Category: Artikel

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) merupakan momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelaksanaan HAN tahun 2022 ini sudah mulai memasuki pasca pandemi, dimana terjadi perubahan dalam pola kehidupan anak sehingga mengalami berbagai persoalan antara lain penyesuaian kembali anak dalam kehidupan bermasyarakat, belajar, dan pemanfaatan waktu luang dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan (Pedoman HAN 2022).

Berdasarkan tantangan tersebut maka tema HAN tahun 2022 adalah “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan tagline #PeduliPascaPandemiCOVID19, #AnakTangguhPascaPandemiCOVID19#AnakTangguhIndonesiaLestari. Tema HAN tahun 2022 diambil sebagai motivasi bahwa pandemi tidak menyurutkan komitmen semua stakeholder untuk memberikan kepedulian langsung di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan anak-anak Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak anak dan meningkatkan mutu perlindungan khusus anak pada pasca pandemi COVID-19.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi perlunya partisipasi semua kemponen untuk berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap generasi penerus bangsa yakni: Pertama anak adalah Generasi Emas 2045 yang saat ini memegang peranan strategis ketika 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045. Oleh karenanya kita mengharapkan calon pimpinan bangsa ke depan menjadi generasi emas yang cerdas, sehat, unggul, berkarakter dan dalam sukacita yang bersendikan kepada nilai-nilai moral yang kuat.

Kedua yakni Konvensi Hak Anak (KHA) Indonesia telah mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dilaksanakan melalui 5 (lima) kluster yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

Ketiga yakni situasi pasca pandemi COVID-19 dan tantangan yang dihadapi Indonesia dan negara-negara lain di dunia pasca pandemic COVID-19 berimplikasi terhadap kondisi kesehatan, pendidikan, kesehatan anak, dan berbagai dampak lainnya. Jawaban terhadap tantangan tersebut perlu dirumuskan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintah dan masyarakat.

Keempat merupakan upaya Kementerian PPPA menyikapi tantangan dan harapan terhadap anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan serangkaian upaya mulai dari pembentukan dan penguatan Forum Anak, mendorong tersedianya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA), Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA), Layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 (SAPA129), Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas, Pusat Kreativitas Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak, dan lain-lain.

Kelima adalah peduli pasca pandemi COVID-19 yang mendorong para pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, Lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan dan media massa untuk terus bersama-sama melakukan kerja-kerja aktif yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak dengan cara melakukan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, termasuk dalam pemberian identitas, pengasuhan yang layak, layanan kesehatan dan jaminan sosial, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta mendapatkan perlindungan khusus.

Sumber:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022. Pedoman Hari Anak Nasional Tahun 2022. Jakarta.
Diakses pada link (https://drive.google.com/file/d/13Ez-qJ5b-UqKXhVx8ZvDooZQn0n-3qzJ/view)

 

Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Panduan ini merupakan bagian dari standar pelayanan kedokteran yang menjadi acuan bagi seluruh dokter di fasilitas pelayanan tingkat pertama dalam menerapkan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat.

Panduan ini diharapkan dapat membantu dokter untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menurunkan angka rujukan dengan cara: Memberi pelayanan sesuai bukti sahih terkini yang cocok dengan kondisi pasien, keluarga dan masyarakatnya; Menyediakan fasilitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan; Meningkatkan mawas diri untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesional sesuai dengan kebutuhan pasien dan lingkungan; dan Mempertajam kemampuan sebagai gatekeeper pelayanan kedokteran dengan menapis penyakit dalam tahap dini untuk dapat melakukan penatalaksanaan secara cepat dan tepat sebagaimana mestinya layanan tingkat pertama.

PPK ini meliputi pedoman penatalaksanaan terhadap penyakit yang dijumpai di layanan tingkat pertama. Jenis penyakit mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Penyakit dalam Pedoman ini adalah penyakit dengan tingkat kemampuan dokter 4A, 3B dan 3A terpilih, dimana dokter diharapkan mampu mendiagnosis, memberikan penatalaksanaan dan rujukan yang sesuai.

Beberapa penyakit yang merupakan kemampuan 2, dimasukkan dalam pedoman ini dengan pertimbangan prevalensinya yang cukup tinggi di Indonesia. Pemilihan penyakit pada PPK ini berdasarkan kriteria merupakan penyakit yang prevalensinya cukup tinggi, Penyakit dengan risiko tinggi, dan Penyakit yang membutuhkan pembiayaan tinggi. Namun, perlu diketahui bahwa panduan ini tidak memuat seluruh teori tentang penyakit, maka sangat disarankan setiap dokter untuk mempelajari penyakit tersebut dengan menggunakan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lampirkan

 

 

 

Indonesia memulai komitmennya dalam mencegah stunting pada bulan Agustus 2017 dengan memperkenalkan Strategi Nasional untuk Mempercepat Pencegahan Stunting (StraNas Stunting). StraNas Stunting mengakui bahwa akar penyebab stunting kompleks dan melibatkan multi-sektor sehingga membutuhkan upaya di semua tingkat pemerintahan.

Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan seluruh menteri terkait untuk mengembangkan rencana aksi terpadu untuk pencegahan stunting di Indonesia, dan mengkonsolidasikan seluruh upaya yang ada dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan merevitalisasi Posyandu di pedesaan, serta pada saat yang sama juga memastikan akses publik ke sanitasi yang layak dan fasilitas air bersih.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting bertujuan menurunkan prevalensi Stunting; meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi, dengan kelompok sasaran meliputi: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia O – 59 bulan.

Selain itu, StratNas Stunting bertujuan untuk memperkuat koordinasi program-program nasional, regional, dan masyarakat dengan mengadopsi pendekatan multi-sektoral. Strategi tersebut akan meningkatkan alokasi pendanaan lintas program, memperbaiki koordinasi, menekankan konvergensi intervensi berbasis bukti, serta memperbaiki pemantauan dan kinerja. Stranas Stunting juga akan memperkuat tata kelola dan kapasitas manajemen serta perencanaan dan penganggaran berbasis hasil.

Dalam buku AIMING HIGH Indonesia’s Ambition to Reduce Stunting dikatakan bahwa empat penyebab kekurangan gizi yakni akses ke pengasuhan yang memadai, kesehatan, lingkungan yang mendukung dan ketersediaan bahan pangan bergizi (CHEF – Care, Health, Enabling Environtment, and Food). Analisis penyebab stunting tersebut menunjukkan pentingnya konvergensi intervensi di tingkat rumah tangga; kemungkinan anak-anak yang berusia antara 0 hingga 3 tahun akan mengalami stunting lebih rendah bila keluarga memiliki akses yang memadai setidaknya terhadap dua layanan atau ketika memiliki akses terhadap semua layanan tersebut.

Program gizi spesifik diperkuat dengan meningkatkan ketersediaan dan penggunaan tepat makanan bergizi berkualitas tinggi yang terjangkau serta memperbaiki praktik pengasuhan dengan meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal pemberi layanan garis depan. Modernisasi Posyandu tetap menjadi bagian penting dari strategi nasional. Posyandu, sebagai titik kontak utama dan terdepan untuk layanan kesehatan dan gizi, menjadi bagian penting untuk mencapai ambisi pemerintah menurunkan stunting.

Sayangnya, Posyandu masih mengalami berbagai kendala, kekurangan sumber daya dan staf, akuntabilitas hasil serta standar layanan juga masih kurang. Oleh karena itu, perbaikan gizi pada skala yang memadai sulit tercapai. Pada saat yang sama, Indonesia juga sedang membangun program-program gizi sensitif yang terbukti meningkatkan kualitas anak usia dini termasuk stunting.

Konvergensi melalui pendekatan multi-sektoral yang terkoordinasi di garis depan sangat penting untuk menurunkan prevalensi stunting. Pemberi pelayanan di garis depan, seperti Kader Pembangunan Manusia (KPM) memiliki peran strategis untuk menjangkau setiap kelompok sasaran dan membantu memastikan konvergensi intervensi terjadi di level keluarga.

KPM mengoperasionalkan konvergensi melalui kolaborasi sektor kesehatan, air dan sanitasi, pendidikan dan stimulasi usia dini dan perlindungan sosial di antara banyak lainnya. Upaya melakukan pengukuran tinggi badan secara inovatif dengan tikar pertumbuhan yang dikombinasi dengan pemantauan berat badan, juga mempermudah memvisualisasikan pertumbuhan di kalangan pemberi layanan garis depan seperti kader dan ibu/pengasuh untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai stunting.

Salah satu contoh pendekatan yang dikembangkan yakni Tikar Pertumbuhan telah dikembangkan dan diujicobakan di desa-desa di Indonesia, hasilnya menunjukkan tikar pertumbuhan memiliki tingkat penerimaan yang tinggi dan mudah digunakan. Bagi Indonesia, upaya menurunkan prevalensi stunting memerlukan kerja keras, tetapi bukan tidak mungkin, dan meyakini bahwa penyebab stunting berakar pada persoalan yang kompleks dan multi-sektoral. Karenanya, kolaborasi dan konvergensi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan.

Aksi dan pembelajaran berbasis bukti akan membuka jalan bagi percepatan implementasi program untuk memastikan Indonesia tumbuh makmur di abad ke-21 dengan meningkatkan kesetaraan kesempatan bagi seluruh anak Indonesia. Pendekatan berbasis bukti akan memperkuat komitmen politik dan kepemimpinan, memperbaiki kualitas manajemen dan akuntabilitas, memastikan investasi sumber daya memberikan hasil lebih baik, menyelaraskan koordinasi, memantau kinerja dengan seksama, memastikan konvergensi intervensi gizi-spesifik dan gizi-sensitif berbasis bukti dan menyelaraskan insentif pada berbagai tingkat pemerintahan.

Disarikan oleh:
Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Manajemen Mutu, PKMK FK-KMK UGM)

Sumber:

• Kementerian Kesehatan RI. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jakarta
• Rokx, C., Subandoro, A., & Gallagher, P. (2018). Aiming High, Indonesia’s Ambition to Reduce Stunting

 

 

Kualitas pelayanan dan sistem rujukan merupakan tantangan besar dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak dan remaja. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar sangat memerlukan sistem transportasi dan komunikasi, infrastruktur, fasilitasi pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan yang memadai berkualitas. Sistem pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya berkesinambungan juga menjadi suatu faktor penyebab rendahnya status kesehatan ibu dan neonatal. Akses dan kualitas layanan rujukan memegang peranan penting untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan di Indonesia seperti kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dan transisi epidemiologi.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar sangat memerlukan sistem transportasi dan komunikasi, infrastruktur, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan yang kompeten dengan jumlah memadai. Sistem pelayanan kesehatan yang masih terfragmentasi dan belum berkesinambungan menjadi suatu salah satu faktor penyebab rendahnya status kesehatan ibu dan neonatal. Di sisi lain transisi epidemiologi yang pesat memberikan urgensi semakin diperlukannya percepatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan rujukan melalui pemenuhan sumber daya dan penguatan tata kelola. Sehingga peran rumah sakit saat ini diarahkan tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif untuk mengejar pendapatan, tetapi juga harus mempunyai peran dalam pencapaian program prioritas, seperti penurunan kematian maternal, penurunan kematian bayi, penurunan stunting, penurunan wasting, dan juga pengendalian penyakit, termasuk melalui skrining.

Dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas. Fokus transformasi pada pelayanan rujukan ini adalah:

1. Perluasan akses ke pelayanan kesehatan rujukan secara merata dan berkeadilan di seluruh daerah sesuai dengan Rencana Induk Nasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang mencakup pembangunan RS kelas B terutama di Provinsi Maluku, NTT dan Papua, kemudian pembangunan RS Pratama di provinsi DTPK dan penambahan sarana dan prasarana alat kesehatan PONEK di seluruh provinsi, serta upaya terobosan penyediaan pelayanan kesehatan lainnya untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah yang sulit diakses
2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang mencakup obat, alat kesehatan, sarana dan prasarana dan aspek layanan lainnya, yaitu penguatan pusat rujukan nasional untuk layanan kesehatan ibu dan anak, kanker, serta pernapasan di RS Rujukan Nasional, pengembangan RS Rujukan Nasional di setiap Provinsi (42 RS Rujukan Nasional) yang menjadi rumah sakit rujukan tertinggi serta menjadi pusat layanan unggulan dari 9 (sembilan) jenis layanan kesehatan prioritas, kemudian pengembangan jejaring pengampuan 6 (enam) layanan unggulan di seluruh provinsi (RS Jantung Harapan Kita untuk jantung, RS Persahabatan untuk tuberkolusis, RS Ibu dan Anak Harapan Kita untuk kesehatan ibu dan anak, RS Kanker Dharmais untuk kanker, RS PON untuk stroke, dan RSCM untuk diabetes), membangun kemitraan seluruh RS Kementerian Kesehatan dengan dengan world’s top healthcare center dan universitas terbaik untuk riset, serta stratifikasi layanan unggulan RS menjadi Center of Excellence ASEAN/Asia
3. Penataan sistem rujukan secara nasional termasuk upaya untuk pemenuhan RS Rujukan Nasional di setiap provinsi
4. Upaya pemenuhan SPA secara berkelanjutan akan dilaksanakan berdasarkan sebuah rencana induk.

Strategi transformasi pelayanan kesehatan rujukan tersebut dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:

a. Pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan BMHP pada layanan rujukan, yang mencakup:

1. Pembangunan rumah sakit di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)
2. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) sesuai standar di rumah sakit
3. Pemenuhan obat dan BMHP di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
4. Pembangunan RS UPT Vertikal Pusat di Provinsi Maluku, NTT dan Papua

b. Penguatan tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik, dengan upaya seperti:

1. Penguatan mekanisme dan sistem rujukan terutama di Rumah Sakit Umum (RSU)
2. Penyediaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan dirumah sakit
3. Pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini dan respons penyakit dalam hal ini adalah telemedicine
4. Penyusunan dan implementasi Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK)

c. Penyediaan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, melalui:

1. Pengembangan RS Rujukan Nasional di setiap Provinsi (42 RS Rujukan Nasional)
2. Penyediaan akses layanan rujukan di daerah luar Jawa
3. Penguatan mutu rumah sakit
4. Inovasi dan pengembangan Rumah Sakit Khusus
5. Program sister hospital dan stratifikasi layanan unggulan rumah sakit menjadi Center of Excellence ASEAN/Asia

Sumber:
Kementerian Kesehatan RI. 2022. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

 

 

Fasilitas pelayanan kesehatan primer merupakan ujung tombak dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Pemberdayaan masyarakat melalui upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan harus menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan primer ini. Sistem ini juga harus memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan layanan dasar bagi masyarakat untuk membentuk perilaku hidup sehat, mencegah kejadian kesakitan dan mengurangi beban sistem rujukan yang membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.

Keberhasilan upaya penguatan PHC mutlak membutuhkan reformasi sistem kesehatan secara substansial. Reformasi ini meliputi komitmen politik dan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan dan kebijakan, pendanaan dan alokasi sumber daya, serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Reformasi strategis harus disertai dengan reformasi operasional, upaya berbasis bukti dalam peningkatan akses, cakupan, dan kualitas yang mengedepankan integrasi layanan kesehatan, penguatan tenaga kerja dan penggunaan teknologi digital yang terintegrasi. Di sisi lain, keterlibatan pihak swasta dalam sistem kesehatan, utamanya dalam pelayanan kesehatan primer menjadi penting, dengan kondisi disparitas terhadap akses, sumber daya, kualitas, maupun outcome kesehatan esensial saat ini.

Berikut ini strategi transformasi pelayanan kesehatan primer ini yang dilaksanakan melalui:

1) Penguatan pelayanan kesehatan primer pada upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan mengutamakan promotif dan preventif.

Penguatan pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat, pembudayaan Germas, dan penggerakan lintas sektor, dengan rincian strategi yang meliputi:

1. Penguatan dan perluasan upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk peningkatan peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
2. Pengendalian penyakit berbasis masyarakat melalui UKBM, pendekatan keluarga dan pelibatan swasta. UKBM merupakan salah satu bentuk implementasi pemberdayaan masyarakat yang dapat diukur dari tingkat keaktifan posyandu.
3. Memperluas Health in all Policies (HiAP) untuk mendorong lebih banyak strategi lintas sektor dalam menangani determinan sosial yang luas dari bidang kesehatan di antara sektor kehidupan lainnya.
4. Penguatan sistem surveilans gizi secara nasional, pendampingan bagi daerah untuk dapat memberikan intervensi gizi secara berkelanjutan serta penyiapan respons untuk permasalahan gizi yang menjadi perhatian secara nasional
5. Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi rutin
6. Penguatan deteksi dini penyakit berdasarkan faktor risiko sesuai dengan kelompok usia , yang pada RPJMN disebutkan bahwa perluasan skrining di layanan kesehatan primer difokuskan pada kasus stunting, wasting dan kematian ibu
7. Peningkatan kapasitas penemuan kasus baru penyakit menular

2) Pemenuhan sarana, prasarana, obat, BMHP dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer. Pemenuhan ini meliputi antara lain:

1. Perluasan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan primer melalui pembangunan puskesmas, sehingga diharapkan pada 2024, seluruh kecamatan di Indonesia telah memiliki puskesmas
2. Pemenuhan sarana prasarana puskesmas, termasuk obat, BMHP dan alat Kesehatan sebagai bagian dari komitmen untuk penyediaan 40 jenis obat esensial di puskesmas seluruh Indonesia
3. Pemenuhan sarana prasarana imunisasi di seluruh puskesmas di Indonesia

3) Meningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer yang komprehensif melalui penguatan tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta, yang mencakup:

1. Penguatan tata kelola manajemen puskesmas
2. Penguatan pelayanan esensial sesuai standar, termasuk untuk daerah terpencil dan sangat terpencil
3. Penguatan tata laksana rujukan termasuk rujuk balik
4. Standardisasi mutu FKTP swasta, melalui penyediaan NSPK, akreditasi dan upaya pendampingan yang berkelanjutan
5. Peningkatan partisipasi publik dan swasta pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer

Sumber:
Kementerian Kesehatan RI. 2022. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

 

 

Pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu merupakan salah satu fokus pada standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam akreditasi Rumah Sakit. Pada penyelenggaraan mutu di RS dikatakan bahwa komite/tim mendukung proses pemilihan indikator dan melaksanakan koordinasi serta integrasi kegiatan pengukuran data indikator mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Beberapa indikator yang perlu disusun diantaranya Indikator Nasional Mutu (INM), Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS), dan Indikator Mutu Prioritas di Unit (IMP-Unit).

Pemilihan indikator mutu prioritas rumah sakit adalah tanggung jawab pimpinan dengan mempertimbangkan prioritas untuk pengukuran yang berdampak luas/ menyeluruh di rumah sakit. Sedangkan kepala unit memilih indikator mutu prioritas di unit kerjanya. Semua unit klinis dan non klinis memilih indikator terkait dengan prioritasnya. Hal yang perlu diantisipasi oleh RS yang besar jika ada indikator yang sama yang diukur di lebih dari satu unit. Misalnya, Unit Farmasi dan Komite/Tim PPI memilih prioritas pengukurannya adalah penurunan angka penggunaan antibiotik di rumah sakit. Program mutu dan keselamatan pasien berperan penting dalam membantu unit melakukan pengukuran indikator yang ditetapkan.

Komite/Tim Penyelenggara Mutu juga bertugas untuk mengintegrasikan semua kegiatan pengukuran di rumah sakit, termasuk pengukuran budaya keselamatan dan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. Integrasi semua pengukuran ini akan menghasilkan solusi dan perbaikan yang terintegrasi. Adapun peran dari komite/tim penyelenggara mutu yakni: 1) terlibat dalam pemilihan indikator mutu prioritas baik ditingkat rumah sakit maupun tingkat unit layanan. 2) Penyelenggara mutu melaksanakan koordinasi dan integrasi kegiatan pengukuran serta melakukan supervisi ke unit layanan, dan 3) Mengintegrasikan laporan insiden keselamatan pasien, pengukuran budaya keselamatan, dan lainnya untuk mendapatkan solusi dan perbaikan terintegrasi.

Pengumpulan data indikator mutu dilakukan oleh staf pengumpul data yang sudah mendapatkan pelatihan tentang pengukuran data indikator mutu. Pengumpulan data indikator mutu berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu pengukuran indikator nasional mutu (INM) dan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit meliputi:

1. Pengumpulan Indikator nasional mutu (INM) yaitu indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional, diantaranya:
   1. Kepatuhan kebersihan tangan
   2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
   3. Kepatuhan identifikasi pasien
   4. Waktu tanggap seksio sesarea emergensi
   5. Waktu tunggu rawat jalan
   6. Penundaan operasi elektif
   7. Kepatuhan waktu visite dokter penanggung jawab pelayanan
   8. Pelaporan hasil kritis laboratorium
   9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional
   10. Kepatuhan terhadap clinical pathway
   11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh
   12. Kecepatan waktu tanggap terhadap complain
   13. Kepuasan pasien dan keluarga
2. Indikator mutu prioritas RS (IMP-RS)
   1. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (minimal 1 untuk tiap sasaran)
   2. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas (minimal 1)
   3. Indikator Tujuan Strategis RS  KPI (minimal 1)
   4. Indikator Perbaikan Sistem (minimal 1)
   5. Indikator Manajemen Risiko (minimal 1)
   6. Indikator Penelitian Klinis & Program Pendidikan Kedokteran (minimal1, apabila ada)
   7. Indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit)
3. Indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator.

Indikator mutu terpilih apabila sudah tercapai dan dapat dipertahankan selama 1 (satu) tahun, maka dapat diganti dengan indikator mutu yang baru. Setiap indikator mutu baik indikator mutu prioritas rumah sakit (IMP-RS) maupun indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit) agar dilengkapi dengan profil indikator sebagai berikut:

1. Judul indikator.
2. Dasar pemikiran.
3. Dimensi mutu.
4. Tujuan.
5. Definisi operasional.
6. Jenis indikator.
7. Satuan pengukuran.
8. Numerator (pembilang).
9. Denominator (penyebut).
10. Target.
11. Kriteria inklusi dan eksklusi.
12. Formula.
13. Metode pengumpulan data.
14. Sumber data.
15. Instrumen pengambilan data.
16. Populasi/sampel (besar sampel dan cara pengambilan sampel).
17. Periode pengumpulan data.
18. Periode analisis dan pelaporan data.
19. Penyajian data.
20. Penanggung jawab.

 

Disarikan Oleh: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Manajemen Mutu, PKMK FK-KMK UGM)

Sumber: Kementerian Kesehatan RI. 2022. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

 

 

oleh: Hanevi Djasri

Tanggal 1 dan 2 Juni 2022, PERSI Pusat mengadakan acara sosialisasi standar akreditasi rumah sakit yang baru saja ditetapkan oleh Kemenkes. Sosialisasi daring tersebut diikuti dengan antusias oleh lebih dari 2.400 peserta dan video youtube-nya telah ditonton lebih dari 16.000 pemirsa dalam waktu tidak sampai 12 jam, sungguh luar biasa.

Semangat tersebut diharapkan tetap tinggi pada tahap penerapan standar akreditasi, yang terdiri dari kegiatan membangun kebulatan tekad bersama, memperdalam pemahaman persyaratan akreditasi, melakukan baseline assessment, menetapkan rencana penerapan dan sistem pemantauan kemajuan akreditasi, membentuk tim fasilitator dan pelaksana, serta menyusun, melaksanakan, dan meningkatkan efektifitas berbagai kebijakan dan prosedur.

Berbagai upaya pemenuhan standar akreditasi yang menguras sumber daya RS dan memakan waktu berbulan-bulan tersebut akan dinilai oleh para “penyurvei” (menggunakan istilah baku dalam KBBI) dari lembaga independen penyelenggara akreditasi dalam waktu 3 sampai 4 hari saja. Sehingga penting bagi pimpinan RS memilih dengan bijaksana lembaga akreditasi yang akan melakukan penilaian.

Saat ini terdapat 6 lembaga independen penyelenggara akreditasi RS dengan berbagai akronim yang hampir mirip KARS, LAFKI, LARS-DHP, LARS, LAM-KPRS, LARSI. Pimpinan RS bebas memilih sebebas-bebasnya (dan memang tidak boleh dipaksa baik secara halus apalagi terang-terangan) lembaga yang akan diminta menilai RS yang dipimpinnya, namun ternyata tidak mudah memilih yang terbaik.

The International Society for Quality in Healthcare (ISQua) telah memberikan kiat jitu memilih lembaga akreditasi terbaik. ISQua adalah komunitas internasional untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien termasuk dengan membentuk External Evaluation Association (ISQua-EEA) sebagai asosiasi lembaga evaluasi eksternal yang kemudian mengembangkan pedoman dan standar bagi lembaga evaluasi eksternal (termasuk lembaga akreditasi).

Berdasarkan beberapa kriteria inti dari ISQua-EAA, cara memilih lembaga akreditasi terbaik adalah dengan menilai berbagai aspek dibawah ini:

1. Tatakelola: Pilihlah lembaga akreditasi yang telah berupaya mencegah dan memastikan bebas dari kemungkinan konflik kepentingan, memiliki kejelasan tatakelola organisasi yang meliputi: susunan organisasi, masa jabatan, mekanisme pengangkatan, dan uraian tugas setiap pengelola, serta jalur akuntabilitas yang melibatkan pemangku kepentingan di luar lembaga.
2. Manajemen strategi, operasional, dan keuangan: Pilihlah lembaga akreditasi yang memiliki kejelasan rencana strategis, disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan (termasuk wakil pengelola RS), dilengkapi dengan tujuan dan sasaran yang dapat dicapai dan terukur.
3. Manajemen risiko dan peningkatan mutu: Pilihlah lembaga akreditasi dengan sistem manajemen keluhan yang baik, yaitu lembaga yang: menjelaskan prosedur pengajuan komplain baik oleh pengelola RS, penyurvei, dan pemangku kepentingan lainnya, memiliki kerangka waktu yang jelas dalam menindaklanjuti keluhan, memastikan adanya umpan balik kepada pelapor, serta menggunakan temuan dari keluhan untuk peningkatan kualitas berkelanjutan.
4. Manajemen SDM: Pilihlah lembaga akreditasi yang memiliki program orientasi bagi staf baru (termasuk para penyurvei), sehingga para staf mereka memahami dengan baik misi, visi, nilai, strategi, layanan, dan struktur lembaga mereka, serta prosedur kesehatan dan keselamatan, termasuk peran dan tanggung jawab mereka.
5. Manjemen informasi: Pilihlah lembaga akreditasi yang memiliki sistem teknologi informasi (TI) yang baik, yaitu informatif, ramah pengguna, selalu diperbaharui, dan dipelihara, serta terdapat mekanisme keamanan. Lembaga akreditasi juga harus memiliki proses untuk memastikan bahwa semua informasi: akurat, dapat diandalkan, dapat diakses sesuai dengan undang-undang yang relevan, dan dijaga kerahasiaannya.
6. Manajemen penyurvei: Pilihlah lembaga akreditasi yang memiliki jumlah dan komposisi keterampilan penyurvei yang cukup untuk memastikan layanan survei yang diberikan berkualitas. Lembaga akreditasi juga harus mengangkat penyurvei melalui proses yang ketat dan transparan sesuai dengan kriteria seleksi berbasis kompetensi dan persyaratan dari lembaga akreditasi.
7. Manajemen proses survei dan hubungan dengan pengelola RS: Pilihlah lembaga akreditasi yang menyediakan informasi lengkap tentang program penilaian akreditasi yang ditawarkan dan memiliki pengaturan untuk memastikan ketidakberpihakan serta menghindari konflik kepentingan dalam hubungan dengan pengelola RS.
8. Pengelolaan status akreditasi: Pilihlah lembaga akreditasi yang setelah pemberian status akreditasi tetap memantau secara berkelanjutan kepatuhan pengelola RS terhadap standar dan upaya mereka untuk melakukan perbaikan. Lembaga akreditasi juga harus memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti setiap permasalahan terkait RS yang telah terakreditasi.

Bagaimana cara pengelola RS memperoleh informasi dan menilai delapan aspek ini? Mudah, cukup cari, buka, dan pelajari website dari masing-masing lembaga akreditasi tersebut diatas.

Bagaimana kalau website-nya tidak ada atau tidak informatif? Mudah, nilai saja bahwa aspek tersebut diatas tidak terpenuhi. Kita berada di era informasi digital, bila informasi seperti itu tidak ada di website anggap saja memang tidak ada, “gitu aja kok repot”.

—-

Hanevi Djasri, pada tahun 2005 menjadi anggota ISQua, tahun 2018 menjadi fellow ISQua

 

 

Lampiran: Usulan Instrumen Penilaian Lembaga Akreditasi oleh Pengelola RS

Catatan:

1. Penilaian dapat dilakukan dengan skala Likert 1-5
   • 1:tidak ada atau tidak ada informasi
   • 2:kurang baik
   • 3:cukup baik
   • 4:baik
   • 5:sangat baik
2. Penilaian disarankan tidak hanya dilakukan oleh 1 orang tapi oleh tim
3. Instrumen ini dapat dimodifikasi oleh masing-masing RS tergantung kebutuhan

 

 

Clinical Pathway adalah suatu alur proses kegiatan pelayanan pasien yang spesifik untuk suatu penyakit atau tindakan tertentu mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang yang merupakan integrasi dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan farmasi dan pelayanan kesehatan lainnya. Clinical Pathway atau biasa disebut Critical Care Pathway, Integrated Care pathway (ICP), Coordinated care pathway, Caremaps®, atau Anticipated recovery pathway bukan hanya merupakan pedoman pelayanan medis karena setiap kasus dalam Clinical Pathway dibuat berdasarkan standar prosedur dari setiap profesi yang mengacu pada standar pelayanan dari profesi masing-masing, disesuaikan dengan strata sarana pelayanan rumah sakit.

Dengan penyusunan Clinical Pathway maka Manajemen Rumah Sakit dapat memanfaatkannya sebagai tools untuk meningkatkan mutu dan mengendalikan biaya. Namun demikian RS sering menghadapi kendala teknis dalam penyusunan, penerapan dan evaluasi clinical pathways, yang disamping disyaratkan oleh standar akreditasi RS namun juga diperlukan untuk memastikan clinical pathways memberikan manfaat. Adapun manfaat yang didapatkan dari implementasi clinical pathways selain adanya peningkatan mutu pelayanan yang standar berdasarkan studi kedokteran berbasis bukti, adalah efisiensi biaya.

Clinical pathway dapat memberikan cara bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan clinical guideline kedalam protokol local (yang dapat dilakukan). Clinical pathway juga menyediakan cara untuk mengidentifikasi alasan mengapa terjadi sebuah variasi yang tidak dapat diidentifikasi melalui audit klinik. Clinical pathway juga merupakan alat dokumentasi primer yang menjadi bagian dari keseluruhan proses dokumentasi pelayanan dari penerimaan hingga pemulangan pasien. Secara umum menurut Vanhaect et al, 2007 bahwa clinical pathway dapat meningkatkan kualitas pelayanan dari awal sampai akhir yakni Meningkatkan risk adjusted patient outcome, Mempromosikan keselamatan pasien, Meningkatkan kepuasan pasien, Mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Adapun menurut Pearson et al., 1995 dan Wright & Hill, 2003 clinical pathway bermanfaat a) memilih pelayanan kesehatan terbaik, b) menetapkan standar lamanya hari perawatan, prosedur pemeriksaan klinik dan jenis penalataksanaannya, c) menilai hubungan antara berbagai tahap dan membantu proses koordinasi, d) memberikan pedoman kepada seluruh staf RS termasuk tentang variasi, e) menyediakan kerangka kerja pengumpulan data, f) menurunkan beban dokumentasi dokter, g) meningkatkan kepuasan pasien melalui edukasi. Proses penyusunan clinical pathway memerlukan kerja sama antar departemen yang baik seperti dari tim medis (dokter), keperawatan dan farmasi.

Perpaduan ini kemudian disesuaikan dengan algoritma atau panduan berbasis bukti dari organisasi profesi dan literatur, Standar Pelayanan Medis, Standar Prosedur Operasional dan Daftar Standar Formularium untuk tindakan dan pengobatan. Standar pelayanan pada tingkat nasional dibuat dengan adanya Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan kemudian diadaptasi menjadi Panduan Praktis Klinis (PPK) yang menyesuaikan dengan keadaan setempat. Clinical pathway yang merupakan pelaksanaan langkah demi langkah ini dapat dimasukkan ke dalam PPK.

Clinical pathway dibuat dengan mengintegrasikan panduan klinis terhadap suatu penyakit tertentu yang dibuat oleh organisasi profesi dan literatur berdasarkan studi berbasis bukti. Hal ini kemudian disesuaikan dengan keadaan setempat dan dibutuhkan kolaborasi berbagai bidang (dokter, keperawatan dan farmasi dll). Clinical pathway yang disusun diprioritaskan berdasarkan high volume, high risk dan high outcome. Bagi RS yang akan menggunakan clinical pathways sebagai alat kendali mutu pelayanan kesehatan harus benar-benar merencanakan, menyusun, menerapkan dan mengevaluasi clinical pathways secara sistematis.

Saat ini Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK FK-KMK UGM) secara rutin menyelenggarakan bimbingan teknis untuk memfasilitasi Rumah Sakit diseluruh indonesia dalam menyusun, menerapkan dan mengevaluasi clinical pathways. Peserta akan dilatih menetapkan topik spesifik clinical pathways yang akan disusun sesuai dengan diagnosa ICD X atau tindakan ICD IX, kemudian menetapkan siapa saja yang ada dalam tim tersebut, yang dapat terdiri dari para dokter dan perawat serta PPA lainnya yang terlibat langsung dalam pelayanan klinis sesuai topik yang diangkat, peserta juga akan dilatih memilih Standar Pelayanan Kedokteran, Standar Asuhan Keperawata dan Standar Asuhan PPA lainnya sesuai topik yang diambil, kemudian peserta akan diarahkan menggunakan format clinical pathways yang telah disediakan lalu menuliskan dan mengintegrasikan seluruh standar kedalam format clinical pathways. Pada akhir pelatihan peserta juga akan dibekali cara melakukan evaluasi dengan audit klinik mulai dari pemilihan topik, penetapan kriteria, pengumpulan data, cara menganalisa data, menetapkan dan melaksanakan perubahan hingga re-audit. Info lebih lengkap dapat menghubungi Andriani Yulianti (WA 081328003119) atau email: ndiani_86@yahoo.com.

Disarikan oleh: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Manajemen Mutu, PKMK FK-KMK UGM)

Sumber: Hanevi Djasri (2022). Clinical Pathways: Konsep Dasar, Proses Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi [Presentasi PowerPoint].

 

Layanan dengan metode virtual kini sudah semakin banyak tersedia di tengah masyarakat. Peluang ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan, yang semakin berkembang sebagai dampak dari pandemi coronavirus 2019 (COVID-19). Layanan virtual tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang aneh bahkan sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.

Sebuah perspektif mengenai seberapa aman layanan kesehatan virtual telah disampaikan oleh Horrison R & Manias E (2022) dalam jurnal International Journal for Quality in Health Care bahwa perawatan virtual telah menciptakan konteks pelayanan kesehatan dengan kompleksitasnya sebagai akibat dari pelayanan dengan sistem teknologi yang memerlukan model dan proses pelayanan yang baru. Komponen-komponen ini secara kolektif menciptakan lingkungan pelayanan yang tidak terduga.

Evaluasi model pelayanan virtual yang digunakan secara internasional menunjukkan bahwa risiko utama yakni terkait dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi atau sensitif dan memastikan akses yang adil pada layanan yang diberikan. Risiko-risiko tersebut khususnya berkaitan dengan individu yang mengalami ketidakadilan kesehatan yang ada; misalnya pada individu yang memiliki kebutuhan kesehatan dan sosial yang kompleks, literasi kesehatan yang rendah atau dari masyarakat dengan latar belakang berpenghasilan rendah. Horrison & Manias juga mengidentifikasi beberapa manfaat lainnya dan beberapa area yang berisiko dalam pelayanan kesehatan virtual terkait dengan keselamatan pasien berdasarkan bukti yang ada. Lebih lengkap publikasi artikel ini dapat di baca pada link berikut ini:

https://academic.oup.com/intqhc/article/34/2/mzac021/6560333

 

 

Ancaman terbesar bagi kesehatan global adalah kekurangan tenaga kerja, sehingga Dewan Perawat Internasional menuntut tindakan agar berinvestasi dalam keperawatan, perlindungan dan keselamatan perawat pada Hari Perawat Internasional yang diperingati pada tanggal 12 Mei 2022. Tuntutan tersebut dilakukan untuk membantu perawat, penyedia layanan kesehatan lainnya, pemerintah, dan organisasi internasional untuk menjalankan strategi global menjadi sebuah tindakan lokal yang bermakna dalam meningkatkan praktik klinis di lapangan. Hari Perawat Internasional juga menjadi momentum yang baik untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa perawat memiliki peran penting dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar. Mereka berkontribusi pada penelitian, pencegahan penyakit, merawat yang terluka, memberikan perawatan paliatif, dan lain-lain.

International Council of Nurses (ICN) President Dr Pamela Cipriano menyatakan bahwa Perawat telah memberikan segalanya dalam perang melawan COVID-19, Ebola, di daerah bencana dan di zona perang. Namun, kondisi saat ini profesi perawat terus menghadapi permasalahan diantaranya; kekurangan staf, kurangnya perlindungan, beban kerja yang berat, dan upah yang rendah. Dr Pamela juga menyerukan untuk mengambil tindakan nyata dalam mengatasi keselamatan kerja, melindungi perawat dan menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Akses ke perawatan kesehatan masyarakat yang terpenting adalah aman, terjamin, mampu secara ekonomi dan adil, tetapi itu tidak dapat dicapai kecuali ada cukup perawat untuk memberikan perawatan yang dibutuhkan.

Pemerintah diharapkan segera memprioritaskan investasi dalam keperawatan dan tenaga kesehatan, karena sebanding dengan pentingnya demi masa depan masyarakat dimanapun. Laporan International Nurses Day (IND) 2022 berfokus pada dua prioritas strategis yang sangat penting yang telah menjadi yang terdepan selama dua tahun terakhir: berinvestasi dan memprioritaskan keselamatan pekerja perawatan kesehatan dan merawat kesehatannya dan kesejahteraan perawat. Laporan tersebut mengkaji beban ekstra yang ditimbulkan pandemi pada sistem kesehatan dan tenaga kerja perawat; menyoroti risiko dan kurangnya perlindungan terhadap profesi; dan menyajikan bukti kurangnya investasi dalam keperawatan, secara global. ICN menyebut kombinasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan beban pada tenaga kerja keperawatan ini sebagai Efek COVID-19.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa saat ini diperlukan investasi dalam keperawatan jika kita ingin memenuhi tantangan perawatan kesehatan di masa depan. Kita tidak bisa lagi terus meremehkan dan kurang berinvestasi dalam keperawatan. Sekarang saatnya beraksi. ICN memiliki rekomendasi dari WHO, yang telah disetujui oleh Negara-negara Anggota, beralih dari hanya sekedar kata-kata dan mulai melakukan tindakan untuk mendukung perawat.

Kondisi terkini tenaga keperawatan secara global:

• Petugas kesehatan mewakili kurang dari 3% populasi global, sementara mereka mewakili sekitar 14% kasus COVID-19. Di beberapa negara, proporsinya bisa mencapai 35%.
• Sekitar 20% perawat di Jepang melaporkan pernah mengalami diskriminasi atau prasangka di tengah penyebaran virus. Di AS, 64% perawat merasa kewalahan dan 67% melaporkan kesulitan tidur.
• Petugas kesehatan, terutama staf perawat, juga lebih rentan terhadap perilaku ofensif, termasuk pelecehan seksual, daripada profesi lain. Di Amerika Serikat, tingkat kekerasan dari klien terhadap petugas kesehatan diperkirakan 16 kali lebih tinggi daripada profesi jasa lainnya.
• Pada wabah Ebola 2014-2016 di Afrika Barat, risiko infeksi di antara petugas kesehatan adalah 21 hingga 32 kali lebih tinggi daripada populasi orang dewasa pada umumnya.
• Hampir semua Negara Anggota WHO melaporkan gangguan terkait pandemi terhadap layanan kesehatan, dan dua pertiga (66%) telah melaporkan bahwa faktor terkait tenaga kerja kesehatan adalah penyebab paling umum gangguan layanan.
• Karena kekurangan perawat yang ada, penuaan tenaga kerja keperawatan dan efek COVID-19 yang meningkat, ICN memperkirakan hingga 13 juta perawat akan dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan kekurangan perawat global di masa depan.

Sumber: https://www.icn.ch/news/greatest-threat-global-health-workforce-shortage-international-council-nurses-international