Category: Artikel

oleh: Hanevi Djasri

Tanggal 1 dan 2 Juni 2022, PERSI Pusat mengadakan acara sosialisasi standar akreditasi rumah sakit yang baru saja ditetapkan oleh Kemenkes. Sosialisasi daring tersebut diikuti dengan antusias oleh lebih dari 2.400 peserta dan video youtube-nya telah ditonton lebih dari 16.000 pemirsa dalam waktu tidak sampai 12 jam, sungguh luar biasa.

Semangat tersebut diharapkan tetap tinggi pada tahap penerapan standar akreditasi, yang terdiri dari kegiatan membangun kebulatan tekad bersama, memperdalam pemahaman persyaratan akreditasi, melakukan baseline assessment, menetapkan rencana penerapan dan sistem pemantauan kemajuan akreditasi, membentuk tim fasilitator dan pelaksana, serta menyusun, melaksanakan, dan meningkatkan efektifitas berbagai kebijakan dan prosedur.

Berbagai upaya pemenuhan standar akreditasi yang menguras sumber daya RS dan memakan waktu berbulan-bulan tersebut akan dinilai oleh para “penyurvei” (menggunakan istilah baku dalam KBBI) dari lembaga independen penyelenggara akreditasi dalam waktu 3 sampai 4 hari saja. Sehingga penting bagi pimpinan RS memilih dengan bijaksana lembaga akreditasi yang akan melakukan penilaian.

Saat ini terdapat 6 lembaga independen penyelenggara akreditasi RS dengan berbagai akronim yang hampir mirip KARS, LAFKI, LARS-DHP, LARS, LAM-KPRS, LARSI. Pimpinan RS bebas memilih sebebas-bebasnya (dan memang tidak boleh dipaksa baik secara halus apalagi terang-terangan) lembaga yang akan diminta menilai RS yang dipimpinnya, namun ternyata tidak mudah memilih yang terbaik.

The International Society for Quality in Healthcare (ISQua) telah memberikan kiat jitu memilih lembaga akreditasi terbaik. ISQua adalah komunitas internasional untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien termasuk dengan membentuk External Evaluation Association (ISQua-EEA) sebagai asosiasi lembaga evaluasi eksternal yang kemudian mengembangkan pedoman dan standar bagi lembaga evaluasi eksternal (termasuk lembaga akreditasi).

Berdasarkan beberapa kriteria inti dari ISQua-EAA, cara memilih lembaga akreditasi terbaik adalah dengan menilai berbagai aspek dibawah ini:

1. Tatakelola: Pilihlah lembaga akreditasi yang telah berupaya mencegah dan memastikan bebas dari kemungkinan konflik kepentingan, memiliki kejelasan tatakelola organisasi yang meliputi: susunan organisasi, masa jabatan, mekanisme pengangkatan, dan uraian tugas setiap pengelola, serta jalur akuntabilitas yang melibatkan pemangku kepentingan di luar lembaga.
2. Manajemen strategi, operasional, dan keuangan: Pilihlah lembaga akreditasi yang memiliki kejelasan rencana strategis, disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan (termasuk wakil pengelola RS), dilengkapi dengan tujuan dan sasaran yang dapat dicapai dan terukur.
3. Manajemen risiko dan peningkatan mutu: Pilihlah lembaga akreditasi dengan sistem manajemen keluhan yang baik, yaitu lembaga yang: menjelaskan prosedur pengajuan komplain baik oleh pengelola RS, penyurvei, dan pemangku kepentingan lainnya, memiliki kerangka waktu yang jelas dalam menindaklanjuti keluhan, memastikan adanya umpan balik kepada pelapor, serta menggunakan temuan dari keluhan untuk peningkatan kualitas berkelanjutan.
4. Manajemen SDM: Pilihlah lembaga akreditasi yang memiliki program orientasi bagi staf baru (termasuk para penyurvei), sehingga para staf mereka memahami dengan baik misi, visi, nilai, strategi, layanan, dan struktur lembaga mereka, serta prosedur kesehatan dan keselamatan, termasuk peran dan tanggung jawab mereka.
5. Manjemen informasi: Pilihlah lembaga akreditasi yang memiliki sistem teknologi informasi (TI) yang baik, yaitu informatif, ramah pengguna, selalu diperbaharui, dan dipelihara, serta terdapat mekanisme keamanan. Lembaga akreditasi juga harus memiliki proses untuk memastikan bahwa semua informasi: akurat, dapat diandalkan, dapat diakses sesuai dengan undang-undang yang relevan, dan dijaga kerahasiaannya.
6. Manajemen penyurvei: Pilihlah lembaga akreditasi yang memiliki jumlah dan komposisi keterampilan penyurvei yang cukup untuk memastikan layanan survei yang diberikan berkualitas. Lembaga akreditasi juga harus mengangkat penyurvei melalui proses yang ketat dan transparan sesuai dengan kriteria seleksi berbasis kompetensi dan persyaratan dari lembaga akreditasi.
7. Manajemen proses survei dan hubungan dengan pengelola RS: Pilihlah lembaga akreditasi yang menyediakan informasi lengkap tentang program penilaian akreditasi yang ditawarkan dan memiliki pengaturan untuk memastikan ketidakberpihakan serta menghindari konflik kepentingan dalam hubungan dengan pengelola RS.
8. Pengelolaan status akreditasi: Pilihlah lembaga akreditasi yang setelah pemberian status akreditasi tetap memantau secara berkelanjutan kepatuhan pengelola RS terhadap standar dan upaya mereka untuk melakukan perbaikan. Lembaga akreditasi juga harus memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti setiap permasalahan terkait RS yang telah terakreditasi.

Bagaimana cara pengelola RS memperoleh informasi dan menilai delapan aspek ini? Mudah, cukup cari, buka, dan pelajari website dari masing-masing lembaga akreditasi tersebut diatas.

Bagaimana kalau website-nya tidak ada atau tidak informatif? Mudah, nilai saja bahwa aspek tersebut diatas tidak terpenuhi. Kita berada di era informasi digital, bila informasi seperti itu tidak ada di website anggap saja memang tidak ada, “gitu aja kok repot”.

—-

Hanevi Djasri, pada tahun 2005 menjadi anggota ISQua, tahun 2018 menjadi fellow ISQua

 

 

Lampiran: Usulan Instrumen Penilaian Lembaga Akreditasi oleh Pengelola RS

Catatan:

1. Penilaian dapat dilakukan dengan skala Likert 1-5
   • 1:tidak ada atau tidak ada informasi
   • 2:kurang baik
   • 3:cukup baik
   • 4:baik
   • 5:sangat baik
2. Penilaian disarankan tidak hanya dilakukan oleh 1 orang tapi oleh tim
3. Instrumen ini dapat dimodifikasi oleh masing-masing RS tergantung kebutuhan

 

 

Clinical Pathway adalah suatu alur proses kegiatan pelayanan pasien yang spesifik untuk suatu penyakit atau tindakan tertentu mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang yang merupakan integrasi dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan farmasi dan pelayanan kesehatan lainnya. Clinical Pathway atau biasa disebut Critical Care Pathway, Integrated Care pathway (ICP), Coordinated care pathway, Caremaps®, atau Anticipated recovery pathway bukan hanya merupakan pedoman pelayanan medis karena setiap kasus dalam Clinical Pathway dibuat berdasarkan standar prosedur dari setiap profesi yang mengacu pada standar pelayanan dari profesi masing-masing, disesuaikan dengan strata sarana pelayanan rumah sakit.

Dengan penyusunan Clinical Pathway maka Manajemen Rumah Sakit dapat memanfaatkannya sebagai tools untuk meningkatkan mutu dan mengendalikan biaya. Namun demikian RS sering menghadapi kendala teknis dalam penyusunan, penerapan dan evaluasi clinical pathways, yang disamping disyaratkan oleh standar akreditasi RS namun juga diperlukan untuk memastikan clinical pathways memberikan manfaat. Adapun manfaat yang didapatkan dari implementasi clinical pathways selain adanya peningkatan mutu pelayanan yang standar berdasarkan studi kedokteran berbasis bukti, adalah efisiensi biaya.

Clinical pathway dapat memberikan cara bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan clinical guideline kedalam protokol local (yang dapat dilakukan). Clinical pathway juga menyediakan cara untuk mengidentifikasi alasan mengapa terjadi sebuah variasi yang tidak dapat diidentifikasi melalui audit klinik. Clinical pathway juga merupakan alat dokumentasi primer yang menjadi bagian dari keseluruhan proses dokumentasi pelayanan dari penerimaan hingga pemulangan pasien. Secara umum menurut Vanhaect et al, 2007 bahwa clinical pathway dapat meningkatkan kualitas pelayanan dari awal sampai akhir yakni Meningkatkan risk adjusted patient outcome, Mempromosikan keselamatan pasien, Meningkatkan kepuasan pasien, Mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Adapun menurut Pearson et al., 1995 dan Wright & Hill, 2003 clinical pathway bermanfaat a) memilih pelayanan kesehatan terbaik, b) menetapkan standar lamanya hari perawatan, prosedur pemeriksaan klinik dan jenis penalataksanaannya, c) menilai hubungan antara berbagai tahap dan membantu proses koordinasi, d) memberikan pedoman kepada seluruh staf RS termasuk tentang variasi, e) menyediakan kerangka kerja pengumpulan data, f) menurunkan beban dokumentasi dokter, g) meningkatkan kepuasan pasien melalui edukasi. Proses penyusunan clinical pathway memerlukan kerja sama antar departemen yang baik seperti dari tim medis (dokter), keperawatan dan farmasi.

Perpaduan ini kemudian disesuaikan dengan algoritma atau panduan berbasis bukti dari organisasi profesi dan literatur, Standar Pelayanan Medis, Standar Prosedur Operasional dan Daftar Standar Formularium untuk tindakan dan pengobatan. Standar pelayanan pada tingkat nasional dibuat dengan adanya Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan kemudian diadaptasi menjadi Panduan Praktis Klinis (PPK) yang menyesuaikan dengan keadaan setempat. Clinical pathway yang merupakan pelaksanaan langkah demi langkah ini dapat dimasukkan ke dalam PPK.

Clinical pathway dibuat dengan mengintegrasikan panduan klinis terhadap suatu penyakit tertentu yang dibuat oleh organisasi profesi dan literatur berdasarkan studi berbasis bukti. Hal ini kemudian disesuaikan dengan keadaan setempat dan dibutuhkan kolaborasi berbagai bidang (dokter, keperawatan dan farmasi dll). Clinical pathway yang disusun diprioritaskan berdasarkan high volume, high risk dan high outcome. Bagi RS yang akan menggunakan clinical pathways sebagai alat kendali mutu pelayanan kesehatan harus benar-benar merencanakan, menyusun, menerapkan dan mengevaluasi clinical pathways secara sistematis.

Saat ini Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK FK-KMK UGM) secara rutin menyelenggarakan bimbingan teknis untuk memfasilitasi Rumah Sakit diseluruh indonesia dalam menyusun, menerapkan dan mengevaluasi clinical pathways. Peserta akan dilatih menetapkan topik spesifik clinical pathways yang akan disusun sesuai dengan diagnosa ICD X atau tindakan ICD IX, kemudian menetapkan siapa saja yang ada dalam tim tersebut, yang dapat terdiri dari para dokter dan perawat serta PPA lainnya yang terlibat langsung dalam pelayanan klinis sesuai topik yang diangkat, peserta juga akan dilatih memilih Standar Pelayanan Kedokteran, Standar Asuhan Keperawata dan Standar Asuhan PPA lainnya sesuai topik yang diambil, kemudian peserta akan diarahkan menggunakan format clinical pathways yang telah disediakan lalu menuliskan dan mengintegrasikan seluruh standar kedalam format clinical pathways. Pada akhir pelatihan peserta juga akan dibekali cara melakukan evaluasi dengan audit klinik mulai dari pemilihan topik, penetapan kriteria, pengumpulan data, cara menganalisa data, menetapkan dan melaksanakan perubahan hingga re-audit. Info lebih lengkap dapat menghubungi Andriani Yulianti (WA 081328003119) atau email: ndiani_86@yahoo.com.

Disarikan oleh: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Manajemen Mutu, PKMK FK-KMK UGM)

Sumber: Hanevi Djasri (2022). Clinical Pathways: Konsep Dasar, Proses Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi [Presentasi PowerPoint].

 

Layanan dengan metode virtual kini sudah semakin banyak tersedia di tengah masyarakat. Peluang ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan, yang semakin berkembang sebagai dampak dari pandemi coronavirus 2019 (COVID-19). Layanan virtual tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang aneh bahkan sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.

Sebuah perspektif mengenai seberapa aman layanan kesehatan virtual telah disampaikan oleh Horrison R & Manias E (2022) dalam jurnal International Journal for Quality in Health Care bahwa perawatan virtual telah menciptakan konteks pelayanan kesehatan dengan kompleksitasnya sebagai akibat dari pelayanan dengan sistem teknologi yang memerlukan model dan proses pelayanan yang baru. Komponen-komponen ini secara kolektif menciptakan lingkungan pelayanan yang tidak terduga.

Evaluasi model pelayanan virtual yang digunakan secara internasional menunjukkan bahwa risiko utama yakni terkait dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi atau sensitif dan memastikan akses yang adil pada layanan yang diberikan. Risiko-risiko tersebut khususnya berkaitan dengan individu yang mengalami ketidakadilan kesehatan yang ada; misalnya pada individu yang memiliki kebutuhan kesehatan dan sosial yang kompleks, literasi kesehatan yang rendah atau dari masyarakat dengan latar belakang berpenghasilan rendah. Horrison & Manias juga mengidentifikasi beberapa manfaat lainnya dan beberapa area yang berisiko dalam pelayanan kesehatan virtual terkait dengan keselamatan pasien berdasarkan bukti yang ada. Lebih lengkap publikasi artikel ini dapat di baca pada link berikut ini:

https://academic.oup.com/intqhc/article/34/2/mzac021/6560333

 

 

Ancaman terbesar bagi kesehatan global adalah kekurangan tenaga kerja, sehingga Dewan Perawat Internasional menuntut tindakan agar berinvestasi dalam keperawatan, perlindungan dan keselamatan perawat pada Hari Perawat Internasional yang diperingati pada tanggal 12 Mei 2022. Tuntutan tersebut dilakukan untuk membantu perawat, penyedia layanan kesehatan lainnya, pemerintah, dan organisasi internasional untuk menjalankan strategi global menjadi sebuah tindakan lokal yang bermakna dalam meningkatkan praktik klinis di lapangan. Hari Perawat Internasional juga menjadi momentum yang baik untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa perawat memiliki peran penting dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar. Mereka berkontribusi pada penelitian, pencegahan penyakit, merawat yang terluka, memberikan perawatan paliatif, dan lain-lain.

International Council of Nurses (ICN) President Dr Pamela Cipriano menyatakan bahwa Perawat telah memberikan segalanya dalam perang melawan COVID-19, Ebola, di daerah bencana dan di zona perang. Namun, kondisi saat ini profesi perawat terus menghadapi permasalahan diantaranya; kekurangan staf, kurangnya perlindungan, beban kerja yang berat, dan upah yang rendah. Dr Pamela juga menyerukan untuk mengambil tindakan nyata dalam mengatasi keselamatan kerja, melindungi perawat dan menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Akses ke perawatan kesehatan masyarakat yang terpenting adalah aman, terjamin, mampu secara ekonomi dan adil, tetapi itu tidak dapat dicapai kecuali ada cukup perawat untuk memberikan perawatan yang dibutuhkan.

Pemerintah diharapkan segera memprioritaskan investasi dalam keperawatan dan tenaga kesehatan, karena sebanding dengan pentingnya demi masa depan masyarakat dimanapun. Laporan International Nurses Day (IND) 2022 berfokus pada dua prioritas strategis yang sangat penting yang telah menjadi yang terdepan selama dua tahun terakhir: berinvestasi dan memprioritaskan keselamatan pekerja perawatan kesehatan dan merawat kesehatannya dan kesejahteraan perawat. Laporan tersebut mengkaji beban ekstra yang ditimbulkan pandemi pada sistem kesehatan dan tenaga kerja perawat; menyoroti risiko dan kurangnya perlindungan terhadap profesi; dan menyajikan bukti kurangnya investasi dalam keperawatan, secara global. ICN menyebut kombinasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan beban pada tenaga kerja keperawatan ini sebagai Efek COVID-19.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa saat ini diperlukan investasi dalam keperawatan jika kita ingin memenuhi tantangan perawatan kesehatan di masa depan. Kita tidak bisa lagi terus meremehkan dan kurang berinvestasi dalam keperawatan. Sekarang saatnya beraksi. ICN memiliki rekomendasi dari WHO, yang telah disetujui oleh Negara-negara Anggota, beralih dari hanya sekedar kata-kata dan mulai melakukan tindakan untuk mendukung perawat.

Kondisi terkini tenaga keperawatan secara global:

• Petugas kesehatan mewakili kurang dari 3% populasi global, sementara mereka mewakili sekitar 14% kasus COVID-19. Di beberapa negara, proporsinya bisa mencapai 35%.
• Sekitar 20% perawat di Jepang melaporkan pernah mengalami diskriminasi atau prasangka di tengah penyebaran virus. Di AS, 64% perawat merasa kewalahan dan 67% melaporkan kesulitan tidur.
• Petugas kesehatan, terutama staf perawat, juga lebih rentan terhadap perilaku ofensif, termasuk pelecehan seksual, daripada profesi lain. Di Amerika Serikat, tingkat kekerasan dari klien terhadap petugas kesehatan diperkirakan 16 kali lebih tinggi daripada profesi jasa lainnya.
• Pada wabah Ebola 2014-2016 di Afrika Barat, risiko infeksi di antara petugas kesehatan adalah 21 hingga 32 kali lebih tinggi daripada populasi orang dewasa pada umumnya.
• Hampir semua Negara Anggota WHO melaporkan gangguan terkait pandemi terhadap layanan kesehatan, dan dua pertiga (66%) telah melaporkan bahwa faktor terkait tenaga kerja kesehatan adalah penyebab paling umum gangguan layanan.
• Karena kekurangan perawat yang ada, penuaan tenaga kerja keperawatan dan efek COVID-19 yang meningkat, ICN memperkirakan hingga 13 juta perawat akan dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan kekurangan perawat global di masa depan.

Sumber: https://www.icn.ch/news/greatest-threat-global-health-workforce-shortage-international-council-nurses-international 

 

 

Malaria adalah penyakit yang dapat dicegah dan diobati yang berdampak buruk pada kesehatan dan mata pencaharian orang-orang di seluruh dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan ada 241 juta kasus baru malaria dan 627.000 kematian terkait malaria di 85 negara. Lebih dari dua pertiga kematian terjadi pada usia anak-anak di bawah 5 tahun yang tinggal di Wilayah Afrika. Pada peringatan Hari Malaria Sedunia 2022, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengusung tema “Memanfaatkan Inovasi Untuk Mengurangi Beban Penyakit Malaria dan Menyelamatkan Nyawa”. Peringatan ini dibuat untuk menyerukan pentingnya pendekatan, pengendalian, diagnostik, serta distribusi obat yang baik untuk melawan malaria di seluruh dunia.

Tema yang diusung juga memuat pesan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia untuk tetap memberikan komitmen kuat guna mewujudkan Indonesia bebas malaria tahun 2030. Kita ketahui malaria masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, utamanya di kawasan timur Indonesia. Sampai dengan tahun 2021, sebanyak 347 dari 514 kabupaten/kota atau 68% sudah dinyatakan mencapai eliminasi. Dalam rangka mencapai target Indonesia Bebas Malaria tahun 2030, maka dibuat regionalisasi target eliminasi. Terdapat 5 regional yaitu regional pertama terdiri dari provinsi di Jawa dan Bali; regional kedua terdiri dari provinsi di Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat; regional ketiga terdiri dari provinsi di Kalimantan dan Maluku Utara, regional keempat terdiri dari provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur; dan regional kelima terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat (Kemenkes RI).

Terkait dengan penerapan pendekatan inovatif, WHO memberikan apresiasi kepada Negara Sudan yang merupakan negara pertama di Wilayah Mediterania Timur yang menerapkan pendekatan inovatif untuk pengendalian malaria, mereka telah mengadopsi pendekatan “High Burden to High Impact” (HBHI), pendekatan ini dilakukan untuk mempercepat kemajuan melawan malaria. Melalui HBHI, dapat menjangkau populasi yang paling berisiko terkena malaria, dengan paket intervensi yang disesuaikan dengan data lokal yang ada. Penerapan HBHI juga tergantung pada komitmen politik yang kuat untuk memprioritaskan pemberantasan malaria.

Baca selengkapnya pada link berikut: https://www.who.int/news/item/25-04-2022-who-congratulates-sudan-on-adopting-the-high-burden-to-high-impact-approach 

 

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Dalam upaya meningkatkan cakupan akreditasi rumah sakit, Pemerintah mendorong terbentuknya lembaga-lembaga independen penyelenggara akreditasi serta transformasi sistem akreditasi rumah sakit. Sejalan dengan terbentuknya lembaga-lembaga independen penyelenggara akreditasi maka perlu ditetapkan standar akreditasi rumah sakit yang akan dipergunakan oleh seluruh lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dalam melaksanakan penilaian akreditasi.

Proses penyusunan standar akreditasi rumah sakit diawali dengan pembentukan tim yang melakukan sandingan dan benchmarking standar akreditasi dengan menggunakan referensi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Joint Commission International Standards for Hospital edisi 7, regulasi perumahsakitan serta panduan prinsip-prinsip standar akreditasi edisi 5 yang dikeluarkan oleh The International Society for Quality in Health Care (ISQua). Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan melibatkan perwakilan dari lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, rumah sakit dan akademisi.

Selanjutnya hasil diskusi tersebut dibahas lebih lanjut oleh panelis penyusunan standar akreditasi rumah sakit dengan mendapat masukan secara tertulis dari lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Penyusunan standar akreditasi rumah sakit mempertimbangkan penyederhanaan standar akreditasi agar lebih mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh rumah sakit. Sehingga tersusun yang akan menjadi acuan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit, sebagai acuan bagi lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dan rumah sakit dalam penyelenggaraan akreditasi rumah sakit, serta menjadi acuan bagi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan evaluasi mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.

Standar akreditasi terbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit dapat dibaca pada link berikut

klik disini

 

 

 

 

Kebutuhan dan harapan pasien harus dapat diketahui oleh lembaga penyedia layanan maupun orang yang menjadi pelaku layanan. Organisasi pelayanan perlu mengembangkan mekanisme untuk mengenal kebutuhan dan harapan pasien, baik melalui surveilan, diskusi kelompok terarah, seminar, maupun kegiatan sosial dan informasi dalam upaya menangkap aspirasi pasien. Masukan tentang kebutuhan dan harapan pasien tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk pengembangan rancang bangun sistem, dan proses pelayanan yang memungkinkan dokter dan staf memberikan perawatan yang lebih efektif.

Tanggapan pelayanan terhadap kinerja pelayanan yang diterima, baik puas atau tidak puas perlu juga di ukur, di evaluasi, dan ditindaklanjuti. Data mengenai kepuasan pasien dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain survei kepuasan pasien. Ukuran-ukuran kepuasan pasien dapat meliputi 5 faktor, yaitu kenyamanan untuk melakukan akses, luaran pelayanan, lingkungan, perilaku karyawan, dan prosedur pelayanan. Tidak dianjurkan untuk melakukan dalam skala besar, tetapi survailans dalam skala kecil dan berkesinambungan.

Penilaian terhadap kenyamanan dapat dikembangkan dalam beberapa pertanyaan meliputi kemudahan untuk menghubungi, ketersediaan informasi yang dibutuhkan, ketersediaan waktu dan tempat dibutuhkannya pelayanan, serta lokasi yang mudah dijangkau. Luaran pelayanan meliputi manfaat pelayanan, reliabilitas, jenis-jenis pelayanan yang ditawarkan, ketepatan waktu, dan tarif pelayanan. Lingkungan pelayanan meliputi ketersediaan sarana komunikasi umum, lingkungan yang menarik dan sejuk, dan kejelasan serta ketersediaan tanda petunjuk arah. Penilaian terhadap karyawan meliputi kepedulian karyawan terhadap kebutuhan pasien, kompetensi karyawan. Kesediaan karyawan untuk melayani, serta keramahan dan sikap menghargai pasien. Penilaian terhadap prosedur meliputi prosedur pelayanan yang nyaman dan mudah, kecepatan dan lama pelaksanaan prosedur, prosedur yang tanggap terhadap individual, dan informasi tentang perkembangan proses pelayanan.

Pengukuran yang dilakukan, baik untuk mengenal kebutuhan dan harapan pasien, kepuasan pasien maupun saran dan komplain yang diajukan harus dianalisis. Hasil analisis disampaikan kepada berbagai unit kerja yang terkait untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan perbaikan yang nyata. Unit kerja diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang diangkat oleh pasien yang tidak puas dengan cara yang tepat karena penilaian yang ada dapat memberikan informasi yang mengarah pada perbaikan dalam pemberian layanan, bila kebutuhan dan harapan pasien ditangani dengan benar dengan sistem yang baik maka dapat meningkatkan reputasi organisasi dan memperkuat kepercayaan pasien.

Upaya perbaikan dan tindak lanjut dari pengalaman pasien dapat dimulai dengan mengikuti siklus PDCA, meliputi perencanaan (Plan), dikerjakan (do), cermati hasilnya (check) dan amalkan untuk seterusnya (action). Terlebih dahulu menetapkan apa yang menjadi sasaran perbaikan sebelum dilakukannya perubahan (setting aims), dilanjutkan dengan cara untuk mengetahui bahwa perubahan yang dilakukan akan menghasilkan perbaikan (measurements). Setelah menetapkan sasaran perbaikan dan menetapkan pengukuran atas perubahan, barulah ditetapkan dan direncanakan kegiatan-kegiatan perbaikan pada apa saja yang perlu dilakukan dalam bentuk siklus PDCA.

Disarikan oleh: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Manajemen Mutu, PKMK FK-KMK UGM)

Sumber:

• Koentjoro, T. (2007). Regulasi kesehatan di Indonesia.
• Spath, P. (2009). Introduction to healthcare quality management (Vol. 2). Chicago: Health Administration Press.

 

Membangun suatu budaya keselamatan pasien yang baik merupakan langkah pertama menuju keselamatan pasien. Salah satu cara untuk menilai budaya keselamatan pasien adalah menggunakan kuesioner, seperti kuesioner Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC). Namun sayangnya kuesioner ini masih disusun dalam bahasa Inggris, sehingga masih membatasi penggunaannya di Indonesia. Namun, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tambajong, MGK., dkk. yang berjudul adaptasi linguistik kuesioner hospital survey on patient safety culture ke versi indonesia mencoba mendapatkan kuesioner HSOPSC versi Bahasa Indonesia yang valid dan reliabel, sehingga dapat digunakan dalam menilai gambaran budaya keselamatan pasien di berbagai rumah sakit.

Untuk mendapatkan kuesioner yang valid dan reliabel peneliti menggunakan mixed method sequential exploratory design, diawali dengan penelitian kualitatif dan diikuti dengan penelitian kuantitatif untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner. Subjek penelitian adalah tujuh tenaga kesehatan (dokter, perawat, tenaga kesehatan lain) pada fase kualitatif dan 123 kuesioner yang sudah diisi pada fase kuantitatif. Sampel pada fase kualitatif dipilih secara purposive, dan sampel pada tahap kuantitatif diambil secara acak bertingkat (stratified random sampling). Kemudian dilakukan wawancara mendalam terhadap tenaga kesehatan mengenai persepsi, dan pemahaman budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Analisis kualitatif dilakukan dengan koding, menggunakan bantuan perangkat lunak atlas.ti. Selanjutnya, dilakukan adaptasi linguistik kuesioner HSOPSC dari versi bahasa Inggris menjadi versi bahasa Indonesia. Dilakukan uji reliabilitas berupa uji konsistensi internal dan uji validitas isi, serta validitas konstruk atas kuesioner yang dihasilkan.

Hasil yang didapatkan bahwa pada hasil wawancara tidak didapatkan tema baru terkait persepsi dan pemahaman tentang budaya keselamatan pasien yang berbeda dengan dimensi yang diukur dalam kuesioner HSOPSC versi bahasa Inggris, sehingga tidak dilakukan penambahan item. Uji validitas isi, uji validitas konstruk, dan uji reliabilitas internal menunjukkan bahwa kuesioner hasil adaptasi linguistik ini bersifat valid dan reliabel. Terdapat satu item yang tidak memenuhi uji validitas konstruk dan reliabilitas, sehingga dikeluarkan dari model. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner HSOPSC versi bahasa Indonesia hasil adaptasi linguistik bersifat valid dan reliabel pada uji psikometri dan layak digunakan dalam menilai budaya keselamatan pasien. Baca lebih lanjut pada link berikut:

klik disini

Sumber: Tambajong, M. G., Utarini, A., & Pramono, D. (2022). Adaptasi Linguistik Kuesioner Hospital Survey on Patient Safety Culture ke Versi Indonesia. The Journal of Hospital Accreditation, 4(1), 17-27.

 

 

Departemen Ilmu Kesehatan Mata RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta/FKKMK UGM bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKMMK UGM dalam melakukan penelitian untuk menilai kepuasan pasien terhadap pelayanan di poliklinik mata. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan di jurnal internasional dengan judul “Patients’ Satisfaction with Ophtalmology Clinic Services in a Public Teaching Hospital”.

Instrumen yang digunakan adalah Patient Satisfaction Questionnaire-18 (PSQ-18). Instrumen ini sudah diterjemahkan oleh penerjemah resmi tersertifikasi dan dikoreksi kembali oleh para peneliti dan disetujui oleh dokter spesialis mata konsultan selaku Kepala KSM Departemen Ilmu Kesehatan Mata RSUP Dr.Sardjito. Survei ini juga sudah mendapat izin untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Marshall dan Hays yang telah mengembangkan PSQ-18 pada tahun 1994.

PSQ-18 berisikan delapan belas pertanyaan yang terdiri dari tujuh skala pertanyaan yaitu kepuasan pasien secara umum (2 pertanyaan), kualitas teknis pelayanan (4 pertanyaan), sikap interpersonal (2 pertanyaan), komunikasi (2 pertanyaan), aspek finansial (2 pertanyaan), waktu yang dihabiskan untuk pemeriksaan dengan dokter (2 pertanyaan), serta akses dan kenyamanan (4 pertanyaan). Jawaban menggunakan Likert Scale dengan range skor 1 sampai dengan 5 yaitu skor 1 untuk jawaban sangat setuju dan skor 5 untuk jawaban sangat tidak setuju. Skor yang didapatkan dari 7 kategori tersebut dirata-ratakan ke dalam skala baru yang disebut dengan “Kepuasan pasien secara keseluruhan” untuk memungkinkan analisis mencakup semua skala.

Skor 4-5 diklasifikasikan sebagai skor kepuasan tertinggi (Top Satisfaction Score/TSS) dan digambarkan sebagai pasien yang puas. Kemudian, peluang mencapai TSS pada “kepuasan pasien secara keseluruhan” dan skor kepuasan pada setiap skala PSQ-18 dianalisis menggunakan analisis regresi logistik biner berdasarkan karakteristik demografi, karakteristik pasien dan layanan kesehatan (usia, jenis kelamin, etnis, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan , pendapatan bulanan keluarga, asuransi kesehatan, ketajaman penglihatan, penyakit penyerta, poliklinik subspesialis, dokter jaga, waktu tunggu pengukuran tekanan darah, waktu tunggu pemeriksaan, waktu pemeriksaan, dan total waktu yang dihabiskan di poliklinik). Waktu tunggu pengukuran tekanan darah, waktu tunggu pemeriksaan, waktu pemeriksaan, dan total waktu yang dihabiskan di poliklinik dianalisis lebih lanjut menggunakan uji median sampel independen berdasarkan poliklinik subspesialisnya.

PSQ-18 adalah instrumen yang kuat untuk menilai kepuasan pasien dan dapat diaplikasikan untuk berbagai disiplin atau poliklinik di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam studi ini penilaian realibilitas internal PSQ-18 menggunakan Cronbach’s Alpha dan didapatkan koefisien Cronbach’s alpha secara keseluruhan sebesar 0,689 yang masuk dalam klasifikasi adekuat.

Hasil dari analisis terhadap skor PSQ-18, nilai kepuasan pasien tertinggi didapatkan untuk kategori pertanyaan tentang sikap dokter atau interpersonal manner dan yang paling rendah adalah skor untuk kategori pertanyaan akses dan kenyamanan. Hasil penelitian selengkapnya dapat dibaca pada https://www.dovepress.com/patients-satisfaction-with-ophthalmology-clinic-services-in-a-public-t-peer-reviewed-fulltext-article-PPA 

Instrumen PSQ-18 versi asli dan terjemahan serta petunjuk penggunaan instrumen ini dapat diunduh pada https://www.dovepress.com/get_supplementary_file.php?f=347394.docx 

Penulis: dr. Novika Handayani (Peneliti Divisi Manajemen Mutu, PKMK FKKMK UGM)

 

Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKKMK UGM/RSUP DR.Sardjito dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM berkolaborasi melakukan penelitian untuk menilai kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima saat berobat di poliklinik mata rumah sakit pendidikan milik pemerintah tingkat tersier yaitu RSUP Dr.Sardjito.

Penilaian terhadap kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan sangat berguna dalam meningkatkan mutu dari layanan kesehatan dan menentukan bagaimana kepatuhan pasien terhadap treatment dan pada akhirnya dapat menghasilkan outcome yang lebih baik bagi pasien. Kepuasan pasien sudah banyak diteliti di Indonesia dalam berbagai setting, tetapi masih sangat jarang untuk penilaian terhadap pelayanan di poliklinik mata.

Studi ini bersifat cross-sectional dan melibatkan 269 partisipan yang terdiri dari 138 pasien laki-laki dan 131 pasien perempuan dengan rerata usia partisipan 52 tahun. Penelitian dilakukan pada periode Juli sampai dengan September 2019. Survei kepada pasien menggunakan instrumen Patient Satisfaction Questionnaire-18 (PSQ-18). Orang tua atau pendamping pasien dengan usia dibawah 18 tahun membantu untuk melengkapi consent form serta kuesionernya.

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang sebelumnya sudah pernah berobat di poliklinik mata RSUP Dr.Sardjito. Pengisian kuesioner yang dipandu oleh dokter yang sudah terlatih ini dilakukan setelah pasien diukur tekanan darahnya oleh perawat dan sembari pasien menunggu untuk masuk ke dalam ruang pemeriksaan.

Kuesioner PSQ-18 ini memiliki total 18 pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan terkait kepuasan pasien secara umum, kualitas teknis pelayanan, interpersonal manner, komunikasi, aspek finansial, waktu yang dihabiskan untuk pemeriksaan dengan dokter, serta akses dan kenyamanan. Pasien juga diberikan formulir untuk mencatat waktu tunggu pemeriksaan tekanan darah, waktu tunggu pemeriksaan, waktu periksa dan formulir untuk memberikan respon positif dan negatif terhadap pelayanan yang diberikan.

Hasil dari analisis terhadap skor PSQ-18, nilai kepuasan pasien tertinggi didapatkan untuk kategori pertanyaan tentang sikap dokter atau interpersonal manner dan yang paling rendah adalah skor untuk kategori pertanyaan akses dan kenyamanan. Interpersonal manner juga merupakan nilai tertinggi yang didapat dalam sebuah studi lain terkait pelayanan klinik mata dan juga pada setting lainnya. Nilai yang rendah dari akses dan kenyamanan dalam studi ini dipengaruhi oleh waktu tunggu yang lama.

Di sisi lain, partisipan dalam studi ini memilih untuk waktu pemeriksaan yang lebih singkat. Sedangkan di studi lain didapatkan bahwa semakin lama waktu yang dihabiskan dengan dokter berkaitan dengan meningkatnya kepuasan pasien. Hal ini dapat disebabkan oleh waktu tunggu yang lama sampai dengan pasien diperiksa sehingga mereka ingin pemeriksaan lebih cepat. Selain itu mereka juga perlu mengunjungi departemen atau poliklinik lain di hari yang sama. Eksplorasi lebih jauh diperlukan untuk ke depannya untuk menjawab mengapa partisipan lebih memilih waktu pemeriksaan yang lebih singkat.

Waktu tunggu juga merupakan jawaban terbanyak dalam respon negatif yang diisi oleh partisipan. Sedangkan pelayanan secara keseluruhan dan keramahan staf menjadi yang paling banyak disebut dalam respon positif. Selain itu, didapatkan penilaian yang lebih rendah terkait akses dan kenyamanan yang diberikan oleh dokter residen, yaitu dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis ilmu kesehatan mata. Keterampilan teknis dan keterampilan komunikasi dari dokter residen sebaiknya diperbaiki untuk mengatasi keluhan ini. Didapatkan hasil kepuasan pasien yang lebih tinggi terhadap pelayanan di poliklinik retina karena dokter spesialis mata subspesialis retina dapat hadir dan memeriksa pasien secara langsung. Dalam hal ini sesuai dengan kondisi poliklinik retina yang memiliki dokter mata subspesialis retina yang selalu ada dan bekerja tiap hari secara full-time di waktu periode studi ini berjalan.

Kelemahan dalam studi ini adalah survei diberikan sebelum pasien menjalani pemeriksaan pada hari tersebut, walaupun mereka adalah pasien yang dipilih karena sebelumnya sudah pernah berkunjung ke poliklinik mata. Hal ini disebabkan karena banyak pasien yang menolak untuk berpartisipasi dalam survei saat mereka sudah selesai periksa. Kondisi recall bias ini dapat mempengaruhi hasil survei. Hasil dari studi lain menunjukkan bahwa survei kepuasaan yang dilakukan setelah 2 minggu dan 3 bulan menghasilkan kepuasan yang lebih baik dibandingkan dengan survei yang dilakukan dengan segera setelah kunjungan pasien.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah waktu tunggu dan waktu pemeriksaan sebaiknya dipersingkat, dokter spesialis sebaiknya selalu dapat hadir memeriksa pasien dan keterampilan teknis serta komunikasi dokter residen perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, perlu adanya pembiayaan alternatif bagi pasien yang tidak memiliki asuransi kesehatan karena akan mempengaruhi kepuasan pasien.

Publikasi paper ini dengan judul Patients’ Satisfaction with Ophthalmology Clinic Services in a Public Teaching Hospital dapat diakses melalui link ini https://www.dovepress.com/patients-satisfaction-with-ophthalmology-clinic-services-in-a-public-t-peer-reviewed-fulltext-article-PPA

Penulis: dr. Novika Handayani (Peneliti Divisi Manajemen Mutu, PKMK FKKMK UGM)