UHC di Thailand: Pelaksanaan dan Layanan Kesehatan yang Bermutu

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

UHC di Thailand:
Pelaksanaan dan Layanan Kesehatan yang Bermutu

suwitPKMK, Bangkok – Kegiatan Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization” memasuki hari pertama (25 November 2013). Paparan mengenai gambaran pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Thailand dipilih sebagai materi pembuka pada hari pertama ini. Selain itu, Dr. Suwit Wibulpolprasert selaku pembicara juga menyampaikan paparan mengenai layanan kesehatan yang bermutu dalam skema UHC di Thailand.

“Universal (health, red.) coverage tidak hanya menyentuh satu aspek. Tidak hanya seperti melakukan apindektomi pada apendisitis,” tegas Dr. Suwit memulai paparannya. UHC perlu didukung juga dengan akses, dana dan kualitas. UHC juga harus cocok dengan budaya masyarakat dalam sebuah wilayah cakupan. Dalam pelaksanaan UHC, diakui Dr. Suwit, tidak akan mulus-mulus saja. Selalu ada tantangan terutama dalam aspek geografi sumber dana dan kualitas layanan.

Dalam implementasi UHC, selain dibutuhkan pengembangan infrasturktur, dibutuhkan pula orang-orang yang bersedia bekerja sepenuh hati untuk memberi pelayanan yang berkualitas. Orang-orang tersebut perlu dibangun motivasi dan passionnya untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di Thailand, orang-orang semacam ini dapat ditemui misalnya pada health center di area pedesaan. Health center adalah fasilitas kesehatan setara balai-balai pengobatan di Indonesia. Orang-orang ini dapat berupa tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang dilatih untuk memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.

Pada tahun 2010, data menunjukkan bahwa kunjungan ke health center di Thailand mencapai 54%. Data ini lebih tinggi dibanding pada tahun 2000 yang hanya mencapai 46,1%. “Ini dapat terjadi karena kita berinvestasi besar untuk pengembangan infrastruktur health center,” terang Dr. Suwit. Kunjungan masyarakat Thailand yang semakin meningkat ke health center, mengindikasikan bahwa aspek kemudahan akses layanan kesehatan dalam UHC semakin tercapai. Selain itu, pemerintah Thailand juga mempersiapkan kader-kader tenaga kesehatan dengan membuka lowongan tenaga kesehatan untuk bekerja di pedesaan dan menyekolahkan putra daerah di fakultas-fakultas kesehatan. Nantinya, putra daerah ini diminta untuk mengabdi sebagai tenaga kesehatan di daerah asalnya dan pemerintah menyediakan insentif yang memadai sebagai bentuk dukungan.

Di Thailand, rata-rata health center di desa memiliki 2-6 perawat yang melakukan task shifting. Para perawat ini memiliki tanggung jawab untuk melayani 2000-5000 populasi. Di daerah pedesaan juga terdapat rural comunity hospital atau setara Puskesmas di Indonesia. Rural comunity hospital ini memiliki 2-8 dokter yang mengurusi 30-100.000 populasi. Selain tenaga kesehatan, di health center ini terdapat pula tenaga non kesehatan. Tenaga-tenaga non kesehatan ini umumnya membantu untuk aspek promosi kesehatan.

Dalam survey yang dilakukan pemerintah terkait kepuasan penerima manfaat (pasien, red.) dan provider (tenaga kesehatan, red.) UHC dalam periode 2003-2012, diketahui bahwa kepuasan penerima manfaat UHC semakin meningkat. Sedikit berbeda dengan tingkat kepuasan provider yang cukup fluktuatif karena jasa mereka dihargai sebatas plafon pemerintah. “Tapi ini dapat diakali dengan pemberian insentif yang memadai dari pemerintah bagi dokter yang mau bertugas di daerah terpencil,” terang pria yang menjabat sebagai Penasehat Senior dalam Kontrol Penyakit di Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand ini.

Sebagai penutup paparan, pria bertubuh jangkung ini memberikan sedikit masukan bagi negara-negara yang baru akan mengimplementasikan program UHC. “Untuk negara yang baru memulai UHC, kita perlu menetapkan target yang akan diraih. Tidak hanya uangnya tapi juga sistemnya dan bekerja keras untuk meraih itu semua,” jelasnya. Dalam meraih target ini perlu ada kerja sama dari berbagai pihak atau global advocacy movement. Selain itu, perlu adanya program capacity building terkait UHC karena tidak ada satu sistem UHC terbaik. Sistem terbaik adalah yang paling sesuai dengan kondisi negara kita. Terakhir, perlu juga adanya gabungan dari sistem dan sumber pembiayaan yang ada.

Text: drg. Puti Aulia Rahma, MPH

Materi Persentasi Dr. Suwit Wibulpolprasert bisa di download disini

 

PMK No 69 Tahun 2013 : Tarif Kapitasi di RS Pratama, Klinik Pratama, Dokter Praktek, Dokter Gigi Praktek Sebesar Rp 8.000 – 10.000,-

Pada 1 November 2013 lalu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Dalam peraturannya dijelaskan bahwa tarif kapitasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp 3.000-6.000,- dan untuk tarif kapitasi di RS pratama, klinik pratama, dokter praktek, dokter gigi praktek sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000,-.

Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS kesehatan kepada fasilitas tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif kapitasi untuk setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama disesuaikan dengan rentang nilai yang besarannya ditetapkan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS kesehatan. Selain itu, tarif kapitasi ini diberlakukan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada peserta program jaminan kesehatan berupa rawat jalan tingkat pertama.

Dalam menetapkan pilihan fasilitas kesehatan, BPJS kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing dengan menggunakan kriteria teknis meliputi (1) sumber daya manusia, (2) kelengkapan sarana dan prasarana, (3) lingkup pelayanan, dan (4) komitmen pelayanan. Kriteria tersebut digunakan untuk penetapan kerjasama dengan BPJS kesehatan, jenis dan luasnya pelayanan, besaran kapitasi dan jumlah peserta yang bisa dilayani.

Peraturan Menteri Kesehatan No 69 Tahun 2013 bisa di download disini

{module [152]}

Program BPJS Gagal, Bakal Membebani APBN

Cirebon (pikiran rakyat) – Program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan segera diimplementasikan awal Januari 2014, dibayang-bayangi kegagalan. Ancaman kegagalan program tersebut sangat nyata, kalau pemerintah tidak segera mewaspadainya.

Continue reading

Layanan Primer, Sekunder dan Tersier Tergabung Menjadi Satu di RS Siriraj

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

Layanan Primer, Sekunder dan Tersier Tergabung Menjadi
Satu di RS Siriraj

PKMK, Bangkok – Pada sesi visitasi RS Siriraj, tidak semua bagian rumah sakit dikunjungi peserta. Peserta hanya diajak menuju dua bagian yakni divisi layanan primer dan departemen pediatrik. Menurut penjelasan seorang perawat, fungsi divisi ini seperti fungsi UGD di rumah sakit, yaitu untuk menyaring pasien sebelum mendapat perawatan lanjutan. Namun, karena fokus utamanya adalah memberi layanan primer bagi pasien, fungsi divisi ini hampir mirip dengan fungsi Puskesmas di Indonesia. Bedanya, jika di Indonesia Puskesmas terletak terpisah dari RS, “puskesmas” ini terletak dalam satu gedung RS Siriraj.

Hal ini membawa keuntungan tersendiri bagi pasien RS Siriraj. Pasien tidak perlu jauh-jauh dirujuk bila ada kasus yang tidak bisa ditangani di divisi layanan primer. Mereka hanya tinggal pindah ke bagian lain yang ada di RS Siriraj. Pasien dapat ditangani oleh dokter spesialis maupun subspesialis di RS Siriraj ini. Dengan demikian, layanan primer, sekunder dan tersier tergabung menjadi satu di RS Siriraj.

Pasien-pasien yang datang ke RS Siriraj umumnya merupakan peserta jaminan kesehatan Thailand. Pasien-pasien dengan jaminan kesehatan tidak akan dipungut biaya sepeser pun setelah melakukan pemeriksaan. Masyarakat tanpa jaminan kesehatan juga dapat berobat ke RS Siriraj. Biaya berobatnya pun murah, hanya 30 Thailand Bath (TBH) untuk semua jenis perawatan.

Seperti RS pemerintah pada umumnya, RS Siriraj didesain tidak terlalu mewah namun tetap tertata rapi. Saat menginjakkan kaki di pintu masuk divisi layanan primer, peserta disambut dengan lautan pasien yang duduk teratur di kursi yang telah disediakan di depan meja pendaftaran. Ada juga pasien yang tidur di brangkar di dekat area pendaftaran. Pasien yang berkunjung tidak hanya pasien lokal tetapi juga turis asing yang membutuhkan perawatan. Jumlah pasien yang banyak berlalu lalang, ditambah sejumlah peserta yang berkunjung membuat area ruang pendaftaran menjadi semakin terasa sempit.

Peserta kemudian masuk ke area ruang tunggu. Di area ini, bangku-bangku pasien disusun menghadap ruang-ruang pemeriksaan. Di sini ada televisi supaya pasien terhibur tidak bosan menunggu. Di atas meja televisi ada hiasan-hiasan dari kertas lipat. Ruangan ini sedikit lebih besar dari ruang pendaftaran. Sayangnya karena banyak pasien, area ruang pendaftaran maupun ruang tunggu tidak boleh di foto.

Di divisi layanan primer terdapat pula layanan pengobatan tradisional Thailand. Untuk menuju ruang pengobatan tradisional, kita tinggal masuk menuju lorong yang agak sempit di dekat ruang tunggu. Aroma jamu tercium sejak dari pintu masuk ruang pengobatan tradisional ini. Ruangan ini tidak terlalu luas. Di samping kiri pintu masuk, terdapat lemari berisi obat-obatan tradisional yang sudah diracik. Di depan pintu, terdapat meja tempat mengukus bahan-bahan untuk melakukan “Thai Massage”. Di samping meja terdapat sekat untuk memisahkan ruang pijat. Layanan “Thai Massage” juga dapat dipanggil ke rumah.

Setelah selesai berkeliling divisi layanan primer, peserta menuju Departemen Pediatrik. Departemen pediatrik RS Siriraj hanya buka dari pukul 09.00 waktu setempat hingga pukul 12.00 siang. Lepas pukul 12.00, pasien anak akan diterima di klinik khusus di RS Siriraj. Dinding di ruang pediatrik dihiasi beraneka ragam hewan dan tumbuhan berwarna-warni. Pasien anak-anak yang ditangani di departemen pediatrik umumnya memiliki kelainan berat. Dalam sehari, sekitar 200-250 pasien anak yang masuk ke dapartemen pediatrik.

Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH

 

 

 

RS Siriraj: Selalu Utamakan Kualitas Layanan Kesehatan

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

RS Siriraj: Selalu Utamakan Kualitas Layanan Kesehatan

praditPKMK, Bangkok – Pada hari keempat pelaksanaan Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization“, peserta melakukan study tour ke rumah sakit (RS) Siriraj. Di dalam area RS terdapat juga Fakultas Kedokteran Universitas Mahidol. RS Siriraj merupakan rumah sakit pemerintah terbesar dan tersibuk di Thailand. Meskipun demikian, kualitas layanan sangat dijunjung tinggi oleh seluruh pihak dalam RS tersebut.

Posisi RS Siriraj dan Fakultas Kedokteran Universitas Mahidol serupa dengan RS Dr. Sardjito dengan FK UGM. Kawasan RS Siriraj terletak persis di tepi Sungai Chao Phraya. “Siriraj” diambil dari nama Putra Raja Chulalongkorn, Siriraj Kakuttaphan, yang hanya berumur 18 bulan. Pangeran Siriraj meninggal karena penyakit disentri. Selain itu, RS ini erat dengan keluarga kerajaan yang lain. Sejak tahun 2009, RS Siriraj menjadi tempat tinggal Raja Bhumibol Adulyadej yang harus melakukan perawatan gangguan respirasi yang ia derita.

Saat tiba di lokasi, peserta melakukan foto bersama di depan patung Pangeran Mahidol Adulyadej, yang merupakan bapak kedokteran modern di Thailand. Setelah berfoto, peserta menuju ruang Arun Netsiri yang berada di lantai 2 Gedung Chaofa untuk mengikuti sesi paparan dan diskusi. Ruangan ini nampak seperti bioskop mini dengan kursi yang didesain menyerupai kursi di bioskop, namun berwarna biru dan terbuat dari bahan kulit sintetis. Di dalam ruangan ini, peserta disambut oleh Prof. Dr. Chirayu Auewarakul yang merupakan Deputi Dekan Bagian Hubungan Internasional. Sambutan Prof. Chirayu menjadi pengantar sebelum peserta berkeliling RS Siriraj.

Dalam sambutannya, Prof. Chirayu mengungkapkan bahwa RS Siriraj memiliki 2.500 tempat tidur dan merawat sekitar tiga juta orang per tahun. RS Siriraj merupakan RS pemerintah yang melayani pasien dari semua kalangan masyarakat, miskin dan kaya. Semua kalangan masyarakat akan mendapat fasilitas dan layanan yang sama. Kualitas layanan sangat dijunjung tinggi di RS Siriraj. Sebagai RS pemerintah, banyak pembiayaan RS yang harus dikelola sendiri. Untuk mendapat pemasukan tambahan, RS Siriraj membangun layanan swasta yang bernama RS Siriraj Piyamaharajkarun.

RS Siriraj Piyamaharajkarun terletak dalam satu kawasan dengan RS Siriraj dan Fakultas Kedokteran Universitas Mahidol. Karena merupakan layanan swasta, fasilitas yang disediakan di RS ini agak berbeda dengan RS Siriraj. Desain modern minimalis dipilih sebagai desain interior RS Siriraj Piyamaharajkarun. Biaya yang ditetapkan bagi pasien RS Siriraj Piyamaharajkarun juga lebih tinggi dibanding di RS Siriraj. Keuntungan yang diperoleh oleh RS Siriraj Piyamaharajkarun sebagian digunakan untuk subsidi pelayanan di RS Siriraj.

Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH

 

 

 

 

 

Cara Kemenkes `Lenyapkan` Dukun Bayi di Pedesaan

Jakarta (Liputan6.com) : Di kalangan masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan, masih banyak wanita yang melahirkan dengan bantuan dukun bayi ketimbang suster dan bidan. Parahnya, ini sudah menjadi tradisi yang tak dapat dihilangkan begitu saja di sini.

Continue reading

Ketum IDI: Dokter Tidak Boleh Takut Dipenjara

Jakarta (Metotvnews.com): Sebagai bentuk protesnya terhadap putusan kasasi MA yang memenjarakan dr. Ayu dalam kasus malpraktik di Manado, pekan lalu para dokter melakukan mogok massal. Namun tanggapan negatif masyarakat terhadap aksi tersebut, nampaknya membuat mereka berubah pikiran.

Continue reading

BPJS 2014 : Berita Menggembirakan untuk RS Swasta Tipe C

Dr. drg. Julita Hendrartini, MKes, AAK (Direktur Umum, SDM, Akademik & Riset RS Akademik UGM) pada 19 November 2013 yang lalu mengungkapkan bahwa pada 1 januari 2014 pangsa pasar PT. Askes sudah lebih dari 120 juta daripada pangsa pasar kemarin yang baru sekitar 16 juta. Artinya lebih dari 50 % penduduk Indonesia sudah masuk di sistem jaminan,”.

Selain itu, drg. Julita juga mengatakan bahwa tahun 2014 kenaikan tarif sudah di setting dan kenaikan paling besar adalah RS Tipe C. Hal ini merupakan berita yang menggembirakan untuk sektor RS Swasta karena kebanyakan RS Swasta di daerah adalah tipe C dan akan diberlakukan rujukan berjenjang. Artinya dari dokter primer atau puskesmas harus ke RS tipe C terlebih dahulu.

Di dalam Undang-undang menyatakan bahwa provider dari sektor pemerintah wajib bekerjasama dengan BPJS. Sementara provider swasta tidak wajib bekerjasama atau boleh bekerjasama. Artinya adalah para pengelola RS bebas menentukan akan bekerjasama atau tidak. Tentunya harus melihat pangsa pasar dari RS. Bila yang dilayani kebanyakan dari masyarakat menengah ke bawah, maka saat inilah RS harus mulai konsen terhadap mutu dan bekerjasama dengan segala konsekwensinya. Namun bila pangsa pasar RS adalah masyarakat menengah ke atas, mungkin untuk 1-3 tahun ke depan tidak perlu berfikir terlebih dahulu mengenai bpjs. Jadi ini adalah sebuah pilihan.

Riset Evaluasi BPJS

Dalam persentasinya, dokter yang mengajar di IKM FK UGM ini mengingatkan bahwa walaupun masyarakat wajib masuk kedalam sistem (BPJS) namun masyarakat tidak harus menggunakan. Sehingga masyarakat wajib membayar premi namun tidak apa-apa bila tidak ingin menggunakan. Karena hal tersebut merupakan hak dan pilihan.
Dengan adanya kewajiban bagi masyarakat, maka pemerintah harus menyiapkan provide yang baik dan bermutu. Mutu memiliki perspektif yang berbeda dari para stakeholder termasuk dari masyarakat. Masyarakat yang telah membayar premi, mungkin akan memperoleh pelayanan yang asal-asalan. Dan ini menjadi issue yang menarik untuk dijadikan penelitian yang komprehensif mengenai evaluasi setahun BPJS. Apakah benar implementasi BPJS justru menurunkan mutu pelayanan? Namun perlu dilihat perspektif mutu dari berbagai sudut.

KPK dan OJK akan masuk ke Pelayanan Kesehatan

Di kesempatan yang sama, drg. Julita mengatakan bahwa KPK dan OJK akan masuk ke pelayanan kesehatan. Jadi RS harus berhat-hati dalam upcoding INACBG karena resiko ada ditangan para bapak ibu sendiri.” Ujar dokter yang mengajar di FKG UGM.
Dana yang akan digulirkan untuk BPJS 2014 sangatlah besar yaitu lebih dari 30 Trilyun. Di dalam UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa yang mengawasi BPJS adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dan OJK memiliki dana trilyunan untuk mengawasi BPJS. Namun belum diketahui apa yang akan diawasi oleh OJK. Dan saat ini, Askes atau BPJS belum mempunyai sistem dan mekanisme untuk medeteksi upcoding. Drg. Julita menjelaskan contoh kesalahan upcoding “pasien dirawat dengan appendectomy tanpa komplikasi dan komorbiditas. Namun RS memasukkan data dengan komplikasi dan komorbiditas. Sehingga harganya jadi naik. Karena satu koding bisa memiliki variasi biaya dari 2 juta sampai 22 juta”.

RS perlu menyusun Clinical Pathways

Pelayanan kesehatan merupakan asimetri informasi. Artinya sebenarnya pasien tidak mengetahui dengan pembayaran INACBG. Sehingga dokter yang belum paham INACBG mungkin akan memulangkan pasien bila LOSnya telah melebihi dan keesok harinya pasien bisa dirawat lagi. Namun, kedepannya akan ada sistem untuk mendeteksi kejadian seperti yang dicontohkan. Masalah terbatasnya standar mutu bisa dijadikan acuan. Sebagai contoh obat yang tersedia hanya generik namun menginginkan pelayanan yang bermutu. Apakah benar kualitas obat generik lebih buruk dari obat-obat paten? Kebijakan ke depan, obat generik sudah harus mempunyai standar. Lalu bagaimana dampaknya bagi pendapatan RS? Karena yang kita tahu bahwa pendapatan RS terbesar adalah obat. Lalu strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jawabannya adalah RS harus menyusun clinical pathways yang efektif dan efisien. Dan ini harus dipatuhi oleh para dokter. Bila tidak dilakukan strategi pengendalian, maka rumah sakit akan rugi.

{module [152]}