Category: Artikel

Pelayanan keperawatan rawat jalan merupakan salah satu komponen yang penting dari layanan rumah sakit. Pasien selalu berinteraksi dengan sistem kesehatan melalui klinik rawat jalan sehingga pengalaman yang diperoleh akan memengaruhi persepsi terhadap mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Pemeliharaan mutu pelayanan keperawatan rawat jalan bukan hal yang mudah. Pasien rawat jalan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasien rawat inap. Contohnya seperti mobilitas yang tinggi, waktu pelayanan yang relatif singkat, jumlah kunjungan yang besar, dan tingkat keparahan penyakit yang beragam. Kondisi ini menuntut adanya sistem evaluasi pengukuran mutu yang komprehensif dan terstruktur. Dalam menjawab tantangan ini, Yang et. al (2025) mengulas bagaimana Model Donabedian dapat diterapkan dalam pengukuran mutu pelayanan keperawatan rawat jalan. 

Model Donabedian yang diperkenalkan oleh Avedis Donabedian membagi mutu pelayanan ke dalam tiga komponen utama, yaitu struktur (structure), proses (process), dan luaran (outcome). “Struktur” menggambarkan sumber daya dan sistem yang mendukung pelayanan, “proses” menilai bagaimana pelayanan diberikan, serta “luaran” mengukur hasil akhir yang diperoleh pasien maupun organisasi pelayanan kesehatan. Model ini telah banyak diterapkan di berbagai unit klinis seperti ruang operasi, unit perawatan intensif, dan unit onkologi tetapi penerapannya pada layanan rawat jalan masih relatif terbatas.

Dalam tinjauan tersebut, peneliti menganalisis 18 studi yang dipublikasikan pada tahun 2019 — 2024 dari berbagai negara seperti Tiongkok, Jerman, dan Kanada. Studi-studi tersebut mencakup berbagai jenis layanan rawat jalan mulai dari klinik gigi, anak, penyakit ginjal, diabetes, reproduksi, dan pusat pemeriksaan kesehatan. Pada dimensi struktur, mutu pelayanan keperawatan rawat jalan ditentukan oleh keberadaan sistem manajemen yang jelas, lingkungan pelayanan yang mendukung, kecukupan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana-prasarana. Indikator yang banyak digunakan antara lain adanya standar operasional dan alur pelayanan yang terdokumentasi, sistem evaluasi mutu, rencana tanggap darurat, rasio dokter dan perawat yang memadai, tingkat pendidikan tenaga keperawatan, serta ketersediaan peralatan yang lengkap dan berfungsi baik. Lingkungan fisik seperti keberadaan ruang konsultasi yang memadai, penunjuk arah yang jelas, dan kepatuhan terhadap standar pengendalian infeksi juga menjadi aspek yang penting.

Dimensi proses menjadi aspek paling banyak dibahas dalam penelitian. Indikator yang digunakan meliputi kompetensi perawat dalam praktik klinis, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keterampilan, kecepatan pelayanan, keselamatan pasien, edukasi kesehatan, identifikasi pasien, dokumentasi keperawatan, pengendalian infeksi, dan pengelolaan alat kesehatan. Pengendalian infeksi dan keselamatan pasien muncul sebagai indikator yang paling konsisten di berbagai jenis klinik. Selain itu, aspek kemampuan komunikasi perawat, perlindungan privasi pasien, pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarga, serta dukungan emosional juga menjadi komponen penting dalam menilai mutu pelayanan rawat jalan modern.

Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa indikator proses perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing klinik. Pada klinik anak misalnya, mutu pelayanan diukur melalui kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan keluarga, melakukan penilaian psikologis anak, dan menerapkan prosedur pengambilan darah yang aman. Sementara pada klinik pengobatan tradisional Tiongkok, indikator mutu lebih menekankan pada penerapan teknik keperawatan spesifik dan promosi kesehatan berbasis pengobatan tradisional. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka Donabedian bersifat universal indikator yang digunakan tetap perlu dikembangkan sesuai konteks layanan yang diberikan.

Kepuasan pasien menjadi indikator yang paling sering digunakan pada dimensi luaran. Selain kepuasan pasien, kepuasan dokter terhadap layanan keperawatan, jumlah keluhan yang diterima, dan efektivitas penanganan keluhan juga menjadi ukuran penting. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemantauan kejadian tidak diharapkan seperti pasien jatuh, kesalahan pemberian obat, luka tekan, aspirasi, maupun paparan kerja pada tenaga kesehatan. Di beberapa layanan, indikator luaran bahkan mencakup produktivitas organisasi seperti jumlah pasien yang dilayani, pengembangan inovasi keperawatan, publikasi ilmiah, serta pengajuan paten.

Hasil tinjauan ini memberikan pesan penting bahwa peningkatan mutu pelayanan keperawatan rawat jalan tidak dapat hanya berfokus pada hasil akhir. Kepuasan pasien yang tinggi tidak akan berkelanjutan apabila tidak didukung oleh sistem yang kuat dan proses pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya, pengelolaan sumber daya manusia, standar pelayanan dan pengendalian infeksi yang jelas, serta budaya keselamatan pasien yang baik akan meningkatkan mutu layanan dan menghasilkan penurunan risiko kejadian yang merugikan.

Bagi praktisi kesehatan, temuan ini menegaskan pentingnya menjaga kompetensi klinis sekaligus mengembangkan kemampuan komunikasi, edukasi, dan empati kepada pasien. Pendekatan yang berpusat pada pasien menjadi elemen kunci dalam meningkatkan mutu layanan keperawatan rawat jalan. Sementara itu, bagi manajemen rumah sakit, Model Donabedian dapat menjadi kerangka strategis untuk membangun sistem pemantauan mutu yang lebih terukur. Rumah sakit perlu mengembangkan indikator mutu yang sesuai dengan karakteristik masing-masing klinik, melakukan evaluasi rutin terhadap kepuasan pasien dan kejadian tidak diharapkan, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai. Peneliti juga menekankan bahwa keselamatan pasien, kepuasan pasien, dan perbaikan mutu berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan layanan keperawatan rawat jalan di masa depan. Melalui pendekatan yang sistematis, diharapkan dapat tercipta pelayanan rawat jalan yang lebih aman, efektif, efisien, dan berpusat pada kebutuhan pasien.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH
(Peneliti Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

• Yang, Jinrong, Liu, Fan, Yang, Chunxia, Wei, Jingyi, Ma, Yonghong, Xu, Lisheng, Xie, Jingying, Wang, Jingjun, Application of Donabedian Three-Dimensional Model in Outpatient Care Quality: A Scoping Review, Journal of Nursing Management, 2025, 6893336, 15 pages, 2025. https://doi.org/10.1155/jonm/6893336

 

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) semakin banyak digunakan dalam pelayanan kesehatan dalam membantu diagnosis, memprediksi risiko pasien, hingga mendukung pengambilan keputusan klinis. Namun, inovasi AI yang benar-benar berhasil diterapkan dalam praktik klinis diketahui hanya sedikit. Fenomena ini dikenal sebagai AI translation gap, yaitu kesenjangan antara hasil penelitian AI dan implementasinya. Overgaard, et. al (2023) menyoroti bahwa salah satu penyebab utama kesenjangan tersebut adalah ketidaksiapan organisasi pelayanan kesehatan dalam mengelola pengembangan, implementasi, dan pemantauan teknologi AI secara sistematis. Para penulis mengusulkan penerapan Quality Management System (QMS) atau Sistem Manajemen Mutu sebagai kerangka kerja yang dapat membantu rumah sakit dan organisasi kesehatan memastikan bahwa teknologi AI yang digunakan benar-benar aman, efektif, etis, dan sesuai regulasi. 

QMS merupakan sistem yang mendokumentasikan proses, prosedur, tanggung jawab, serta standar mutu yang harus dipenuhi sepanjang siklus hidup suatu produk. Dalam konteks AI kesehatan, QMS tidak hanya mengatur tahap pengembangan teknologi tetapi juga mencakup implementasi, pemeliharaan, evaluasi, hingga pemantauan setelah sistem digunakan dalam pelayanan pasien. Terdapat tiga komponen utama QMS yang penting untuk mendukung implementasi AI di layanan kesehatan, yaitu budaya dan sumber daya manusia (People & Culture), proses dan data (Process & Data), serta teknologi yang tervalidasi (Validated Technology). Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara terpadu agar rumah sakit mampu mengintegrasikan inovasi AI dengan standar pelayanan klinis yang tinggi. 

Dalam penerapannya, salah satu tantangan terbesar QMS adalah masih terpisahnya penggunaan AI dan proyek perbaikan mutu rumah sakit. Ketika teknologi AI dianggap siap digunakan untuk pelayanan pasien, tim pengembang sering mengulang beberapa tahapan karena belum memenuhi persyaratan mutu, dokumentasi, atau regulasi. Kondisi ini menyebabkan pemborosan waktu, biaya, dan sumber daya. Oleh karena itu, peneliti juga menyarankan pentingnya pembentukan budaya mutu berbasis AI yang baik sejak dini. Pembentukan budaya mutu dapat dimulai dari pengendalian desain AI, pengelolaan versi perangkat lunak, validasi sistem, audit, dan pengecekan dokumentasi yang dapat ditelusuri. 

Selain aspek mutu, penerapan prinsip etika juga menjadi perhatian utama. AI di bidang kesehatan harus memenuhi prinsip efektivitas, keselamatan, keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, transparansi, privasi, dan keamanan data. Organisasi kesehatan tetap perlu menerapkan prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dan perlindungan pasien ketika suatu aplikasi AI belum termasuk kategori yang diatur secara ketat oleh regulator. 

Overgaard, et. al (2023) juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Dalam pendekatan ini, rumah sakit harus mengidentifikasi potensi risiko yang timbul dari penggunaan AI kemudian menganalisis dampaknya terhadap pasien maupun alur kerja klinis serta merancang strategi mitigasi. Risiko yang perlu diperhatikan tidak hanya terkait keselamatan pasien tetapi juga bias algoritma, ketidakadilan pelayanan, pelanggaran privasi data, hingga kegagalan sistem yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan. Secara lebih lanjut, sistem AI tentunya juga harus terus dipantau melalui mekanisme monitoring, pelaporan insiden, analisis akar masalah, dan tindakan korektif dan pencegahan (Corrective and Preventive Action/CAPA). Melalui cara ini, organisasi dapat mendeteksi perubahan performa algoritma, mengidentifikasi masalah sejak dini, dan melakukan perbaikan sebelum berdampak pada pasien. 

Pada dasarnya, keberhasilan AI tidak hanya bergantung pada kecanggihan algoritma tetapi juga kesiapan organisasi dalam mengelolanya. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan perlu memahami cara kerja dan keterbatasan sistem AI yang digunakan serta berpartisipasi dalam proses evaluasi dan pemantauan. Keterlibatan pengguna akhir menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa teknologi benar-benar mendukung kebutuhan klinis dan meningkatkan mutu pelayanan. Melalui pendekatan tersebut, rumah sakit tidak hanya dapat mempercepat adopsi inovasi digital tetapi juga menjaga keselamatan pasien dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi kesehatan berbasis AI. 

 

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH
(Peneliti Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

• Overgaard, S.M., Graham, M.G., Brereton, T. et al. Implementing quality management systems to close the AI translation gap and facilitate safe, ethical, and effective health AI solutions. npj Digit. Med. 6, 218 (2023). https://doi.org/10.1038/s41746-023-00968-8

 

Mutu pada tingkat pelayanan kesehatan primer merupakan pondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Ketika masyarakat memperoleh pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien, kepercayaan terhadap sistem kesehatan akan meningkat. Sebaliknya, pelayanan yang bermutu rendah dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis, komplikasi penyakit, peningkatan angka kematian, bahkan pemborosan biaya kesehatan. Dalam praktiknya, konsistensi peningkatan mutu pelayanan kesehatan memiliki berbagai faktor dan tantangan. Scoping review Endalamaw, et al (2023) memetakan berbagai indikator, keberhasilan, dan tantangan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer di berbagai negara.

Melalui analisis kerangka mutu pelayanan kesehatan Avedis Donabedian, mutu pelayanan dinilai dengan tiga komponen utama, yaitu struktur, proses, dan outcome. Struktur mencakup sumber daya yang mendukung pelayanan seperti tenaga kesehatan, infrastruktur, fasilitas, kebijakan, pendanaan, dan ketersediaan alat kesehatan. Proses menggambarkan interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien seperti kegiatan pemeriksaan, diagnosis, edukasi, komunikasi, dan terapi. Sementara itu, outcome mengukur hasil yang diperoleh dari pasien dan masyarakat, yakni angka kesembuhan dan kematian, perubahan perilaku kesehatan, penyelesaian pengobatan, serta kepuasan pasien.

Hasil kajian membahas bahwa indikator struktur yang paling sering digunakan adalah ketersediaan tenaga kesehatan, regulasi dan kebijakan, fasilitas fisik, serta sumber daya pelayanan. Pada dimensi proses, indikator yang banyak digunakan meliputi kualitas diagnosis melalui pemeriksaan klinis maupun laboratorium, pemberian informasi kesehatan, edukasi pasien, dan tata laksana pengobatan. Sementara itu, indikator outcome umumnya diukur melalui angka kesembuhan, mortalitas, keberhasilan penyelesaian terapi, perubahan perilaku kesehatan, dan tingkat kepuasan pasien. Menariknya, sebagian besar indikator mutu pelayanan primer berfokus pada aspek proses pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien menjadi salah satu elemen paling penting dalam penilaian mutu layanan.

Salah satu temuan penting dari kajian ini adalah adanya hubungan erat antara struktur, proses, dan outcome pelayanan. Pasien tidak hanya menilai kualitas berdasarkan tindakan medis yang diterima tetapi juga dari pengalaman sejak memasuki fasilitas kesehatan. Kebersihan lingkungan, kenyamanan fasilitas, dan kemudahan akses dapat meningkatkan kepuasan pasien bahkan sebelum tindakan klinis terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada infrastruktur dan sistem pelayanan dapat memberikan dampak langsung terhadap persepsi mutu layanan.

Kajian ini juga mengungkap sejumlah keberhasilan yang telah dicapai berbagai negara. Pelayanan primer yang berkualitas di Amerika Serikat dikaitkan dengan penurunan angka rawat inap dan penurunan mortalitas akibat penyakit kronis tertentu. Sementara itu, pelayanan farmasi berbasis komunitas di Jepang terbukti memberikan dampak positif terhadap outcome klinis, perubahan perilaku kesehatan, dan efisiensi pelayanan. Kesamaan persepsi antara pasien dan pengelola layanan mengenai kompetensi tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan di beberapa negara lainnya menjadi indikator positif yang menunjukkan terciptanya hubungan yang baik antara penyedia dan penerima layanan. Namun, tantangan yang ditemukan juga masih sangat beragam khususnya di negara berkembang. Masalah utama yang sering muncul adalah kekurangan tenaga kesehatan, keterbatasan fasilitas dan peralatan, ketidakmerataan kualitas layanan antarwilayah, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta kurangnya kepatuhan terhadap pedoman pelayanan. Sebagai contoh, layanan kesehatan remaja di Ethiopia menunjukkan tingkat mutu yang belum optimal pada aspek struktur, proses, dan outcome. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan kualitas komunikasi, edukasi, dan keterlibatan pasien dalam setiap proses pelayanan penting untuk dipertahankan. Kompetensi klinis harus diimbangi dengan adanya keahlian komunikasi terhadap pasien. Selain itu, fokus peningkatan mutu seharusnya tidak hanya terbatas hanya pada indikator hasil seperti angka kesembuhan atau kepuasan pasien tetapi juga secara menyeluruh. Indikator yang dapat ditinjau contohnya seperti kecukupan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas dan peralatan yang memadai, penguatan sistem pembiayaan, penerapan kebijakan berbasis mutu, hingga pelibatan masyarakat dalam evaluasi layanan. Melalui upaya-upaya tersebut, peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer diharapkan dapat menghasilkan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH
(Peneliti Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

• Endalamaw, A., Khatri, R.B., Erku, D. et al. Successes and challenges towards improving quality of primary health care services: a scoping review. BMC Health Serv Res 23, 893 (2023). https://doi.org/10.1186/s12913-023-09917-3 

 

Setelah beberapa tahun berlalu, pandemi COVID-19 diketahui berpengaruh terhadap bagaimana cara orang memandang pekerjaan. Quiet quitting dikenal sebagai fenomena baru yang muncul dalam dunia pekerjaan setelah pandemi. Fenomena ini didefinisikan sebagai kondisi ketika karyawan hanya melakukan tugas hanya sesuai deskripsi pekerjaan saja tanpa memberikan usaha tambahan di luar kewajiban formalnya. Berbeda dengan pengunduran diri, quiet quitting bukan berarti meninggalkan pekerjaan, melainkan menurunkan tingkat keterlibatan dan komitmen terhadap pekerjaan. Fenomena quiet quitting berkembang di banyak negara setelah gelombang The Great Resignation pasca pandemi, yakni ketika jutaan pekerja lebih memilih meninggalkan pekerjaannya demi mencari keseimbangan hidup yang lebih baik. 

Dalam sektor kesehatan, fenomena quiet quitting menjadi perhatian serius karena karakteristik pekerjaan tenaga kesehatan sangat berbeda dengan sektor lain. Selama pandemi, tenaga kesehatan menghadapi peningkatan beban kerja, peningkatan pengunduran diri staf, keterbatasan alat pelindung diri, tingginya risiko infeksi, serta tekanan psikologis yang berkepanjangan. Berbeda dengan banyak profesi lain yang dapat beralih ke sistem kerja jarak jauh (work from anywhere), tenaga kesehatan tetap harus hadir secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi ini membuat tenaga kesehatan harus menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan pekerja di sektor lain. 

Artikel yang ditulis oleh Yasemin Boy dan Mahmud Sürmeli (2023) menjelaskan bahwa quiet quitting di kalangan tenaga kesehatan dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi kerja yang tidak mendukung, ketidakadilan pembagian beban kerja dan kompensasi, budaya organisasi yang toxic, penurunan kondisi kesehatan mental (kecemasan, depresi, dan burnout), serta terganggunya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Banyak tenaga kesehatan mulai mempertanyakan kualitas hidup mereka dan berusaha menetapkan batas yang lebih jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. 

Penulis juga menyoroti bahwa masalah ini tidak hanya berkaitan dengan individu tetapi juga dengan budaya organisasi. Ketidakjelasan kebijakan, kurangnya komunikasi yang efektif, distribusi sumber daya yang dianggap tidak adil, kurangnya apresiasi dari pimpinan maupun pasien, pembatasan cuti, dan perasaan diperlakukan tidak adil selama pandemi berkontribusi terhadap perubahan sikap kerja tenaga kesehatan. Tingginya angka kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang terjadi di beberapa negara bahkan semakin memperburuk kondisi psikologis tenaga kesehatan dan mengurangi keterikatan terhadap organisasi. 

Meskipun quiet quitting tidak secara langsung mengurangi jumlah tenaga kesehatan yang bekerja, dampaknya dapat sangat signifikan terhadap mutu pelayanan. Pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada keterampilan klinis yang teknis tetapi juga empati, komunikasi yang baik, kepedulian, dedikasi, dan kemampuan membangun hubungan dengan pasien. Ketika tenaga kesehatan hanya bekerja pada batas minimum yang dipersyaratkan, aspek-aspek penting tersebut berpotensi menurun sehingga dapat mempengaruhi pengalaman pasien dan kualitas pelayanan secara keseluruhan. 

Fenomena ini menjadi semakin relevan karena meningkatnya proporsi Generasi Z dalam tenaga kerja kesehatan. Generasi ini dikenal lebih menghargai keseimbangan hidup, kesejahteraan mental, fleksibilitas kerja, otonomi, dan apresiasi dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tidak menolak bekerja keras, tetapi cenderung menolak budaya kerja yang menuntut pengorbanan kehidupan pribadi secara berlebihan. Oleh karena itu, rumah sakit dan organisasi kesehatan perlu memahami perubahan nilai yang terjadi pada generasi tenaga kerja baru agar mampu mempertahankan keterlibatan dan motivasi mereka. 

Secara keseluruhan, kesejahteraan psikologis dan keseimbangan kehidupan kerja perlu dijaga sebagai bagian dari profesionalisme yang berkelanjutan. Quiet quitting dapat menjadi indikator awal adanya masalah sosial dalam lingkungan kerja, khususnya di rumah sakit. Upaya peningkatan mutu tidak cukup hanya berfokus pada indikator klinis dan operasional, tetapi juga harus mencakup penguatan budaya organisasi, kepemimpinan yang suportif, sistem penghargaan yang adil, perlindungan terhadap kekerasan di tempat kerja, pengelolaan beban kerja yang seimbang, serta penyediaan dukungan kesehatan mental bagi staf. Memahami dan mengatasi akar penyebab quiet quitting juga perlu menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar rumah sakit mampu mempertahankan tenaga kerja yang berkomitmen secara maksimal memberikan pelayanan terbaik.

Disarikan oleh:

Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH
(Peneliti Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Sumber:

Boy Y, Sürmeli M. Quiet quitting: A significant risk for global healthcare. J Glob Health. 2023 Mar 31; 13: 03014. doi: 10.7189/jogh.13.03014. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10062397/

 

Dalam dunia pelayanan kesehatan, benchmarking seringkali hanya dipandang sebagai pelaporan angka. Benchmarking adalah proses berkelanjutan untuk mengukur dan membandingkan kekuatan dan kelemahan dari proses maupun hasil antar sistem pelayanan kesehatan. Dalam konteks rumah sakit dan sistem kesehatan, pendekatan ini digunakan untuk memahami faktor perbedaan hasil evaluasi antara fasilitas dan menerapkan praktik baiknya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Benchmarking tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi juga mendorong proses belajar antar organisasi. Systematic review oleh Wilmington, Belardi, Murante, dan Vainieri (2022) menunjukkan bahwa benchmarking tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengetahui pelayanan mana yang memiliki kinerja terbaik tetapi juga dapat menjadi pemicu perbaikan mutu pelayanan kesehatan jika digunakan secara tepat.

Melalui telaah terhadap 17 studi di berbagai negara berpendapatan tinggi, peneliti menemukan pola yang konsisten. Seluruh studi menunjukkan hubungan positif antara benchmarking dan peningkatan mutu layanan. Peningkatan mutu layanan tersebut terlihat baik pada indikator proses pelayanan maupun luaran pasien. Dalam 17 studi yang dianalisis, 10 studi menunjukkan perbaikan pada proses pelayanan, 13 menunjukkan peningkatan luaran pasien, dan 7 di antaranya memperlihatkan perbaikan pada keduanya sekaligus. Perbaikan pada proses pelayanan muncul dalam berbagai bentuk yang sangat dekat dengan praktik sehari-hari rumah sakit. Contohnya seperti peningkatan kepatuhan penggunaan obat sesuai standar, perbaikan dokumentasi klinis, peningkatan penggunaan pemeriksaan diagnostik yang direkomendasikan, serta lebih seringnya pelaksanaan pertemuan multidisiplin dalam pengambilan keputusan klinis.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa dampak benchmarking tidak berhenti hanya pada proses kerja internal saja. Studi lainnya juga menunjukkan perubahan nyata pada hasil klinis pasien. Beberapa rumah sakit melaporkan penurunan angka mortalitas dan komplikasi pascaoperasi, berkurangnya lama rawat inap, meningkatnya kontrol tekanan darah dan HbA1c pada pasien diabetes, serta percepatan waktu tindakan operasi.

Temuan paling penting dari kajian ini adalah bahwa benchmarking yang berdiri sendiri belum tentu cukup. Sebagian besar keberhasilan justru terjadi ketika benchmarking dipadukan dengan intervensi pendukung. Berdasarkan 12 dari 17 studi yang ditelaah, peneliti menggunakan strategi tambahan untuk mendorong perubahan dan lebih dari separuh mengkombinasikan lebih dari satu strategi sekaligus. Bentuk intervensi strateginya cukup beragam seperti pertemuan rutin antar peserta benchmarking, penyusunan rencana peningkatan mutu, siklus Plan–Do–Check–Act (PDCA), audit dan umpan balik (audit & feedback), pemberian pedoman klinis, dukungan teknis, serta insentif finansial berbasis kinerja (pay for performance). Pertemuan dan diskusi antar peserta menjadi pendekatan yang paling sering digunakan karena membuka ruang berbagi pengalaman dan praktik secara langsung.

Benchmarking secara keseluruhan menawarkan pendekatan yang lebih strategis dalam tata kelola mutu. Rumah sakit tidak hanya memperoleh gambaran posisi kinerja dibanding fasilitas lain tetapi juga membangun budaya organisasi yang lebih terbuka terhadap pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini berpotensi menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan rumah sakit untuk menjadi organisasi pembelajar dan berorientasi pada hasil bagi pasien.

 

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH
(Peneliti Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

• Willmington, C., Belardi, P., Murante, A. M., & Vainieri, M. (2022). The contribution of benchmarking to quality improvement in healthcare. A systematic literature review. BMC health services research, 22(1), 139. https://link.springer.com/article/10.1186/s12913-022-07467-8

 

Transformasi digital rumah sakit melalui Electronic Health Record (EHR) atau rekam medis elektronik selama ini sering dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Sistem EHR dirancang untuk membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan berbasis data, mempercepat koordinasi pelayanan, dan mengurangi risiko kesalahan medis. Namun sebuah studi kualitatif yang dilakukan oleh Upadhyay (2022) menunjukkan bahwa pengalaman nyata para klinisi terhadap EHR ternyata tidak sepenuhnya positif. EHR ternyata juga menghadirkan tantangan yang memengaruhi praktik klinis sehari-hari.

Penelitian ini melibatkan 20 tenaga kesehatan dari berbagai profesi, mulai dari dokter, hospitalist, perawat, nurse practitioner, dan petugas keselamatan pasien di berbagai fasilitas layanan kesehatan di Amerika Serikat. Sebagian besar tenaga kesehatan melalui wawancara mengakui bahwa EHR membantu meningkatkan akses terhadap data pasien, memperjelas dokumentasi, memperkuat komunikasi antar profesi, serta mendukung pelaporan insiden keselamatan pasien. Namun, klinisi lainnya merasa bahwa sistem ini justru menyita waktu, memperberat dokumentasi, dan mengurangi interaksi langsung dengan pasien.

Penelitian juga menyoroti persoalan penting terkait kualitas data. Para perawat mengungkap kekhawatiran terhadap praktik copy-paste catatan antar-shift yang berpotensi menyebabkan informasi pasien menjadi tidak akurat. Jika data awal tidak akurat, maka keputusan klinis berikutnya juga berisiko salah. Dalam konteks manajemen mutu rumah sakit, kualitas data digital ternyata sama pentingnya dengan kualitas tindakan klinis. Temuan ini sangat penting karena mutu pelayanan dan keselamatan pasien sangat bergantung pada ketepatan data yang dimasukkan ke dalam sistem.

Salah satu temuan menarik adalah adanya perbedaan pengalaman antar profesi. Perawat cenderung merasa EHR meningkatkan efisiensi kerja karena mereka dapat melihat riwayat pasien sebelum memberikan pelayanan, memeriksa efek samping obat, dan memahami rencana terapi dokter secara real time. Sebaliknya, banyak dokter dan tenaga kesehatan lain menilai EHR sebagai sistem yang memakan waktu dan memperlambat alur pelayanan. Dokumentasi yang terlalu kompleks membuat tenaga kesehatan lebih banyak “mengklik” komputer dibanding berbicara dengan pasien. Beberapa informan juga mengaku merasa kelelahan akibat tuntutan dokumentasi digital yang berlebihan.

EHR secara keseluruhan sebenarnya terbukti memberikan kontribusi besar dalam mendukung keselamatan pasien tetapi masih terdapat tantangan dalam kemampuan integrasi antar sistem. Sistem pengingat otomatis terkait alergi obat, dosis yang salah, dan waktu pemberian obat dinilai mampu mengurangi risiko medical error. Beberapa informan juga menjelaskan bahwa EHR mempermudah pelaporan insiden dan analisis akar masalah ketika terjadi kejadian tidak diinginkan. Data yang tersimpan di EHR dapat dimanfaatkan untuk penelitian, dashboard keselamatan pasien, dan pengembangan sistem prediksi risiko infeksi rumah sakit di masa depan. Namun, banyak klinisi mengeluhkan bahwa setiap rumah sakit menggunakan sistem EHR yang berbeda sehingga data pasien sulit dipertukarkan secara optimal. Fragmentasi sistem ini membuat proses pelayanan menjadi tidak efisien dan berpotensi menghambat kesinambungan perawatan pasien. 

Studi membuktikan bahwa keberhasilan rekam medis elektronik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi tetapi juga oleh sistem ramah pengguna, budaya organisasi, serta keseimbangan antara dokumentasi dan interaksi dengan pasien. Rumah sakit yang memiliki budaya keselamatan kuat, menyediakan pelatihan berkelanjutan, mendengarkan masukan staf, dan memberikan apresiasi terhadap pencapaian mutu cenderung lebih mampu memanfaatkan EHR secara optimal. Rumah sakit perlu memastikan bahwa EHR benar-benar mendukung alur kerja klinis dan tidak menjadi beban administratif tambahan. Hal ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi EHR secara berkelanjutan untuk masa depan.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH
(Peneliti Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

• Upadhyay S, Hu H. A Qualitative Analysis of the Impact of Electronic Health Records (EHR) on Healthcare Quality and Safety: Clinicians’ Lived Experiences. Health Services Insights. 2022;15. doi:10.1177/11786329211070722 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/11786329211070722

 

Masih banyak yang belum mengetahui bahwa mutu pelayanan kesehatan sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh keterampilan tenaga kesehatan atau teknologi medis. Kemampuan sistem kesehatan untuk memastikan pasien mendapatkan akses makanan bergizi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan juga sangat penting untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan. Artikel Blankenship dan Blancato (2022) menjelaskan bahwa ketahanan gizi atau nutrition security kini tengah menjadi isu utama dalam aspek health equity dan quality care. Konsep nutrition security berbeda dengan food security. Jika food security berfokus pada ketersediaan makanan, nutrition security menekankan pentingnya konsistensi terhadap akses makanan sehat yang mampu mendukung kesehatan dan mencegah penyakit secara optimal. 

Social Determinants of Health (SDOH) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi ketidakmampuan akses nutrition security di lingkungan masyarakat. Faktor ini terdiri dari kemiskinan, akses pangan, transportasi, pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal. Ketidakmampuan memperoleh akses makanan bergizi diketahui dapat meningkatkan risiko malnutrisi, penyakit kronis, hingga penurunan kualitas hidup. Kelompok yang paling rentan mengalami kondisi ini adalah lansia, ras minoritas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan modern mulai bergeser dari sekadar memastikan kecukupan kalori menuju pendekatan yang lebih luas terhadap kualitas gizi. Sebagai contoh, peningkatan akses konsumsi makanan yang tidak sehat merupakan salah satu faktor terbesar penyebab penyakit kronis di Amerika Serikat. Dalam kasus lainnya, survei nasional di Amerika Serikat menunjukkan jutaan lansia dengan penyakit kronis masih mengalami kekurangan makanan setiap minggu. 

Blankenship dan Blancato (2022) juga menyoroti masalah besar yang sering luput di rumah sakit, yaitu rendahnya identifikasi malnutrisi pada pasien rawat inap. Penelitian menunjukkan sekitar 20–50% pasien di rumah sakit sebenarnya berisiko mengalami malnutrisi atau sudah mengalami malnutrisi saat masuk rumah sakit. Pasien yang berhasil didiagnosis secara resmi diketahui hanya sekitar 9%. Hal ini terjadi akibat keterbatasan sistem informasi rumah sakit, kurangnya dokumentasi gizi di rekam medis elektronik, dan minimnya pelatihan tenaga kesehatan terkait gizi klinis.

Dalam sisi pembiayaan kesehatan, malnutrisi diketahui memiliki dampak yang sangat besar. Pasien malnutrisi memiliki kemungkinan 54% lebih tinggi mengalami rawat inap dalam 30 hari setelah keluar dari rumah sakit dibandingkan pasien tanpa malnutrisi. Biaya rawat ulang tersebut dapat mencapai hampir 17.000 dolar AS per pasien sehingga diperkirakan menimbulkan peningkatan beban ekonomi setiap tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pada intervensi nutrisi tidak hanya sekadar program promotif tetapi juga strategi efisiensi biaya pelayanan kesehatan.

Sebagai solusi dari masalah di atas, Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) di Amerika Serikat mulai mengadopsi Global Malnutrition Composite Score (GMCS) sebagai indikator mutu rumah sakit. Indikator ini menilai kualitas proses pelayanan gizi mulai dari skrining malnutrisi, asesmen gizi oleh ahli gizi, penyusunan rencana intervensi gizi, dan dokumentasi diagnosis malnutrisi. CMS menunjukkan bahwa pelayanan gizi kini dipandang sebagai bagian penting dari mutu pelayanan rumah sakit yang sejajar dengan keselamatan pasien dan efektivitas terapi medis lainnya.

Artikel ini memberikan pesan bahwa penguatan sistem nutrition security dan integrasi data nutrisi ke dalam indikator mutu rumah sakit sangat penting. Skrining gizi seharusnya menjadi bagian rutin dari pelayanan pasien lansia dan penyakit kronis. Dokter, perawat, dan ahli gizi perlu bekerja secara kolaboratif untuk memastikan status gizi pasien dinilai sejak awal perawatan hingga proses transisi pulang. Selain itu, edukasi terkait pola makan sehat dan akses pangan juga dapat dimasukkan ke dalam strategi dan pelayanan komunitas. Secara keseluruhan, nutrition security bukan hanya sekadar isu pangan melainkan juga bagian penting dari mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.

 

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

• Blankenship, J., & Blancato, R. B. (2022). Nutrition security at the intersection of health equity and quality care. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 122(10), S12-S19. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212267222003896?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=9f84fb2018cff888

 

Selama ini, mutu pelayanan kesehatan seringkali hanya dinilai dari indikator umum seperti keselamatan pasien, efektivitas terapi, atau efisiensi layanan. Namun, studi kualitatif oleh Hannawa et al. (2022) menunjukkan bahwa pemahaman tentang mutu sebenarnya jauh lebih kompleks terutama jika dilihat dari perspektif tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan pasien. Studi Hannawa et al. (2022) telah mengumpulkan 97 pengalaman terkait pelayanan kesehatan dengan kategori “sangat baik” dan “sangat buruk” dari tiga kelompok di 8 rumah sakit. Kelompok tersebut kemudian dianalisis berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu struktur, proses, dan luaran pelayanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yang paling sering dianggap menentukan mutu bukanlah fasilitas atau jumlah tenaga kesehatan melainkan proses pelayanan itu sendiri. Sekitar 50% temuan berkaitan dengan bagaimana pelayanan diberikan terutama menyangkut komunikasi, motivasi tenaga kesehatan, dan kemampuan klinis. Temuan ini menegaskan bahwa mutu pelayanan tidak hanya ditentukan oleh “apa” yang diberikan tetapi juga “bagaimana” pelayanan tersebut disampaikan kepada pasien.

Komunikasi muncul sebagai elemen kunci yang konsisten di semua kelompok. Seluruh tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun pasien sepakat bahwa komunikasi yang efektif, akurat, jelas, kontekstual, dan adaptif menjadi penentu utama mutu pelayanan. Sebaliknya, kegagalan komunikasi sering menjadi akar dari pelayanan yang buruk mulai dari kesalahan diagnosis, keterlambatan tindakan, dan ketidakpuasan pasien. Bagi pasien, aspek empati, perhatian, dan kemampuan tenaga kesehatan untuk menyesuaikan komunikasi dengan kebutuhan emosional mereka menjadi sangat penting.

Selain komunikasi, faktor motivasi tenaga kesehatan juga menjadi sorotan utama. Pelayanan berkualitas tinggi sering dikaitkan dengan tenaga kesehatan yang menunjukkan dedikasi, kepedulian, dan kemauan untuk “melampaui ekspektasi” dalam merawat pasien. Sebaliknya, sikap tidak profesional, terburu-buru, atau kurang peduli diasosiasikan dengan pelayanan yang buruk. Sementara itu, kesalahan berbasis pengetahuan seperti diagnosis yang keliru atau terapi yang tidak tepat juga menjadi indikator kuat rendahnya mutu pelayanan.

Secara keseluruhan, studi ini tidak hanya menyoroti hasil klinis seperti kesembuhan atau komplikasi tetapi juga aspek psikologis dan emosional pasien seperti rasa percaya, ketenangan, dan kepuasan. Selain itu, terdapat juga penemuan menarik terkait dua konsep baru: Hippocratic pride dan rapid reactivity. Hippocratic pride menggambarkan rasa bangga tenaga kesehatan atas keberhasilan pelayanan yang justru dianggap sebagai indikator mutu oleh semua pihak. Sementara itu, rapid reactivity merujuk pada kemampuan sistem atau tenaga kesehatan untuk merespons dengan cepat terhadap kesalahan atau kegagalan termasuk melakukan evaluasi dan perbaikan dini.

Implikasi temuan penelitian ini sangat relevan bagi praktisi kesehatan dan manajemen rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan upaya peningkatan mutu tidak cukup hanya berfokus pada indikator struktural atau luaran tetapi juga memperhatikan penataan ulang proses pelayanan khususnya dalam komunikasi interpersonal dan budaya kerja profesional. Dalam sisi rumah sakit, budaya mutu yang sehat perlu dibangun dengan tidak hanya menghargai keberhasilan tetapi juga responsif terhadap kesalahan tanpa budaya menyalahkan.

Pada akhirnya, mutu pelayanan kesehatan adalah refleksi dari pengalaman dari yang pemberi dan penerima layanan. Mengabaikan perspektif tenaga kesehatan dan pasien dapat menimbulkan risiko hilangnya esensi mutu itu sendiri. Pelayanan kesehatan yang benar-benar bermutu sejatinya adalah pelayanan yang tidak hanya menyembuhkan tetapi juga dipahami, dirasakan, dan dihargai oleh semua pihak yang terlibat.

 

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH
(Peneliti Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Sumber:

• Hannawa, A. F., Wu, A. W., Kolyada, A., Potemkina, A., & Donaldson, L. J. (2022). The aspects of healthcare quality that are important to health professionals and patients: A qualitative study. Patient education and counseling, 105(6), 1561-1570. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399121006753

Saat ini, mutu pelayanan kesehatan tidak lagi hanya cukup dinilai dari keselamatan pasien, efektivitas tindakan, atau efisiensi layanan tetapi juga kesetaraan kesehatan (health equity). Mutu layanan yang berkualitas tidak akan tercapai jika output kesembuhan pasien masih dipengaruhi oleh faktor ketidaksetaraan pasien. Faktor ketidaksetaraan contohnya seperti ras, status sosial ekonomi, lokasi geografis, bahasa, atau identitas sosial lainnya. Artikel Knowlton et al. (2023) membahas bahwa kesenjangan kesehatan masih banyak terjadi di pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan bedah akut. Dalam kasus lainnya, pasien kelompok minoritas terbukti memiliki angka mortalitas lebih tinggi. Selain itu, pasien tanpa asuransi dan populasi dengan kerentanan sosial tinggi ditemukan memiliki keterbatasan akses layanan hingga hambatan rehabilitasi pasca perawatan.

Selain masih ditemukannya banyak masalah ketidaksetaraan pelayanan kesehatan, Knowlton et al. (2023) juga menyoroti peran social determinants of health (SDOH) sebagai aspek yang penting untuk menentukan luaran atau hasil klinis yang lebih efektif. SDOH umumnya terdiri dari kondisi ekonomi, transportasi, keamanan pangan, tempat tinggal, dan lingkungan sosial. Dalam kasus gawat darurat, pasien dari wilayah dengan kerentanan sosial tinggi seringkali disepelekan. Pasien dengan kondisi tersebut seringkali dirawat di rumah sakit dengan mutu yang lebih rendah dan periode rawat inap yang lebih lama. Meskipun pasien masih dilayani, aspek SDOH masih tidak dipertimbangkan sehingga menurunkan kualitas layanan dan kesehatan pasien. Hal ini menegaskan bahwa mutu pelayanan tidak cukup dinilai hanya dari proses klinis di dalam rumah sakit tetapi juga dari bagaimana cara sistem kesehatan merespon hambatan sosial yang dihadapi pasien.

Indikator kesetaraan penting dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem manajemen mutu untuk menanggapi kasus ketidaksetaraan dan kesenjangan pelayanan kesehatan yang terjadi. Pendekatan ini dapat menggeser paradigma mutu dari sekadar memenuhi standar di pelayanan kesehatan menjadi aktif dan responsif untuk mengurangi kesenjangan. Langkah awal dapat dimulai melalui beberapa cara seperti:

1. Pengumpulan data luaran yang terstratifikasi menurut ras, etnis, bahasa, jenis kelamin, orientasi seksual, status asuransi, dan variabel sosial lainnya
2. Penguatan kompetensi budaya tenaga kesehatan
3. Peningkatan literasi kesehatan pasien; dan 
4. Pengukuran disparitas spesifik penyakit untuk merancang intervensi yang tepat sasaran.

Selain langkah di atas, kemitraan rumah sakit dengan komunitas, kolaborasi medis dan hukum, serta kerja sama dengan pemangku kepentingan lokal juga dapat memperkuat upaya implementasi indikator kesetaraan. 

Secara keseluruhan, pelayanan yang bermutu tidak cukup hanya sekadar aman dan efektif tetapi juga harus adil. Bagi rumah sakit yang sedang mengembangkan budaya mutu, mempertimbangkan indikator kesetaraan seharusnya bukan hanya menjadi sebuah inovasi melainkan kebutuhan strategis menuju pelayanan yang benar-benar berpusat pada pasien. Dalam era transformasi mutu dan akreditasi berbasis nilai, kesetaraan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai agenda tambahan tetapi juga inti dari kualitas pelayanan kesehatan.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH
(Peneliti Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM)

 

Selengkapnya: 

Knowlton, L. M., Zakrison, T., Kao, L. S., McCrum, M. L., Agarwal, S., Bruns, B., et al. Quality care is equitable care: a call to action to link quality to achieving health equity within acute care surgery. Trauma Surgery & Acute Care Open. 2023;8:e001098. https://doi.org/10.1136/tsaco-2023-001098 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam penanganan malaria diketahui telah membuka banyak peluang untuk mewujudkan pencegahan dan pengurangan kasus malaria. Inovasi seperti pengembangan vaksin malaria, terapi dan kelambu generasi terbaru, serta teknologi (modifikasi genetik nyamuk dan obat injeksi jangka panjang) mulai diimplementasikan. Sejak tahun 2000, sekitar 2,3 miliar kasus dan 14 juta kematian akibat malaria berhasil dicegah. Pencegahan ini berakhir baik dengan adanya keberhasilan dari 47 negara yang dinyatakan bebas malaria. Upaya peluncuran vaksin malaria telah melindungi sekitar 10 juta anak setiap tahun. Selain itu, sekitar 84% kelambu yang didistribusikan telah menggunakan teknologi generasi terbaru yang lebih efektif. Seiring dengan banyaknya perkembangan tersebut, WHO menginisiasied peringatan hari malaria sedunia tahun 2026 dengan tema kampanye “Driven to End Malaria: Now We Can. Now We Must.” Kampanye ini menjadi momentum untuk mempertahankan masa depan bebas malaria secara berkelanjutan. 

Meskipun perkembangan penanganan malaria mencapai keberhasilan yang baik, perlu diketahui bahwa tantangan besar masih ditemukan dalam beberapa kasus. Pada tahun 2024, sekitar 282 juta kasus malaria diketahui mengakibatkan 610.000 kematian. Hal ini menunjukkan masih adanya peningkatan kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Ancaman resistensi obat terhadap artemisinin, resistensi insektisida pada nyamuk, dan kegagalan diagnosis akibat mutasi gen parasit juga menjadi hambatan serius. Selain itu, faktor sistemik seperti kesenjangan pendanaan yang besar, ketidakstabilan bantuan global, serta dampak perubahan iklim dan konflik mengakibatkan penurunan kondisi penderita malaria.

Secara keseluruhan, hari malaria sedunia 2026 menjadi pengingat bahwa masih banyak usaha untuk meningkatkan peluang keberhasilan penanganan malaria di samping tantangan yang dihadapi. Ketepatan strategi dan implementasi yang konsisten dapat mewujudkan keberhasilan eliminasi malaria. Kekuatan komitmen bersama diperlukan untuk mewujudkan penanganan malaria yang berkelanjutan. Pendanaan yang efektif dan efisien harus menjadi prioritas agar inovasi dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Kepemimpinan nasional perlu diperkuat dengan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal. Selain itu, dukungan mitra global yang konsisten dan terkoordinasi yang diiringi dengan inovasi berbasis riset harus terus ditingkatkan. Pemberdayaan masyarakat juga dapat menjadi kunci utama karena keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif komunitas.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH
(Peneliti Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Sumber: 

https://www.who.int/campaigns/world-malaria-day/2026