Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang telah diluncurkan sejak 2014 bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam Universal Health Coverage (UHC).
Pandemi Covid-19 telah melanda dunia selama hampir dua tahun. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kejadian luar biasa ini. Salah satunya, semua negara diingatkan pentingnya memiliki sistem kesehatan mumpuni dan bisa diakses semua lapisan masyarakat.
Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
A. Latar belakang
Kejadian Luar Biasa (KLB) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena kejadian ini dapat menyebabkan kesakitan dan kematian yang tinggi. KLB juga memiliki dampak pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis, serta dapat menyebar luas lintas kabupaten/ kota, provinsi, bahkan internasional. Sampai saat ini, Indonesia memiliki beberapa penyakit potensial KLB seperti malaria, demam dengue, leptospirosis, diare, kolera, difteri, antraks, rabies, campak, pertusis, maupun ancaman penyakit – penyakit new emerging dan re-emerging. Penyakit-penyakit tersebut jika tidak dipantau dan dikendalikan akan mengancam kesehatan masyarakat Indonesia dan menyebabkan KLB yang lebih besar.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan World Health Organization (WHO) dan Central of Disease Control (CDC) membangun sistem yang digunakan untuk deteksi dini dan respon terhadap penyakit potensial KLB. Sistem ini dikenal dengan Early Warning Alert and Response System (EWARS) atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR). SKDR diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2009 melalui Subdit Surveilans dan Respon KLB Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra (Ditjen P2PL) Kementerian Kesehatan RI. Prinsip utama SKDR adalah pendeteksian ancaman indikasi KLB penyakit menular yang dilaporkan setiap minggu, yang akan menampilkan alert atau sinyal peringatan dini jika terjadi peningkatan kasus penyakit melebihi nilai ambang batas pada suatu wilayah. Selain data mingguan, di dalam sistem SKDR terdapat Surveilans berbasis Kejadian atau yang disebut Event-based Surveillance (EBS). EBS merupakan laporan kejadian kesehatan masyarakat yang dilaporkan segera dalam 24 jam yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan menggunakan sumber data dari media, masyarakat, dan tenaga kesehatan.
Pada akhir tahun 2015 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) mengembangkan SKDR berbasis website untuk mempermudah pengolahan dan pelaporan data. Berbagai pembaharuan dan penambahan menu diterapkan pada website SKDR untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan mempermudah pemantauan oleh petugas di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
Sampai saat ini tingkat target ketepatan dan kelengkapan pelaporan SKDR serta verifikasi alert belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah dari aspek sumber daya manusia kesehatan (SDMK), baik kuantitas maupun kualitasnya. Untuk meningkatkan kapasitas SDMK, diperlukan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi petugas pelaksana SKDR di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang lebih sistemik dan sistematis.
B. Tujuan
Secara umum pelatihan ini bertujuan agar petugas surveilans dalam melaksanakan kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit menular yang berpotensi KLB/ wabah menggunakan aplikasi SKDR di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Secara khusus bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas surveilans tentang:
C. Waktu
Pelatihan akan diselenggarakan secara luring selama tiga hari pada tanggal 11-13 (selasa-kamis) Januari tahun 2022 di Yogyakarta.
D. Peserta
Peserta berjumlah maksimal 30 orang dalam satu kelas. Kriteria peserta sebagai berikut:
E. Fasilitator
Subdirektorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FKKMK UGM:
Centre of Disease Control (CDC):
World Health Organization (WHO):
Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto:
Master of Training
F. Jadual
Berikut jadual pelatihan selama tiga hari.
| Hari | Jam | Materi | JPL | Fasilitator | |
| T | P | ||||
| I | 07.00 – 08.00 | Registrasi | Panitia | ||
| 08.00 – 08.30 | Pre Test | Panitia | |||
| 08.30 – 09.00 | Pembukaan | drh. Endang Burni Prasetyowati, M.Kes | |||
| 09.00 – 09.15 | Break | ||||
| 09.15– 10.45 | BLC | 2 | Abdul Kadar,SKM.,M.Kes | ||
| 10.45 – 11.30 |
Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini dan Kejadian Luar Biasa (KLB) |
1 | dr. Likke Prawidya Putri, MPH | ||
| 11.30 – 12.15 |
Konsep Umum Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon |
1 | dr. Likke Prawidya Putri, MPH | ||
| 12.15 – 13.15 | ISHOMA | ||||
| 13.15 – 17.00 |
Operasionalisasi Aplikasi SKDR |
2 | dr. Endang Widuri Wulandari, M.Epid | ||
| 14.45 – 17.00 |
Operasionalisasi Aplikasi SKDR |
3 | Ubadillah, S.Si | ||
| II | 07.30 – 08.00 | Refleksi | Abdul Kadar,SKM.,M.Kes | ||
| 08.00 – 10.15 |
Monitoring pengisian laporan mingguan dalam aplikasi SKDR |
1 | 2 | Lia Septiana SKM, M.Kes | |
| 10.15 – 10.30 | Break | ||||
| 10.30 – 12.00 |
Surveilans berbasis kejadian (EBS) |
1 | 1 | Edy Purwanto, SKM, M.Kes | |
| 12.00 – 13.00 | ISHOMA | ||||
| 13.00 – 14.30 |
Surveilans berbasis kejadian (EBS) |
2 | Edy Purwanto, SKM, M.Kes | ||
| 14.30 – 15.15 | Manajemen data dalam aplikasi SKDR | 1 | SKK | ||
| 15.15 – 15.30 | Break | ||||
| 15.30 – 17.45 | Manajemen data dalam aplikasi SKDR | 1 | 2 | SKK | |
| III | 07.30 – 08.00 | Refleksi | Abdul Kadar,SKM.,M.Kes | ||
| 08.00 – 08.45 | Manajemen data dalam aplikasi SKDR | 1 | SKK | ||
| 08.45 – 09.30 | Respon terhadap informasi dari SKDR | 1 | SKK | ||
| 09.30 – 09.45 | Break | ||||
| 09.45 – 11.15 |
Respon terhadap informasi dari SKDR |
2 | Eka Muhiriyah, S.Pd, MKM | ||
| 11.15 – 12.00 |
Komunikasi dan Advokasi |
1 | Wawan Wahyudin, S.Si, Apt.MM | ||
| 12.00 – 13.00 | ISHOMA | ||||
| 13.00 – 13.45 | Komunikasi dan Advokasi | 1 | Wawan Wahyudin, S.Si, Apt.MM | ||
| 13.45 – 15.15 | Anti Korupsi | 2 | Bapelkes | ||
| 15.15 -15.30 | Break | ||||
| 15.30 – 17.00 |
Rencana Tindak Lanjut |
2 | Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua | ||
| 17.00 – 17.30 | Post Tes & Evaluasi Penyelenggaraan | Panitia | |||
| 17.30 – selesai | Penutupan | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, atau Ketua Penyelenggara | |||
Konsep mutu pelayanan kesehatan telah lama dipelajari. Meskipun mutu sulit diukur, membicarakan mutu bukanlah suatu hal yang abstrak, kerangka konsep mutu sudah banyak digunakan dalam literatur yang dikembangkan oleh ahli mutu pelayanan, salah satunya oleh Avedis Donabedian mengembangkan suatu kerangka evaluasi mutu pelayanan, yang terdiri dari struktur, proses dan outcome (Donabedian, 2003). Struktur adalah kondisi yang harus dipenuhi sebagai prasyarat untuk menyediakan pelayanan. Proses merupakan berbagai aktivitas dan prosedur yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan, sedangkan outcome menunjukkan hasil dari suatu upaya, baik di tingkat individu ataupun populasi. Struktur yang memadai diperlukan untuk melakukan proses pelayanan yang ideal, agar menghasilkan outcome yang optimal.
Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa mutu adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. Dalam Permenkes No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas juga dijelaskan bahwa upaya kesehatan bermutu merupakan upaya yang memberikan rasa puas sebagai pernyataan subjektif pelanggan, dan menghasilkan outcome sebagai bukti objektif dari mutu layanan yang diterima pelanggan.
Definisi mutu pelayanan kesehatan yang berkembang secara global cukup beragam. Salah satu yang dikenal secara luas adalah definisi dari Institute of Medicine (IOM) dan WHO. Definisi mutu oleh IOM dikembangkan pada tahun 1990 dan diterima secara luas. Mutu pelayanan menurut IOM adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada individu dan populasi yang meningkatkan kemungkinan akan outcome kesehatan yang diinginkan dan konsisten dengan pengetahuan di profesi kesehatan (The degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge) (Chassin dan Galvin, 1998).
Selain itu, Institute of Medicine juga menjabarkan enam dimensi umum terkait mutu yakni pelayanan yang bermutu harus aman, efektif, berpusat pada pasien, tepat waktu, efisien, dan adil. Ini juga merupakan seperangkat dimensi atau atribut yang telah diadopsi dan diadaptasi di negara-negara di luar Amerika Serikat. Pada tahun 2006, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mendefinisikan konsep dasar mutu adalah pelayanan yang diberikan harus efektif, efisien, dapat diakses, diterima, berpusat pada pasien, adil, dan aman. Secara signifikan, definisi ini memperkenalkan dimensi “dapat diakses” sebagai tujuan yang lebih luas dari sekedar “tepat waktu”. Selama beberapa dekade terakhir Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah memilih untuk menyoroti tiga dimensi mutu yakni efektivitas, keamanan, dan berpusat pada pasien. Konseptualisasi yang lebih ringkas ini juga mempengaruhi pemikiran negara dalam beberapa hal.
Pada tahun 2018, WHO memperkenalkan Framework on Integrated People-centred Health yang telah menggambarkan bahwa pelayanan yang bermutu tinggi dilihat dari Tujuh dimensi mutu pelayanan kesehatan adalah, diantaranya; 1) Aman, yakni pelayanan yang dapat menghindari bahaya bagi orang-orang yang menjadi sasaran dari pelayanan yang diberikan, 2) Efektif dalam menyediakan pelayanan kesehatan berbasis bukti kepada mereka yang membutuhkannya, 3) Berpusat pada orang yakni memberikan perawatan yang menanggapi preferensi, kebutuhan, dan nilai individu. 4) Tepat waktu yakni mengurangi waktu tunggu dan terkadang terdapat penundaan yang merugikan bagi mereka yang menerima dan mereka yang memberi pelayanan. 5) Efisien yakni memaksimalkan manfaat dari sumber daya yang tersedia dan menghindari pemborosan. 6) Adil yakni memberikan pelayanan yang tidak bervariasi dari sisi mutu dikarenakan usia, jenis kelamin, jenis kelamin, ras, etnis, lokasi geografis, agama, status sosial ekonomi, bahasa atau afiliasi politik, atau pelayanan yang diberikan sama, dan 7) Terintegrasi yakni dalam memberikan pelayanan yang terkoordinasi di seluruh tingkatan dan penyedia dan membuat layanan kesehatan tersebut tersedia disepanjang perjalanan hidup pasien.
Disarikan oleh: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Manajemen Mutu, PKMK FK KMK UGM)
Referensi:
Abbott is on a mission to grasp the scope of the patient journey through cardiovascular disease diagnosis and treatment.
The company’s Beyond Intervention Initiative kicked off a few years ago to improve patient care and quality of life. What Abbott found was that there is plenty of ground to make up.
BPJS Kesehatan mencatat sebanyak lebih dari 21 ribu fasilitas kesehatan (faskes) telah terintegrasi dalam layanan antrian online. Upaya untuk fokus meningkatkan mutu layanan terhadap para peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Pintar (JKN-KIS) masih berlanjut di 2022.
A new system to file and update patient records will be introduced next year, the Bermuda Hospitals Board announced yesterday. The electronic Patient Electronic and Administrative Records Log – Pearl – will give each patient one record, no matter which BHB service they used. A BHB spokeswoman explained that Pearl would help reduce duplication and delays and improve co-ordination of care and access to full information for the patient and clinical team.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman menyelenggarakan lokakarya akreditasi untuk puskesmas. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan motivasi penerapan sistem manajemen mutu akreditasi puskesmas-puskesmas Sleman.
PKMK-Yogya. Pada Rabu (29/12/21) diselenggarakan Seminar “Kaleidoskop Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2021″ yang merupakan forum diskusi bagi Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-UGM dengan membagikan informasi mengenai beberapa kegiatan peningkatan mutu yang telah dilakukan selama tahun 2021”. Kegiatan ini menghadirkan lima narasumber yang berasal dari internal divisi manajemen mutu, yaitu Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS FISQua, dr. Muhammad Hardhantyo MPH, Ph.D, FRSPH, dr. Aldilas A.N., M.Sc., Eva Tirtabayu Hasri S.Kep,MPH dan Andriani Yulianti, SE, MPH, serta moderator diskusi yaitu Lucia Evi Indriarini, SE., MPH.
Peningkatan Mutu Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di Kabupaten/Kota Melalui Kurikulum Yang Terakreditasi oleh PPSDM
dr. Muhammad Hardhantyo MPH, Ph.D, FRSPH
SKDR diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2009 melalui Subdit Surveilans dan Respon KLB Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra (Ditjen P2PL) Kementerian Kesehatan RI. Prinsip utama SKDR adalah pendeteksian ancaman indikasi KLB penyakit menular yang dilaporkan setiap minggu, yang akan menampilkan alert atau sinyal peringatan dini jika terjadi peningkatan kasus penyakit melebihi nilai ambang batas pada suatu wilayah.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk meningkatkan mutu SKDR yakni peningkatan dari sisi input yakni mengintegrasikan database JKN dengan SKDR, dari sisi proses yakni penggunaan data SKDR dengan melakukan peningkatan kemampuan staf tenaga surveillans sehingga dapat menghasilkan output peningkatan alert dan respon. Beberapa hal yang akan dilakukan pada tahun 2022 yakni implementasi pelatihan aplikasi SKDR di Yogyakarta pada Januari 2022, pelatihan jarak jauh di 3 Provinsi serta otomatisasi pengisian data surveilans kewaspadaan dini pada penyakit yang berpotensi wabah melalui integrasi SKDR dengan database JKN.
Pengembangan SKDR terintegrasi data JKN
dr. Aldilas A.N., M.Sc.
Kegiatan ini dilatar belakangi oleh Input data masih manual, kelengkapan dan ketepatan data tidak akurat (<50% di tahun 2020), diketahui juga bahwa data aggregat BPJS Kesehatan mampu membantu daerah yang untuk mendeteksi dini KLB dan melengkapi laporan, serta sudah ada negara yang menggunakan data klaim asuransi sebagai surveillans dini wabah. Penggunaan data BPJS dapat memberikan informasi jumlah kasus non-event based berdasarkan jenis kelamin, memberikan informasi jumlah kasus non-event based berdasarkan kelompok umur, hingga dapat membandingkan data indicator-based surveillance SKDR dengan aggregate BPJS.
Untuk mendukung hal tersebut diperlukan beberapa upaya yakni membuat mockup dashboard dengan data sample, pembahasan PKS turunan, PKS diharapkan disetujui BPJSK & kemenkes, kemudian pembuatan juknis, juknis selesai disusun, lau melakukan interoperability data (pembuatan API, persiapan server, embedding ke dalam dashbord SKDR), dan Release.
Intergrasi mutu pelayanan kesehatan primer melalui care pathways
Eva Tirtabayu Hasri S.Kep,MPH
Penggunaan care pathway dalam mewujudkan layanan kesehatan yang terintegrasi merupakan hal yang esensial untuk transformasi layanan primer dalam mewujudkan UHC yang bermutu serta berpusat pada keselamatan pasien. Tentu saja hal ini membutuhkan transformasi sistem pelayanan kesehatan yang besar, sumber daya yang banyak, dan waktu yang tidak sedikit. Namun demikian, hal ini perlu dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer. Implementasi care pathways dapat dilakukan melalui 3 tahapan besar mulai dari perencanaan/desain, implementasi, dan evaluasi.
Care pathways sendiri dapat bermanfaat diantaranya; Meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi pelayanan diantara multidisciplinary team yang terlibat; Menjamin kepatuhan implementasi guideline atau SOP klinis oleh masing-masing anggota dari multidisciplinary team; Mengurangi rujukan non-spesialistik yang tidak perlu ke RS serta penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien; Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan.
Upaya Penerapan Klasifikasi Robson
Andriani Yulianti, SE, MPH
Sistem Klasifikasi Sepuluh Kelompok (The Ten Group Classification System-TGCS) yang juga dikenal sebagai Klasifikasi Robson, dapat digunakan di tingkat rumah sakit sebagai acuan dalam menentukan apakah tindakan SC sesuai dengan indikasi yang dibutuhkan (WHO 2017). Klasifikasi Robson diharapkan dapat menggantikan kriteria untuk melihat prognosis persalinan sejak ibu masuk rumah sakit. Klasifikasi Robson ini membantu dalam strategi menurunkan angka rerata SC dan memperhatikan keselamatan pasien sehingga dapat memperbaiki luaran ibu dan bayi.
PKMK telah selesai menyusun Modul Klasifikasi Robson, yang dikembangkan dari buku yang telah dibuat oleh WHO (2017). Modul Klasifikasi Robson ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat menentukan indikasi SC (prospective) dan juga sebagai alat kajian audit tindakan SC (retrocpective) yang telah di ujicobakan di 4 RS yakni RSUD Panembahan Senopati Bantu, RSKIA Sadewa, RSUD Pandan Arang Boyolali, dan RSUD Bagas Waras Klaten.
Perkembangan sistem akreditasi RS di Indonesia
Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS FISQua,
Akreditasi merupakan salah satu upaya yang dianggap efektif dalam peningkatan mutu RS, Akreditasi RS di Indonesia dan telah berjalan cukup lama, pernah mengalami saat “tidak dianggap” hingga saat “menjadi dominan” serta akuntabilitas sistem akreditasi dalam meningkatkan mutu RS di Indonesia banyak dipertanyakan: apakah efektif? efisien? tepat sasaran? Terdapat beberapa usulan yang disampaikan untuk memperkuat sistem akreditasi yakni secara umum mengembangkan sistem akreditasi Fasyankes yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan mutu Fasyankes, dan secara khusus: 1) Perlu ada indikator efektifitas sistem akreditasi, misalnya (perlu disesuaikan dengan NQPS), 2) Perlu membatasi jumlah standar, fokus area, dan elemen penilaian sesuai dengan tujuan spesifik akreditasi, agar kegiatan akreditasi berjalan dengan efisien, 3) Menetapkan 1 standar akreditasi nasional untuk masing-masing jenis Fasyankes yang digunakan oleh semua Lembaga akreditasi baik dari dalam maupun luar negeri: Misalnya SAN-RS, 4) Mempersilahkan lembaga akreditasi untuk menyusun, menawarkan, dan menggunakan standar akreditasi tambahan sebagai pelengkap, 5) Membentuk Komite Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia (KN-MPMI) yang bertugas untuk menyusun sistem dan standar mutu yang akan digunakan termasuk dalam akreditasi, termasuk secara periodik merevisi standar, 6) Menggunakan standar dari ISQua (ISQua External Evaluation Association/IEEA) untuk acuan penyusunan regulasi penetapan lembaga independen penyelenggara akreditasi, namun dipilih hanya yang esensial saja.
Materi dan video dapat diakses pada link berikut klik disini
Angka kematian Ibu dan Angka Kematian Neonatus merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan kesehatan. Selama pandemi COVID-19 ini, case fatality rate ibu hamil dengan COVID-19 sebesar 3-10% dan diperkirakan AKI akan meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan AKI pada masa sebelum pandemi. Data juga menunjukkan bahwa sebagian besar kematian ibu (77%) terjadi di rumah sakit rujukan (baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Tersier).
Dengan bantuan platform SISRUTE, mestinya sistem rujukan berjalan lancar. SISRUTE sendiri adalah program nasional yang merupakan ajang komunikasi antar fasilitas kesehatan. Teknologi ini berbasis internet dan dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horisontal maupun vertikal).
SISRUTE telah diimplementasikan di rumah sakit dan puskesmas, namun terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam penerapannya. Untuk memperkuat kualitas sistem rujukan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di D.I. Yogyakarta, AHS UGM bersama RSUP Dr. Sardjito dan Dinas Kesehatan DIY telah melakukan evaluasi penggunaan SISRUTE dari segi pengguna maupun institusi. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam “Policy Brief 01” yang bertajuk “Setelah SIRANAP terintegrasi dengan SISRUTE, apalagi yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan sistem rujukan maternal dan neonatal?”