Category: Artikel

Penyakit menular yang disebabkan oleh vektor dari lingkungan diketahui masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat secara global. Review artikel oleh Idigo et. al (2025) membahas bahwa terdapat lebih dari 17% penyakit menular di seluruh dunia yang ditularkan melalui insect vector atau vektor serangga seperti nyamuk, lalat, kutu, dan pinjal. Selama ini, fokus pencegahan penyakit menular mayoritas berfokus pada pengendalian virus dan parasit padahal bakteri yang ditularkan oleh vektor serangga juga berkontribusi signifikan terhadap angka kesakitan, kematian, serta beban sistem kesehatan terutama di wilayah dengan sanitasi dan pengendalian lingkungan yang terbatas.
Bakteri pada vektor serangga diketahui dapat ditularkan oleh serangga melalui dua mekanisme utama, yaitu mekanik dan biologis. Dalam proses penularan mekanik, serangga membawa bakteri patogen di permukaan tubuh atau saluran cerna setelah kontak dengan sampah atau feses. Selanjutnya, bakteri patogen dipindahkan oleh serangga ke makanan dan lingkungan manusia. Sebagai contoh, lalat diketahui mampu membawa bakteri dalam jumlah yang sangat besar dan berpindah jarak jauh sehingga berperan penting dalam penyebaran penyakit enterik seperti salmonellosis dan infeksi Escherichia coli. Sementara itu, penularan biologis melibatkan proses yang lebih kompleks. Beberapa jenis bakteri yang dibawa oleh vektor serangga dapat bertahan dan berkembang dalam tubuh serangga sebelum ditularkan ke tubuh manusia. Contohnya Rickettsia pada nyamuk dan kutu atau Yersinia pestis pada pinjal yang menyebabkan penyakit PES.

Review artikel ini juga menyoroti bahwa penyakit yang disebabkam oleh bakteri dari vektor serangga tidak hanya menjadi masalah penyakit yang dapat langsung disembuhkan tetapi masih berpotensi untuk muncul kembali. Kondisi seperti kepadatan penduduk, sanitasi buruk, perubahan iklim, urbanisasi yang tidak terencana, serta tingginya mobilitas manusia memperluas wilayah hidup vektor dan meningkatkan risiko penularan termasuk di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, vektor serangga juga semakin mendapat perhatian sebagai faktor lingkungan dalam penyebaran resistensi antimikroba. Hal ini disebabkan karena saluran cerna serangga dapat menjadi tempat pertukaran gen resistensi antarbakteri.

Pengendalian vektor serangga dan kebersihan lingkungan perlu dipandang sebagai bagian integral dari pencegahan dan pengendalian infeksi bagi manajemen rumah sakit. Pengelolaan limbah, sanitasi, desain bangunan, dan sistem surveilans lingkungan yang baik dapat membantu menurunkan risiko infeksi dan penyebaran bakteri resisten. Bagi praktisi kesehatan, temuan ini menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit bakteri yang ditularkan oleh vektor serangga pada pasien terutama di daerah berisiko. Diagnosis yang tepat, penggunaan antibiotik secara rasional, dan pelaporan kasus yang baik dapat menjadi kunci pencegahan dampak yang lebih luas.

Secara keseluruhan, review artikel ini menekankan bahwa pengendalian penyakit bakteri yang ditularkan oleh vektor serangga membutuhkan pendekatan terpadu berbasis One Health yang menghubungkan kesehatan manusia, lingkungan, dan sistem pelayanan kesehatan. Vektor serangga memang berukuran kecil tetapi sangat berpotensi untuk menyebabkan dampak penyakit sangat besar. Faktor ini sangat penting tidak boleh diabaikan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat khususnya yang dapat diawali dari peningkatan mutu layanan kesehatan.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

https://journals.ipsintelligentsia.com/public-health/index.php/ijph/article/view/86 

 

Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-66 pada 25 Januari 2026 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali merefleksikan kualitas kesehatan masyarakat melalui tema “Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal”. Kampanye dengan slogan “Sehat Dimulai dari Piringku” ini bukan sekadar seremonial tahunan melainkan langkah strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi seimbang berbasis kekayaan sumber daya alam lokal. Sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah telah memperkuat fondasi kesehatan nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan status gizi peserta didik sekaligus menekan prevalensi stunting di seluruh penjuru negeri. Kebijakan ini, yang diperkuat secara legal melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang memiliki keunggulan, kecerdasan, dan produktivitas yang optimal.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan gizi di lapangan masih memerlukan evaluasi yang serius di balik visi besar tersebut. Berdasarkan salah satu hasil data riset yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2026), tingkat efektivitas rata-rata pelaksanaan program gizi di Indonesia saat ini berada pada angka 72,5% yang menunjukkan adanya celah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Skotlandia (90,4%) atau India (88,3%). Beberapa kendala struktural yang masih membayangi antara lain keterbatasan anggaran, distribusi logistik yang belum menjangkau daerah terpencil secara merata, dan koordinasi antar-lembaga yang mayoritas belum sinkron. Menariknya, pembelajaran dari negara seperti Ghana menunjukkan bahwa integrasi antara program gizi sekolah dengan pemberdayaan petani lokal terbukti efektif meningkatkan partisipasi siswa dan memperkuat ekonomi. Penggunaan pangan lokal tidak hanya menjamin kesegaran nutrisi tetapi juga menjadi solusi atas tantangan logistik yang selama ini menjadi hambatan di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, sinergi kolektif antara pemerintah, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu untuk mewujudkan keberhasilan program gizi yang berkelanjutan. Analisis statistik menunjukkan bahwa aspek pendanaan, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan komunitas lokal secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan sebesar 63% terhadap efektivitas keberhasilan program gizi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Badan Gizi Nasional dalam melakukan pengawasan mutu makanan dan transparansi anggaran di tingkat daerah menjadi sangat penting. Melalui perbaikan tata kelola kebijakan dari pusat hingga ke daerah serta memaksimalkan potensi pangan lokal, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari ancaman masalah gizi kronis.

Masyarakat bisa memulai partisipasi nyata untuk mewujudkan generasi yang tangguh dengan peduli terhadap pemenuhan gizi seimbang dan berkualitas pada diri sendiri sejak dini. Mari kita jadikan momentum Hari Gizi Nasional 2026 ini sebagai komitmen bersama untuk lebih meningkatkan peduli pada pemenuhan gizi!

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

https://ayosehat.kemkes.go.id/agenda-kegiatan/hari-gizi-nasional-2026
http://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/2228 

 

 

Pajak minuman berpemanis semakin banyak diterapkan di berbagai negara sebagai respon terhadap tingginya beban penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Review artikel oleh Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menelaah secara kritis apakah trend baru pajak minuman berpemanis dapat mencapai tujuan kebijakan kesehatan. Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menempatkan bukti empiris dalam konteks perilaku konsumen modern dan dinamika rantai pasok industri pangan.

Pada kenyataannya, pajak minuman berpemanis secara sistematis tidak terbukti kuat bahwa mendorong perubahan perilaku konsumsi ke minuman yang lebih sehat. Pajak tersebut juga tidak terbukti menurunkan konsumsi minuman berpemanis secara keseluruhan. Bukti menunjukkan bahwa pajak minuman berpemanis hanya sebagian diteruskan ke harga yang dibayar konsumen (partial pass-through) dengan rata-rata sekitar 82% dalam tingkat variasi desain pajak yang bermacam-macam antarwilayah. Meskipun permintaan pajak minuman berpemanis relatif fleksibel, penurunan pembelian akibat pajak cenderung moderat sekitar 15% dan tidak konsisten.

Dalam segi faktor hulu dan hilir, konsumen memiliki faktor yang dapat menghalangi keberhasilan pajak minuman berpemanis. Contohnya seperti adanya keterbatasan kesadaran terhadap kesehatan, kebiasaan konsumsi yang tidak bisa hilang pada masa lampau, dan kurangnya keberagaman produk minuman sehat dari lingkungan sekitar. Hal tersebut membuat perubahan perilaku cenderung tidak dipengaruhi oleh perubahan pajak harga. Sebaliknya, dalam sisi penawaran, produsen, distributor, dan peritel memiliki insentif strategis untuk menyerap sebagian pajak. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan harga secara selektif atau melakukan reformulasi produk dan strategi pemasaran. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa asumsi kenaikan harga pajak minuman berpemanis tidak akan otomatis mengubah perilaku makan dan minum masyarakat.

Dalam konteks tujuan kebijakan, pajak minuman berpemanis terbukti lebih konsisten sebagai instrumen penggalangan pendapatan dibandingkan kebijakan yang dapat mengubah perilaku. Melalui perspektif ekuitas, pajak minuman berpemanis berpotensi regresif karena rumah tangga berpendapatan rendah cenderung mengkonsumsi minuman berpemanis lebih banyak. Tanpa desain yang tepat dan penggunaan pajak untuk program kesehatan yang berpihak pada kelompok rentan, dampak pengurangan ketimpangan kesehatan akan sulit tercapai.

Implikasi kasus pajak minuman berpemanis bagi sistem manajemen rumah sakit cukup signifikan. Beban penyakit terkait obesitas dan konsumsi gula tetap akan menekan kapasitas layanan dan pembiayaan kesehatan apabila kebijakan pajak minuman berpemanis berdiri sendiri. Rumah sakit dan pengelola sistem kesehatan perlu memandang kebijakan pajak minuman berpemanis sebagai bagian dari “paket kebijakan” yang lebih luas. Hal tersebut termasuk edukasi gizi, pelabelan produk yang jelas, intervensi berbasis komunitas, dan insentif bagi industri untuk menurunkan kandungan gula. Bagi praktisi kesehatan, temuan ini menegaskan bahwa perubahan perilaku pasien memerlukan pendekatan komunikasi yang konsisten, kontekstual, dan berkelanjutan.

Review artikel Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menyimpulkan bahwa pajak minuman berpemanis memiliki potensi untuk dikuatkan tetapi tingkat efektivitasnya masih sangat bergantung terhadap desain kebijakan, cakupan nasional, dan sinergi dengan intervensi lain. Melalui hal tersebut, pajak minuman berpemanis dapat berpotensi dikembangkan menjadi kebijakan yang lebih kuat dan memiliki dampak terhadap keberhasilan capaian kesehatan masyarakat untuk mengurangi penyakit tidak menular.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-resource-111522-111325 

 

 

Saat ini, usia harapan hidup orang dengan HIV (ODH) pada lansia telah meningkat karena adanya inovasi pengobatan terapi antiretroviral kombinasi (cART). Rata-rata usia harapan hidup lansia ODH diketahui hampir sama dengan rata-rata harapan hidup populasi umum. Namun, capaian tersebut diiringi dengan adanya tantangan berupa munculnya penyakit penuaan dini dan sindrom geriatri terutama frailty atau kerapuhan. Frailty pada lansia ODH ditandai oleh penurunan fungsi fisiologis pada sistem imun, metabolik, dan muskuloskeletal yang menyebabkan peningkatan rawat inap dan penurunan fungsi motorik. Bukti menunjukkan bahwa frailty muncul 5 –10 tahun lebih awal pada lansia ODH dibanding populasi umum. Hal ini dipengaruhi oleh inflamasi kronis, immunosenescence, dan riwayat kontrol HIV yang tidak optimal di masa lalu. Berdasarkan tantangan yang terjadi, manajemen klinis yang baik diperlukan sebagai solusi untuk mengoptimalkan pengobatan lansia ODH.

Review artikel oleh Kehler, et al. menyoroti beberapa instrumen penilaian frailty pada lansia ODH sebagai langkah solutif terhadap evaluasi manajemen klinis. Penilaian frailty pada lansia ODH merupakan kunci utama untuk melakukan skrining pasien untuk menghindari risiko keparahan penyakit. Instrumen yang penting dipertimbangkan terdiri dari dua jenis, yaitu Frailty Phenotype (FP: mengukur frailty sebagai sindrom biologis dengan indikator fisik spesifik) dan Frailty Index (FI: berbasis akumulasi defisit kesehatan multidimensi). Selain itu, alat yang lebih praktis seperti Clinical Frailty Scale (CFS) dan FRAIL Scale juga direkomendasikan untuk skrining rutin karena mudah diterapkan di layanan klinis sehari-hari. Pedoman European AIDS Clinical Society bahkan menganjurkan skrining tahunan frailty bagi lansia ODH berusia di atas 50 tahun.

Selain melalui skrining, penilaian frailty juga harus dilengkapi dengan penilaian fungsi fisik dan status gizi pasien. Penilaian fungsi fisik sangat penting karena frailty pada lansia ODH sangat berhubungan erat dengan sarcopenia. Sarcopenia memiliki ciri berupa terjadinya penurunan massa dan kekuatan otot. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kapasitas fungsional pasien lansia ODH seperti kecepatan berjalan dan kemampuan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, penilaian status gizi penting sebagai indikator tambahan. Sebagai contoh, pasien lansia ODH diketahui memiliki perubahan status gizi dan komposisi tubuh. Dalam situasi ini, pemeriksaan kemudian dapat dilakukan dengan pengecekan kondisi lainnya. Misalnya, jika pasien memiliki infiltrasi lemak intramuskular yang parah maka kemungkinan penurunan fungsi otot dan peningkatan risiko disabilitas dapat terjadi.

Meningkatnya frailty pada lansia ODH secara keseluruhan berdampak pada pergeseran model layanan terhadap sistem manajemen rumah sakit. Kondisi frailty pada lansia ODH merupakan kondisi yang dinamis dan reversibel terutama jika faktor risikonya dikenali sejak awal. Sistem pelayanan pasien sebaiknya tidak hanya berfokus pada kontrol virologis tetapi juga pelayanan berbasis praktisi kesehatan interdisipliner seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan sistem rekam medis. Integrasi skrining frailty dalam rekam medis elektronik, pengembangan klinik HIV-geriatrik, serta penerapan Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) menjadi strategi penting untuk mengidentifikasi pasien berisiko tinggi secara lebih dini.

Frailty pada lansia ODH merupakan isu strategis yang dapat menentukan mutu pelayanan kesehatan di masa depan. Melalui integrasi prinsip pelayanan geriatri ke dalam layanan HIV, rumah sakit dan praktisi kesehatan tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup pasien lansia tetapi juga membangun model pelayanan adaptif yang relevan bagi populasi lansia secara global.

Disarikan oleh:

Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-022-03477-7 

 

 

Penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker merupakan tantangan utama sistem kesehatan di Indonesia yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Intervensi kesehatan berbasis komunitas diketahui memiliki peran penting dalam meningkatkan deteksi dini PTM masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian berbasis data nasional yang ditulis oleh Sujarwoto dan Maharani (2022) memberikan bukti empiris mengenai kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif. Kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif khususnya banyak dilakukan dalam kegiatan Posbindu PTM dan Posyandu Lansia.

Berdasarkan hasil analisis data sekunder Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2014–2015 pada 27.692 orang responden yang berusia ≥15 tahun, individu yang berpartisipasi dalam intervensi kesehatan berbasis komunitas ditemukan memiliki peluang jauh lebih besar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan seperti pemeriksaan gigi dasar, tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan elektrokardiogram. Partisipasi pada kelompok perempuan juga secara signifikan meningkatkan peluang melakukan pap smear dan pemeriksaan payudara. Temuan ini membuktikan bahwa intervensi kesehatan berbasis komunitas dapat bermanfaat sebagai penghubung antara komunitas dan fasilitas kesehatan formal.

Selain itu, temuan penelitian juga memberikan keuntungan bagi solusi keterbatasan tenaga kesehatan dan sumber daya di Indonesia. Melalui kader kesehatan yang dilatih, intervensi kesehatan berbasis komunitas tidak hanya meningkatkan literasi kesehatan tetapi juga mendorong perilaku pencarian layanan (health-seeking behavior) yang lebih proaktif. Namun, penelitian ini juga menemukan faktor kesenjangan di samping manfaat seperti tidak signifikannya hubungan intervensi kesehatan berbasis komunitas dengan pemeriksaan mata dasar serta rendahnya partisipasi laki-laki yang berdampak terhadap rendahnya deteksi dini kanker prostat.

Dalam perspektif manajemen rumah sakit, temuan ini memiliki implikasi strategis. Rumah sakit dan puskesmas dapat memanfaatkan intervensi kesehatan berbasis komunitas sebagai sistem rujukan awal (early referral system) untuk kasus PTM sehingga beban layanan kuratif dapat ditekan melalui pencegahan dan deteksi dini. Integrasi data skrining dari Posbindu kepada sistem informasi rumah sakit juga berpotensi meningkatkan kesinambungan layanan dan perencanaan kapasitas layanan PTM. Selain itu, penguatan kolaborasi antara fasilitas kesehatan dan kader komunitas dapat meningkatkan cakupan pelayanan promotif-preventif secara lebih efisien.

Bagi praktisi kesehatan, studi ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas dalam pengendalian PTM. Tenaga kesehatan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan klinis tetapi juga sebagai pembina dan pendamping kader dalam meningkatkan kualitas skrining dan edukasi kesehatan. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa intervensi kesehatan berbasis komunitas bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen kunci sistem kesehatan dalam menghadapi beban PTM di Indonesia. Melalui desain program yang lebih inklusif dan dukungan manajerial yang kuat, intervensi kesehatan berbasis komunitas berpotensi menjadi pondasi penting bagi transformasi pelayanan kesehatan preventif yang berkelanjutan.

Disarikan oleh:

Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827322002154?via%3Dihub 

 

 

Perkembangan teknologi kesehatan digital diketahui telah mendorong lahirnya konsep Health Digital Twins (HDT). HDT merupakan replika virtual pasien yang dihasilkan dari perpaduan gabungan data klinis, data populasi, serta pembaruan kondisi pasien dan lingkungan secara real time. Artikel editorial yang ditulis oleh Venkatesh, Raza, dan Kvedar (2022) menjelaskan bahwa HDT bukan sekadar inovasi teknologi kesehatan berbasis data besar melainkan pendekatan baru yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan closed-loop optimization untuk memprediksi respons klinis pasien secara lebih tepat. Melalui pendekatan ini, tenaga kesehatan dapat mensimulasikan berbagai skenario intervensi sebelum keputusan klinis diterapkan kepada pasien sesungguhnya.

Secara teknis, HDT bekerja melalui sistem siber-fisik yang menghubungkan data pasien aktual dengan model digitalnya. Data berasal dari rekam medis elektronik, hasil pemeriksaan penunjang, data biologis, atau sensor dan wearable devices. Integrasi data HDT memungkinkan deep phenotyping, yakni pemetaan karakteristik pasien secara menyeluruh dan dinamis. Berbeda dengan metode statistik konvensional, HDT mampu membuat model perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu termasuk respon terhadap obat, perubahan perilaku, dan faktor lingkungan. Dalam praktik klinis, pendekatan ini membuka peluang deteksi dini penyakit pada individu pasien. Contohnya seperti klasifikasi tingkat keparahan penyakit dan perencanaan terapi yang lebih personal.

Selain pelayanan individual, HDT juga memiliki implikasi strategis bagi manajemen rumah sakit dan sistem kesehatan. Sebagai contoh, agregasi HDT pada tingkat populasi dapat dimanfaatkan untuk efisiensi uji klinis melalui synthetic control arm yang berpotensi menurunkan biaya penelitian. Secara lebih lanjut, pemodelan HDT di rumah sakit memungkinkan prediksi alur pasien dan optimalisasi sumber daya klinisi secara real time. Namun, penerapan HDT dalam praktik nyata tidak lepas dari tantangan. Dalam sisi teknologi, integrasi data heterogen menuntut infrastruktur teknologi yang kuat termasuk kemampuan data fusion dan pemrosesan bahasa untuk mengolah data klinis. Sementara itu dari sisi implementasi, adopsi oleh tenaga kesehatan sangat bergantung pada transparansi model dan literasi digital. Ketergantungan ini didasari oleh adanya kekhawatiran terhadap bias dan kompleksitas sistem digital.

Aspek regulasi dan tata kelola data juga menjadi sorotan utama. HDT dikategorikan sebagai perangkat medis digital yang memerlukan mekanisme persetujuan dan pengawasan yang adaptif terhadap kompleksitas teknologi AI. Perlindungan privasi, persetujuan tindakan (informed consent), serta pengelolaan ekonomi data kesehatan menjadi isu krusial yang harus diantisipasi oleh regulator dan pengelola rumah sakit. Tanpa kerangka regulasi yang kuat, potensi manfaat HDT dapat berisiko menimbulkan ketimpangan dan pelanggaran hak pasien.

Health Digital Twins secara keseluruhan menawarkan paradigma baru menuju pelayanan kesehatan yang presisi dan efektif. Melalui pendekatan yang tepat HDT sejatinya dapat menjadi pondasi penting transformasi sistem kesehatan di era digital. Bagi sistem manajemen rumah sakit, teknologi ini dapat berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, dan keberlanjutan pembiayaan layanan. Sementara bagi praktisi kesehatan, HDT dapat menjadi alat pendukung klinis yang memperkaya pertimbangan profesional. Penerapan HDT dalam sistem manajemen rumah sakit harus diiringi dengan kesiapan sumber daya, edukasi literasi teknologi, dan pemantauan etika kesehatan yang memadai.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH (Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://www.nature.com/articles/s41746-022-00694-7 

 

Banjir merupakan salah satu ancaman berulang di Indonesia. Saat ini, banjir telah terjadi di 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh seperti Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Subulussalam, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan. Bencana diketahui mulai terjadi pada periode awal November dan hingga kini sedang mengalami proses rehabilitasi. Dalam situasi tersebut, rumah sakit dan fasilitas kesehatan dituntut tetap beroperasi optimal di tengah keterbatasan sumber daya, lonjakan pasien, dan gangguan infrastruktur. Namun, situasi di Indonesia menunjukkan belum adanya penanganan bencana yang baik dalam aspek rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Sebagai salah satu contoh praktik baik, studi kualitatif oleh Ali, et al. (2023) memberikan penjelasan bahwa ketangguhan rumah sakit dalam menghadapi bencana harus didukung oleh sistem kepemimpinan transformasional yang mampu mendorong adaptasi dan perubahan sistem secara berkelanjutan.

Penelitian Ali, et al. (2023) mengidentifikasi tiga pilar utama kepemimpinan transformasional dalam konteks ketahanan rumah sakit terhadap bencana, yaitu (1) tata kelola dan kepemimpinan, (2) perencanaan dan penilaian risiko, serta (3) komunikasi dan jejaring kolaborasi. Dalam aspek tata kelola, pemimpin yang transformasional seharusnya tidak hanya mengikuti prosedur rutin tetapi juga berani mengambil keputusan cepat dan bertanggung jawab ketika situasi krisis. Kemampuan ini sangat relevan pada bencana banjir di Aceh, khususnya ketika akses jalan terputus dan distribusi pasien harus segera dialihkan. Pemimpin rumah sakit juga harus memiliki decisive accountability yang artinya mampu memangkas birokrasi yang tidak perlu demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan.

Dalam sisi perencanaan dan penilaian risiko, studi ini menekankan pentingnya risk navigation dan planning agility. Rumah sakit yang tangguh tidak hanya memiliki rencana tanggap darurat di atas kertas tetapi juga harus mampu menyesuaikan rencana dengan tanggap terhadap dinamika situasi lapangan. Praktik baik yang dapat diterapkan dalam konteks banjir Aceh antara lain adalah pemetaan risiko banjir terhadap fasilitas kritis (listrik, oksigen, ruang rawat), dan penyusunan skenario kehilangan fungsi layanan tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan siklus bencana prevent–prepare–respond–recover yang diperluas dengan refleksi dan regenerasi sistem layanan.

Terakhir, aspek yang tidak kalah penting adalah komunikasi dan kolaborasi. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang cepat, jelas, dan terkoordinasi menjadi penentu keberhasilan respon bencana. Pemimpin transformasional berperan sebagai communication accelerator yang memastikan informasi mengalir secara vertikal dan horizontal sekaligus sebagai collaboration innovator yang mendorong kerja sama lintas profesi dan lintas sektor. Dalam bencana banjir di Aceh, praktik baik ini dapat diwujudkan melalui koordinasi aktif dengan BPBD, Dinas Kesehatan, puskesmas, relawan, dan komunitas lokal agar penanganan pasien, evakuasi, serta pemulihan layanan berjalan selaras.
Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa ketangguhan rumah sakit bukan hanya sekadar soal infrastruktur melainkan juga tentang kualitas kepemimpinan. Melalui adopsi prinsip kepemimpinan transformasional yang adaptif, komunikatif, dan berorientasi baik, rumah sakit di wilayah rawan banjir seperti Aceh diharapkan dapat bangkit menjadi lebih baik setelah bencana. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat respon darurat tetapi juga membangun sistem kesehatan yang lebih siap, berkelanjutan, dan manusiawi dalam menghadapi krisis di masa depan.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

https://www.mdpi.com/1660-4601/20/3/2022 
https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/banjir-di-16-kabupaten-kota-provinsi-aceh-per-27-november-20759-jiwa-mengungsi-satu-orang-hilang-terseret-arus-banjir 

Efisiensi sistem kesehatan kini menjadi isu strategis di tengah meningkatnya biaya pelayanan, tuntutan mutu pelayanan, dan target pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Systematic review oleh Mbau, et al. (2023) telah menganalisis 131 studi dari berbagai negara untuk memahami bagaimana pengukuran efisiensi sistem kesehatan, faktor penyebab, dan implikasinya bagi kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan. Studi ini menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran tetapi juga tentang bagaimana keterbatasan sumber daya dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan luaran dan dampak kesehatan yang maksimal.

Hasil tinjauan menunjukkan bahwa mayoritas penelitian masih berfokus pada negara berpendapatan tinggi dengan pendekatan kuantitatif, terutama Data Envelopment Analysis (DEA) dan Stochastic Frontier Analysis (SFA). Input yang umumnya dianalisis mencakup pembiayaan kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas dan peralatan medis, serta faktor di luar sektor kesehatan seperti pendidikan, sanitasi, dan perilaku berisiko. Sementara itu, output sistem kesehatan diukur melalui indikator layanan (kunjungan rawat jalan, rawat inap), luaran kesehatan tunggal (angka kematian, harapan hidup), dan indeks komposit seperti Healthy Life Expectancy. Temuan juga menunjukkan bahwa efisiensi sistem kesehatan sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal (tata kelola, pembiayaan, dan organisasi layanan) dan eksternal (demografi, sosial ekonomi, kondisi kesehatan populasi, dan stabilitas politik).

Hasil systematic review ini dapat memberikan implikasi bagi praktisi kesehatan dan manajemen rumah sakit terutama dalam pengoptimalan efisiensi mutu layanan. Pengoptimalan efisiensi tentunya tidak cukup dicapai hanya dengan menambah anggaran atau fasilitas tetapi juga memerlukan perbaikan tata kelola, sistem rujukan, dan pengendalian layanan. Langkah pengoptimalan efisiensi contohnya dapat dilakukan dengan penguatan pelayanan kesehatan primer, sistem pembayaran prospektif, serta koordinasi lintas sektor. Dalam hal pendekatan evaluasi efisiensi, metode kualitatif dapat dijadikan sebagai langkah lebih lanjut untuk memahami “mengapa” dan “bagaimana” kebijakan atau praktik tertentu mempengaruhi kinerja sistem. Secara keseluruhan, efisiensi sistem kesehatan rumah sakit harus dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara kebijakan, manajemen, dan konteks sosial. Jika hal tersebut dikelola dengan baik, maka mutu layanan akan dapat meningkat dan memiliki keberlanjutan sistem kesehatan yang menyeluruh.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://link.springer.com/article/10.1007/s40258-022-00785-2 

 

 

Di tengah upaya global mencapai Universal Health Coverage (UHC), perluasan akses layanan kesehatan sering kali menjadi fokus utama, sementara kualitas layanan justru tertinggal dalam perhatian kebijakan dan praktik. Padahal, layanan kesehatan yang mudah diakses namun bermutu rendah tidak hanya gagal meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan. Penelitian yang dilakukan oleh Yanful et al. (2023) menyoroti pentingnya kualitas layanan sebagai komponen kunci dalam UHC, dengan menelaah secara sistematis bagaimana mutu pelayanan kesehatan dipahami, diukur, dan diintegrasikan dalam berbagai sistem kesehatan di dunia.

Penelitian ini mengulas secara luas hubungan antara kualitas layanan kesehatan dan Universal Health Coverage (UHC), yang merupakan tujuan global utama sistem kesehatan saat ini. UHC bertujuan memastikan semua orang mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami beban finansial yang berat, namun fokus pada kualitas layanan masih belum cukup dipahami dalam banyak konteks negara.

Scoping review dilakukan berdasarkan kerangka kerja yang sudah mapan, mencari literatur ilmiah dari berbagai basis data yang menggambarkan bagaimana kualitas layanan dipertimbangkan dalam konteks UHC. Dari ribuan artikel awal, dipilih 45 studi yang relevan dari berbagai wilayah dunia untuk dianalisis lebih mendalam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun banyak penelitian menyoroti aspek seperti governance (tata kelola) dan efisiensi sistem kesehatan, dua faktor penting dalam mewujudkan UHC, bukti yang ada masih terbatas mengenai bagaimana kualitas layanan sendiri berkontribusi terhadap hasil kesehatan yang lebih baik di bawah skema UHC. Dengan kata lain, UHC bukan sekadar soal akses dan pembiayaan, tetapi juga bagaimana layanan itu dilakukan secara tepat dan aman.

Beberapa studi yang ditinjau menekankan pentingnya tata kelola yang kuat dan efisiensi sistem untuk mendorong kualitas layanan. Riset pada berbagai negara menunjukkan bahwa sistem dengan pengawasan yang baik dan alur kerja yang jelas cenderung lebih berhasil memenuhi tujuan layanan berkualitas tinggi sebagai bagian dari cakupan universal.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya gap besar, terutama dalam ukuran kualitas layanan yang konkret dan bagaimana hal itu memengaruhi pencapaian UHC di berbagai negara secara spesifik. Banyak studi yang belum mengembangkan indikator yang kuat terkait kualitas dalam konteks cakupan universal, terutama yang mempertimbangkan aspek kesetaraan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penulis menutup dengan rekomendasi bahwa dibutuhkan lebih banyak penelitian yang fokus pada monitoring dan evaluasi kualitas layanan dalam program UHC, termasuk pengembangan alat ukur yang tepat untuk kualitas, serta kerangka kerja kebijakan yang bisa membantu pembuat kebijakan memahami hubungan antara akses, pembiayaan, mutu layanan, dan hasil kesehatan. Penekanan pada kualitas layanan dianggap penting untuk memastikan UHC benar-benar memberi dampak positif bagi kesehatan masyarakat tanpa hanya sekadar memperluas cakupan administratif.

Selengkapnya dapat diakses melalui:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10035485/ 

 

 

Saat ini, kualitas mutu kesehatan mental merupakan isu yang sangat penting, khususnya bagi kelompok dewasa muda seperti mahasiswa. Mahasiswa adalah kelompok yang sangat aktif mengakses informasi kesehatan mental baik melalui media sosial maupun platform digital lain. Studi oleh Ismail, Kusumaningtyas, dan Kanapsijah Firngadi (2023) di Yogyakarta telah mengungkap fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan, yakni sebagian mahasiswa cenderung melakukan self-diagnose atau menilai kondisi psikologis mereka sendiri tanpa berkonsultasi dengan tenaga profesional. Penelitian ini melibatkan 402 mahasiswa dan menunjukkan bahwa sekitar 12,9% responden pernah melakukan self-diagnose. Self-diagnose berkaitan dengan pengetahuan yang kurang tepat serta sikap yang kurang mendukung isu kesehatan mental. Mahasiswa yang melakukan self-diagnose memiliki kemungkinan dua kali lebih besar memiliki pengetahuan rendah (AOR 2,31) dan sikap yang kurang positif (AOR 2,12) terhadap kesehatan mental.

Penelitian ini juga mencatat bahwa hanya sekitar separuh mahasiswa yang memiliki pengetahuan baik mengenai gangguan mental dan 53% menunjukkan sikap positif terhadap individu dengan kondisi tersebut. Faktor pendidikan diketahui merupakan pengaruh sangat menentukan pengatahuan dan sikap positif. Mahasiswa yang tidak pernah mendapatkan materi psikologi atau psikiatri memiliki risiko lebih tinggi memiliki pengetahuan yang kurang memadai. Menariknya, anggota keluarga mahasiswa dengan riwayat gangguan mental tidak selalu meningkatkan pemahaman tetapi justru menjadi faktor risiko pengetahuan rendah dalam studi ini. Hal tersebut berkaitan dengan kuatnya stigma keluarga dan budaya. Misalnya seperti praktik pasung yang masih terjadi di sebagian wilayah Indonesia sehingga pengalaman personal belum tentu diiringi dengan pemahaman yang tepat terhadap kesehatan mental.

Selain temuan di atas, hubungan antara pengetahuan dan sikap juga ditemukan. Meskipun sangat lemah tetapi tetap menunjukkan arah yang jelas, yaitu semakin baik pemahaman seseorang tentang kesehatan mental maka semakin positif juga sikapnya. Berdasarkan temuan ini, literasi kesehatan mental disarankan dapat menjadi fondasi penting dalam mendorong penerimaan dan mengurangi stigma. Dalam konteks mahasiswa yang sedang membangun pola pikir jangka panjang, peneliti mempertegas perlunya pendidikan literasi kesehatan mental yang terstruktur, sistematis, dan mudah diakses. Program kampus yang menyediakan edukasi formal, modul konseling, atau kampanye kesehatan mental dapat berperan besar dalam membentuk sikap inklusif di masa depan.

Bagi praktisi kesehatan dan pengelola layanan kesehatan mental, temuan ini memberi implikasi kuat bahwa tren self-diagnose perlu dipandang sebagai tantangan baru. Praktisi perlu memperkuat edukasi berbasis bukti serta memberikan layanan konsultasi yang lebih ramah, cepat, dan mudah diakses agar mahasiswa tidak bergantung pada informasi daring yang sering kali bias atau tidak akurat. Sementara itu, pengelola layanan dan manajemen mutu kesehatan mental dapat memanfaatkan temuan ini untuk merancang intervensi yang menekan stigma, memperluas literasi, serta mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dan akses layanan. Melalui optimalisasi pendekatan promotif-preventif serta mengintegrasikan edukasi di lingkungan kampus, upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan mental dapat berjalan lebih efektif dan relevan bagi mahasiswa di Indonesia.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://link.springer.com/article/10.1186/s41983-023-00760-1