Author: Div Mutu

Diselenggarakan oleh: PKMK FKKMK UGM Bekerjasama dengan: Kemenkes RI dan CDC

  Pendahuluan

International Health Regulation yang dimulai pada tahun 2005 merupakan sebuah kerangka hukum yang dikembangkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai reaksi terhadap bencana pandemi yang sebelumnya pernah melanda Eropa. Kerangka ini juga menentukan standar yang akan digunakan dalam menentukan apakah insiden tersebut memenuhi syarat sebagai “darurat kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian seluruh dunia” atau “public health emergency of international concern.”

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia dengan pendampingan dari WHO dan Center for Disease Control and Prevention US (CDC US) telah membangun Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon(SKDR) pada tahun 2009. Indonesia termasuk negara yang mengikuti IHR dalam menanggapi ancaman mumum seperti Influenza-A musiman serta penularan infeksi baru seperti Severa Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan penyakit yang baru muncul seperti COVID-19.

Terdapat 24 penyakit infeksi menular yang dilaporkan secara mingguan ke dalam aplikasi SKDR yang didasarkan kepada algoritma yang telah ditetapkan oleh Tim Kerja Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan. Algoritma tersebut mudah dipahami oleh tenaga kesehatan dengan latar belakang klinis seperti dokter umum, namun seringkali tenaga unit pelapor ke dalam aplikasi SKDR merupakan seorang tenaga surveilans tanpa pengetahuan klinis 1. Beberapa puskesmas juga dilaporkan mulai menggunakan kode ICD-10 yang diinput oleh dokter umum ke dalam rekam medis sebagai acuan untuk melakukan pelaporan surveilans mingguan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat standar yang berbeda yang digunakan oleh puskesmas dalam menentukan kategori penyakit yang akan dilaporkan.

Pelaporan surveilans harus dipastikan terstandar dan seragam dari unit pelapor sehingga dapat memberikan data yang berkualitas. Data yang berkualitas sangatlah penting dalam menentukan KLB di berbagai tingkatan dan dalam analisis surveilans untuk mencegah terjadinya KLB di masa depan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memastikan pelaporan terstandar, salah satunya adalah menggunakan kode klasifikasi penyakit. Kode klasifikasi penyakit yang banyak digunakan saat ini adalah International Classification of Disease versi 10 atau ICD-10 yang juga digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk klaim asuransi Jaminan Kesehatan Nasional.

PKMK FKKMK UGM bekerja sama dengan CDC Indonesia pada bulan September 2022 – Desember 2022 telah melakukan uji validasi kode ICD-10 dengan melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Maluku Utara. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan data SKDR, maka diperlukan sosialisasi kepada dokter klinisi dan petugas surveilans di puskesmas sebagai unit pelapor.

Penggunaan kode ICD-10 untuk SKDR telah diimplementasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak April 2023. Sosialisasi bagi dokter umum dan petugas surveilans di puskesmas-puskesmas di wilayah DIY telah dilaksanakan pada bulan Mei-Juli tahun 2023. Evaluasi penggunaan kode ICD-10 dalam algoritma sistem kewaspadaan dini dan respon di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan kualitas data laporan SKDR sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi provinsi lain.

  Tujuan Pertemuan

1. Paparan rencana evaluasi penggunaan kode ICD-10 dalam sistem Kewaspadaan Dini dan Respon penyakit menular dengan potensi wabah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Menentukan waktu kunjungan kegiatan evaluasi pada puskesmas terpilih
3. Diskusi dengan dinas kesehatan dan puskesmas terkait tindak lanjut rencana evaluasi di puskesmas sasaran

  Peserta Kegiatan

No.	Instansi / Jabatan	Jumlah Orang
1.	Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi DI.Yogyakarta	2
2.	Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	1
3.	Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	1
4.	Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	1
5.	Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo	1
6.	Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul	1
7.	Kepala Puskesmas Kotagede 1	1
8.	Kepala Puskesmas Umbulharjo 1	1
9.	Kepala Puskesmas Godean 1	1
10.	Kepala Puskesmas Mlati 2	1
11.	Kepala Puskesmas Sedayu 1	1
12.	Kepala Puskesmas Kasihan 1	1
13.	Kepala Puskesmas Kokap 1	1
14.	Kepala Puskesmas Girimulyo 1	1
15.	Kepala Puskesmas Playen 1	1
16.	Kepala Puskesmas Semin 1	1
17.	PKMK FKKMK UGM	6
18.	CDC Country Office Indonesia	2 -3
19.	Enumerator Evaluasi	12

 

  Jadwal Kegiatan

Hari, tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023
Waktu : 09.00 – 15.00 WIB
Tempat : H-Boutique Hotel Jogjakarta Jl. Prof. Herman Yohanes No.1, Terban,
Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223

  Waktu Agenda

Waktu	Agenda	Pemateri
08.00 – 09.00	Registrasi
09.00 – 09.10	Pembukaan dan sambutan	PKMK FKKMK UGM Dinas Kesehatan Provinsi DIY
09.10 – 09.25	Paparan rencana evaluasi penerapan kode ICD-10 dalam kewaspadaan dini dan respon penyakit menular potensi wabah di Provinsi DI Yogyakarta materi   lembar balik	PKMK UGM
09.25 – 09.40	Paparan Instrumen Evaluasi Penerapan Kode ICD-10: kuesioner survei dan rencana kunjungan untuk melihat rekam medis	PKMK UGM
09.40 – 11.30	Diskusi
11.30 – 11.45	Penutupan Sesi Sosialisasi
11.45 – 12.45	Istirahat
12.45 – 13.00	Registrasi Pelatihan Enumerator	PKMK UGM
13.00 – 13.20	Paparan Rencana Evaluasi Penerapan Kode ICD-10 dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons Penyakit Menular Potensi Wabah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PKMK UGM
13.20 – 14.00	Petunjuk Teknis Audit Rekam Medis sebagai Evaluasi Penerapan Kode ICD-10	PKMK UGM
14.00 – 14.50	Diskusi dan Tanya Jawab
14.50 – 15.00	Penutupan

 

 

 

Diselenggarakan oleh: PKMK FK-KMK UGM Bekerjasama dengan: CDC USA

Latar Belakang

Pada 11 Maret 2020, WHO mendeklarasikan pandemi COVID-19, setelah dua bulan sebelumnya dideklarasikan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah kematian akibat COVID-19 mencapai 1.8 juta jiwa dan jumlah ini semakin meningkat, hingga pada Maret 2023, WHO mencatat jumlah kematian global akibat COVID-19 mencapai setidaknya 6.8 juta jiwa, dengan lebih dari 761 juta kasus terkonfirmasi di seluruh dunia.

Indonesia merupakan salah satu episentrum global untuk COVID-19. Pada Maret 2023, jumlah penduduk Indonesia yang terinfeksi COVID-19 melampaui 6.7 juta jiwa, dengan total kematian mencapai 161 ribu jiwa. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan berbagai kelemahan sistem kesehatan di Indonesia dimana sangat rentan pada ancaman kesehatan dari luar. COVID- 19 juga menunjukkan betapa pentingnya interoperabilitas digital antar sistem aplikasi kesehatan dan kebutuhan yang untuk merespons penyakit dalam keadaan darurat. Beberapa kesenjangan yang muncul diawal pandemi yakni rumah sakit yang kewalahan menghadapi lonjakan pasien COVID-19, sumber daya medis dan lokasi tes yang tidak mencukupi serta kekacauan pada perhitungan jumlah kasus COVID-19, jumlah APD yang tidak mencukupi untuk tenaga kesehatan, serta kesenjangan akses pada populasi yang rentan. Kelemahan ini menyebabkan tingginya risiko infeksi dan tingkat kematian yang lebih tinggi di pada populasi rentan, yaitu orang tua dan mereka yang memiliki penyakit penyerta.

Pandemi COVID-19 di Indonesia juga menunjukkan bahwa tidak mungkin satu lembaga bekerja sendiri untuk mengelola bencana kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan, selaku pimpinan di sektor kesehatan, tidak mungkin mampu untuk mencegah dan menangani penyakit zoonosis seorang diri, karena penanganannya membutuhkan peran dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pendekatan One Health. Maka dari itu salah satu aspek yang menjadi tujuan besar dari kegiatan ini adalah untuk mampu meningkatkan kolaborasi lintas sektor, lintas lembaga dalam menghadapi tantangan permasalahan kesehatan di masa depan.

Kegiatan penelitian dalam rangka “Request for Proposal: Collaboration and Partnership in Addressing Public Health Challenges After the Pandemic” telah mulai dilaksanakan. Supervisi pelaksanaannya perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan protokol.

Tujuan

1. Memastikan penelitian dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah disetujui
2. Menilai progres penelitian dan mengidentifikasi masalah atau kendala yang timbul
3. Memastikan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Melakukan evaluasi terhadap data penelitian dan keuangan penelitian.

Waktu dan Detail Pelaksanaan Kegiatan

Hari, tanggal : Senin-Rabu, 18-20 September 2023
Waktu : 08.00 – 16.00 WITA
Tempat : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Waktu	Agenda
Senin, 18 September 2023
08.00 – 09.00	Pertemuan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
09.00 – 10.00	Laporan kemajuan Penelitian
10.00 – 11.00	Perjalanan menuju Lokasi Penelitian
11.00 – 16.00	Supervisi enumerator
Selasa, 19 September 2023
08.00-11.00	Pengecekan data
11.00-16.00	Laporan penggunaan anggaran
Rabu, 20 September 2023
08.00 – 11.00	Pengecekan data
11.00 – 12.00	Penutupan

 

Waktu dan Detail Pelaksanaan Kegiatan

Hari : Kamis-Sabtu, 21-23 September 2023
Waktu : 08.00 – 16.00 WITA
Tempat : Universitas Halu Oleo

Waktu	Agenda
Kamis, 21 September 2023
08.00 – 09.00	Pertemuan di Universitas Halu Huleo
09.00 – 10.00	Laporan kemajuan Penelitian
10.00 – 11.00	Perjalanan menuju Lokasi Penelitian
11.00 – 16.00	Supervisi enumerator
Jumat, 22 September 2023
08.00-11.00	Pengecekan data
11.00-16.00	Laporan penggunaan anggaran
Sabtu, 23 September 2023
08.00-11.00	Pengecekan data
11.00-12.00	Penutupan