oktober 2013 di Edinburgh telah terselenggara Konferensi Internasional ISQua ke 30 dengan tema Quality and Safety in Population Health and Healthcare. Konferensi ini dihadiri kurang lebih dari 70 negara dengan 1.000 delegasi yang salah satunya adalah konsultan PKMK FK UGM, dr. Tjahjono kunjoro, MPH, DrPH. Sembilan area yang dibahas adalah Governance, Leadership and Health Policy; Patient Safety; Improving Population Health; Patient and Family Experience, Engagement and Coproduction; Accreditation and External Evaluation Systems; Education in Safety and Quality; Quality & Safety in Transitional and Developing Countries; Health Information Technology; Measuring Service Performance and Outcomes.
Pada tanggal 19-21 November 2013 di Jakarta telah terselenggara Forum Mutu IHQN ke-9 dengan tema Meningkatkan Daya Saing Layanan Kesehatan Berbasis Managed Care: Melalui Penerapan Standar Mutu Internasional dan Evaluasi Mutu. Topik yang dibahas adalah mutu pelayanan di sarana pelayanan kesehatan, penelitian mutu dan keselamatan pasien, evaluasi mutu pelayanan kesehatan dalam skema jaminan kesehatan, dan perkembangan terkini mutu pelayanan kesehatan di dunia Internasional. 
Pada bulan ini terbit Ayo Serbu Mobil BPJS, Daftar JKN! Cukup 10 Menit!
Jakarta (Liputan6.com) : Untuk memenuhi pengetahuan masyarakat DKI Jakarta tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang baru saja diresmikan pada 1 Januari 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menyediakan beberapa unit mobil yang siap memberikan informasi tersebut kepada seluruh masyarakat.
BPJS Kesehatan Siap Antisipasi Masalah Bila Muncul
Jakarta (Liputan6.com) : Sehari setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diresmikan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Selasa (31/12/2013) selanjutnya pasti akan ada masalah yang dihadapi.
BPJS Kesehatan harus memiliki data valid
Medan (ANTARA News) – Gubernur Sumatera Utara meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sudah memiliki data valid tentang kepesertaan sehingga tidak menimbulkan masalah.
Dokter keluhkan pendapatan dari pasien BPJS Kesehatan
Merdeka.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 24/2011 tentang BPJS, Askes dan Jamsostek akan beralih dari badan usaha milik negara menjadi badan hukum publik BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015.