Author: yuliaslovic@gmail.com

Webinar

Audit Potensi Fraud pada Klaim JKN di Rumah Sakit: Konsep & Teknis Pelaksanaan

Kamis, 30 Januari 2025   |  Pukul 08.00 – 12.00 WIB

  Pengantar

Data yang diolah selama 10 tahun terakhir dari ACFE Riset to The Nations menunjukkan bahwa fraud layanan kesehatan (health care fraud) menempati posisi 4 besar kasus fraud dengan jumlah terbanyak per tahun. Fraud layanan kesehatan, termasuk fraud dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terbukti membawa dampak buruk salah satunya dalam aspek finansial. Menurut FBI di Amerika Serikat, dana kelolaan kesehatan yang hilang mencapai 3 – 10%. Di Indonesia sendiri KPK menyatakan dalam satu semester pada tahun 2015, ada sekitar 175 ribu klaim dari pelayanan kesehatan ke BPJS dengan nilai Rp 400 miliar yang terdeteksi ada kecurangan. Akhir Juli 2024 lalu, KPK juga merilis temuan Phantom Billing yang melibatkan 3 rumah sakit dengan kerugian mencapai Rp. 35M.

Untuk mencegah hal ini terjadi kembali, saat ini rumah-rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diminta untuk melakukan audit/deteksi klaim JKN untuk mengenali potensi fraud dalam pelayanan. Audit merupakan salah tahapan penting dalam siklus anti-fraud untuk membantu kita mengenali gejala-gejala fraud. Tim pencegahan kecurangan (TPK) JKN di rumah sakit perlu memiliki keterampilan teknis agar mampu melakukan audit klaim dengan optimal.

  Tujuan Kegiatan

Pelatihan ini secara umum bertujuan untuk membantu TPK JKN mampu mendeteksi potensi fraud pada klaim JKN. Secara khusus pelatihan ini bertujuan untuk:

1. Memberi wawasan mengenai berbagai skema fraud di rumah sakit,
2. Memberi wawasan mengenai konsep deteksi potensi fraud dalam layanan JKN,
3. Memberi keterampilan teknis dalam melakukan deteksi potensi fraud.

  Sasaran Peserta

Sasaran dari pelatihan ini adalah:

1. Jajaran Direksi RS
2. Ketua dan anggota Tim Pencegahan Kecurangan (TPK) JKN di rumah sakit
3. Bagian casemix/JKN rumah sakit
4. Case manager

  Investasi dan Fasilitas

• Biaya 1 peserta Rp.350.000,00
• Biaya 2 peserta Rp.250.000,00
• Peserta akan mendapatkan E-sertifikat ber-SKP Plataran Sehat serta Materi dalam bentuk softcopy dan video

Persiapan Praktikum

Persiapan peserta untuk sesi praktikum dalam kegiatan ini adalah:

1. Peserta diharapkan hadir dalam bentuk tim
2. Peserta diharapkan membawa:
   1. Laptop/Notebook untuk kegiatan praktikum;
   2. Data klaim untuk kasus yang akan diaudit (3 – 5 buah);
   3. Rekam medis terkait kasus yang akan diaudit (3 – 5 buah);
   4. Hasil pemeriksaan lab, ronsen, surat rujukan, dll terkait kasus yang akan diaudit;
   5. PPK, BA, surat edaran, dan regulasi lain terkait kasus yang akan diaudit.

Catatan:

1. Semua data harus disipakan sebelum kegiatan pelatihan dimulai. Tanpa ada data, kegiatan praktikum tidak dapat dilaksanakan.
2. Informasi nama pasien, DPJP, dan informasi rahasia lainnya mohon dapat dihilangkan.
3. Semua data yang digunakan dalam praktikum ini sepenuhnya merupakan milik rumah sakit dan tidak akan digunakan di luar rumah sakit tanpa persetujuan.

link pendaftaran

  Agenda

Waktu (WIB)	Kegiatan & Topik	Penanggung Jawab
08:00 – 08:30	Registrasi peserta asd	Panitia
08:30 – 08:40	Pembukaan kegiatan	Moderator
08:40 – 09:15	Sesi 1: Potensi Fraud JKN di Rumah Sakit Berdasar PMK No. 16/2019	Drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE
09.15 – 09:45	Sesi 2: Konsep & Teknis Audit Pelayanan JKN
09:45 – 10:00	Diskusi
10:00 – 11:00	Praktikum: Latihan audit data klaim & rekam medis layanan JKN
11:00 – 12:15	Diskusi & pembahasan hasil praktikum
12:15 – 12:30	Rencana Tindak Lanjut & Penutupan

 

 

Sesi diskusi dilaksanakan diakhir paparan tiga narasumber. Pada sesi ini terdapat beberapa pertanyaan dari peserta yang hadir, diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan atau perencanaan program air untuk faskes terdampak bencana.
2. Pertimbangan pemilihan Sumbawa sebagai lokasi penyelenggaraan program Plan serta tantangan yang dihadapi.
3. Penjelasan terkait konsep SHOKUIKU dan seberapa feasible penerapan SHOKUIKU di Indonesia.
4. Untuk kegiatan Quality Improvement yang diselenggarakan oleh MOMENTUM, khususnya untuk pelayanan kesehatan maternal neonatal, apakah terdapat perencanaan akan di’wariskan’ ke siapa dan upaya apa yang dilakukan agar dapat sustainable. Serta kaitannya denga piramida yang bersifat appraisal.
5. Untuk program Quality Improvement pada pelayanan kesehatan maternal neonatal yang diselenggarakan MOMENTUM apakah akan ‘menghilangkan’ program AMP. 

Berikut adalah beberapa jawaban terkait pertanyaan pada sesi diskusi dan tanya jawab:

1. Terdapat perbedaan terkait program WASH Fit yang diselenggarakan saat ini dengan perencanaan pada faskes yang terdampak bencana. Program WASH Fit lebih pada mitigasi. Sedangkan pada kejadian bencana seharusnya sudah terdapat koordinasi tersendiri dari pemerintah maupun pihak lain yang terkait.

   Pada program yang diselenggarakan oleh PLAN dimasukkan komponen resilient sebagai bentuk mitigasi, harapannya jika ada bencana, maka pelayanan kesehatan tetap dapat diselenggarakan. Misalnya dengan menyediakan sediaan air cadangan untuk dua hari, dengan asumsi dalam dua hari tersebut sudah ada perbaikan. Sehingga dua hari tersebut merupakan indikasi respon. Pada perencanaan tidak hanya dimasukkan kebutuhan utama tetapi juga kebutuhan cadangan atau sumber cadangan

2. Berdasarkan acuan data yang telah ada, Sumbawa memerlukan upaya peningkatan terkait ketersediaan air dan sanitasi. Konsep sanitasi sebelumnya hanya di tingkat rumah tangga dan tidak menyeluruh. Sehingga diperlukan cakupan yang lebih luas dan menyeluruh, yakni di faskes dan sekolah

   Tantangan:

   –     Terkait rekomendasi: rekomendasi yang sama terus menerus,rekomendasi yang sulit di lakukan.

   –     Puskesmas kekurangan tenaga sanitarian,

3. SHOKUIKU adalah edukasi nutrisi dimana edukasi tersebut dimulai dari masa balita, anak-anak kecil, anak usia preschool hingga dewasa. Sedangkan dari aspek feasibility apabila diterapkan di Indonesia, membutuhkan waktu yang lebih panjang/lama dan tidak mudah. Dapat dikatakan sulit karena perbedaan culture, mindset, serta memerlukan koordinasi/kolaborasi yang kuat dari provider yang terlibat dalam program SHOKUIKU.
4. Upaya yang dilakukan oleh MOMENTUM adalah melakukan adaptasi yang sama yang dilakukan di California, yakni tentang kolaborasi improvement.

   Pihak yang me-lead dari akademisi, serta merangkul dinkes setempat.

   Saat ini sedang menjajaki kemungkinan kerjasama dengan universitas. Untuk mencapai keberhasilan dan agar bisa sustainable memerlukan dedicated person/team yang bersedia terlibat. Untuk penerapan di California juga memerlukan waktu 10 tahun agar dapat berjalan baik karena juga memerlukan data. Sehingga perlu membangun suatu sistem pengumpulan data yang baik.

5. Untuk program quality improvement bagi pelayanan maternal neonatal yang diselenggarakan MOMENTUM terkait dengan program AMP, atas anjuran WHO dapat dilaksanakan di level universitas, sedangkan selama ini dilaksanakan dilevel kabupaten/kota. Program AMP di kabupaten/kota tetap harus berjalan. Sedangkan program quality improvement bagi pelayanan maternal neonatal dimaksudkan untuk ‘memperkaya’ dan tidak menghilangkan yang selama ini sudah berjalan.

Sesi Pleno VI: Pengalaman Plan Indonesia: Implementasi WASH Fit dan Climate Resilient WASH Untuk Memperkuat Layanan Kesehatan Primer di Sumbawa

Narasumber: Stevie Ardianto Nappoe, SKM, MPH 

Pada sesi ini dijelaskan tentang Plan Indonesia yang sudah beraktivitas di Indonesia sejak 1969, dan saat ini sudah memiliki 40.000 anak sponsor, serta memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun pada isu air dan sanitasi. 

WfW Project merupakan proyek air dan sanitasi yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui DFAT yang diimplementasikan di Kabupaten Manggarai dan Sumbawa. Dimulai pada tahun 2018 dan telah berhasil menjangkau lebih dari 440.000 orang di 2 Kabupaten tersebut untuk mendapatkan layanan sanitasi dasar. 

Penerapan WASH di fasilitas kesehatan didasarkan pada beberapa aspek:

• Air dan sanitasi merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan.
• Perempuan lebih memerlukan kebutuhan air dan sanitasi.
• 70% nakes adalah perempuan. 

Penggunaan WASH Fit sama dengan konsep Quality Improvement pada umumnya dan proyek ini berfokus pada faskes primer/puskesmas. 

Cakupan WASH Fit:

• Persediaan, penyimpanan air dan tes kualitas air
• Kebersihan tangan
• Ketersediaan sarana pendukung MHM
• Tenaga kesehatan, pelatihan dan kesehatan
• Pembersihan dan disinfeksi lingkungan
• Protokol manajemen pelaporan masalah
• Energi (pencahayaan, pemompaan, pemanasan)
• Pengurangan limbah (medis dan non medis)
• Akses yang inklusif ke fasilitas sanitasi (tempat sampah, CTPS)
• Limbah dari penghasilan limbah hingga pembuangan 

Pada program ini juga terdapat tangga sanitasi Joint Monitroing Programme (JMP) yang merupakan monitoring program antar NGO. Pada tangga sanitasi JMP terdapat pengkategorian tabel dengan warna, yang dapat dijelaskan sebagai  berikut:

• Merah: no service
• Kuning: terbatas
• Hijau: tersedia/ada
• Biru: terbagus 

Implementasi WASH Fit di Sumbawa sudah direncanakan diselenggarakan sejak 2021 sampai dengan 2024. Kegiatan yang dilakukan termasuk kegiatan pendampingan plan untuk puskesmas, diantaranya: penyediaan sarana air bersih di puskesmas, pembangunan/rehabilitasi toilet di puskesmas dan pustu, penguatan TSL di puskesmas, accessibility check dengan melibatkan penyandang disabilitas dari forum sarea.

Mengacu pada WASH FIT-Heat Map untuk periode 2021-2023 dapatt disampaikan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan di semua puskesmas pada semua aspek penilaian kecuali aspek kebersihan lingkungan. 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan program WASH Fit, adalah sebagai berikut:

• Layanan WASH yang bermutu di faskes sangat penting untuk peningkatan mutu layanan
• WASH Fit merupakan salah satu tools yang efektif untuk quality improvement yang mana bisa diadopsi untuk aspek mutu lainnya dalam pelayanan kesehatan
• Tantangan dalam pelayanan kesehatan semakin kompleks dengan adanya perubahan iklim yang memaksa faskes untuk mampu beradaptasi – sarana, perilaku, program, standard pelayanan, dan lain-lain
• Penyediaan sarana saja tidak cukup untuk dapat memenuhi standar WASH di faskes, perlu adanya intervensi dari sisi kebijakan, guidelines, monitoring, dan akuntabilitas

Sesi Pleno V: Evidence Based berbagai Proyek USAID Menurunkan AKI dan AKB di Indonesia

Narasumber: dr. Dwirani Amelia, Sp.OG. 

Pada sesi ini, materi yang disampaikan berkaitan dengan mutu, menyampaikan gambaran mengenai kegiatan USAID MOMENTUM. Untuk Indonesia mendapatkan dua hibah yakni; MOMENTUM Country and Global Leadership (MCGL) dan MOMENTUM Private Healthcare Delivery (MPHD).

Kedua hibah tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni berfokus pada pelayanan maternal neonatal. 

Kegiatan yang dilakukan:

1. KIBBL (Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir/KIBBL)

Merupakan model yang dibangun dengan melibatkan kabupaten kota, untuk melihat gap antara faskes swasta dan faskes publik. Model ini dilakukan dengan hospital mentoring. Hal yang dilakukan dengan melakukan penguatan tentang cara pandang peningkatan mutu (quality improvement) di faskes dengan menggunakan PDCA (Plan-Do-Check-Action). Sedangkan pemilihan Quality Improvement karena mutu pelayanan yang buruk lebih berpegaruh terhadap tingkat kematian dibandingkan kurangnya non utilisasi. 

Pada sesi ini juga dipaparkan capaian kinerja sebenarnya yang menunjukkan readiness. Dalam kurun waktu maksimal 6 bulan sudah terlihat hasil perbaikan yang cukup baik di private facility dari sisi readiness. Berdasarkan hasil yang diperoleh juga menunjukkan bahwa metode yang dipakai sudah sesuai dan cukup baik. Selain itu juga terdapat hasil dan dampak yang jelas pada proses implementasi mentoring yang dinilai dengan membandingkan antara faskes yang dimentoring dan faskes yang tidak dimentoring. 

Beberapa upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan telah dilakukan, diantaranya:

1. Upaya peningkatan mutu pelayanan neonatus di RSAM Sidoarjo Jawa Timur dengan metode POCQI.
2. Upaya peningkatan mutu pelayanan maternal di RSBM Malang Jawa Timur dengan metode POCQI
3. Upaya peningkatan mutu pelayanan maternal di RSN Sumba NTT dengan metode POCQI

 2. Collaborative Quality Improvement

Perbedaan CQI (Collaborative Quality Improvement) dengan KIBBL adalah pada proses penerapan kolaborasi.

Pada implementasinya, CQI berfokus pada ; pendarahan post partum, pre-eclampsia berat/eklampsia, asfiksia neonatus. 

Penetapan kolaborasi QI mendasarkan pada berbagai studi yang menyampaikan bahwa hasil implementasi kolaboratif lebih baik dibandingan dengan metode yang tidak menerapkan metode kolaborasi. 

Progress kolaboratif QI:

1. Menetapkan tujuan kolaboratif untuk HPP
2. Menetapkan tujuan kolaboratif untuk PEB/Eklampsia
3. Menetapkan tujuan kolaboratif untuk asfiksia neonatus 

 

3.    Private Sector Led Quality Improvement

Tujuan dari Private Sector Led Quality Improvement untuk menciptakan mekanisme yang robust bagi penyedia layanan maternal neonatal swasta untuk meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan rekognisi.

Pada proses penerapan Quality Improvement diketahui bahwa dukungan terhadap faskes swasta berbeda dengan dukungan terhadap faskes publik. Selain itu juga Quality Improvement untuk faskes jejaring relatif tidak bermasalah dibanding untuk faskes non jejaring sehingga memerlukan dukungan secara kontinyu. Sedangkan kegiatan dukungan terhadap faskes swasta ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan, berfokus pada QI, dan dapat menjawab kebutuhan akreditasi. 

Untuk saat ini, mentor yang berpartisipasi adalah RS Hermina tapi diharapkan akan ada RS swasta lain yang tertarik untuk berpartisipasi. Selain itu juga perlu dipastikan bahwa pemerintah daerah bersedia melakukan proses ini bersama-sama dengan pihak fasilitas kesehatan. Seperti, diantaranya sudah jelas dan ditetapkan proses rujukan dalam sistem pelayanan kesehatan yang dipergunakan.

 

4.   Enabling Environment

Merupakan penerapan upaya peningkatan mutu yang meliputi:

1. Upaya advokasi bagi peningkatan mutu pelayanan KIBBL bagi fasyankes swasta dan publik oleh Dinas Kesehatan/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Memperkuat jejaring rujukan (publik dan swasta) di kabupaten/kota yang terkoordinasi dan berkelanjutan (termasuk sistem rujukan)

 

5.   Tantangan dan Peluang

Tantangan:

• Kurangnya strategi peningkatan mutu nasional dibandingkan dengan focus histories pada akreditasi
• Kurangnya kemampuan QI yang melemahkan upaya awal untuk memasukkan proses QI ke dalam pendekatan supervisi fasilitas maupun mentoring
• Kurangnya ketersediaan data dan mekanisme yang memungkinkan untuk berbagi pembelajaran dan hasil secara teratur
• Keberlanjutan dari inisiatif QI yang dipimpin sektor swasta dan koordinasi dengan upaya sektor publik
• Lemahnya komitmen politik, penegakan kebijakan dan konsistensi dalam tata kelola mutu di fasilitas pelayanan kesehatan 

Peluang:

• Quality improvement {QI} merupakan prioritas pemerintah di Indonesia
• Banyak peluang untuk memperkuat pengembangan kemampuan QI
• Membangun mekanisme reguler untuk pembelajaran bersama di salam dan antar fasilitas, serta menghubungkan hal ini dengan akreditasi
• Menetapkan indikator mutu spesifik bagi pelayanan KIBBL di tingkat pemberi layanan
• Melanjutkan dan memperluas upaya collaborative quality improvement yang dipimpin oleh institusi lokal yang memiliki komitmen, dengan bekerjasama erat dengan organisasi profesi

Paparan materi pada Forum Mutu IHQN ke-19 hari pertama dibagi menjadi dua sesi Pleno, yakni Pleno I dan Pleno II. Pada Pleno II terdapat tiga sesi: Pleno 4, Pleno 5, Pleno 6. Setiap sesi pleno tersebut dipaparkan materi yang bervariasi namun bermuara pada satu hal yakni untuk mewujudkan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat pada umumnya. Secara detil, berikut adalah materi yang disampaikan pada masing-masing sesi tersebut:

 

Sesi Pleno 4:

Materi: Evidence Based berbagai Proyek JICA dalam Menurunkan Stunting di Indonesia

Narasumber: Kenji Okamura (Senior Representative JICA Indonesia)

 

Pada sesi ini dipaparkan apa saja yang dilakukan JICA setelah COVID-19 yang dilakukan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh JICA tersebut berfokus pada tiga pilar, yakni:

1. Treatment

   Penguatan pelayanan penyakit infeksius dan kemampuan diagnostik

2. Prevention

   Menyelenggarakan pendidikan dan kegiatan penigkatan awareness

3. Precaution

   Penguatan pengujian dan sistem penelitian untuk epidemi penyakit menular

 

JICA juga melakukan kegiatan yang mendukung sektor kesehatan (Universal Health Coverage/UHC). Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya:

1. Ghana: Penguatan Pelayanan Secara Kontinyu Untuk Ibu dan Anak Melalui Buku Kesehatan Ibu dan Anak
2. Solomon Islands: Promosi Desa Sehat
3. 3.Mongolia: Dukungan Terhadap Kegiatan Pengenalan Penyediaan Makan di Sekolah atau Makan Siang di Sekolah

Terkait kegiatan ini, di Jepang sendiri, terdapat kegiatan yang sangat berfokus pada nutrisi, termasuk nutrisi bagi anak-anak sekolah.

 

Dukungan JICA untuk Indonesia sendiri diantaranya:

1. Pengendalian penyakit infeksius
2. Kesehatan Ibu dan Anak (UHC)
3. Obat (SATREPS)
4. Pengobatan
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia/Capacity Building

 

Indonesia menjadi salah satu contoh yang baik dari kegiatan yang diselenggarakan oleh JICA/Jepang. Upaya dukungan JICA untuk Indonesia diantaranya melalui program UHC pada bidang Kesehatan Ibu dan Anak. Sedangkan kolaborasi Jepang/JICA dan Indonesia telah dilakukan selama 30 tahun sejak 1994, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

 

Sedangkan di Jepang sendiri, program-program JICA yang dilakukan diantaranya terkait program nutrisi. Salah satu program yang diselenggarakan di Jepang adalah menerapkan konsep SHOKUIKU untuk Ibu, bayi, balita (seluruh generasi).

 

Program ini juga dapat memberikan kontribusi penghitungan terhadap mediexpenses.

 

Secara garis besar, program SHOKUIKU diharapkan dapat berkonribusi pada:

1.   Perubahan perilaku sosial terkait komunikasi pada bayi dan balita, yang dapat membantu mengurangi tingkat stunting 

2.   Merupakan dasar pengetahuan dan pengalaman terkait nutrisi, serta sebagai pengingat hingga masa dewasa

3.   Mengurangi biaya medis di masa depan, sehingga jumlah pasien menjadi lebih sedikit terkait dengan gaya hidup dan penyakit terkait

 

Untuk mempelajari lebih lanjut terkait program SHOKUIKU ini dapat diakses dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang, pada link berikut:

 

1.  Bahasa Indonesia

[JICA-Net]GiziIbu dan anakUpayaEdukasiDiet (SHOKUIKU) di Jepang~ Agar anakbelajarhidupsehat~ -YouTube

 

2.  English

[JICA-Net Library]Japanese Nutrition Improvement Series 1) Japanese Nutrition Policy –YouTube

[JICA-Net Library]Japanese Nutrition Improvement Series 2) Maternal and Child Nutrition and Health –YouTube

[JICA-Net Library]Japanese Nutrition Improvement Series 3) Community Activities for Public Nutrition -YouTube

Reportase

Pleno 4

Dukungan kerjasama WHO dengan pemerintah daerah dalam pencegahan zoonosis

10 Agustus 2023

Dukungan WHO bersama FAO untuk implementasi One Health berupa. kedua organisasi ini bekerjasama untuk mengintegrasikan pengetahuan dan sumber daya dari sektor kesehatan manusia, hewan, lingkungan dalam upaya  mencegah dan mengendalikan penyakit yang dapat ditularkan antar hewan dan manusia. beberapa contoh dukungan dari WHO dan FAO dalam implementasi pendekatan One Health: Joint Risk Assessment, Pelatihan pencegahan  dan pengendalian zoonosis, Integrated surveillance dengan pendekatan One Health, Bridging workshop untuk Rabies, One Health Zoonoses Prioritization Workshop (OHZDP), Penyusunan Joint Plan of Action One Health, Pencegahan dan Respon Zoonosis (Rabies, Anthrax, dan lain-lain).

WHO memberikan dukungan yang luas dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi. Dukungan yang diberikan oleh WHO diantaranya rencana kontijensi dan simulasi, pemetaan Risiko Emerging Infectious Diseases (EID), peningkatan kapasitas pintu masuk negara, rencana respon  dan Intra Action Review COVID-19, sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), pelatihan tim gerak cepat.

Reporter: Indra Komala R. N., MPH

Reportase Pleno 2

Berbagai Bukti Efisiensi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Narmada Pasca Akreditasi

Lombok, 9 Agustus 2023. Pada sesi pleno 2, narasumber dr. I Dewa Gede Ngurah Agung menyampaikan bukti manfaat akreditasi dalam efisiensi pelayanan kesehatan. Menurut Agung, hasil akreditasi diantaranya menghasilkan efisiensi manajemen. Pengelolaan Puskesmas dapat dialaksanakan dengan memaksimalkan dan memanfaatkan seluruh sumber daya.  

Efisiensi manajemen ini dapat terlihat diantaranya dalam bentuk turunnya regulasi-regulasi di internal puskesmas yang menjadi dasar indikator kinerja. Perencanaan di puskesmas tidak lagi bersifat bottom up. Saat ini perencanaan dilakukan bersama oleh berbagai pihak. Perencanaan obat juga sudah mengacu pada forum nasional dan dilakukan secara mandiri sehingga meminimalisir obat-obat dengan expired date. Demikian juga pengadaan alat-alat kesehatan, disesuaikan dengan kebutuhan. Pengadaan sumber daya manusia (SDM) di puskesmas juga lebih optimal sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan dan berujung pada peningkatan dana kapitasi.

Efisiensi lain yang didapatkan adalah efisiensi pelayanan. Bila pelayanan sesuai standar, penggunaan obat rasional, maka dampak buruk pelayanan dapat sangat minimal. Puskesmas Narmada menyediakan banyak poli dengan jumlah dokter mencapai 7 orang sehingga antrian menjadi lebih pendek. Efisiensi upaya kesehatan masyarakat didapat dalam bentuk sharing pembiayaan kesehatan. Contohnya adalah inovasi dapur stunting. Kegiatan ini dilaksanakan di desa dengan pembiayaan lintas sektor sehingga tidak membebani anggaran puskesmas.

Kesimpulannya, akreditasi secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu pelayanan secara sistematis dan memberikan efisiensi biaya pelayanan di UPT Puskesmas Narmada meskipun akreditasi bukan satu-satunya faktor dalam efisiensi biaya pelayanan. Akreditasi juga memberikan keamanan pelayanan baik bagi tenaga kesehatan dan juga bagi pasien. Standar akrediatasi perlu dilakukan secara terus menerus secara berkesinambungan dan peran Kepala Puskesmas sangat penting dalam hal ini.

Reporter: drg Puti Aulia Rahma, MPH, CFE

Reportase

 Pleno 1

 Berbagai Bukti Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RS Setelah Lulus Akreditasi:

Fakta dari RS Siloam Grup

Lombok, 9 Agustus 2023. Pada sesi pleno 1, narasumber dr. Danny Widjaja, MM, FISQua dan tim memaparkan fakta-fakta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dari RS Siloam pasca lulus akreditasi. Dalam paparannya, Danny menekankan untuk mendapatkan hasil optimal dalam akreditasi, RS Siloam mempersiapkan proses akreditasi ini dengan baik.  

Persiapan yang dilakukan di RS Siloam diantaranya: dukungan dari Head Office bekerja sama dengan tim persiapan masing-masing rumah sakit (tools, checklist self-assessment, check point); review secara berkala berbagai kebijakan, prosedur dan form sesuai persyaratan akreditasi, peraturan perundangan yang berlaku dan visi, misi, nilai serta strategi Siloam; koordinasi lintas direktorat di head office agar sejalan dengan persiapan akreditasi rumah sakit; audit berkala; pelatihan, edukasi, dan awareness; serta studi banding salah satunya adalah ke RSCM.

Manfaat yang dirasakan dengan adanya akreditasi adalah berjalannya program ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin (5-R). Manfaat program ini adalah: penggunaan waktu yang lebih efektif, lebih sedikit ruang yang terbuang, insiden yang berkurang, peningkatan konsistensi dan kualitas, dan peningkatan budaya/moral karyawan. Manfaat lainnya adalah terbangunnya budaya keselamatan. Budaya keselamatan ini dapat terus terbangun dengan cara-cara sebagai berikut: (1) survei: mengukur budaya keselamatan setiap 1-2 tahun untuk mengidentifikasi area yang harus diperbaiki; (2) ronde/leadership round: mengidentifikasi risiko keselamatan dan keterlibatan staf akan prinsip dan prosedur keselamatan, serta meningkatkan kesadaran; (3) just culture: membangun budaya yang adil/just culture, sebagai pengembangan dari no-blame culture; (4) sistem pelaporan/reporting system: membangun sistem pelaporan dimana pelapor dapat terhindar dari hal-hal yang kurang nyaman; (5) perilaku/behavior: CEO dan para pimpinan mengadopsi model perilaku yang baik, dan memimpin upaya untuk menghilangkan perilaku yang intimidatif; dan (6) belajar dari kesalahan/learning from error: melakukan re-design sistem berdasarkan analisa insiden/kejadian tidak diharapkan.

Reporter:  drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE

Keynote Speaker 2

Keynote ke-2 disampaikan oleh Direktorat P2PM Kemenkes, drh. Siti Ganefa Pakki, M.Epid dengan topik “Pendekatan One Health: Konsep dan Penerapannya Pada Kasus Outbreak Rabies di NTT”. Menurut Imran, pendekatan One Health adalah pendekatan terbaik untuk penanggulangan zoonosis karena kesehatan manusia, hewan dan satwa liar serta lingkungan terkait erat dan saling bergantung. Dalam penanganan zoonosis, Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan Kemeterian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Regulasi tentang One Health diantaranya tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 101 Tahun 2014, Permenkes Nomor 1501 Tahun 2010, Permentan Nomor 237 Tahun 2019, dan Permenko Nomor  7 Tahun 2022.

Bentuk implementasi One Health dilakukan dalam bentuk deteksi, pencegahan, dan respon untuk kasus-kasus zoonosis. Implementasi pendekatan One Health pada penanggulangan zoonosis terpadu dalam bentuk: surveilans zoonosis terpadu lintas sektor, sistem informasi zoonosis EIDs (SIZE), zoonosis joint outbreak investigations, pelatihan penanggulangan zoonosis terpadu One Health, sosialisasi/advokasi zoonosis terpadu, zoonosis joint risk assessment, dan penentuan zoonosis prioritas yang dikendalikan secara terpadu One Health. Saat ini terdapat 6 zoonosis prioritas yaitu: zoonotic influenza, zoonotic coronoa virus, anthrax, rabies, flu burung, leptospirosis, dan zoonosis tuberculosis.

Saat ini di Indonesia terdapat 12 provinsi yang bebas rabies. Pada Juli 2023 ini terdapat 74 kasus kematian akibat rabies yang situasi ini lebih rendah dari 2022 yaitu sebesar 104 kasus. Per Juli 2023, kasus gigitan hewan penderita rabies paling banyak di Bali. Angka kematian paling tinggi terdapat di NTT sebanyak 15 kasus. Rabies datang ke NTT di Des Sarotari Kabupaten Flores Timur pada 1997. Pada 2023 mulai masuk ke kabupaten TTS dan menjadi KLB dengan 6 kasus kematian.

Strategi eliminasi rabies One Health tahun 2030 dilakukan dalam 4 pilar yaitu pencegahan, surveilans, penanganan kasus, dan promosi kesehatan. Bentuk-bentuk kegiatan di masing-masing pilar ini dibagi dalam bentuk kegiatan pada sektor kesehatan hewan, kegiatan pada sektor kesehatan masyarakat, dan kegiatan bersama. Target pada tahun 2030 diharapkan eliminasi rabies diseluruh kabupaten/kota endemis. Pada 2022 capaian eliminasi rabies mencapai 84% kabupaten/kota endemis.

Saat ini upaya penanggulangan KLB Rabies di Provinsi NTT yang sudah dilakukan diantaranya: penyelidikan epidemiologi terpadu lintas sektor, penyusunan penilaian risiko bersama rabies di Pulau Timor, sosialisasi rabies bagi tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan hewan se-pulau Timor, pelatihan tata laksana gigitan, dan pengadaan tambahan VAR sebanyak 15.000 vial dan SAR 510 vial. Mitigasi risiko KLB rabies di Pulau Timor yang disepakati pada 1 – 4 Agustus 2023 di Provinsi NTT adalah: menerapkan instruksi gubernur dan surat edaran bupati/walikota tentang penanggulangan KLB rabies, mempercepat pembentukan Satgas Rabies di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, melakukan kajian cepat situasi darurat rabies di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, membuat rencana kontigensi bencana non-alam (rabies), penguatan surveilans rabies secara terpadu di pulau Timor, melaksanakan vaksinasi rabies pada hewan dengan cakupan yang tinggi karena vaksin telah tersedia, melakukan observasi atau pemeriksaan specimen hewan yang menggigit, memperketat pengawasan di cek poin (lintas darat) dan di pintu masuk di pelabuhan dan bandara, pemasangan media informasi rabies di pos lintas batas darat Indonesia – Timor Leste, dan penerapan SOP tata laksana kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di pintu masuk.

Reporter:  drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE {Divisi Manajemen Mutu Kesehatan PKMK}