Category: Artikel

Saat ini, usia harapan hidup orang dengan HIV (ODH) pada lansia telah meningkat karena adanya inovasi pengobatan terapi antiretroviral kombinasi (cART). Rata-rata usia harapan hidup lansia ODH diketahui hampir sama dengan rata-rata harapan hidup populasi umum. Namun, capaian tersebut diiringi dengan adanya tantangan berupa munculnya penyakit penuaan dini dan sindrom geriatri terutama frailty atau kerapuhan. Frailty pada lansia ODH ditandai oleh penurunan fungsi fisiologis pada sistem imun, metabolik, dan muskuloskeletal yang menyebabkan peningkatan rawat inap dan penurunan fungsi motorik. Bukti menunjukkan bahwa frailty muncul 5 –10 tahun lebih awal pada lansia ODH dibanding populasi umum. Hal ini dipengaruhi oleh inflamasi kronis, immunosenescence, dan riwayat kontrol HIV yang tidak optimal di masa lalu. Berdasarkan tantangan yang terjadi, manajemen klinis yang baik diperlukan sebagai solusi untuk mengoptimalkan pengobatan lansia ODH.

Review artikel oleh Kehler, et al. menyoroti beberapa instrumen penilaian frailty pada lansia ODH sebagai langkah solutif terhadap evaluasi manajemen klinis. Penilaian frailty pada lansia ODH merupakan kunci utama untuk melakukan skrining pasien untuk menghindari risiko keparahan penyakit. Instrumen yang penting dipertimbangkan terdiri dari dua jenis, yaitu Frailty Phenotype (FP: mengukur frailty sebagai sindrom biologis dengan indikator fisik spesifik) dan Frailty Index (FI: berbasis akumulasi defisit kesehatan multidimensi). Selain itu, alat yang lebih praktis seperti Clinical Frailty Scale (CFS) dan FRAIL Scale juga direkomendasikan untuk skrining rutin karena mudah diterapkan di layanan klinis sehari-hari. Pedoman European AIDS Clinical Society bahkan menganjurkan skrining tahunan frailty bagi lansia ODH berusia di atas 50 tahun.

Selain melalui skrining, penilaian frailty juga harus dilengkapi dengan penilaian fungsi fisik dan status gizi pasien. Penilaian fungsi fisik sangat penting karena frailty pada lansia ODH sangat berhubungan erat dengan sarcopenia. Sarcopenia memiliki ciri berupa terjadinya penurunan massa dan kekuatan otot. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kapasitas fungsional pasien lansia ODH seperti kecepatan berjalan dan kemampuan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, penilaian status gizi penting sebagai indikator tambahan. Sebagai contoh, pasien lansia ODH diketahui memiliki perubahan status gizi dan komposisi tubuh. Dalam situasi ini, pemeriksaan kemudian dapat dilakukan dengan pengecekan kondisi lainnya. Misalnya, jika pasien memiliki infiltrasi lemak intramuskular yang parah maka kemungkinan penurunan fungsi otot dan peningkatan risiko disabilitas dapat terjadi.

Meningkatnya frailty pada lansia ODH secara keseluruhan berdampak pada pergeseran model layanan terhadap sistem manajemen rumah sakit. Kondisi frailty pada lansia ODH merupakan kondisi yang dinamis dan reversibel terutama jika faktor risikonya dikenali sejak awal. Sistem pelayanan pasien sebaiknya tidak hanya berfokus pada kontrol virologis tetapi juga pelayanan berbasis praktisi kesehatan interdisipliner seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan sistem rekam medis. Integrasi skrining frailty dalam rekam medis elektronik, pengembangan klinik HIV-geriatrik, serta penerapan Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) menjadi strategi penting untuk mengidentifikasi pasien berisiko tinggi secara lebih dini.

Frailty pada lansia ODH merupakan isu strategis yang dapat menentukan mutu pelayanan kesehatan di masa depan. Melalui integrasi prinsip pelayanan geriatri ke dalam layanan HIV, rumah sakit dan praktisi kesehatan tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup pasien lansia tetapi juga membangun model pelayanan adaptif yang relevan bagi populasi lansia secara global.

Disarikan oleh:

Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-022-03477-7 

 

 

Penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker merupakan tantangan utama sistem kesehatan di Indonesia yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Intervensi kesehatan berbasis komunitas diketahui memiliki peran penting dalam meningkatkan deteksi dini PTM masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian berbasis data nasional yang ditulis oleh Sujarwoto dan Maharani (2022) memberikan bukti empiris mengenai kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif. Kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif khususnya banyak dilakukan dalam kegiatan Posbindu PTM dan Posyandu Lansia.

Berdasarkan hasil analisis data sekunder Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2014–2015 pada 27.692 orang responden yang berusia ≥15 tahun, individu yang berpartisipasi dalam intervensi kesehatan berbasis komunitas ditemukan memiliki peluang jauh lebih besar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan seperti pemeriksaan gigi dasar, tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan elektrokardiogram. Partisipasi pada kelompok perempuan juga secara signifikan meningkatkan peluang melakukan pap smear dan pemeriksaan payudara. Temuan ini membuktikan bahwa intervensi kesehatan berbasis komunitas dapat bermanfaat sebagai penghubung antara komunitas dan fasilitas kesehatan formal.

Selain itu, temuan penelitian juga memberikan keuntungan bagi solusi keterbatasan tenaga kesehatan dan sumber daya di Indonesia. Melalui kader kesehatan yang dilatih, intervensi kesehatan berbasis komunitas tidak hanya meningkatkan literasi kesehatan tetapi juga mendorong perilaku pencarian layanan (health-seeking behavior) yang lebih proaktif. Namun, penelitian ini juga menemukan faktor kesenjangan di samping manfaat seperti tidak signifikannya hubungan intervensi kesehatan berbasis komunitas dengan pemeriksaan mata dasar serta rendahnya partisipasi laki-laki yang berdampak terhadap rendahnya deteksi dini kanker prostat.

Dalam perspektif manajemen rumah sakit, temuan ini memiliki implikasi strategis. Rumah sakit dan puskesmas dapat memanfaatkan intervensi kesehatan berbasis komunitas sebagai sistem rujukan awal (early referral system) untuk kasus PTM sehingga beban layanan kuratif dapat ditekan melalui pencegahan dan deteksi dini. Integrasi data skrining dari Posbindu kepada sistem informasi rumah sakit juga berpotensi meningkatkan kesinambungan layanan dan perencanaan kapasitas layanan PTM. Selain itu, penguatan kolaborasi antara fasilitas kesehatan dan kader komunitas dapat meningkatkan cakupan pelayanan promotif-preventif secara lebih efisien.

Bagi praktisi kesehatan, studi ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas dalam pengendalian PTM. Tenaga kesehatan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan klinis tetapi juga sebagai pembina dan pendamping kader dalam meningkatkan kualitas skrining dan edukasi kesehatan. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa intervensi kesehatan berbasis komunitas bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen kunci sistem kesehatan dalam menghadapi beban PTM di Indonesia. Melalui desain program yang lebih inklusif dan dukungan manajerial yang kuat, intervensi kesehatan berbasis komunitas berpotensi menjadi pondasi penting bagi transformasi pelayanan kesehatan preventif yang berkelanjutan.

Disarikan oleh:

Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827322002154?via%3Dihub 

 

 

Perkembangan teknologi kesehatan digital diketahui telah mendorong lahirnya konsep Health Digital Twins (HDT). HDT merupakan replika virtual pasien yang dihasilkan dari perpaduan gabungan data klinis, data populasi, serta pembaruan kondisi pasien dan lingkungan secara real time. Artikel editorial yang ditulis oleh Venkatesh, Raza, dan Kvedar (2022) menjelaskan bahwa HDT bukan sekadar inovasi teknologi kesehatan berbasis data besar melainkan pendekatan baru yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan closed-loop optimization untuk memprediksi respons klinis pasien secara lebih tepat. Melalui pendekatan ini, tenaga kesehatan dapat mensimulasikan berbagai skenario intervensi sebelum keputusan klinis diterapkan kepada pasien sesungguhnya.

Secara teknis, HDT bekerja melalui sistem siber-fisik yang menghubungkan data pasien aktual dengan model digitalnya. Data berasal dari rekam medis elektronik, hasil pemeriksaan penunjang, data biologis, atau sensor dan wearable devices. Integrasi data HDT memungkinkan deep phenotyping, yakni pemetaan karakteristik pasien secara menyeluruh dan dinamis. Berbeda dengan metode statistik konvensional, HDT mampu membuat model perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu termasuk respon terhadap obat, perubahan perilaku, dan faktor lingkungan. Dalam praktik klinis, pendekatan ini membuka peluang deteksi dini penyakit pada individu pasien. Contohnya seperti klasifikasi tingkat keparahan penyakit dan perencanaan terapi yang lebih personal.

Selain pelayanan individual, HDT juga memiliki implikasi strategis bagi manajemen rumah sakit dan sistem kesehatan. Sebagai contoh, agregasi HDT pada tingkat populasi dapat dimanfaatkan untuk efisiensi uji klinis melalui synthetic control arm yang berpotensi menurunkan biaya penelitian. Secara lebih lanjut, pemodelan HDT di rumah sakit memungkinkan prediksi alur pasien dan optimalisasi sumber daya klinisi secara real time. Namun, penerapan HDT dalam praktik nyata tidak lepas dari tantangan. Dalam sisi teknologi, integrasi data heterogen menuntut infrastruktur teknologi yang kuat termasuk kemampuan data fusion dan pemrosesan bahasa untuk mengolah data klinis. Sementara itu dari sisi implementasi, adopsi oleh tenaga kesehatan sangat bergantung pada transparansi model dan literasi digital. Ketergantungan ini didasari oleh adanya kekhawatiran terhadap bias dan kompleksitas sistem digital.

Aspek regulasi dan tata kelola data juga menjadi sorotan utama. HDT dikategorikan sebagai perangkat medis digital yang memerlukan mekanisme persetujuan dan pengawasan yang adaptif terhadap kompleksitas teknologi AI. Perlindungan privasi, persetujuan tindakan (informed consent), serta pengelolaan ekonomi data kesehatan menjadi isu krusial yang harus diantisipasi oleh regulator dan pengelola rumah sakit. Tanpa kerangka regulasi yang kuat, potensi manfaat HDT dapat berisiko menimbulkan ketimpangan dan pelanggaran hak pasien.

Health Digital Twins secara keseluruhan menawarkan paradigma baru menuju pelayanan kesehatan yang presisi dan efektif. Melalui pendekatan yang tepat HDT sejatinya dapat menjadi pondasi penting transformasi sistem kesehatan di era digital. Bagi sistem manajemen rumah sakit, teknologi ini dapat berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, dan keberlanjutan pembiayaan layanan. Sementara bagi praktisi kesehatan, HDT dapat menjadi alat pendukung klinis yang memperkaya pertimbangan profesional. Penerapan HDT dalam sistem manajemen rumah sakit harus diiringi dengan kesiapan sumber daya, edukasi literasi teknologi, dan pemantauan etika kesehatan yang memadai.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH (Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://www.nature.com/articles/s41746-022-00694-7 

 

Banjir merupakan salah satu ancaman berulang di Indonesia. Saat ini, banjir telah terjadi di 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh seperti Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Subulussalam, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan. Bencana diketahui mulai terjadi pada periode awal November dan hingga kini sedang mengalami proses rehabilitasi. Dalam situasi tersebut, rumah sakit dan fasilitas kesehatan dituntut tetap beroperasi optimal di tengah keterbatasan sumber daya, lonjakan pasien, dan gangguan infrastruktur. Namun, situasi di Indonesia menunjukkan belum adanya penanganan bencana yang baik dalam aspek rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Sebagai salah satu contoh praktik baik, studi kualitatif oleh Ali, et al. (2023) memberikan penjelasan bahwa ketangguhan rumah sakit dalam menghadapi bencana harus didukung oleh sistem kepemimpinan transformasional yang mampu mendorong adaptasi dan perubahan sistem secara berkelanjutan.

Penelitian Ali, et al. (2023) mengidentifikasi tiga pilar utama kepemimpinan transformasional dalam konteks ketahanan rumah sakit terhadap bencana, yaitu (1) tata kelola dan kepemimpinan, (2) perencanaan dan penilaian risiko, serta (3) komunikasi dan jejaring kolaborasi. Dalam aspek tata kelola, pemimpin yang transformasional seharusnya tidak hanya mengikuti prosedur rutin tetapi juga berani mengambil keputusan cepat dan bertanggung jawab ketika situasi krisis. Kemampuan ini sangat relevan pada bencana banjir di Aceh, khususnya ketika akses jalan terputus dan distribusi pasien harus segera dialihkan. Pemimpin rumah sakit juga harus memiliki decisive accountability yang artinya mampu memangkas birokrasi yang tidak perlu demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan.

Dalam sisi perencanaan dan penilaian risiko, studi ini menekankan pentingnya risk navigation dan planning agility. Rumah sakit yang tangguh tidak hanya memiliki rencana tanggap darurat di atas kertas tetapi juga harus mampu menyesuaikan rencana dengan tanggap terhadap dinamika situasi lapangan. Praktik baik yang dapat diterapkan dalam konteks banjir Aceh antara lain adalah pemetaan risiko banjir terhadap fasilitas kritis (listrik, oksigen, ruang rawat), dan penyusunan skenario kehilangan fungsi layanan tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan siklus bencana prevent–prepare–respond–recover yang diperluas dengan refleksi dan regenerasi sistem layanan.

Terakhir, aspek yang tidak kalah penting adalah komunikasi dan kolaborasi. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang cepat, jelas, dan terkoordinasi menjadi penentu keberhasilan respon bencana. Pemimpin transformasional berperan sebagai communication accelerator yang memastikan informasi mengalir secara vertikal dan horizontal sekaligus sebagai collaboration innovator yang mendorong kerja sama lintas profesi dan lintas sektor. Dalam bencana banjir di Aceh, praktik baik ini dapat diwujudkan melalui koordinasi aktif dengan BPBD, Dinas Kesehatan, puskesmas, relawan, dan komunitas lokal agar penanganan pasien, evakuasi, serta pemulihan layanan berjalan selaras.
Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa ketangguhan rumah sakit bukan hanya sekadar soal infrastruktur melainkan juga tentang kualitas kepemimpinan. Melalui adopsi prinsip kepemimpinan transformasional yang adaptif, komunikatif, dan berorientasi baik, rumah sakit di wilayah rawan banjir seperti Aceh diharapkan dapat bangkit menjadi lebih baik setelah bencana. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat respon darurat tetapi juga membangun sistem kesehatan yang lebih siap, berkelanjutan, dan manusiawi dalam menghadapi krisis di masa depan.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

https://www.mdpi.com/1660-4601/20/3/2022 
https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/banjir-di-16-kabupaten-kota-provinsi-aceh-per-27-november-20759-jiwa-mengungsi-satu-orang-hilang-terseret-arus-banjir 

Efisiensi sistem kesehatan kini menjadi isu strategis di tengah meningkatnya biaya pelayanan, tuntutan mutu pelayanan, dan target pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Systematic review oleh Mbau, et al. (2023) telah menganalisis 131 studi dari berbagai negara untuk memahami bagaimana pengukuran efisiensi sistem kesehatan, faktor penyebab, dan implikasinya bagi kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan. Studi ini menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran tetapi juga tentang bagaimana keterbatasan sumber daya dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan luaran dan dampak kesehatan yang maksimal.

Hasil tinjauan menunjukkan bahwa mayoritas penelitian masih berfokus pada negara berpendapatan tinggi dengan pendekatan kuantitatif, terutama Data Envelopment Analysis (DEA) dan Stochastic Frontier Analysis (SFA). Input yang umumnya dianalisis mencakup pembiayaan kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas dan peralatan medis, serta faktor di luar sektor kesehatan seperti pendidikan, sanitasi, dan perilaku berisiko. Sementara itu, output sistem kesehatan diukur melalui indikator layanan (kunjungan rawat jalan, rawat inap), luaran kesehatan tunggal (angka kematian, harapan hidup), dan indeks komposit seperti Healthy Life Expectancy. Temuan juga menunjukkan bahwa efisiensi sistem kesehatan sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal (tata kelola, pembiayaan, dan organisasi layanan) dan eksternal (demografi, sosial ekonomi, kondisi kesehatan populasi, dan stabilitas politik).

Hasil systematic review ini dapat memberikan implikasi bagi praktisi kesehatan dan manajemen rumah sakit terutama dalam pengoptimalan efisiensi mutu layanan. Pengoptimalan efisiensi tentunya tidak cukup dicapai hanya dengan menambah anggaran atau fasilitas tetapi juga memerlukan perbaikan tata kelola, sistem rujukan, dan pengendalian layanan. Langkah pengoptimalan efisiensi contohnya dapat dilakukan dengan penguatan pelayanan kesehatan primer, sistem pembayaran prospektif, serta koordinasi lintas sektor. Dalam hal pendekatan evaluasi efisiensi, metode kualitatif dapat dijadikan sebagai langkah lebih lanjut untuk memahami “mengapa” dan “bagaimana” kebijakan atau praktik tertentu mempengaruhi kinerja sistem. Secara keseluruhan, efisiensi sistem kesehatan rumah sakit harus dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara kebijakan, manajemen, dan konteks sosial. Jika hal tersebut dikelola dengan baik, maka mutu layanan akan dapat meningkat dan memiliki keberlanjutan sistem kesehatan yang menyeluruh.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://link.springer.com/article/10.1007/s40258-022-00785-2 

 

 

Di tengah upaya global mencapai Universal Health Coverage (UHC), perluasan akses layanan kesehatan sering kali menjadi fokus utama, sementara kualitas layanan justru tertinggal dalam perhatian kebijakan dan praktik. Padahal, layanan kesehatan yang mudah diakses namun bermutu rendah tidak hanya gagal meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan. Penelitian yang dilakukan oleh Yanful et al. (2023) menyoroti pentingnya kualitas layanan sebagai komponen kunci dalam UHC, dengan menelaah secara sistematis bagaimana mutu pelayanan kesehatan dipahami, diukur, dan diintegrasikan dalam berbagai sistem kesehatan di dunia.

Penelitian ini mengulas secara luas hubungan antara kualitas layanan kesehatan dan Universal Health Coverage (UHC), yang merupakan tujuan global utama sistem kesehatan saat ini. UHC bertujuan memastikan semua orang mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami beban finansial yang berat, namun fokus pada kualitas layanan masih belum cukup dipahami dalam banyak konteks negara.

Scoping review dilakukan berdasarkan kerangka kerja yang sudah mapan, mencari literatur ilmiah dari berbagai basis data yang menggambarkan bagaimana kualitas layanan dipertimbangkan dalam konteks UHC. Dari ribuan artikel awal, dipilih 45 studi yang relevan dari berbagai wilayah dunia untuk dianalisis lebih mendalam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun banyak penelitian menyoroti aspek seperti governance (tata kelola) dan efisiensi sistem kesehatan, dua faktor penting dalam mewujudkan UHC, bukti yang ada masih terbatas mengenai bagaimana kualitas layanan sendiri berkontribusi terhadap hasil kesehatan yang lebih baik di bawah skema UHC. Dengan kata lain, UHC bukan sekadar soal akses dan pembiayaan, tetapi juga bagaimana layanan itu dilakukan secara tepat dan aman.

Beberapa studi yang ditinjau menekankan pentingnya tata kelola yang kuat dan efisiensi sistem untuk mendorong kualitas layanan. Riset pada berbagai negara menunjukkan bahwa sistem dengan pengawasan yang baik dan alur kerja yang jelas cenderung lebih berhasil memenuhi tujuan layanan berkualitas tinggi sebagai bagian dari cakupan universal.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya gap besar, terutama dalam ukuran kualitas layanan yang konkret dan bagaimana hal itu memengaruhi pencapaian UHC di berbagai negara secara spesifik. Banyak studi yang belum mengembangkan indikator yang kuat terkait kualitas dalam konteks cakupan universal, terutama yang mempertimbangkan aspek kesetaraan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penulis menutup dengan rekomendasi bahwa dibutuhkan lebih banyak penelitian yang fokus pada monitoring dan evaluasi kualitas layanan dalam program UHC, termasuk pengembangan alat ukur yang tepat untuk kualitas, serta kerangka kerja kebijakan yang bisa membantu pembuat kebijakan memahami hubungan antara akses, pembiayaan, mutu layanan, dan hasil kesehatan. Penekanan pada kualitas layanan dianggap penting untuk memastikan UHC benar-benar memberi dampak positif bagi kesehatan masyarakat tanpa hanya sekadar memperluas cakupan administratif.

Selengkapnya dapat diakses melalui:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10035485/ 

 

 

Saat ini, kualitas mutu kesehatan mental merupakan isu yang sangat penting, khususnya bagi kelompok dewasa muda seperti mahasiswa. Mahasiswa adalah kelompok yang sangat aktif mengakses informasi kesehatan mental baik melalui media sosial maupun platform digital lain. Studi oleh Ismail, Kusumaningtyas, dan Kanapsijah Firngadi (2023) di Yogyakarta telah mengungkap fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan, yakni sebagian mahasiswa cenderung melakukan self-diagnose atau menilai kondisi psikologis mereka sendiri tanpa berkonsultasi dengan tenaga profesional. Penelitian ini melibatkan 402 mahasiswa dan menunjukkan bahwa sekitar 12,9% responden pernah melakukan self-diagnose. Self-diagnose berkaitan dengan pengetahuan yang kurang tepat serta sikap yang kurang mendukung isu kesehatan mental. Mahasiswa yang melakukan self-diagnose memiliki kemungkinan dua kali lebih besar memiliki pengetahuan rendah (AOR 2,31) dan sikap yang kurang positif (AOR 2,12) terhadap kesehatan mental.

Penelitian ini juga mencatat bahwa hanya sekitar separuh mahasiswa yang memiliki pengetahuan baik mengenai gangguan mental dan 53% menunjukkan sikap positif terhadap individu dengan kondisi tersebut. Faktor pendidikan diketahui merupakan pengaruh sangat menentukan pengatahuan dan sikap positif. Mahasiswa yang tidak pernah mendapatkan materi psikologi atau psikiatri memiliki risiko lebih tinggi memiliki pengetahuan yang kurang memadai. Menariknya, anggota keluarga mahasiswa dengan riwayat gangguan mental tidak selalu meningkatkan pemahaman tetapi justru menjadi faktor risiko pengetahuan rendah dalam studi ini. Hal tersebut berkaitan dengan kuatnya stigma keluarga dan budaya. Misalnya seperti praktik pasung yang masih terjadi di sebagian wilayah Indonesia sehingga pengalaman personal belum tentu diiringi dengan pemahaman yang tepat terhadap kesehatan mental.

Selain temuan di atas, hubungan antara pengetahuan dan sikap juga ditemukan. Meskipun sangat lemah tetapi tetap menunjukkan arah yang jelas, yaitu semakin baik pemahaman seseorang tentang kesehatan mental maka semakin positif juga sikapnya. Berdasarkan temuan ini, literasi kesehatan mental disarankan dapat menjadi fondasi penting dalam mendorong penerimaan dan mengurangi stigma. Dalam konteks mahasiswa yang sedang membangun pola pikir jangka panjang, peneliti mempertegas perlunya pendidikan literasi kesehatan mental yang terstruktur, sistematis, dan mudah diakses. Program kampus yang menyediakan edukasi formal, modul konseling, atau kampanye kesehatan mental dapat berperan besar dalam membentuk sikap inklusif di masa depan.

Bagi praktisi kesehatan dan pengelola layanan kesehatan mental, temuan ini memberi implikasi kuat bahwa tren self-diagnose perlu dipandang sebagai tantangan baru. Praktisi perlu memperkuat edukasi berbasis bukti serta memberikan layanan konsultasi yang lebih ramah, cepat, dan mudah diakses agar mahasiswa tidak bergantung pada informasi daring yang sering kali bias atau tidak akurat. Sementara itu, pengelola layanan dan manajemen mutu kesehatan mental dapat memanfaatkan temuan ini untuk merancang intervensi yang menekan stigma, memperluas literasi, serta mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dan akses layanan. Melalui optimalisasi pendekatan promotif-preventif serta mengintegrasikan edukasi di lingkungan kampus, upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan mental dapat berjalan lebih efektif dan relevan bagi mahasiswa di Indonesia.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://link.springer.com/article/10.1186/s41983-023-00760-1 

 

 

Meningkatnya tekanan terhadap sistem kesehatan, rumah sakit di seluruh dunia berada pada titik kritis. Banyak negara masih mengandalkan model rumah sakit yang dirancang puluhan tahun lalu, padahal kompleksitas kebutuhan saat ini telah melampaui batas sistem tradisional. Pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa banyak tempat tidur atau tenaga medis yang harus ditambah, tetapi bagaimana seluruh ekosistem rumah sakit dapat bergerak secara dinamis, responsif, dan berkelanjutan. Tantangan ini menjadi dasar pembentukan systems thinking dengan membentuk tim pemodelan lintas-profesi dan melakukan 20 sesi diskusi dalam penelitian yang dilakukan Kumar et al. (2025). Hasilnya adalah tujuh causal loop diagrams (CLD) komprehensif yang menggambarkan hubungan sebab-akibat di seluruh sistem rumah sakit, mulai dari sistem kesehatan nasional, layanan rawat jalan, IGD, rawat inap, bedah/prosedur, hingga perencanaan kluster rumah sakit. CLD ini berfungsi sebagai “bahasa bersama” yang memudahkan berbagai pemangku kepentingan memahami bagaimana variabel-variabel seperti permintaan, kapasitas, alur pasien, dan sumber daya saling memengaruhi.

Salah satu penemuan penting adalah adanya banyak positive feedback loops dalam berbagai layanan inti. Sebagai contoh, ketika permintaan meningkat, rumah sakit biasanya merespons dengan menambah tempat tidur atau tenaga kesehatan. Namun penambahan kapasitas ini justru dapat memicu peningkatan permintaan lebih lanjut, yakni fenomena yang dikenal sebagai supplier-induced demand. Dengan memahami pola umpan balik seperti ini, rumah sakit dapat menghindari solusi jangka pendek yang hanya memperbesar masalah dalam jangka panjang.

Analisis causal loop juga membantu mengidentifikasi 15 titik intervensi potensial yang dapat mengubah perilaku sistem secara signifikan. Beberapa di antaranya meliputi right-siting pasien ke layanan primer atau telehealth, pemanfaatan teknologi untuk mempercepat length of stay, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan layanan pencegahan dan berbasis komunitas untuk menurunkan angka kunjungan. Intervensi ini dirancang untuk memutus siklus tekanan permintaan yang berulang dan menciptakan sistem rumah sakit yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, salah satu variabel terpenting yang ditemukan adalah “agilitas”, yaitu kemampuan rumah sakit untuk mengalihkan atau menambah sumber daya secara cepat dalam menghadapi krisis. Dalam analisis jaringan dari seluruh CLD, agilitas menempati posisi pusat, menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam penempatan staf, alokasi tempat tidur, dan pengaturan alur layanan adalah komponen kunci bagi rumah sakit masa depan yang mampu beradaptasi dengan cepat.

CLD dan peta logika yang dihasilkan dalam penelitian ini dipublikasikan secara terbuka sehingga dapat digunakan oleh perencana rumah sakit di berbagai negara. Dengan pendekatan ini, keputusan strategis dapat diambil secara lebih holistik dan berbasis bukti, bukan reaktif atau parsial karena semua variabel dalam sistem dilihat sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Secara keseluruhan, penggunaan causal loop dan systems thinking memberikan cara baru untuk memahami dinamika kompleks permintaan dan kapasitas rumah sakit. Pendekatan ini dapat mencegah perangkap ekspansi kapasitas tanpa arah, mengungkap intervensi strategis yang lebih efektif, memperkuat fleksibilitas rumah sakit, serta membantu merancang sistem layanan kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan untuk kebutuhan masa depan.

Selengkapnya dapat diakses melalui:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12107927/ 

 

Seiring perkembangan teknologi, praktik penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sudah banyak mulai mengubah pendekatan peningkatan mutu di rumah sakit. Perubahan pendekatan khususnya terjadi dalam dua level utama, yakni diagnosis terapi dan operasi klinis. Berdasarkan review artikel Abu Khadijah dan Nashwan (2024), AI terbukti berperan penting dalam menekan kesalahan medis yang memiliki dampak merugikan pada level klinis. Misalnya seperti dalam deteksi dini sepsis yang mampu mengurangi lama rawat inap hingga 2,7 hari dan menurunkan angka kematian sebesar 12,4%. AI juga membantu tenaga kesehatan menginterpretasi citra medis, mengidentifikasi interaksi obat yang berbahaya, dan mengenali pola risiko dalam catatan medis elektronik yang terlewat. Contoh lain penggunaan AI terdapat dalam bidang kesehatan mental dan manajemen kondisi kritis.

Dalam level operasional, AI menawarkan solusi untuk tantangan efisiensi yang selama ini membebani rumah sakit. Tantangan efisiensi diketahui didominasi oleh porsi waktu kerja klinisi yang tersita oleh tugas administratif. Teknologi AI dapat membantu untuk memperkirakan volume kunjungan pasien, mengotomatisasi penjadwalan, menyeimbangkan beban kerja staf, serta memberikan sistem pengingat otomatis untuk kunjungan tindak lanjut atau imunisasi. Melalui bantuan AI, alur kerja yang disusun menjadi lebih ringkas, penggunaan sumber daya lebih tepat, dan waktu layanan klinis dapat kembali terfokus pada interaksi langsung dengan pasien.

Selain itu, artikel ini menyoroti bagaimana AI memperkuat proses penilaian risiko seperti Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA). Dalam studi kasus yang dibahas, AI GPT-4 mampu mengidentifikasi berbagai failure modes secara cepat dibandingkan proses manual yang memakan waktu hingga berbulan-bulan. Meskipun praktis, masih terdapat catatan bahwa penilaian akhir tetap harus dilakukan oleh tenaga ahli yang memahami konteks klinis. Pada saat yang sama, AI meningkatkan pelaporan indikator mutu melalui analisis pola tersembunyi dalam Electronic Health Record (EHR) secara real-time. Inovasi lain seperti augmented reality juga membuka cara baru dalam pelatihan staf mutu dengan simulasi yang aman dan interaktif tanpa risiko terhadap pasien.

Meskipun potensinya besar, penulis menekankan adanya tantangan yang wajib dikelola seperti kualitas dan akses data, interoperabilitas sistem, isu privasi dan etika, bias algoritma, dan resistensi pengguna. Oleh karena itu, integrasi AI memerlukan tata kelola yang kuat dan kerangka regulasi yang jelas. Secara praktis, artikel ini menegaskan bahwa AI bukan pengganti tenaga kesehatan melainkan alat strategis bagi praktisi dan manajemen rumah sakit untuk memperkuat keselamatan, mempercepat analisis mutu, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkaya pelatihan staf. Melalui penggunaan AI yang bijak, layanan kesehatan dapat bergerak menuju sistem yang lebih aman, efektif, efisien, berpusat pada pasien, dan responsif.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH (Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39104802/ 

 

 

Tuberkulosis (TB) diketahui sering berhubungan dengan gejala batuk, demam, atau penurunan berat badan. Namun, studi Emery et. al (2022) melalui analisis empat survei prevalensi di Asia dan Afrika menemukan bahwa penularan TB justru banyak terjadi pada individu yang tidak menunjukkan gejala apapun. Studi ini menggunakan pendekatan pemodelan berbasis Bayesian yang mengintegrasikan data household contacts, tingkat hasil uji lab smear-positivity, dan estimasi durasi penyakit untuk menghitung kontribusi relatif setiap fase TB terhadap penularan. Hasilnya ditemukan bahwa durasi TB subklinis cenderung lebih panjang daripada fase klinis sehingga akumulasi penularan tetap lebih besar meskipun infektivitas per hari sedikit lebih rendah.

Analisis terhadap 414 pasien TB dan 789 kontak serumah menunjukkan bahwa pasien dengan TB subklinis memiliki tingkat infektivitas yang hampir setara dengan pasien TB klinis. Pasien tersebut bahkan berpotensi dua kali lebih tinggi per satuan waktu karena fase subklinis dapat berlangsung lebih lama. Ketika dipadukan dengan data dari 14 survei prevalensi nasional, model menyimpulkan bahwa sekitar 68% penularan TB global berasal dari kasus subklinis dengan variasi 45–84% antarnegara. Penelitian Emery et. al (2022) juga menyoroti bahwa sepertiga pasien subklinis ternyata memiliki smear-positif. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas penularan tinggi dan banyak pasien yang tidak mampu menghasilkan sputum sehingga tidak terdeteksi melalui metode konvensional.

Selain itu, penelitian membandingkan pola antarnegara dan menemukan bahwa negara dengan proporsi TB subklinis tinggi memiliki beban ancaman tersembunyi yang jauh lebih besar. Temuan tersebut terutama terjadi di kawasan dengan akses skrining rendah atau ketergantungan tinggi pada deteksi berbasis gejala. Studi ini juga menggarisbawahi bahwa skrining gejala, termasuk algoritma “batuk ≥2 minggu”, melewatkan banyak kasus yang secara bakteriologis sudah positif dan berpotensi menular. Peneliti menekankan perlunya strategi skrining aktif berbasis populasi, penggunaan pemeriksaan radiologi dan alat deteksi molekuler yang tidak bergantung pada sputum, serta integrasi skrining TB pada pelayanan rawat jalan atau pemeriksaan rutin bagi kelompok berisiko tinggi.

Implikasi penelitian ini bagi praktik pelayanan mutu kesehatan tentunya sangat luas. Bagi manajemen rumah sakit dan pembuat kebijakan, temuan ini dapat mendorong upaya investasi perencanaan deteksi dini. Upaya misalnya dapat dilakukan melalui pemanfaatan artificial intelligence untuk pembacaan foto toraks dan pergeseran paradigma dari deteksi pasif ke pencarian aktif kasus. Kesimpulan utama penelitian ini jelas, yakni kasus subklinis TB adalah sumber penularan terbesar yang selama ini terabaikan. Strategi eliminasi TB global tidak akan tercapai tanpa melibatkan prioritas fase subklinis sebagai prioritas utama dalam kebijakan, program, dan intervensi di tingkat layanan maupun komunitas.

Disarikan oleh:

Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://elifesciences.org/articles/82469