Category: Artikel

Setiap 16 Oktober, diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia yang merupakan bentuk komitmen global untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan dan gizi. Tahun 2025, peringatan hari pangan bertepatan dengan ulang tahun ke-80 Food and Agriculture Organization (FAO) dengan tema “Hand in Hand for Better Foods and a Better Future”. Tema ini menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui tema yang diangkat, FAO menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk menciptakan sistem pangan yang lebih baik. Sistem pangan yang lebih baik diharapkan dapat mewujudkan akses pangan sehat dan bergizi serta praktik pertanian ramah lingkungan. Secara lebih lanjut, sistem pangan juga diharapkan dapat menjadi inklusif dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan pemborosan pangan, dan peningkatan efisiensi rantai pasokan.

Berdasarkan laman website FAO, peringatan Hari Pangan Sedunia 2025 akan diisi dengan berbagai kegiatan. Contohnya seperti peresmian Museum Pangan dan Pertanian FAO di Roma yang bertujuan mendidik masyarakat tentang pentingnya sistem pangan berkelanjutan. Selain itu, diselenggarakan ceramah dan diskusi panel bertema “FoodS FutureS: Conversations for a Better World” untuk membahas masa depan pangan dan pertanian melalui perspektif empat pilar utama FAO. Kegiatan lokal seperti pameran, konser, lomba lari, dan aksi pengumpulan pangan juga dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan global di lebih dari 150 negara.

Meskipun bidang pangan pada praktiknya telah menghasilkan banyak banyak kemajuan, masih terdapat tantangan besar dalam mencapai ketahanan pangan termasuk perubahan iklim, konflik, dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, Hari Pangan Sedunia 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan sistem pangan yang lebih baik bagi masa depan. Peringatan ini mengingatkan kita akan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil.

Selengkapnya: https://www.fao.org/world-food-day/en 

 

Upaya berhenti merokok menjadi salah satu cara pencegahan keparahan penyakit dan kematian yang efektif bagi perokok. Namun, fakta menunjukkan bahwa hal ini sangat sulit dilakukan. Faktor ketergantungan nikotin, stres, dan kurangnya dukungan menyebabkan upaya berhenti merokok sering gagal. Studi Meyer, Cervenka, Lammers, dan Furst (2022) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kehadiran Tobacco Treatment Specialist (TTS) atau spesialis terapi tembakau di layanan kesehatan primer dapat memberikan dampak besar terhadap keberhasilan pasien dalam berhenti merokok. TTS merupakan tenaga profesional yang memiliki keahlian dan pelatihan khusus untuk membantu individu berhenti merokok melalui pendekatan berbasis bukti ilmiah. TTS tidak hanya memberikan obat-obatan untuk membantu mengatasi ketergantungan nikotin tetapi juga melakukan konseling, menyusun rencana terapi, memberikan edukasi, dan membantu mencegah kekambuhan. Melalui latar belakang pelatihan yang ketat dan sertifikasi nasional, TTS mampu memberikan pendampingan menyeluruh bagi pasien sekaligus menjadi sumber rujukan bagi tenaga medis lain yang ingin memberikan layanan berhenti merokok yang lebih efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Meyer dan rekan-rekannya melibatkan berbagai tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan asisten medis di fasilitas layanan primer. Hasilnya menunjukkan bahwa 85% staf mengetahui keberadaan TTS dan lebih dari setengahnya (55%) telah memanfaatkan perannya dalam praktik klinik. Sebagian besar staf menggunakan layanan TTS untuk rujukan kunjungan lanjutan berhenti merokok (54%) diikuti oleh konsultasi cepat (21%) dan pengelolaan obat (21%). Hampir semua responden menyatakan bahwa keberadaan TTS memberikan manfaat yang signifikan bagi pelayanan terutama karena memungkinkan pasien mendapatkan bimbingan yang lebih fokus dan berkelanjutan tanpa harus dirujuk ke tempat lain. Studi ini juga menemukan bahwa kehadiran TTS dapat membantu meningkatkan indikator kualitas kesehatan terutama pada pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes.

Bagi pasien, kemudahan mendapatkan layanan berhenti merokok di tempat yang sudah dikenal seperti klinik keluarga menjadi nilai tambah tersendiri. Mereka merasa lebih nyaman karena sudah terbiasa dengan staf dan lingkungan klinik. Faktor kedekatan dengan tenaga medis, kemudahan penjadwalan, serta rasa percaya terhadap rekomendasi dokter keluarga membuat mereka lebih termotivasi untuk berhenti merokok. Beberapa pasien bahkan menyebutkan bahwa kehadiran TTS di fasilitas layanan primer membuat proses berhenti merokok terasa lebih mudah karena dukungan yang mereka terima terasa lebih personal dan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan TTS bagi tenaga kesehatan juga memberikan manfaat besar. Konsultasi antar profesional yang dapat dilakukan dengan cepat memudahkan pengambilan keputusan terkait terapi dan pengelolaan obat. TTS juga membantu mengurangi beban kerja dokter dan perawat dalam memberikan konseling sekaligus memastikan bahwa pasien menerima intervensi sesuai pedoman berbasis bukti.

Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa integrasi TTS ke dalam layanan kesehatan primer membawa manfaat nyata bagi pasien, tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan. Kolaborasi multidisiplin yang terbentuk membuat layanan berhenti merokok menjadi lebih efektif, efisien, dan manusiawi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa langkah kecil seperti menghadirkan seorang spesialis dalam lini pertama pelayanan dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat dan menjadi contoh yang patut diterapkan di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:
https://www.cambridge.org/

Setiap tanggal 29 September, dunia memperingati Hari Jantung Sedunia (World Heart Day). Peringatan ini menjadi momentum global untuk mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan jantung. Penyakit jantung dan pembuluh darah atau penyakit kardiovaskular (CVD) masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Menurut data WHO, penyakit kardiovaskular menyebabkan sekitar 19,8 juta kematian pada tahun 2022, atau sekitar 32% dari seluruh kematian global. Dari angka tersebut, 85% di antaranya disebabkan oleh serangan jantung (Ischemic Heart Disease) dan stroke. Yang lebih mengkhawatirkan, lebih dari 75% kematian akibat CVD terjadi di negara berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk Indonesia.

Penelitian telaah literatur yang dilakukan oleh Abouzid et al. (2024) menyoroti bahwa kesenjangan dalam pelayanan jantung kritis tetap menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan global. Dalam literatur ini, penulis mengumpulkan bukti dari studi antara Januari 2000 hingga Mei 2023 untuk mengidentifikasi disparitas akses dan hasil dari intervensi jantung kritis di berbagai populasi. Mereka menemukan bahwa faktor sosial ekonomi, asuransi, akses geografis, ras dan etnis, hambatan bahasa dan budaya, serta kesenjangan literasi kesehatan berkontribusi signifikan terhadap ketidaksetaraan tersebut.

Salah satu hambatan utama yang diungkap adalah aspek pembiayaan kesehatan: populasi tanpa asuransi atau dengan cakupan asuransi terbatas sering mengalami penundaan diagnosis maupun keterbatasan akses ke tindakan lanjutan. Tercatat bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau tinggal di daerah terpencil cenderung sulit menjangkau fasilitas kardiologi khusus atau pusat jantung. Hambatan geografis, termasuk jarak, transportasi, dan infrastruktur yang buruk, juga menjadi penghambat akses terhadap layanan kritis jantung.

Penelitian menunjukkan bahwa variabel ras dan etnis mempengaruhi akses dan hasil perawatan jantung kritis. Beberapa populasi etnis atau ras minoritas dilaporkan memiliki angka mortalitas lebih tinggi atau komplikasi lebih besar dibanding kelompok mayoritas, yang disinyalir karena kombinasi hambatan sistemik dan determinan sosial. Di samping itu, hambatan budaya dan bahasa memperparah situasi ketika pasien atau keluarga tidak memahami bahasa medis atau tidak merasa nyaman berkomunikasi dengan petugas kesehatan.

Disparitas dalam hasil klinis juga menemukan bahwa pasien dari kelompok rentan ini lebih mungkin mengalami hasil yang kurang baik, seperti komplikasi pasca operasi, durasi rawat inap lebih lama, atau kematian yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya akses yang timpang, tapi kualitas dan keberlanjutan layanan juga berbeda menurut latar belakang sosial dan kondisi pasien.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut, para peneliti merekomendasikan intervensi lintas sektor yang mencakup perluasan akses layanan, pengurangan hambatan finansial, dan perluasan cakupan asuransi kesehatan. Pendekatan pelayanan yang berfokus pada pasien (patient-centered) juga dianggap vital, termasuk mendengarkan kebutuhan dan preferensi pasien, serta memperkuat sistem komunikasi antara pasien dan penyedia layanan.

Teknologi juga dianggap sebagai bagian dari solusi, seperti telemedicine dan teknologi jarak jauh, bisa menjembatani kesenjangan akses, terutama bagi pasien yang tinggal jauh dari pusat layanan. Namun, penggunaan teknologi ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan mempertimbangkan tantangan seperti akses internet, kemampuan menggunakan perangkat, dan kesiapan sistem kesehatan setempat.

Penulis juga menekankan perlunya penelitian lebih lanjut, khususnya studi longitudinal dan riset implementasi, untuk mengevaluasi strategi intervensi yang sudah diterapkan serta dampaknya dalam jangka panjang. Selain itu, keterlibatan pasien dan advokasi kebijakan menjadi penting agar suara kelompok rentan bisa terwakili dalam perumusan strategi pelayanan jantung.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperingatkan bahwa meskipun kemajuan teknologi dan medis telah membuka banyak kemungkinan dalam pelayanan jantung kritis, tanpa tindakan proaktif untuk mengatasi hambatan sosial dan sistemik, kemajuan tersebut bisa memperlebar jurang ketidaksetaraan dalam kesehatan jantung di masyarakat global.

Selengkapnya dapat diakses melalui:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39119413/ 

 

Kondisi kesehatan mental anak dan remaja kini telah menjadi perhatian besar di banyak negara. Sayangnya, pengetahuan tentang kualitas layanan kesehatan mental dan pengalaman keluarga dalam perawatan selama periode perawatan masih terbatas. Peningkatan kasus krisis kesehatan mental anak faktanya tidak selalu sejalan dengan ketersediaan tempat perawatan di rumah sakit jiwa. Akibatnya, banyak anak dan remaja yang harus menunggu di unit gawat darurat atau ruang rawat inap rumah sakit umum. Kondisi kekosongan menunggu di unit gawat darurat tersebut disebut mental health boarding. Sebuah penelitian kualitatif oleh McCarty et al. (2022) menyoroti pengalaman orang tua dan tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi ini.

Penelitian ini menemukan bahwa masa “boarding” sering kali tidak memberi lingkungan yang benar-benar mendukung pemulihan anak. Seluruh informan baik orang tua maupun dokter memiliki pendapat bahwa pengalaman ini mirip seperti berada di ruang tahanan. Persepsi ini muncul karena informan mengungkapkan bahwa kondisi boarding hanya diisi dengan aktivitas yang terbatas sehingga justru memperburuk kecemasan maupun depresi anak. Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga aspek penting yang mempengaruhi kualitas layanan: (1) infrastruktur pelayanan seperti pelatihan tenaga kesehatan, komposisi tim, dan kondisi fisik ruang rawat; (2) proses pelayanan mencakup komunikasi, pembagian peran, serta prosedur yang jelas; dan (3) luaran yang terukur, seperti keselamatan pasien, pengalaman keluarga, status kesehatan mental, kecepatan penanganan, dan beban emosional tenaga kesehatan.

Bagi praktisi kesehatan, temuan ini menjadi pengingat penting untuk menyeimbangkan aspek keselamatan dalam kondisi gawat darurat secara komprehensif. Implikasinya, rumah sakit perlu berinovasi dalam menciptakan lingkungan boarding yang lebih ramah dan terapeutik. Contohnya dapat dilakukan dengan menyediakan ruang aktivitas fisik sederhana yang nyaman serta memperkuat koordinasi antar profesi. Selain itu, komunikasi yang jelas dan konsisten antara tenaga kesehatan dengan keluarga pasien penting dipertimbangkan. Dukungan kebijakan publik dan peningkatan sumber daya di komunitas juga penting agar anak-anak tidak berlarut-larut menunggu perawatan. Penelitian ini memberi pesan jelas: boarding bukan sekadar waktu tunggu melainkan periode kritis yang harus dikelola dengan bijak agar tidak memperburuk kondisi mental anak. Melalui perbaikan kualitas layanan pada masa tunggu, generasi muda dapat terlindungi dari dampak jangka panjang krisis kesehatan mental.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH (Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:
https://shmpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jhm.12906 

 

Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober merupakan momen untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan jiwa, perlawanan stigma, dan mendorong terciptanya akses layanan kesehatan mental yang merata. Tema yang diangkat pada 2025 adalah “Access to Services – Mental Health in Catastrophes and Emergencies” atau “Akses Layanan Kesehatan Mental dalam Bencana dan Keadaan Darurat”. Tema ini menegaskan bahwa kesehatan mental harus diprioritaskan pada kondisi krisis seperti bencana alam, konflik, pandemi, maupun situasi darurat lainnya. Dalam beberapa kasus pada kondisi tersebut, kesehatan mental diketahui masih sering diabaikan.

Kondisi bencana dan krisis terbukti memberikan dampak besar terhadap kondisi psikologis individu maupun komunitas. Rasa takut, cemas, trauma, dan depresi sering muncul sebagai konsekuensi dari situasi darurat. Kelompok yang sebelumnya sudah memiliki kerentanan kesehatan mental bahkan dapat mengalami tekanan yang lebih berat ketika akses layanan terganggu. Pada saat yang sama, ketidaksetaraan dalam distribusi tenaga profesional kesehatan jiwa juga membuat dukungan psikososial tidak merata terutama di wilayah terpencil atau daerah terdampak.

Melalui peringatan tahun ini, pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat disarankan dan didorong untuk lebih siap dengan sistem tanggap darurat. Sistem tanggap darurat khususnya berfokus pada aspek fisik dan psikososial. Meskipun dalam kondisi sulit, layanan konseling krisis dan pertolongan pertama psikologis perlu dipastikan tetap berjalan secara berkelanjutan. Hal ini penting agar masyarakat selamat secara fisik dan mampu pulih secara mental setelah melewati masa krisis. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mendukung kampanye ini. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah seminar, diskusi publik, kampanye perlawanan stigma kondisi mental di media sosial, dan advokasi kebijakan. Selain itu, komunitas lokal dapat berperan untuk saling mendukung, berbagi cerita, dan membangun ketahanan bersama.

Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia 2025 menjadi pengingat bahwa kesehatan mental adalah hak dasar manusia terutama dalam kondisi bencana atau keadaan darurat. Kesehatan mental yang komprehensif dapat diwujudkan dengan penguatan akses layanan kesehatan mental, peningkatan kesadaran publik, dan kebijakan yang berpihak pada kesehatan mental. Melalui kesehatan mental yang komprehensif masyarakat yang lebih tangguh dan berdaya dapat terwujud.

Selengkapnya:
https://www.mentalhealth.org.uk/our-work/public-engagement/world-mental-health-day 

 

Penyakit kolera diketahui masih menjadi ancaman besar secara global dengan adanya jutaan kasus dan ribuan kematian setiap tahun. Penyakit kolera banyak ditemukan di wilayah Sub-Sahara seperti Afrika. Umumnya, wilayah ini tidak memiliki sarana air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan yang memadai. Berdasarkan Global Task Force on Cholera Control (GTFCC) Roadmap 2030, target pengurangan kematian akibat kolera adalah minimal mencapai 90% sehingga diperlukan strategi yang komprehensif. Sebuah studi terbaru oleh Baličević et al. (2023) menekankan bahwa pemberdayaan komunitas dan penguatan sistem kesehatan merupakan dua kunci utama yang harus berjalan beriringan.

Penelitian ini meninjau pengendalian kolera di negara terdampak dan menemukan bahwa tata kelola yang baik dan kerja sama lintas sektor berperan meningkatkan keberhasilan pengendalian wabah. Kekuatan dukungan politik, koordinasi antar lembaga, dan kemitraan dengan organisasi lokal maupun internasional terbukti mempercepat respon wabah. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Keterlibatan tokoh masyarakat, ketepatan penggunaan bahasa, dan ketepatan strategi komunikasi dengan budaya setempat diketahui mampu membangun hubungan yang lebih baik. Selain itu, kohesi sosial juga muncul sebagai elemen penting. Aktivitas kolektif seperti musik, tari, atau pertemuan komunitas dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam kampanye kesehatan, menciptakan rasa kebersamaan, dan meningkatkan antusiasme dalam mendukung intervensi.

Sebaliknya, konflik, birokrasi yang rumit dan lemahnya kepemimpinan justru menjadi hambatan. Stigma dan marginalisasi melemahkan keterlibatan komunitas bahkan dapat membuat kelompok tertentu enggan mencari pertolongan atau melaporkan kasus. Pesan kesehatan yang bersifat menyalahkan atau menimbulkan stigma dalam suatu komunitas diketahui dapat menimbulkan dampak negatif dengan kemunculan penolakan dan kurangnya kepercayaan masyarakat.

Titik temu antara sistem kesehatan dan masyarakat yang disebut sebagai community health system interface menjadi arena paling krusial. Community health system interface berperan sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan program pengendalian kolera. Faktor keamanan, kerja sama antara petugas dan warga, serta dinamika sosial-politik menjadi penentu apakah intervensi dapat diterima atau justru ditolak.

Temuan ini membuktikan bahwa membangun kepercayaan masyarakat lebih penting daripada hanya sekadar memberikan instruksi medis. Tenaga kesehatan perlu melibatkan tokoh masyarakat, memperhatikan kesesuaian bahasa, dan menghindari narasi negatif pada pasien atau kelompok tertentu. Konteks sosial-politik juga tidak boleh diabaikan karena intervensi yang tidak peka terhadap dinamika kekuasaan atau ketidaksetaraan justru dapat memperburuk stigma dan menimbulkan konflik. Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi mutlak. Peran lintas sektor sangat dibutuhkan untuk perbaikan dalam bidang sanitasi, pendidikan, dan keamanan. Melalui penguatan sistem kesehatan sekaligus pemberdayaan masyarakat, target eliminasi kolera pada 2030 bukanlah mimpi kosong melainkan tujuan yang dapat dicapai jika kolaborasi dan komitmen terus diperkuat.

Dirangkum oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38084475/ 

 

Setiap tanggal 17 September diperingati sebagai Hari Keselamatan Pasien Sedunia atau World Patient Safety Day. Tahun ini, peringatan difokuskan pada upaya memastikan perawatan yang aman bagi bayi baru lahir dan anak-anak, kelompok yang paling rentan terhadap risiko kesehatan. Tema yang diangkat WHO pada 2025 adalah “Safe care for every newborn and every child” atau “Perawatan aman bagi setiap bayi baru lahir dan setiap anak”. Slogannya, “Patient safety from the start!”, menekankan pentingnya mencegah risiko sejak anak dilahirkan hingga usia 9 tahun.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Chang (2025) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan orang tua anak yang pernah dirawat di rumah sakit untuk berpartisipasi dalam keselamatan pasien. Dengan studi cross-sectional di Korea, melibatkan 210 orang tua yang anaknya berusia 3-18 tahun dan dirawat di rumah sakit dalam satu tahun terakhir. Responden disurvei menggunakan kuesioner tertutup yang mengukur beberapa variabel: pengetahuan keselamatan pasien (patient safety knowledge), literasi keselamatan pasien (patient safety literacy), pengalaman rawat inap anak (children’s hospitalization experience), serta keinginan orang tua untuk ikut andil dalam keselamatan pasien. Analisis data mencakup statistik deskriptif, korelasi, hingga regresi hierarkis.

Hasil menunjukkan bahwa rata-rata skor keinginan untuk terlibat dalam keselamatan pasien adalah 62,96 dari skala 19-76, menandakan tingkat yang relatif moderat. Rata-rata skor pengetahuan keselamatan pasien adalah sekitar 34,89 dari 50 sedangkan literasi keselamatan pasien sekitar 3,01 dari 4. Variabel pengalaman rawat inap anak, khususnya komunikasi antara petugas dengan orang tua & anak, perhatian terhadap keselamatan dan kenyamanan selama rawat inap, dan lingkungan rumah sakit juga diukur.

Analisis korelasi memperlihatkan bahwa ada korelasi positif kuat antara keinginan orang tua untuk berpartisipasi dengan pengetahuan keselamatan pasien (r = 0,36, p < 0,001), literasi keselamatan pasien (r = 0,24, p < 0,001), komunikasi dengan orang tua (r = 0,27, p < 0,001), komunikasi dengan anak (r = 0,14, p = 0,035), serta perhatian terhadap keselamatan dan kenyamanan anak ketika dirawat (r = 0,25, p < 0,001). Namun korelasi tidak signifikan ditemukan antara keinginan partisipasi dan variabel seperti penilaian keseluruhan rumah sakit (global rating) serta lingkungan rumah sakit dalam beberapa aspek.

Dalam analisis regresi hierarkis, beberapa faktor muncul sebagai prediktor yang signifikan terhadap keinginan orang tua untuk ikut memastikan keselamatan pasien anaknya. Faktor-faktor tersebut antara lain: kelahiran anak yang dirawat (anak sulung lebih cenderung membuat orang tua berpartisipasi dibanding anak ketiga), pengetahuan keselamatan pasien yang lebih tinggi, komunikasi dengan anak selama rawat inap (uniknya, semakin besar komunikasi dengan anak justru berkorelasi negatif terhadap keinginan orang tua), dan perhatian terhadap keselamatan & kenyamanan selama rawat inap.

Penelitian juga menemukan bahwa beberapa karakteristik demografis seperti usia orang tua, jenis kelamin, dan usia anak secara keseluruhan kurang berpengaruh setelah variabel-variabel lain diperhitungkan, meskipun pada analisis awal terlihat bahwa orang tua yang berusia muda (19-39 tahun) dan laki-laki memiliki skor keinginan yang lebih tinggi dibanding kelompok lainnya. Tetapi setelah memasukkan faktor-pengetahuan dan pengalaman rawat inap, pengaruh usia dan jenis kelamin menjadi tidak signifikan.

Dalam diskusi, para penulis menyoroti bahwa keinginan partisipasi orang tua dalam keselamatan pasien anak tidak hanya dipengaruhi oleh atribut demografis, tetapi lebih oleh pengalaman konkret selama rawat inap dan pemahaman mereka terhadap keselamatan pasien. Mereka mencatat bahwa perhatian terhadap detail-detail seperti verifikasi identitas pasien, penanganan nyeri, kenyamanan, serta interaksi komunikasi yang baik antara staf medis dengan pasien anak dan orang tua dapat meningkatkan kesediaan orang tua untuk aktif.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan perlunya pengembangan program edukasi keselamatan pasien yang ditujukan kepada orang tua anak-anak yang dirawat di rumah sakit, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti siapa anak yang dirawat (apakah anak sulung atau bukan), bagaimana rumah sakit memastikan kenyamanan & keamanan, serta bagaimana komunikasi dijalankan — termasuk komunikasi dengan anak. Institusi kesehatan dan pembuat kebijakan disarankan untuk merancang intervensi dan kampanye agar partisipasi orang tua dalam keselamatan pasien anak menjadi lebih aktif dan efektif.

Lebih lanjut dapat dilihat pada link berikut: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39802345/ 

 

Hari Palang Merah Indonesia (PMI) yang diperingati setiap 17 September merupakan peringatan untuk menghargai dedikasi para relawan dalam terbentuknya organisasi PMI. Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi kemanusiaan nasional yang berdiri pada 17 September 1945 di bawah kepemimpinan Drs. Mohammad Hatta. PMI bekerja dengan prinsip kemanusiaan, kesetaraan, netralitas, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. PMI juga menjadi bagian dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Sejak awal berdiri, PMI memiliki peran aktif dalam memberikan bantuan bagi korban pasca perang di Indonesia. Saat ini, PMI terus hadir dalam layanan kemanusiaan mulai dari penanggulangan bencana, layanan kesehatan, dan transfusi darah. Melalui jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, PMI juga mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan donor darah dan pelatihan relawan kesehatan. Kegiatan ini tidak hanya berperan untuk menyelamatkan nyawa tetapi juga menumbuhkan solidaritas kemanusiaan.

Hari PMI sejatinya juga dapat menjadi pengingat bahwa setiap orang dapat berkontribusi dalam aksi kemanusiaan. Misalnya bagi tenaga kesehatan, Hari PMI dapat menjadi pengingat untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat donor darah serta membangun kepercayaan melalui pelayanan yang ramah dan profesional. Sementara itu bagi masyarakat umum, peringatan ini adalah ajakan untuk terus berpartisipasi aktif dalam aksi kemanusiaan sederhana yang berdampak besar bagi sesama. Mari, rayakan Hari PMI dengan ikut terlibat, mendukung, dan menyebarkan semangat kemanusiaan!

Selengkapnya: https://www.pmi.or.id/ 

 

Setiap tanggal 12 September, Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional diperingati untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Momentum ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran, membangun kebiasaan hidup sehat, dan mendukung program kesehatan gigi di masyarakat. Penting dipahami bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak hanya berkaitan dengan penampilan tetapi juga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Masalah seperti gigi berlubang, radang gusi, dan penyakit periodontal (peradangan atau infeksi gusi dan tulang penyangga gigi) dapat memengaruhi kualitas hidup. Contoh pengaruh masalah gigi dan mulut terhadap kualitas hidup adalah timbulnya nyeri berulang yang dapat mengganggu tidur hingga konsentrasi terhadap aktivitas tertentu. Selain itu, penyakit periodontal yang parah dapat menimbulkan bekurangnya kekokohan gigi sehingga menjadi goyang kemudian tanggal. Kondisi ini menimbulkan kesulitan mengunyah sehingga memengaruhi asupan gizi serta kesehatan tubuh secara umum.

Masalah gigi dan mulut sejatinya dapat dihindari dengan memulai langkah sederhana seperti menggosok gigi dua kali sehari dengan pasta gigi berfluoride, mengurangi konsumsi gula, rutin memeriksakan gigi setiap enam bulan sekali, serta menjaga pola makan sehat dan kebutuhan cairan tubuh. Langkah ini cukup mudah dilakukan dan harus dipertahankan dengan konsisten. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk mewujudkan hidup sehat dan produktif!

Selengkapnya: https://ayosehat.kemkes.go.id/

 

Pekan Peduli Hepatitis B berlangsung mulai tanggal 4 hingga 12 September 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan Hepatitis B, yang menjadi salah satu penyakit menular serius di Indonesia. Tema tahun 2025 “Hepatitis: Let’s Break It Down” mengajak tindakan segera untuk menghilangkan hambatan finansial, sosial, dan sistemik guna memberantas hepatitis. Dalam praktiknya, masyarakat miskin dan marjinal menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan kesehatan hepatitis B, mulai dari skrining, vaksinasi, pengobatan hingga tindak lanjut klinis, yang menyebabkan kesenjangan sehat yang signifikan di banyak negara.

Penelitian yang dilakukan oleh LI et al. (2024) membahas kesenjangan akses layanan hepatitis B di kalangan masyarakat miskin dan marjinal, seperti migran tidak resmi, tunawisma, pekerja seks, serta kelompok dengan status sosial ekonomi rendah. Studi ini merupakan tinjauan sistematis metode campuran (mixed-method) dari 21 penelitian yang melibatkan lebih dari 13 ribu orang. Hasilnya menunjukkan cakupan vaksinasi hepatitis B minimal satu dosis hanya sekitar 37%, sedangkan angka skrining, pengobatan, dan keterhubungan dengan layanan perawatan (linkage-to-care) bahkan lebih rendah, yakni di bawah 30%. Hal ini menegaskan bahwa kelompok paling rentan justru masih jauh tertinggal dalam upaya pencegahan dan penanganan hepatitis B.

Analisis mendalam mengidentifikasi 51 faktor yang memengaruhi akses layanan, yang dikategorikan dalam beberapa domain: biologis, lingkungan fisik, perilaku, sosial-budaya, dan sistem layanan kesehatan. Faktor biologis mencakup riwayat penyakit menular lain seperti HIV atau sifilis yang mendorong individu untuk lebih waspada sehingga cenderung mencari vaksinasi atau pengobatan. Sementara itu, faktor lingkungan fisik antara lain mobilitas kerja musiman, kondisi tempat tinggal yang tidak menetap, serta keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil yang menghambat kesinambungan layanan.

Dalam domain perilaku, pengalaman pribadi dengan skrining penyakit menular sebelumnya serta keyakinan akan risiko terinfeksi terbukti meningkatkan motivasi untuk mengakses layanan hepatitis B. Sebaliknya, strategi koping negatif seperti sikap tidak percaya pada sistem kesehatan atau keyakinan bahwa kondisi tanpa gejala tidak memerlukan perawatan justru menghambat penyelesaian vaksinasi maupun pengobatan. Persepsi yang keliru, seperti anggapan penggunaan kondom sudah cukup melindungi, juga memperlemah partisipasi dalam layanan.

Faktor sosial-budaya memainkan peran besar dalam memperparah hambatan. Status imigrasi, riwayat pemenjaraan, stigma terhadap hepatitis B, diskriminasi, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi kendala utama. Populasi dengan status hukum tidak jelas sering takut mengakses layanan karena khawatir dilaporkan ke otoritas, sementara stigma dari masyarakat bahkan tenaga kesehatan membuat penderita enggan menjalani skrining atau terapi. Ketidaksetaraan gender pun berperan, misalnya perempuan pekerja seks dengan pengalaman kerja singkat cenderung menyelesaikan vaksinasi lebih rendah dibandingkan yang lebih lama bekerja.

Pada level sistem kesehatan, tantangan yang ditemukan antara lain rendahnya literasi tentang hepatitis B, biaya langsung maupun tidak langsung, kurangnya layanan yang ramah bagi kelompok marjinal, jadwal layanan yang kaku, serta minimnya rekomendasi aktif dari tenaga medis. Hambatan biaya seringkali membuat pasien tidak mampu melanjutkan pengobatan, sementara keterbatasan pengetahuan menyebabkan banyak orang tidak menyadari pentingnya vaksinasi atau lokasi layanan yang tersedia.

Sebagai kesimpulan, studi ini menekankan bahwa kesenjangan layanan hepatitis B bagi populasi miskin dan marjinal masih sangat besar, padahal mereka merupakan kelompok berisiko tinggi. Untuk menutup jurang ini, diperlukan intervensi terintegrasi seperti penyediaan layanan mobile di komunitas, penyuluhan yang sesuai konteks budaya, penghapusan hambatan biaya, serta kebijakan berbasis hak asasi agar status hukum maupun kondisi sosial tidak menjadi penghalang. Upaya semacam ini tidak hanya akan meningkatkan cakupan skrining dan vaksinasi, tetapi juga memperkuat retensi dalam pengobatan hepatitis B di kelompok yang paling membutuhkan.

sumber: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40709345/