Author: Div Mutu

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

Perjalanan Healthcare Accreditation di Thailand

---

PKMK, Bangkok – Akreditasi fasilitas kesehatan, atau di Indonesia salah satunya dikenal dengan akreditasi rumah sakit, ditujukan sebagai upaya penjaminan mutu. Di Thailand, konsep penjaminan mutu ini sudah berusia lebih dari 20 tahun. “Awalnya upaya peningkatan mutu dilakukan dalam bentuk proyek-proyek akreditasi fasilitas kesehatan,” tutur CEO Healthcare Accreditation Institute Thailand, Anuwat Supachutikul, M.D. Healthcare Accreditation Institute (HAI) serupa dengan Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Indonesia.

Sebenarnya, Thailand sudah punya konsep jaminan mutu sejak tahun 1991 namun belum optimal berjalan. Kemudian, konsep ini ditindaklanjuti karena sangat penting dalam skema Universal Health Coverage (UHC). Untuk menjalankan konsep ini, berbagai pihak memulai upaya bersama, saling mendukung dan memenuhi satu sama lain. “Dalam konsep kualitas, semua orang harus mempunyai perhatian dan perhatian ini harus ditindaklanjuti dalam sebuah sistem,” terang Anuwat. Saat itu HAI belum ada, namun sudah ada Health System Research Institute (HSRI). Proyek-proyek terkait mutu dilakukan di bawah naungan HSRI ini.

Dalam melakukan proyek ini, HSRI mencari orang-orang yang tepat. Kumpulan-kumpulan orang ini juga menganalisis tren yang ada. Orang-orang yang tergabung dalam proyek ini saling belajar dari pengalaman yang dimiliki satu sama lain. Tim kecil ini juga belajar untuk mengaplikasikan berbagai macam instrumen quality improvement melalui sebuah program capacity building.

Dalam aplikasi konsep mutu, terdapat empat fase yakni persiapan – pengembangan – implementasi dan integrasi. Saat ini program ini masih dalam tahap pengembangan di Thailand. Agar dapat mencapai tahap integrasi, diperlukan seorang leader dalam aspek mutu. “Kita perlu seorang yang bertanggung jawab atau fasilitator dalam aspek mutu. Kalau itu tidak ada, maka hanya kuantitas yang terukur,” terang pria yang memiliki keahlian bedah ortopedi ini.

Oleh: drg. Puti Aulia Rahma, MPH

 

 

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

Rangkaian Seleksi Auditor Akreditasi

---

PKMK, Bangkok – Auditor, atau dikenal juga dengan surveyor, memegang peran kunci dalam proses akreditasi. Orang-orang yang terpilih sebagai auditor bukan orang sembarangan. Proses seleksi auditor juga tidak sederhana. Auditor terpilih akan menjalani rangkaian pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya.

Di Thailand, calon auditor direkrut dari rumah-rumah sakit. Saat masuk tahap seleksi, calon auditor tersebut akan dilihat apakah dia memiliki kualifikasi yang dibutuhkan atau tidak. Bila dia memiliki kualifikasi, maka ia akan diterima dan masuk tahap selanjutnya. Calon auditor juga akan diberi tugas untuk mempelajari studi kasus, profil rumah sakit dan membuat laporan penilaian pribadi. Kemudian dia masuk ke proses pelatihan.

Pada proses pelatihan, ada empat program yang akan diikuti oleh calon auditor yaitu program orientasi, program observasi, program uji coba dan progran praktek. Pada tahap awal proses pelatihan, calon auditor akan mengikuti program orientasi. Sesi orientasi ini bertujuan untuk membangun pemahaman tentang filosofi akreditasi dalam Healthcare Accreditation Institute (HAI). Dalam sesi orientasi ini kesadaran mengenai kode etik auditor akan ditumbuhkan pada calon auditor. Calon auditor juga akan diuji mengenai pengetahuan dan pemahamannya tentang standar healthcare accreditation (HA) dan mempraktekkan laporan analisis penilaian pribadi rumah sakit.

Kemudian calon auditor masuk ke program observasi. Dalam program ini, calon auditor akan melihat cara kerja tim auditor senior untuk merasakan suasana audit yang sesungguhnya. Calon auditor juga akan belajar tahapan-tahapan audit dan teknik yang dilakukan oleh auditor. Dalam program ini, calon auditor memiliki banyak kesempatan untuk belajar dan berbagi dengan auditor senior.

Pada program uji coba, calon auditor belajar mempraktekkan ilmu yang sudah diperoleh dari program-program sebelumnya. Calon auditor akan mempraktekkan cara perencanaan dan audit di bawah pengawasan ketat auditor senior. Masing-masing calon auditor minimalnya akan menilai sebuah sistem layanan pasien dan sebuah sistem rumah sakit. Calon auditor akan merencanakan proses audit ini bersama dengan tim. Kemudian, ia juga akan mengimplementasikan rencana audit, menyimpulkan hasil audit dan memberikan rekomendasi.

Jika calon auditor diyakini sudah mampu untuk menerapkan ilmu-ilmunya dengan baik, calon auditor akan diangkat untuk bergabung dalam sebuah tim audit. Calon auditor ini akan bekerja bersama auditor senior dalam tim tersebut. Saat bekerja dalam tim ini, calon auditor akan tetap diawasi oleh auditor senior. Jika semua tahapan pada program pelatihan sudah selesai dilakukan, calon auditor akan didaftarkan untuk menjadi auditor resmi.

Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH

 

 

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

Jaminan Mutu Layanan Kesehatan dalam Skema
Universal Health Coverage

---

PKMK, Bangkok– Pemerintah Thailand tidak ingin masyaraktnya mendapat layanan kesehatan gratis yang asal atu tidak bermutu. Berbagai upaya dilakukan untuk menjamin mutu layanan kesehatan bagi peserta Universal Health Coverage (UHC). Upaya penjaminan mutu layanan kesehatan ini adalah tanggung jawab National Health Security Office (NHSO). Upaya-upaya yang dilakukan NHSO untuk menjamin mutu layanan kesehatan yaitu pendaftaran fasilitas kesehatan; pelaksanaan akreditasi rumah sakit; upaya penjaminan mutu dalam aspek keuangan dan sistem audit; survei kepuasan dan manajemen komplain.

Rumah sakit (RS) yang mendaftar menjadi mitra untuk melayani pasien UHC harus memenuhi aspek registrasi dan perizinan. Rumah sakit harus mematuhi undang-undang rumah sakit seperti memiliki surat izin atau memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Personel yang bekerja di rumah sakit juga harus memiliki izin dan mematuhi standar yang ditetapkan. Pada tahun 2011, sudah 44 RS swasta dan 167 klinik swasta yang terdaftar bermitra dengan NHSO.

Fasilitas-fasilitas kesehatan yang mendaftarkan diri untuk bermitra dengan NHSO akan dinilai kesiapannya untuk memberi pelayanan. Kriteria penilaian mencakup infrastruktur, tenaga kerja, peralatan, obat-obatan, sistem manajemen dan kondisi kelengkapan fasilitas kesehatan. Kemudian, NHSO akan melakukan verifikasi kelanjutan kontrak dan pemantauan rutin. Seluruh tahapan ini berlaku bagi semua jenis fasilitas kesehatan mulai dari layanan primer hingga rumah sakit. Baik fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

Pada tahun 2007, NHSO juga memperkenalkan program “Pay for Quality Performance“. Tujuan program ini untuk memberi insentif finansial untuk memotivasi berbagai pihak untuk melakukan peningkatan mutu berkelanjutan. Ada tiga metode yang dilakukan dalam program ini yaitu NHSO membuat indikator penilaian mutu dan kinerja, melakukan penilaian terhadap RS dan membayar RS sesuai dengan nilai yang diperoleh. Key indicator untuk penilaian kinerja secara umum disusun oleh NHSO pusat. Kantor NHSO cabang akan memilih indikator yang akan dijadikan prioritas di daerahnya sehingga terbentuk indikator regional untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing daerah. Indikator regional ini digunakan untuk menilai kinerja rumah sakit yang ada di regional tersebut. Masing-masing kantor cabang regional ini juga menentukan anggaran untuk sebagai insentif untuk RS berkinerja baik di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai yang didapat sebuah RS, makin tinggi pula insentif yang akan didapat. Insentif ini memiliki plafon 20 THB per populasi UHC.

Untuk memantapkan kualitas layanan di RS, NHSO menggalakkan akreditasi RS. Status akreditasi RS (terkareditasi, terakreditasi tingkat 2 dan terakreditasi tingkat 1) merupakan indikator dalam program “Pay for Quality Performance“. Status terakreditasi artinya RS sudah memenuhi seluruh standar (standar RS dan profesi) dan menjalankan budaya mutu. Terakreditasi tingkat dua artinya RS sudah memiliki jaminan mutu dan quality improvement berkelanjutan yang fokus kepada proses. Terakreditasi tingkat satu artinya RS memiliki peninjauan mutu untuk mencegah resiko. Dari data NHSO, diketahui bahwa pada tahun 2007, sebanyak 42,9% RS mendapat akreditasi tingkat 1 sedangkan 31,3% RS mendapat status akreditasi dan 20% RS mendapat akreditasi tingkat 2. Pada tahun 2011, komposisi ini berubah. Jumlah RS yang mendapat status terakreditasi menempati posisi tertinggi (63,6%) diikuti RS dengan status akreditasi tingkat 2 (29,9%) dan status akreditasi tingkat 1 (6%).

Untuk mengetahui tingkat kepuasan anggota UHC, NHSO melakukan survei kepuasan. Survei ini dilakukan kepada pasien dan provider. Dari data yang dikumpulkan sejak tahun 2003 sampai 2013, diketahui bahwa kepuasan pasien dan provider mengalami peningkatan selama pelaksanaan UHC ini. Kepuasan pasien berada meningkat dari 83,01 % di tahun 2003 menjadi 95,49% di tahun 2013, sedangkan kepuasan provider meningkat dari 45,6% di tahun 2003 menjadi 67,60% di tahun 2013. Lebih lanjut, dalam survei tersebut pasien menilai bahwa kualitas perawatan dokter lebih meningkat saat adanya program UHC ini. Survei ini dilakukan secara independen oleh ABAC Poll Research Center, Assumption University.

NHSO juga melakukan audit di RS. Pada biro Audit di NHSO, auditor yang ditunjuk merupakan auditor independen yang bekerja sama dengan NHSO. Auditor ini bersertifikat dan kualitas auditor ini juga diaudit tiap tahun. Audit yang dilakukan terhadap RS meliputi audit tagihan, audit kelengkapan dan kualitas rekam medik serta audit terhadap kualitas layanan. Audit tagihan meliputi audit coding (ringkasan pasien keluar dan coding yang akurat) dan billing audit. Audit terhadap kualitas layanan meliputi diagnosis dan perawatan yang mengacu pada standar atau pedoman serta sember-sumber utilisasi.

Pelayanan UHC di Thailand belum sempurna. Masih banyak kekurangan yang menimbulkan keluhan dari para pasien. Demi mengakomodir hal tersebut, keluhan-keluhan pasien dapat disampaikan ke Standard and Quality Control Board NHSO di call center 1330. Keluhan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Investigation Committee. Investigasi akan dilakukan pada pasien dan provider. Jika pasien mendapatkan layanan yang tidak masuk akal, seperti mendapat tagihan biaya perawatan melebihi standar atau ditarik bayaran padahal tidak seharusnya membayar maka komite investigasi akan melakukan tindakan mulai dari pemberian saran, pemberian ganti rugi hingga pengembalian biaya sepenuhnya. Bila fasilitas kesehatan tidak dapat memenuhi standar layanan, maka komite investigasi akan melakukan tindakan mulai dari memberikan saran, memberlakukan denda administrasi dan melakukan pelaporan kepada lembaga berwenang.

Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH

 

 

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

Berkenalan dengan National Health Security Office

---

PKMK, Bangkok – National Health Security Office (NHSO) merupakan lembaga pemerintah yang didirikan pada tahun 2002 di bawah National Health Security Act. Lembaga ini bertanggungjawab menangani jaminan kesehatan 47,5 juta warga negara Thailand. Tujuannya agar semua orang yang lahir di Thailand, baik yang sakit ataupun tidak, selalu merasa aman.

National Health Security Act, atau undang-undang jaminan kesehatan nasional sendiri merupakan dasar layanan kesehatan berdasar konstitusi. Undang-undang ini berlaku bagi seluruh warga negara Thailand. Komite jaminan kesehatan nasional bertanggung jawab untuk mengumumkan cost sharing kepada pasien. Pasien-pasien miskin tidak akan dibebani biaya kesehatan.

Berdasarkan undang-undang ini, dalam NHSO harus ada dana yang disebut “dana jaminan nasional” yang bertujuan untuk membiayai upaya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, NHSO bertanggungjawab untuk mengelola dana jaminan kesehatan ini dan mengalokasikan anggaran subsidi untuk 236 klinik dan 963 rumah sakit untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem layanan kesehatan yang baik untuk semua orang Thailand. Untuk menjamin kualitas layanan kesehatan, NHSO harus mengontrol dan mengawasi unit-unit layanan kesehatan untuk mencapai standar layanan kesehatan yang disyaratkan oleh semua anggota jaminan.

Jenis-jenis layanan yang dijamin dalam undang-undang jaminan kesehatan nasional adalah layanan promotif dan pencegahan; diagnosis; ANC; pelayanan kuratif; obat-obatan, penggantian organ, bahan habis pakai, dan peralatan medis; persalinan; biaya rawat inap; perawatan bayi baru lahir dan anak-anak; ambulans dan transportasi pasien; transportasi untuk pasien difable; rehabilitas fisik dan mental dan pengeluaran lain yang dibutuhkan dan ditentukan oleh komite.

Fasilitas-fasilitas kesehatan yang akan menjadi mitra NHSO harus mendaftar terlebih dahulu. Semua fasilitas kesehatan harus terdaftar dan terjamin mutunya sebelum menjadi mitra dalam skema jaminan ini. Seluruh fasilitas kesehatan ini harus mendapatkan kode unik rumah sakit terkait dengan nomer rekening bank dengan tujuan untuk menghubungkan sistem pembayaran secara otomatis dan akurat.

Oleh: drg. Puti Aulia Rahma, MPH

 

 

 

 

PKMK, Bangkok – Keberhasilan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) tidak semata-mata tergantung pada faktor pembiayaan. Akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Bahkan menurut Dr. Viroj Tangcharoensathien, narasumber dalam workshop Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”, akses terhadap layanan kesehatan merupakan kunci sukses dalam implementasi program UHC. Oleh karena itu, berbagai cara perlu dilakukan untuk memudahkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu.

Dalam pembukaan paparannya, pria yang menjabat sebagai Senior Advisor of International Health Policy Program (IHPP) Thailand ini menyampaikan informasi menarik. Semakin tinggi cakupan ibu bersalin yang ditangani oleh tenaga kesehatan, maka semakin kecil pula kesenjangan antara kaum kaya dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program UHC yang didukung faktor kemudahan akses, dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari tahun 1996 sampai 2009, diketahui bahwa jumlah keluarga yang terlindungi dari pemiskinan akibat biaya kesehatan semakin menurun dengan adanya UHC. Di tahun 1996, sebelum adanya UHC, terdapat 142.270 keluarga yang mengalami kemiskinan akibat beban biaya medis. Sedangkan di tahun 2006, hanya tersisa 39.750 keluarga yang mengalami kemiskinan akibat beban biaya medis. Agar keluarga yang “dimiskinkan” oleh beban biaya medis semakin menurun, maka keterjangkauan UHC di Thailand diupayakan agar lebih luas.

Menurut pria yang akrab disapa Dr. Viroj ini, persebaran tenaga kesehatan memegang peranan penting untuk memudahkan layanan kesehatan dijangkau masyarakat. “Perlu sekali upaya untuk menyebar tenaga kesehatan hingga ke rural area. Target kombinasi yang dibutuhkan adalah 2,2 kombinasi dokter, perawat dan bidan per 1000 penduduk. Angka 2,2 ini berasal dari data statistik global. Bila kita mencapai kombinasi ini, sekitar 80% kasus dapat ditangani di fasilitas kesehatan dan UHC dapat berjalan.”

Pemerintah Thailand melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan produksi dan perekrutan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli farmasi dan dokter gigi di area pedesaan. Pada tahun 2005, Thailand memberlakukan proyek One District One Doctor (ODOD). Dalam proyek ini, semua tenaga kesehatan baru lulus diwajibkan untuk mengabdi di area paedesaan selama 3 tahun. Denda sebesar 10.000-50.000 USD menanti para tenaga kesehatan yang tidak menaati proyek ini. Hasil dari proyek ini adalah peningkatan jumlah dokter yang bekerja di luar Bangkok, dari 38,53% di tahun 1979 menjadi 69,55% di tahun 2006. Sebagai penghargaan atas pegabdian mereka, pemerintah memberi insentif sebesar 125 USD per orang perbulan.

Di daerah terpencil yang belum ada dokter, tugas perawatan pasien diambil alih sepenuhnya oleh perawat. Dalam hal ini, perawat melakukan task shifting demi memberi pelayanan bermutu bagi masyarakat. Untuk berkonsultasi mengenai kasus-kasus sulit, maka digunakan berbagai sarana teknologi informasi. “Misalnya menggunakan radio untuk konsultasi,” terang Dr. Viroj. Selain itu, untuk kasus-kasus sulit, pemerintah juga menyiapkan sistem rujukan yang bermutu. Ide ini nampaknya dapat diterapkan di daerah-daerah Indonesia yang persebaran tenaga kesehatannya kurang merata karena faktor geografi.

Strategi penempatan atau penugasan dokter ini sedikit berbeda di area berkonflik. Pada area konflik, dokter atau perawat dipilih dengan pendekatan budaya. “Pemerintah memilih dokter dan perawat perempuan yang mampu berbahasa sama (lokal) dengan warga area tersebut. Dokter dan perawat yang dipilih juga memiliki kebudayaan dan agama yang sama dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, warga akan sangat melindungi dokter dan perawat tersebut,” terang Dr. Viroj. Insentif yang diberikan kepada para dokter dan perawat yang bertugas di area konflik ini juga lebih tinggi. Ide semacam ini cukup menarik untuk diterapkan di daerah-daerah Indonesia yang berkonflik.

Sebagai penutup paparan, Dr. Viroj menyampaikan bahwa dalam quality improvement sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan UHC ini. Upaya ini dapat dimulai secara lokal spesifik. Selain itu, bisa juga dengan membudayakan pelaksanaan akreditasi di beberapa rumah sakit. Viroj juga menyarankan bahwa program UHC harus dievaluasi secara berkala atau sekitar dua tahun sekali. Perlu dilakukan juga penelitian untuk melihat dampak pelaksanaan program UHC terhadap masyarakat. Terakhir, walaupun menggunakan pajak sebagai komponen terbesar pembiayaan UHC, ayah dua anak ini menekankan untuk tidak menggunakan sin tax yaitu pajak dari produk-produk seperti tembakau atau alkohol. Hal Ini dikhawatirkan dapat menyulitkan dalam promosi kesehatan kepada masyarakat.

Materi presentasi Download

Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH

 

Hari 1
Jam	Kegiatan	Penanggung Jawab	Reportase & Materi
09.00 – 09.15	Welcome Address Self introduction Introduction of the Program	Dr Suwit, Dr Winai, Dr Viroj, Dr Anuwat and Dr Piyawan
09.15 – 10.30	Overview of UHC UHC movement at the global, regional and national levels Thai Experience on UHC and its outcomes Q&A and interactive discussion on UHC movement of participants’ countries	Presentation by Dr Suwit Wilbulpolprasert, the senior advisor to Thai MOPH
10.30 – 10.45	Coffee break
10.45 – 12.00	UC Scheme Management of UC Scheme by National Health Security Office (NHSO) focusing on governance structure, provider payment mechanisms, information system and auditing system An independent assessment of the first 10 years (2001-2010) UC Scheme Q&A	Dr Viroj Tangcharoensathien, Senior Advisor of International Health Policy Program (IHPP)
12.00 – 12.45	Lunch
12.45 – 13.30	Move from the hotel to NHSO
13.30 – 15.30	Study tour at NHSO – the organization which operates the UC Scheme for 47 million population or 75% of total Thai population Short presentation of NHSO organization and its functions on UC Scheme Study tour at NHSO 3 groups:- call center, data center and HA Summary of the study tour of 3 groups, clarification, Q&A and discussion	Ms Wilailuk Wisasa, and NHSO staff
15.30 – 15.45	Coffee break
15.45 – 17.00	NHSO and application of HA How to apply HA for UC Scheme	NHSO
Hari 2
Jam	Kegiatan	Penanggung Jawab	Reportase dan Materi Presentasi
09.00 – 09.15	Recap of Day 1	A representative of participants
09.15 – 09.30	Introduction and welcome on HA An overview of where we are now, and where we are going in the next three days	Anuwat Supachutikul, MD. Piyawan Limpanyalert, MD.
09.30 – 10.00	Concept of quality & accreditation	Anuwat Supachutikul, MD.
10.00 – 12.00	How to: Standard setting From basic to advance	Anuwat Supachutikul, MD.
12.00 – 13.00	Lunch
13.00 – 13.30	Café-style storyboard session Learning standard across the Group	Piyawan Limpanyalert MD.
13.30 – 14.30	Scoring guideline: Step by step for assessment	Anuwat Supachutikul MD.
14.30 – 14.45	Break
14.45 – 15.45	Group discussion: Applying lessons to your context	Anuwat Supachutikul MD. Kittinan Anakamanee MD. Piyawan Limpanyalert MD.
15.45 – 16.30	Talk about surveyor: Competency & Training	Anuwat Supachutikul MD. Kittinan Anakamanee MD.Piyawan Limpanyalert MD. Phongpan Tana
16.30 – 17.00	Group discussion: Where we are now, and how to walk together	Anuwat Supachutikul MD.
Day 3
Jam	Kegiatan	Penanggung Jawab	Reportase dan Materi Presentasi
09.00 – 09.15	Recap of Day 2	Anuwat Supachutikul, MD. Piyawan Limpanyalert, MD.
09.15 – 10.30	Survey Process: Concept, system thinking, tracer, report, decision	Anuwat Supachutikul, MD.
10.30 – 10.45	Break
10.45 – 11.30	Panel Session: Sharing of surveyor experience	Anuwat Supachutikul, MD. Somjit Cheejareon, MD. Phongpan Tana
11.30 – 12.00	Group discussion: Where we are now, and how to walk together
12.00 – 13.00	Lunch
13.00 – 14.00	Café-Style Storyboard Session Models and Innovations of quality tools across the Group
14.00 – 15.00	Quality Improvement support	Anuwat Supachutikul, MD. Duangsamorn Bunpadung
15.00 – 15.15	Break
15.15 – 16.15	Organization management: Leadership, strategy, human resource, information and technology	Anuwat Supachutikul, MD. Piyawan Limpanyalert, MD.
16.15 – 16.45	Group discussion: Applying lessons to your context Action-Planning at the Country-Level	Anuwat Supachutikul MD. Kittinan Anakamanee MD. Piyawan Limpanyalert MD.
16.45 – 17.00	Briefing on Day 4 Study visit to Siriraj Medical School Hospital
Hari 4
Jam	Kegiatan	Penanggung Jawab	Reportase dan Materi Presentasi
09.00 – 09.15	Group photo in front of Prince of Mahidol Statue
09.20 – 09.30	VCD presentation of Faculty of Medicine Siriraj Hospital
09.30 – 09.35	Welcome by Dean
09.35 – 10.00	Lecture on “Universal Health Coverage at Siriraj Hospital”
10.00 – 10.30	Lecture on “Hospital Accreditation Program Realization at Siriraj Hospital”
10.30 – 11.00	Sharing and Discussion
11.00 – 11.30	Group A: Visit OPD of Pediatrics Group B: Visit Siriraj Primary Care Division (PCU)
11.30 – 12.00	Group A: Visit Siriraj Primary Care Division (PCU) Group B: Visit OPD of Pediatrics
12.00 – 13.00	Lunch
13.15 – 14.00	Visit Siriraj Piyamaharajkarun Hospital (SiPH) Outpatients Clinics (2nd Floor) Cancer Center (1st Floor) Heart Center (4th Floor) Ward (12th Floor)
14.00 – 15.30	Visit Siriraj Bhimukstan Museum
15.30	Leave from the Hospital
18.00 – 20.00	Thank you party – dinner hosted by CAP UHC and HA
Hari 5
Jam	Kegiatan	Penanggung Jawab	Reportase dan Materi Presentasi
09.00 – 09.10	Recap of Day 4	Participant
09.10 – 10.30	Wrap up Short summary and highlight of HA and HAI Q&A, discuss and clarification	Anuwat Supachutikul MD. Piyawan Limpanyalert MD
10.30 – 10.45	Coffee break
10.45 – 11.30	Key Lessons learned and moving forward together	Anuwat Supachutikul MD. Kittinan Anakamanee MD. Piyawan Limpanyalert MD.
11.30 – 12.00	Closing remarks	Dr Suwit, Dr Winai, Dr Phusit, Dr Viroj, Dr Anuwat, Dr Piyawan and Dr Kittinan
12.00 – 13.00	Lunch

Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization”

Key Lessons and Moving Forward Together

---

PKMK, Bangkok – Hari terakhir pelaksanaan Exchange and Study Program on “Universal Health Coverage and Hospital Accreditation Program Realization” diisi dengan paparan dan diskusi singkat kesimpulan-kesimpulan hasil workshop. Narasumber pada sesi ini adalah Dr. Suwit Wilbulpolprasert, Dr. Viroj Tangcharoensathien, serta Anuwat Supachutikul, MD. Materi paparan dan diskusi diringkas menjadi satu sesi, karena para narasumber memiliki jadwal kegiatan berbeda di tempat lain.

Dalam paparannya Dr. Suwit Wilbulpolprasert menekankan kembali bahwa pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) tidak semata-mata terkait biaya atau status kaya dan miskin suatu negara. “When we’re poor it’s time to move and when rich it’s time to share. Justru saat terjadi krisis ekonomi di negara kita, kita dapat menghasilkan inovasi yang lebih baik,” tegasnya. Dr. Suwit menghimbau kembali bagi negara-negara yang akan atau sedang melaksanakan UHC untuk memperhatikan aspek kesehatan dalam pelaksanaan UHC. “Lihat sistemnya untuk menyediakan layanan yang bermutu bagi masyarakat. Lalu, memikirkan kemudahan akses bagi masyarakat di daerah terpencil. Pikirkan tentang tenaga kesehatan. Uang bisa dicari dari mana saja,” tutur penasehat senior Kementrian Kesehatan Masyarakat (MoPH) Thailand ini.

Dr. Suwit juga menekankan kembali mengenai mutu pelayanan kesehatan dalam skema UHC. “Quality is the spirit of health worker. It’s the spirit to give good health care to people,” tegasnya lagi. Jika hanya memikirkan uang, maka spiritual akan turun. Jika tingkat spiritual turun, maka mutu pelayanan kesehatan juga akan menurun. Jadi dalam UHC ini penting sekali untuk mengutamakan mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. “Kita harus melakukan segala hal untuk meningkatkan motivasi, moral dan passion tenaga kesehatan dalam memberi layanan kesehatan,” demikian Dr. Suwit.

Terkait dengan mutu layanan kesehatan, Anuwat Supachutikul, MD memberikan paparan tentang upaya mengaitkan konsep akreditasi dalam skema UHC. Anuwat menekankan perhatian pada tingkat nasional dan tingkat rumah sakit. “Di tingkat nasional, kita harus melihat standar umum apa yang paling berdampak pada pasien, misalnya patient safety, kemudian lakukan pengembangan standar,” terang Anuwat. Dalam pengembangan standar ini, perlu juga diperhatikan mekanisme pemberian insentif bagi pihak-pihak yang sudah melaksanakan standar tersebut. Selain itu perlu juga ditetapkan sebuah sistem untuk menilai efektivitas penggunaan dana pada skema UHC.

Di tingkat rumah sakit, Anuwat menekankan perlunya motivasi kepada staf RS untuk memberi pelayanan yang berkualitas bagi pasien. Tidak mengapa bila RS ingin memberi insentif bagi staf yang telah bekerja keras, namun instentif hendaknya tidak dijadikan penekanan utama dalam memberi pelayanan. Hampir senada dengan paparan Anuwat, Dr. Viroj Tangcharoensathien mengungkapkan tentang upaya mencari keuntungan yang umumnya dilakukan oleh RS swasta. “Tidak selamanya private sector for profit, buruk. Ini tergantung kekuatan pemerintah untuk membuat regulasi,” terang Dr. Viroj. Selain itu, perlu juga adanya solidaritas tinggi untuk meminimalisir gap antara orang kaya dan miskin.

Oleh : drg. Puti Aulia Rahma, MPH