drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE

puti barudrg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Kedokteran Gigi – UGM sekaligus pendidikan S2 dalam bidang Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran – UGM pada tahun 2010. Ditahun yang sama, Puti, begitu biasa ia dipanggil, mulai bergabung sebagai konsultan dan peneliti di Divisi Manajemen Mutu – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) sampai saat ini. Selain di PKMK, Puti juga pernah bekerja sebagai editor Majalah Dental&Dental (2010 – 2017) dan dokter gigi praktek disebuah klinik gigi di Yogyakarta (2011 – 2013). Bidang yang menjadi passion-nya adalah jurnalistik, diving, green living (tercatat sebagai anggota Green Peace sejak tahun 2012), travelling dan kesehatan masyarakat.

Di PKMK, sejak 2011 menjabat sebagai koordinator Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Sister Hospital NTT hingga 2015. Sejak 2012 tergabung dalam Pokja Kesehatan Ibu dan Anak. Pokja ini dibentuk sebagai sarana untuk menganalisis kebijakan-kebijakan terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 2014, Puti aktif dalam bidang konsultasi, edukasi, dan kajian terkait kecurangan (fraud) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta terkait upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di FKTP maupun FKRTL. Untuk mendukung kegiatannya, Puti mendapat pelatihan maupun sertifikasi berupa TOT Pendamping Akreditasi FKTP (dari Kementerian Kesehatan), Konsultan Manajemen Kesehatan dari IKKESINDO, Workshop Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) SNARS Edisi 1 (dari KARS), serta Certified Fraud Examiner (CFE) (dari ACFE global (berpusat di Amerika Serikat)).

Dalam bidang upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Puti berpengalaman menjadi fasilitator dan narasumber untuk bimbingan teknis dan in house training yang pelaksanaannya bekerja sama dengan dinas kesehatan, Puskesmas, klinik, dan rumah sakit seluruh Indonesia. Sedangkan sebagai fraud examiner, pengalaman Puti terlibat dalam pengembangan upaya pengendalian kecurangan (fraud) JKN di Indonesia adalah:

  1. Edukasi dan sosialisasi, pembinaan, dan peningkatan keterampilan anti kecurangan (fraud) JKN kepada BPJS Kesehatan, lebih dari 20 Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan lebih dari 200 fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, maupun FKTP (sejak awal 2014 – saat ini).
  2. Terlibat dalam penyusunan Permenkes No. 36/ 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional bersama Kementerian Kesehatan RI (mulai pertengahan tahun 2014 – pertengahan 2015).
  3. Terlibat dalam penyusunan Alat Diagnostik Pemenuhan PMK No. 36/ 2015 di FKRTL bersama KPK (akhir tahun 2015).
  4. Deteksi potensi fraud di lebih dari 30 rumah sakit seluruh Indonesia (sejak tahun 2016).
  5. Investigasi potensi fraud di total di 6 rumah sakit seluruh Indonesia (sejak tahun 2016).
  6. Terlibat dalam revisi dan pengembangan Pedoman Pencegahan Kecurangan JKN bersama KPK, Kementerian Kesehatan RI, dan BPJS Kesehatan (tahun 2018).

Mulai 2016, Puti mengelola Community of Practice (CoP) Anti Fraud Layanan Kesehatan yang saat ini sudah beranggotakan lebih dari 400 orang. Komunitas ini beranggotakan praktisi yang bergerak dalam bidang upaya pengendalian kecurangan (fraud), diantaranya fraud JKN. Update informasi maupun kegiatan yang dilakukan di CoP Anti Fraud layanan kesehatan dapat Anda ikuti melalui: Website: bit.ly/web-copantifraud | E-mail: bit.ly/email-copantifraud | FB: bit.ly/fb-copantifraud | Telegram: bit.ly/telechannel-copantifraud | Instagram: bit.ly/instagram-copantifraud | Twitter: bit.ly/twitter-copantifraud

Puti dapat dihubungi secara pribadi di E-mail: putiauliarahma@gmail.com 

 

 

Hary Agus Sanjoto, S.Sos, MPH

Memulai pendidikan strata 1 (S1) di Kota Jogjakarta pada tahun 1987 hingga 1996 di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2005 hingga 2010 menepuh pendidikan strata 2 (S2) di Magister Managemen Rumahsakit Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada.

Beberapa pengalaman kerja sebagai surveyor maupun field coordinator untuk kegiatan public health telah kami lakukan, seperti

  • Surveyor di “Research on Epidemiology of Malaria During Pregnancy in Indonesia” Kabupaten Jepara, pada tahun 1999.
  • Surveyor di “Evaluation of the User-Provider Interface in Malaria Control Field: The Case of Jepara District, Central Java Province, Indonesia”, pada tahun 1999-2002.
  • Field Coordinator di “Identifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta” pada tahun 2003.
  • Field Coordinator di “Assessment of implementation DOTS strategy in Java and Bali hospitals”, pada tahun 2004 – 2005.
  • Field Coordinator di “Pemetaan Sarana Kesehatan Pemerintah di Propinsi Jawa Tengah”, pada tahun 2005.
  • Field Coordinator di “Assessment of implementation DOTS strategy in Indonesian hospitals”, tahun 2006, dan
  • Surveyor di “Rapid Assesment Prosedur Hospital Management (RAP HoMe) in Nusa Tenggara Barat and Nusa Tenggara Timur Provinces”, 2006.

Pengalaman kerja sebagai regional coordinator :

  • Reginal Coordinator in “Hospital Management Training (HMT) Phase II in Bima, Nusa Tenggara Barat Provinces”, 2009.
  • Reginal Coordinator in “Coordination, Monitoring, Evaluation, and Verification Technical Support for Clinical Outsourcing (Sister Hospital) in Nusa Tenggara Timur Provinces”, 2011

Pengalaman kerja sebagai asisisten pendampingan akreditasi :

  • Asisten pendamping pada “Penerapan Akreditasi Joint Commission International (JCI) di RSUP Dr. Sardjito” tahun 2012

 

 

Jakarta Butuh 1.880 Dokter Primer

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah DKI Jakarta membutuhkan 1.880 dokter primer untuk menjangkau 4,7 juta target peserta kartu Jakarta sehat. Setiap dokter primer bertugas melayani kesehatan setiap 2.500 warga. Harapannya keberadaan dokter primer mampu mengurangi lonjakan pasien yang memeriksakan diri ke puskesmas dan rumah sakit.

Continue reading

Kemkes: Jumlah Apoteker Hanya 20% dari Total RS dan Puskesmas

Jakarta (Beritasatu.com) – Kementerian Kesehatan (Kemkes) menyatakan, jumlah Puskesmas maupun Rumah Sakit (RS) yang tersebar di Indonesia adalah 10 ribu RS dan Puskesmas sedangkan jumlah apoteker yang terdaftar di Kemkes hanya berjumlah 1.938 orang. Kemkes menyatakan jumlah apoteker ini baru mencapai 20% dari total jumlah RS dan Puskesmas yang ada di Indonesia.

Continue reading

27 Provinsi Kekurangan Dokter

Surabaya (Kompas.com) — Indonesia masih kekurangan 12.371 dokter umum. Dari 33 provinsi, terdapat 27 provinsi yang tidak memenuhi kriteria jumlah dokter menurut ketetapan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Continue reading

12 RSUD Raih Penghargaan Kemenpan

Jakarta, PKMK – 12 RSUD memperoleh penghargaan Citra Pelayanan Prima Tahun 2012 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan). Lokasi RSUD itu tersebar di sejumlah propinsi. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Azwar Abubakar, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI,  dalam acara Penyerahan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik. Penghargaan tersebut berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, hari ini (Kamis, 28/3).

Continue reading

Dokter Usul Rayonisasi Kesehatan

Jakarta (Tempo.co) – Ikatan Dokter Indonesia mengusulkan dibentuknya sistem rayonisasi dalam pengelolaan manajemen kesehatan di Jakarta. Alasannya, untuk menghindari hal buruk seperti jebolnya anggaran belanja daerah.

Continue reading

Masa Penempatan Dokter di Pelosok Diperpanjang

Surabaya (Kompas.com) – Kementerian Kesehatan akan memperpanjang masa penempatan dokter pegawai tidak tetap (PTT) di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan terluar mulai tahun 2013 ini untuk mengatasi persoalan kurangnya tenaga kesehatan di kawasan pelosok.     

Continue reading

Pasien Membludak, Dokter Rawan Kena Tuntutan

Jakarta (Gatra.com) –  Banyaknya peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah saat ini, baik pusat dan daerah, membuat para dokter yang berpraktek rawan terkena tuntutan. Begitu juga dengan makin meningkatnya jumlah pasien. “Membludaknya pasien akan tingkat kualitas kinerja pelayanan kesehatan dokter dan dokter gigi. Dokter akan bekerja secara profesional jika berada dalam sistem yang baik pula,” kata Ketua Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, drg. Afi Sarsito, Sp.PM, dalam jumpa pers di Kantor KKI di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/4).

Continue reading