Category: Artikel

Bidang kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan dan bagaimana pengaruhnya terhadap budaya, mutu pelayanan dan keselamatan menjadi hal yang menarik untuk dipelajari. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang ISQua Fellow & Fellowship Ambassador yakni Dr Hossam Elamir (2021) melakukan eksplorasi dan menilai budaya organisasi, mutu pelayanan, dan mengukur hubungannya dengan gaya kepemimpinan transformasional/transaksional di rumah sakit umum pemerintah di Kuwait.

Seperti diketahui bahwa gaya kepemimpinan seorang dapat menjadi penyumbang yang dominan dalam menentukan kinerja pegawai. Kepemimpinan transformasional adalah salah satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam pelayanan kesehatan, dan memiliki dampak yang menonjol pada pertumbuhan strategi pengembangan kepemimpinan. Penelitian ini dilakukan di enam rumah sakit sekunder milik pemerintah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif cross-sectional dan retrospektif.

Sampel yang diambil sebesar 1626 dari total 9863 petugas kesehatan di enam rumah sakit. Penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan dari kuesioner kepemimpinan multifaktor dan deskripsi organisasi, dan melakukan peninjauan dan analisis satu tahun (2012) mengenai indikator mutu triwulanan dan tahunan di rumah sakit.

Data dianalisis menggunakan analisis statistik. Didapatkan hasil 66,4% hingga 87,1% peserta di setiap rumah sakit mengidentifikasi budaya organisasi di rumah sakit mereka sebagai transformasional, sedangkan 41 dari 48 departemen diidentifikasi memiliki budaya transformasional.

Persentase dari peserta di setiap rumah sakit menilai pemimpin dan budaya organisasi mereka sebagai transformasional berkisar antara 60,5% hingga 80,4%. Dapat disimpulkan bahwa pemimpin mendefinisikan dan mempengaruhi budaya organisasi, dan menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan mutu layanan jika memiliki kepemimpinan transformasional, yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pendidikan, pengalaman, dan pengembangan professional.

selengkapnya

 

 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) merupakan suatu upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya suatu infeksi kepada pasien, petugas, pengunjung serta masyarakat disekitar pelayanan kesehatan. Untuk itu, perlu suatu upaya agar kejadian infeksi tidak terjadi di suatu layanan kesehatan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah membuat dan menjalankan suatu program kerja dengan harapan agar dapat menangani kasus-kasus infeksi yang terjadi. Program PPI meliputi proses melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi.

Upaya menjalankan program PPI tidak hanya dilakukan oleh petugas kesehatan di rumah sakit, tetapi diperlukan kerjasama antara rumah sakit, pasien, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk mencegah pasien, tenaga kesehatan, dan pengunjung dari infeksi yang tidak terduga sehingga dapat meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, mengurangi kejadian HAIs (Healthcare Associated Infections), dan untuk mengidentifikasi serta mengurangi risiko infeksi yang didapat dan ditularkan di antara pasien, staf, tenaga kesehatan, pekerja kontrak, relawan, pelajar, dan pengunjung.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Madamang, dkk (2021) telah mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan PPI dengan melakukan telaah literatur untuk mengetahui secara umum gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PPI di Rumah Sakit. Berdasarkan hasil pencarian literatur ditemukan bahwa sikap dan prilaku, pendidikan dan pelatihan, dukungan manajemen, fasilitas, supervisi atau pengawasan serta dukungan pimpinan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program pencegahan infeksi. Semakin baik sikap dan perilaku tenaga kesehatan dalam menjalankan program PPI maka semakin baik pula pelaksanaan program PPI yang di jalankan, sebaliknya tenaga kesehatan yang menunjukkan sikap dan prilaku yang negatif maka akan menghambat pelaksanaan program PPI.

Adanya dukungan pimpinan dan dukungan manajemen yang kuat yang di berikan kepada praktisi pencegahan infeksi di rumah sakit, maka semakin meningkatkan kinerja tim PPI. Dukungan yang kuat merupakan modal utama dalam menjalankan suatu program yang ada, sehingga sangat perlu dukungan yang diberikan pimpinan kepada tim pencegahan infeksi. Selanjutnya, Ketersediaan fasilitas penunjang pelaksanaan program merupakan hal yang utama dalam penerapan program, dengan adanya fasilitas yang memadai, praktik dalam penerapan program pencegahan infeksi dapat berjalan dengan baik, di samping itu proses supervisi yang ketat akan menunjang pencapaian program yang lebih baik. Baca lebih lanjut pada link berikut:

KLIK DISINI

 

Sumber:
Madamang, I., Sjattar, E. L., & Kadar, K. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit: Literatur Review. Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES (Journal of Health Research Forikes Voice), 12, 163-166.

 

 

Disarikan: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Manajemen Mutu, PKMK FK KMK UGM)

Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) diperingati setiap tanggal 10 Oktober setiap tahunnya, dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kesehatan jiwa di seluruh dunia dan memobilisasi upaya dalam mendukung kesehatan jiwa.

Peringatan HKSJ merupakan hari yang menjadi momentum kampanye masif bagi semua pemangku kepentingan yang bekerja pada isu-isu kesehatan jiwa dan mendorong upaya-upaya untuk mencari solusi bagi upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di seluruh dunia. Tema peringatan HKJS tahun ini adalah “Mental Health in An Unequal World’ (Kesetaraan Dalam Kesehatan Jiwa Untuk Semua).

Di Indonesia, kondisi Kesehatan Jiwa (Keswa) masih menjadi salah satu isu yang belum mendapatkan perhatian yang optimal, padahal secara jumlah, penderita gangguan jiwa terus meningkat, terutama di masa pandemi COVID 19. Data menunjukkan, bahwa terjadi peningkatan kasus depresi dan ansietas selama pandemi.

Lebih dari 60% mengalami gejala depresi; dengan lebih dari 40% disertai ide bunuh diri. Sekitar 32,6 – 45% penduduk yang terpapar COVID 19 mengalami gangguan depresi, sementara 10,5 – 26,8% penyintas COVID mengalami gangguan depresi. Selama pandemi lebih dari 60% mengalami gejala ansietas; dan lebih dari 70% dengan gangguan stres pasca trauma. Saat terpapar COVID sekitar 35,7 – 47% mengalami gangguan ansietas serta 12,2% mengalami gangguan stres pasca trauma.

Tingginya masalah Keswa akan berdampak terhadap kualitas dan produktifitas sumber daya manusia kedepan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa yang mendorong peran pemerintah dan kerja sama semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, maupun pemangku kepentingan terhadap masalah kesehatan jiwa mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Berikut ini beberapa isu strategis terkait dengan permasalahan Keswa, diantaranya:

1. Anggaran untuk pencegahan dan Keswa dan NAPZA yang terbatas, belum semua daerah menganggarkan untuk program Keswa dan NAPZA, karena belum optimalnya komitmen pengambilan kebijakan untuk program keswa dan napza.
2. Regulasi dan kebijakan, masalah Keswa belum merupakan program prioritas, program pelayanan Keswa di daerah masih belum terlaksana secara berkesinambungan, sehinga regulasi dan kebijakan bidang Keswa seringkali tidak sejalan antara pusat dan daerah.
3. Akses dan mutu layanan, luasnya geografis Indonesia dan terbatasnya fasilitas pelayanan Keswa, menyebabkan masyarakat sulit dalam mengakses pelayanan Keswa, serta masih ada 8 provinsi yang tidak memiliki RSJ. Selain itu, mutu pelayanan Keswa di fasilitas pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Sistem rujukan juga belum berjalan optimal, seperti rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama belum dilakukan sesuai dengan prosedur rujukan yang benar, dan belum dilakukan sesuai dengan pedoman/standar yang baku.
4. Sumber daya manusia, tenaga spesialis dan subspesialis jiwa masih terbatas, dan penyebarannya masih belum merata
5. Stigma dari masyarakat, keengganan masyarakat membawa Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mencari pengobatan medik, mereka malu bila ada keluarganya mengalami gangguan jiwa.
6. Ketersediaan obat, yang berkesinambungan obat psikotropik di puskesmas. Hal ini perlu mendapat perhatian, mengingat penatalaksanaan gangguan jiwa yang sebagian besar bersifat kronis, memerlukan ketersediaan obat secara kontinyu.
7. Sistem pelaporan yang belum optimal, format laporan juga belum seragam, petugas pencatatan dan pelaporan Keswa belum memahami tentang tata cara pelaporan kesehatan jiwa sehingga mempersulit pelaporan.
8. Koordinasi dan Kerjasama lintas program maupun lintas sektoral belum optimal. Kegiatan Keswa yang berhubungan dengan program kesehatan keluarga dapat digambarkan sebagai berikut: Pemeriksaan kesehatan jiwa pada Ibu hamil dalam kegiatan ANC (Antenatal Care). Deteksi kemungkinan ibu nifas mengalami baby blues syndrome atau depresi postpartum dalam kegiatan kunjungan Ibu nifas; Deteksi dini masalah kejiwaan dengan menggunakan SRQ 20 pada calon pengantin, pada kegiatan Posbindu, pada aktivitas pos lansia; berkaitan dengan Kesehatan Kerja dan Olah Raga antara lain upaya deteksi dini bagi calon pekerja migran (PMI), pemeriksaan kesehatan jiwa bagi calon kepala daerah sebelum berlangsungnya pilkada serentak, dsb.

Berdasarkan permasalahan di atas, beberapa strategi telah direncanakan melalui arah kebijakan program dan kegiatan Direktorat P2 yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020-2024 di Direktorat P2 Masalah Keswa dan NAPZA diantaranya:

1. Penguatan regulasi masalah Keswa dan NAPZA,
2. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Keswa dan NAPZA
3. Pengembangan Peta Jalan (ROAD MAP) program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif Keswa dan Napza 2020- 2024,
4. Advokasi dan Sosialisasi Program P2 masalah Keswa dan NAPZA
5. Peningkatan jejaring kemitraan masalah Keswa dan NAPZA dengan lintas program dan lintas sektor;
6. Pencegahan dan pengendalian Keswa dan penyalahgunaan NAPZA terintegrasi di Fasyankes/PKM dalam kerangka JKN;
7. Pencegahan dan Pengendalian Keswa dan penyalahgunaan NAPZA berbasis keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, lingkungan kerja;
8. Peningkatan promosi kesehatan Masalah Keswa dan Napza
9. Pengembangan dan Penguatan Surveilans masalah Keswa dan Napza dengan optimalisasi system informasi;
10. Perluasan riset dan inovasi dalam untuk tersedianya data kematian karena bunuh diri dan penyalahgunaan NAPZA secara berkesinambungan;
11. Peningkatan peran serta komunitas, masyarakat, mitra dan multisektor lainnya dalam pencegahan masalah Keswa dan NAPZA.

Sumber:

• Kementerian Kesehatan RI, 2020. Rencana Aksi Kegiatan 2020–2024, Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Jakarta.
• Kementerian Kesehatan RI, 2021. Panduan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2021, Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Jakarta.

 

 

Strategi Peningkatan Mutu (PM) perawatan klinis untuk mencegah dan mengendalikan penyakit kardiovaskular (CVD) sangat penting, melihat adanya keterbatasan bukti mengenai komponen mana dari strategi PM berbasis sistem kesehatan, klinis, dan berbasis pasien yang berkontribusi terhadap outcome CVD. Terdapat sebuah studi yang dilakukan oleh Singh Kavita, 2021 berupaya mengidentifikasi, memetakan, dan mengatur bukti ilmiah tentang efektivitas dan penerapan strategi PM kardiovaskular untuk meningkatkan outcome pasien dengan CVD. Metode yang digunakan yakni menelusuri bukti ilmiah berdasarkan tinjauan bukti 8 database elektronik seperti: MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PsycINFO, Perpustakaan Cochrane, ProQuest, ClinicalTrials.gov, dan Platform Percobaan Klinis WHO) yang diterbitkan antara 1 Januari 2009, dan 25 Oktober, 2019.

Ditemukan 8066 judul dan abstrak yang kemudian disaring. Ditemukan beberapa strategi PM perawatan klinis untuk mencegah dan mengendalikan penyakit kardiovaskular (CVD) yakni terkait dengan dukungan pasien, teknologi komunikasi informasi (TIK) untuk kesehatan, dukungan masyarakat, pengawasan, dan pelatihan intensitas tinggi adalah strategi PM yang paling sering di evaluasi. Sedangkan strategi lainnya adalah pemecahan masalah kelompok, informasi yang tercetak, penguatan infrastruktur, dan insentif keuangan. Pemecahan masalah kelompok dikaitkan dengan peningkatan perawatan diri pasien dan kualitas hidup. Penguatan infrastruktur dikaitkan dengan peningkatan kepuasan pengobatan. Informasi tercetak dan insentif keuangan tidak menunjukkan pengaruh yang berarti.

Relevansi tinjauan sistematis ini menemukan bahwa ada variasi substansial dalam jenis, efektivitas, dan penerapan strategi PM untuk pasien dengan CVD. Peta strategi komprehensif PM yang dibuat oleh penelitian ini akan berguna bagi para peneliti untuk mengidentifikasi di mana pengetahuan baru diperlukan untuk meningkatkan outcome pasien kardiovaskular. Diperlukan studi evaluasi yang mendorong outcome jangka panjang, terutama di lingkungan negara yang berpenghasilan rendah, untuk lebih memahami efek strategi PM pada pencegahan dan pengendalian CVD. Baca lebih lanjut pada link berikut:

klik disini

Sumber: Singh, K., Bawa, V. S., Venkateshmurthy, N. S., Gandral, M., Sharma, S., Lodhi, S., … & Huffman, M. D. (2021). Assessment of Studies of Quality Improvement Strategies to Enhance Outcomes in Patients With Cardiovascular Disease. JAMA network open, 4(6), e2113375-e2113375.

 

 

Demensia adalah suatu sindrom di mana terjadi penurunan fungsi kognitif di luar apa yang diharapkan pada penuaan biologis. Saat ini lebih dari 55 juta orang hidup dengan demensia di seluruh dunia, dan ada hampir 10 juta kasus baru setiap tahun. Penyakit Alzheimer adalah bentuk paling umum dari demensia dan dapat berkontribusi pada 60-70% kasus.

Demensia saat ini merupakan penyebab kematian ketujuh di antara semua penyakit, dan salah satu penyebab utama kecacatan dan ketergantungan di antara orang tua secara global (WHO, 2021). Alzheimer’s Disease International (ADI) juga melaporkan bahwa 75% orang secara global dengan demensia tidak terdiagnosis, yang setara dengan 41 juta orang, stigma klinisi juga masih menjadi penghalang utama untuk diagnosis, 1 dari 3 percaya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, 90% Dokter mengidentifikasi adanya penundaan/waktu tunggu tambahan karena COVID-19, serta 33% dokter percaya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan tentang demensia sehingga mengapa harus berupaya menangani kasus dengan demensia.

Selain hal di atas, demensia juga memiliki dampak fisik, psikologis, sosial dan ekonomi, tidak hanya untuk orang yang hidup dengan demensia, tetapi juga untuk pengasuh mereka, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut, ADI memberikan beberapa rekomendasi utama sebagai respon dari fakta-fakta yang ada meliputi: 1) Pentingnya sistem pelayanan kesehatan secara global memperkenalkan pemeriksaan kesehatan otak tahunan untuk lebih dari 50-an, difasilitasi oleh evolusi dalam ilmu biomarker, dengan kesempatan mempromosikan strategi untuk menurunkan risiko demensia. 2) Pemerintah secara global harus segera mulai mengukur dan mencatat diagnosis dengan lebih akurat, karena tingkat pengukuran diagnosis yang akurat adalah kunci untuk pengobatan, perawatan dan dukungan, kesiapan sistem pelayanan kesehatan, serta tantangan terhadap stigma. 3) Pemerintah harus bersiap menghadapi tsunami permintaan layanan kesehatan secara global sebagai akibat dari populasi yang menua, peningkatan diagnostik, termasuk biomarker, dan perawatan farmakologis yang muncul.

Adapun laporan Alzheimer’s Disease International 2021 selengkapnya dapat di baca pada link berikut…

klik disini

 

 

Penulis: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Manajemen Mutu PKMK FK KMK UGM)

Hari Keselamatan Pasien Sedunia diperingati setiap tanggal 17 September, yang bertujuan meningkatkan pemahaman global tentang keselamatan pasien, meningkatkan keterlibatan publik dalam keselamatan pelayanan kesehatan, dan mempromosikan tindakan global untuk mencegah dan mengurangi bahaya yang dapat dihindari dalam pelayanan kesehatan. Setiap tahunnya, tema baru dipilih untuk menjelaskan area prioritas keselamatan pasien, termasuk tindakan mana yang diperlukan untuk mengurangi bahaya yang dapat dihindari dalam pelayanan kesehatan, dan untuk mencapai cakupan kesehatan universal.

Terpilih sebagai tema keselamatan pasien tahun ini yakni “Asuhan yang aman bagi ibu dan bayi baru lahir” (Safe maternal and newborn care). Tema tersebut sekaligus mendesak semua pemangku kepentingan untuk “Segera bertindak untuk persalinan yang aman dan bermartabat ”(Act now for safe and respectful childbirth) dengan beban risiko dan kerugian yang signifikan yang dialami oleh ibu dan bayi baru lahir karena asuhan yang tidak aman, ditambah dengan terganggunya layanan kesehatan esensial yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Di Indonesia, kesehatan ibu dan anak masih terus menjadi sorotan. Angka kematian ibu sebagai indikator keberhasilan pencapaian kesehatan ibu dan anak, tercatat sudah mengalami penurunan yakni 346 kematian (SP 2010) menjadi 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015). Namun, masih jauh dari target RPJMN 2024 yakni Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup (KH), sedangkan kematian neonatal menjadi 10 kematian per 1000 kelahiran.

Data dari SRS Litbang 2016 juga menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi kematian terjadi di Rumah Sakit yakni 77%, disusul di rumah 15,6%, hal ini menjadi tantangan tidak hanya memperbaiki kinerja pelayanan di level Rumah Sakit, namun juga memperbaiki luaran klinis ibu hamil dari pelayanan dasar sebelum di rujuk Rumah Sakit karena sebagian besar kasus yang di rujuk ke RS sudah datang dalam kondisi yang buruk. Lebih jauh, saat ini kita dihadapkan pada meningkatnya kasus kematian ibu di tahun 2021 akibat terpapar Covid-19.

Secara Global, WHO mencatat sekitar 810 wanita meninggal setiap hari dari penyebab yang dapat dicegah terkait dengan kehamilan dan persalinan. Selain itu, kematian bayi baru lahir menyumbang 47% kematian di antara anak-anak di bawah usia lima tahun, yang mengakibatkan 2,4 juta nyawa hilang setiap tahun, dan sekitar sepertiga dari kematian bayi baru lahir terjadi pada hari kelahiran dan hampir tiga perempatnya terjadi dalam minggu pertama kehidupan.

Penyebab langsung yang paling umum dari kematian ibu adalah perdarahan, infeksi, tekanan darah tinggi, aborsi yang tidak aman, dan persalinan macet, serta penyebab tidak langsung seperti anemia, penyakit jantung dan lain-lain. Sebagian besar kematian ibu dapat dicegah dengan manajemen tepat waktu oleh profesional pelayanan kesehatan yang terampil yang bekerja di lingkungan yang mendukung. Hal ini hanya dapat dicapai melalui keterlibatan semua stakeholder dan penerapan sistem kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan dari hulu ke hilir.

Sebagai bagian dari tanggungjawab bersama, maka kita semua dapat bersama-sama mengambil peran memastikan bahwa ibu dan bayi baru lahir menerima perawatan yang aman, melalui: 1) Meningkatkan kesadaran di komunitas Anda tentang masalah keselamatan ibu dan bayi baru lahir, terutama saat melahirkan. 2) Menyerukan otoritas pelayanan kesehatan untuk terlibat dengan pemangku kepentingan dan mengadopsi strategi yang efektif dan inovatif untuk meningkatkan keselamatan ibu dan bayi baru lahir. 3) Organize acara teknis atau melakukan advokasi untuk menyerukan keselamatan ibu dan bayi baru lahir yang lebih baik, dan 4) Bekerja dengan pemangku kepentingan lokal, regional maupun nasional untuk menunjukkan dukungan Anda terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi baru lahir.

Sumber:

• https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/09/world-patient-safety-day-2021-act-now-for-safe-and-respectful-childbirth
• https://www.who.int/health-topics/newborn-health#tab=tab_2
• https://www.who.int/health-topics/maternal-health#tab=tab_1

 

 

Reporter: Andriani Yulianti (Divisi Manajemen Mutu, PKMK FK KMK UGM)

Yogyakarta, pada tanggal 15 September 2021, pukul 09.00-12.30 WIB telah diselenggarakan kegiatan pendampingan pelaksanaan AMP Efektif dengan 10 Langkah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan ibu dan bayi. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Yayasan Project HOPE, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada dan Dinas Kesehatan Grobogan-Jawa Tengah. Diskusi difasilitasi oleh Dr. dr Hanevi Djasri MARS FISQua dan Andriani Yulianti, MPH, dan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yang diikuti oleh tim AMP Kabupaten Grobogan dan Puskemas pada tahun 2020.

Sebagai pengantar kegiatan, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga-Dinkes Grobogan menyampaikan bahwa di masa pandemi COVID-19 telah terjadi peningkatan jumlah kematian ibu lebih dari 2 kali lipat, yaitu dari 31 di tahun 2020 menjadi 68 pada bulan Agustus 2021, dan sebagian besar dikarenakan infeksi COVID-19. Sehingga diharapkan dengan adanya pelaksanaan AMP lebih efektif dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat dan operasional. Tatalaksana AMP efektif sangat diperlukan untuk membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dalam memperbaiki program kesehatan Ibu dan Anak.

Penyampaian materi oleh dr Hanevi Djasri dimulai dengan me-refresh kembali pelaksanaan AMP efektif dengan 10 langkah, dimulai dari 1) Pembentukan tim AMP tingkat Kabupaten, 2) Pengisian form otopsi verbal dan rekam medis, 3) Pengkajian kasus (a. Identifikasi masalah, b. Analisa data, c. Penggalian akar masalah, d. Pencarian penyelesaian masalah), 4) Penyusunan draft rekomendasi (a. Pengelompokan rekomendasi, b. Menyusun skala prioritas, c. Menyusun program dan anggaran kegiatan, d. Menyusun POA), 5) Penyusunan rekomendasi akhir yang operasional dengan melibatkan lintas sektor, 6) Sosialisasi rekomendasi kepada seluruh stakeholder, 7). Monitoring respon terhadap rekomendasi (Respon segera dan respon terencana), 8) Pelaksanaan kegiatan atau operasionalisasi program, 9) Monitoring dan evaluasi kegiatan, serta 10) Evaluasi outcome AKI –AKB.

Dalam pelaksanaan pendampingan, pihak pengkaji Dinkes diminta untuk memaparkan dan mendiskusikan ringkasan 3 kasus maternal, serta mendiskusikan formulir ringkasan pengkajian maternal. Hasil pengamatan dalam proses AMP yang sudah dilakukan oleh pihak Dinkes dinilai oleh dr Hanevi bahwa proses AMP yang dijalankan oleh tim Dinkes saat ini sudah terlihat dilaksanakan secara sistematis, menelaah tatalaksana, penyebab dan mencari akar masalah dan usulan perbaikannya, namun pelaksanaannya berlangsung sangat lama sehingga dalam prosesnya akan banyak membutuhkan waktu sehingga belum terlihat efektif dan efisien.

Dr Hanevi juga menyarankan agar seluruh formulir AMP sudah terisi oleh Fasyankes sebelum pertemuan di tingkat Dinkes, sehingga saat pertemuan di tingkat Dinkes hanya dilakukan klarifikasi isi dan rekapitulasi dari total kasus pengkajian. Pentingnya melakukan rekapitulasi dari total kasus pengkajian, agar dinkes memiliki peta perbaikan ke arah mana area perbaikan yang akan dilakukan karena bisa saja beberapa penyebab kematian memiliki akar masalah yang sama, sehingga dapat menghasilkan usulan perbaikan yang dapat mengikat kepala daerah (Pemerintah Daerah) untuk dapat menjalankan rekomendasi yang dihasilkan.

Di akhir acara, diakui oleh tim AMP Dinkes Grobogan bahwa selama ini masih terjebak dengan rutinitas AMP sebelumnya, sehingga belum dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan AMP efektif, dan akan melakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari Narasumber. Sebelum menutup kegiatan, dr Hanevi memberikan penugasan kepada tim AMP Dinkes untuk membuat rekapitulasi dari semua kasus kematian ibu dan bayi, dan sekaligus melakukan pengelompokkan akar masalah dan perbaikannya, seperti pada form di bawah ini:

 

No Kasus	Penyebab Kematian	Adekuasi Tatalaksana	Akar Masalah	Usulan Perbaikan dan PIC
#1	Penyebab langsung Penyebab tidak langsung Kondisi dasar
#2	Penyebab langsung Penyebab tidak langsung Kondisi dasar
#3	Penyebab langsung Penyebab tidak langsung Kondisi dasar
dst	–

 

 

 

Reporter: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Manajemen Mutu, PKMK FK KMK UGM)

Diskusi Seri I dalam rangka memperingat hari keselamatan pasien sedunia 2021 dengan topik Diskusi Gambaran Umum Keselamatan Ibu dan Bayi di Indonesia,s telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2021, menghadirkan peserta yang berasal dari fasilitas layanan kesehatan tingkat dasar maupun tingkat lanjut, organisasi profesi, maupun akademisi. Kegiatan dimulai dengan penyampaian laporan oleh dr. Erna Mulati, M.Sc, CMFM selaku Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes RI, yang menyampaikan bahwa diskusi dilakukan untuk mengupayakan persalinan yang aman dan bermartabat. Sehingga kedepan masih akan ada 5 kegiatan lagi yang akan menjadi kelanjutan dalam rangka memperingat hari keselamatan pasien sedunia, dan acara puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2021 di RSAB Harapan Kita.

Tujuan dari pertemuan ini diharapkan semua element memiliki gerakan dan komitmen bersama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB). Diskusi Kemudian dilanjutkan pembukaan oleh Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS selaku Dirjen Yankes Kemenkes RI dan keynote speech oleh drg. Kartini Rustandi, M.Kes selaku Plt Dirjen Kesmas Kemenkes RI dengan menekankan pentingnya keselamatan ibu dan bayi sebagai prioritas pembangunan nasional. Diskusi selanjutnya dimoderatori oleh dr.Sunarto, bersama dengan 4 narasumber lainnya yakni dr. Bambang Tutuko, Sp.An.KIC (Ketua KNKP), dr. M. Subuh, MPPM (Ketua Adinkes), dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes (Ketua PERSI), dr. Arjaty W. Daud, MARS (Anggota KNKP).

drg. Kartini Rustandi, M.Kes menekankan perlunya mempersiapkan seorang ibu hamil dalam keadaan sehat. Diaketahui bahwa konsep besar sudah banyak disampaikan oleh para ahli, namun yang paling penting bagaimana mengimplementasikan dengan baik dan masyarakat menjadi paham apa yang harus mereka lakukan dan dapat melakukan pemeriksaan, baik semasa hamil, persalinan dengan persalinan yang aman, dan pentingnya peran keluarga dan kader sehingga upaya yang kita lakukan dapat bermanfaat dengan baik. Selanjutnya dr. Bambang Tutuko, Sp.An.KIC menyampaikan materi Program Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) dalam mendorong percepatan kesadaran keselamatan pasien menuju fasilitas pelayanan kesehatan tanpa seorang pun cedera, disampaikan bahwa komite keselamatan pasien sejak tahun 2020 terbagi menjadi 4 sub komite yakni menyiapkan tim IT yang mengawal SP2KN dan sistem pelaporan di website untuk semua fasyankes, melakukan update aplikasi e-report dan alert sistem, revisi buku pedoman pelaporan IKP.

dr Bambang menegaskan bahwa ancaman keselamatan pasien mempunyai potensi berasal dari penyebab yang sama, sehingga dapat diselesaikan dengan solusi yang serupa. Visi, misi dan tujuan Global pasrient safety action plan 2021-2030 juga telah dituangkan dalam kerangka kerja matrix 7×5 yakni:1) Kebijakan untuk menghilangkan bahaya yang dapat dhindari dalam layanan Kesehatan, 2) Sistem dengan keandalan tinggi, 3) Keamanan proses klinis, 4) Keterlibatan pasien dan keluarga, 5) Pendidikan keterampilan&keselamatan tenaga kesehatan, 6) Informasi penelitian, manajemen resiko, 7) Sinergi kemitraan dan solidaritas. Di akhir sesinya dr Bambang mengajak semua pemangku terutama para tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan pasien, serta menjadikan momentum WPSD untuk mempercepat tindakan yang diperlukan untuk memastikan persalinan yang aman dan terhormat. Serta diharapkan menggunakan standar, sasaran dan langkah-langkah keselamatan pasien untuk meminimalisir cidera yang bisa dicegah pada ibu hamil, melahirkan dan bayi baru lahir.

Pemateri selanjutnya, edr. M. Subuh, MPPM menyampaikan materi mengenai upaya dinas kesehatan dalam peningkatan layanan KIA dan pencegahan kematian ibu dan bayi di masa Pandemi, disampaikan bahwa persepsi tentang keselamatan pasien harus menerus kita lakukan sosialisasi, bila perlu persepsi tersebut masuk kedalam program prioritas nasional. Disampaikan juga oleh bahwa Pandemi tidak hanya menguji sistem kesehatan kita namun juga menguji mental kita, dimana di daerah memiliki tekanan politik dan apa yang menjadi dampaknya harus diantisipasi, terlebih saat ini kita justru dihadapkan pada multiple morbiditas. Dikatakan juga bahwa peran daerah sangat sentral dengan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM), bila dilihat dari regulasi yang ada, dari total 12 pelayanan minimal bidang kesehatan yang menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota, ada 6 diantaranya berkaitan dengan ibu dan anak yakni; kesehatan ibu hamil, bersalin, BBLR, Balita, pada usia pendidikan dasar dan pada usia produktif. dr Subuh juga menekankan pentingnya peran kepemimpinan yang merupakan faktor kunci dalam meningkatkan layanan KIA di masa pandemi yakni kemampuan komunikasi resiko, kesiapan cegah tangkal, laboratorium, Faskes dan kecukupan nakes, kesiapan memberi alert serta adanya simulasi dari berbagai aktifitas.

Selanjutnya, dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes menyampaikan materi terkait kesiapan rumah sakit dalam penyediaan pelayanan rujukan ibu dan bayi di era pandemic, bahwa tata kelola rumah sakit seharusnya dilakukan melalui penerapan fungsi-fungsi RS yang berdasarkan prinsip-prinsip trasparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajiban meliputi penerapan fungsi manajemen klinis, diantaranya: kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan professional, dan akreditasi Rumah Sakit. dr Kuntjoro juga menekankan bahwa kesalahan itu tindakan yang manusiawi, namun menutupi kesalahan merupakan tindakan yang tidak dapat dimaafkan. Inovasi juga tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan pasien. Diketahui bahwa semua diharapkan terus melakukan perubahan namun harus dilakukan dengan sebaik-baiknya baik dan sebenar-benarnya benar yang berbasis dari knowlegde management dan evidance base. Terutama saat ini rumah sakit dihadapkan pada tuntutan revolusi industri 4.0 dan surge capacity.

Pembicara terakhir yakni dr. Arjaty W. Daud, MARS membawakan materi mengenai manajemen risiko pada keselamatan Ibu dan Bayi yang menekankan perlunya pendekatan hulu dan hingga ke hilir yakni saat sebelum, saat hamil, saat melahirkan dan setelah melahirkan dengan menggunakan pendekatan; 1) Proaktif yakni melakukan identifikasi risiko secara dini (early warning system) untuk mendeteksi risiko wanita hamil, sehingga dapat direncanakan pencegahan secara dini (early prevention program), 2) Komprehensif terkait dengan faktor masyarakat (community based), dan faktor ibu hamil (individual based), Fasyankes dan Para pemangku kepentingan, 3) Menyeluruh/holisitik dan terintegrasi disemua tingkatan pelayanan di Fasyankes, 4) Preventif dengan analisa penanganan strategi mitigasi risiko.
Secara keseluruhan rangkaian acara berjalan dengan baik dan diikuti dengan antusias oleh peserta yang menembus angka 1000 peserta, dan akan dilanjutkan hingga memasuki acara puncak yakni pada tanggal 17 September 2021.

Video selengkapnya

 

 

 

Dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan memerlukan peran aktif pasien, keluarga atau orang lain yang menemani-merawat pasien (carers) dan masyarakat (untuk selanjutnya disebut pasien-masyarakat). Pasien dapat melakukan banyak peran penting ketika menerima pelayanan kesehatan serta dukungan keluarga yang baik bisa menjadi sumber motivasi, semangat dan perlindungan terhadap resiko-resiko bahaya kepada pasien, karena keluarga merupakan unit paling dekat dengan pasien, dan merupakan perawat utama bagi pasien.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rangkuti, NA., 2020 mengenai peranan pasien dan keluargannya dalam upaya pencegahan bahaya dan adverse event di pelayanan kesehatan, menggunakan metode deskriptif yang memberikan gambaran secara jelas dari suatu masalah dan keadaan berdasarkan data-data yang sebenarnya. Serta menggunakan metode litertature review melalui mengumpulkan data, membaca, mengkaji dan menganalisis data tersebut dari berbagai sumber seperti buku teks, e-book, jurnal, buku referensi yang berhubungan dengan tema yaitu peran pasien dan keluarga sebagai partner di pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya bahaya dan adverse events.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktif pasien‐masyarakat dalam meningkatkan mutu keselamatan pasien sangatlah diharapkan, baik oleh profesi kesehatan, pasien‐masyarakat ataupun pihak manajemen yang dapat ditingkatkan melalui keterlibatan pasien sebagai partner dalam proses pelayanan. Karena itu, di RS harus memiliki system dan mekanisme mendidik pasien & keluarganya tentang kewajiban&tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Beberapa bukti‐bukti positif dalam hal penanganan penyakit kronis juga telah menunjukkan adanya dampak positif peran aktif pasien terhadap keluaran klinisnya. Baca lebih lanjut di link berikut……

selengkapnya

 

 

Disarikan oleh: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Manajemen Mutu PKMK FK KMK UGM)

Pandemi Covid-19 telah mengharuskan sistem kesehatan berubah lebih cepat dari biasanya. Pandemi Covid-19 bukanlah alasan seseorang yang masuk dalam sarana pelayanan kesehatan tidak mendapatkan mutu dan keselamatan pasien yang dipersyaratkan, melainkan hak terhadap mutu dan keselamatan pasien harusnya diterima oleh pasien di berbagai kondisi, termasuk di masa pandemi Covid-19.

Saat ini, beberapa upaya meningkatkan mutu telah dilakukan oleh institusi pelayanan kesehatan misalnya, banyak staf saat ini telah mendapatkan pelatihan dan metode dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang dapat digunakan untuk mendukung desain sistem baru, serta mempercepat praktek dan beradaptasi dengan pembelajaran yang baru yang kian cepat berubah di masa Pendemi Covid-19.

Dalam sebuah artikel yang disampaikan oleh Fitzsimons, 2021 menjabarkan mengenai prinsip-prinsip peningkatan mutu dan ilmu keselamatan pasien, pilihan pendekatan, metode dan alat, yang mungkin berguna dalam situasi krisis seperti pandemi saat ini. Disampaikan bahwa peningkatan mutu melibatkan upaya merancang, mengimplementasikan dan mempelajari tentang perubahan sistem yang diperlukan untuk menanggapi kebutuhan kesehatan masyarakat yang dinamis. sehingga kegiatan perbaikan dalam situasi krisis harus memastikan dan meningkatkan outcome terbaik pasien dalam sistem meskipun di bawah tekanan. Meskipun kecendrungan bahwa pada situasi darurat terungkap masalah baru yang membutuhkan solusi baru yang mungkin, atau mungkin tidak berhasil seperti yang dibayangkan.

Fitzsimons, 2020 juga menekankan pada Ilmu peningkatan mutu didasarkan pada teori, seperti yang sampaikan oleh W. Edwards Deming, yang membantu mengidentifikasi upaya perbaikan termasuk sifat sistem, psikologi perubahan, pemahaman variasi dalam proses dan pengukurannya serta bagaimana pengetahuan baru ditemukan. Beberapa tips yang disampaikan oleh Fitzmons yakni pentingnya pola pikir, konsep, dan semua alat peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat digunakan dalam situasi krisis seperti masa pandemi Covid-19 saat ini.

Kemudian memilih ide-ide yang baik dan belajar melalui tes perubahan skala kecil dalam setting yang nyata sambil mengindentfikasi apa saja yang dapat menyebabkan gangguan minimal untuk situasi kritis, maupun yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang baik ketika sumber daya diperluas. Serta, melatih tenaga kesehatan dalam keterampilan non-teknis utamanya, mengenai kesadaran akan situasi bersama akan kondisi krisis dan meningkatkan komunikasi agar dapat belajar dan beradaptasi dengan situasi yang dinamis untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas.

Menurut Fitzmore bahwa siklus belajar yang cepat merupakan pendekatan inti dari semua upaya perbaikan. Bahkan di situasi krisis, penting untuk memperjelas tujuan untuk setiap upaya perbaikan pada struktur dan proses yang ada dalam sebuah sistem. Dalam siklus belajar cepat bertujuan untuk belajar dengan cepat dengan gangguan seminimal mungkin.

misalnya, menguji ide upaya perbaikan di suatu tempat selama 30–60 menit, kemudian amati dan kumpulkan beberapa data, lalu segera memberikan umpan balik tentang kelayakannya sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Jika sekali perubahan tersebut dianggap layak, maka pengujian skala luas yang cepat dapat dilakukan, dilanjutkan dengan menyebarkan ke daerah lain jika dianggap bermanfaat.

Berikut ini beberapa contoh siklus belajar cepat yang digambarkan oleh Fitzmore, yang dapat di implementasikan ke dalam pekerjaan sehari-hari, dapat menggunakan data yang sudah dikumpulkan atau belajar dari diskusi rutin atau saat serah terima pekerjaan. Namun, contoh di bawah ini bukanlah panduan langkah-demi-langkah karena setiap project individu memunculkan siklusnya tersendiri tergantung pada pembelajaran dari masing-masing project PDSA sebelumnya:

1. Upaya peningkatan mutu di ICU, yakni ingin meningkatkan mutu pemanfaatan staf perawat dengan terbatasnya pengalaman perawat di ICU
   • Tujuan: mengatur ulang penyediaan perawatan di ICU untuk memenuhi permintaan pasien.
   • Tindakan: Pengalaman keselamatan pasien saat serah terima, wawancara perawat, dan safety outcomes.
   • Ubah ide: Gunakan perawat yang berpengalaman untuk mengawasi staf ICU yang tidak berpengalaman.

PDSA1—Tim staf ICU merencanakan desain ulang perawatan ICU berdasarkan kebutuhan untuk melayani peningkatan jumlah pasien dengan memberikan perawatan dan dukungan yang aman, dan efektif. Tugas utama diidentifikasi, rasio pengawasan yang disarankan. Uji dengan berdiskusi dengan staf lain.

PDSA2— Checklists staf dan penyelia baru yang direkomendasikan

PDSA3— Checklists diperbarui dan diuji ulang.

PDSA4—Pertanyaan mengenai rasio mana yang benar untuk supervisi perawat berpengalaman, 2:1 atau 3:1. Keputusan dibuat untuk mengamati seperti apa pengalaman pengawasan 2:1 lebih dari 1 jam dengan umpan balik yang dikumpulkan dari semua staf yang terlibat.

PDSA5—Saran bahwa untuk sebagian besar pasien pengawasan 2: 1 dapat dikelola tetapi beberapa kelompok pasien membutuhkan tantangan. Amati 1 jam lebih lanjut khususnya di kelompok pasien yang teridentifikasi.

2. Dalam kegiatan pelatihan—Meningkatkan pelatihan alat pelindung diri (APD)
   • Tujuan: Semua staf dapat menggunakan dan melepas APD dengan aman dan efisien.
   • Pengukuran: Survei terhadap pelatih dan peserta pelatihan dan observasi penggunaan APD.
   • Ubah ide: video dan pelatihan tatap muka (dengan jarak sosial).

PDSA1—Dengan para ahli (pengendalian infeksi/mikrobiologi) mengidentifikasi langkah-langkah kritis dan masalah pada penggunaan APD. Tinjau beberapa video pelatihan dan memilih fitur terbaik. Uji dalam kelompok ahli.

PDSA2—Gunakan pembelajaran untuk mengembangkan pelatihan dan pengujian pada satu orang, tiga orang kemudian lima.

PDSA3—Tentukan elemen pelatihan apa yang dapat dimasukkan ke dalam video sebelum melakukan praktik APD. Uji video pada satu, tiga dan lima orang dan lakukan adaptasi dari umpan balik.

PDSA4—Tes pada kelompok 20 orang dan adaptasi dari umpan balik. Gunakan secara luas dan pantau.

3. Kegiatan dalam komunikasi—Membuat garis keputusan triase dan melakukan pengujian
   • Tujuan: Untuk merancang dan mengimplementasikan garis keputusan triase berbasis risiko.
   • Tindakan: Perbandingan berdasarkan pengambilan keputusan berdasarkan ahli dan berdasarkan pengalaman pengguna.
   • Ubah ide: Mengembangkan dan menyempurnakan algoritme keputusan.

PDSA1—Dengan bimbingan ahli, kembangkan algoritme untuk membantu staf yang tidak terlatih secara medis untuk menjawab pertanyaan tertentu. uji Jalur dengan rekan kerja.

PDSA2—Kembangkan skenario pemanggil tiruan dan mainkan dengan staf. Beberapa masalah diidentifikasi untuk pertanyaan non-algoritma. Algoritma diperbarui.

PDSA3—Menguji algoritme dengan penelpon yang nyata dan cadangan ahli medis. Beberapa masalah non-algoritma tetap ada. Keputusan untuk mengukur frekuensi. pertanyaan non-algoritma dengan pengujian pasien nyata dan cadangan ahli. Saran bahwa 1:10 penelpon membutuhkan bantuan ahli.

PDSA4—Tes menggunakan 1 ahli medis dengan 8 staf non-medis per panggilan shift

Fitzmore juga menekankan pentingnya penggunaan pengukuran dalam siklus belajar cepat. Model untuk Peningkatan menantang kita untuk mengidentifikasi ukuran objektif yang digunakan untuk mendukung keyakinan bahwa perubahan mengarah ke peningkatan. Serta, penting untuk menyadari akan variasi yang terjadi ketika parameter berulang kali diukur dan untuk menjaga agar tidak salah menafsirkan sinyal yang masuk secara acak sebagai bukti perbaikan. Serta, penting untuk memperhatikan Ilmu perilaku, semua perbaikan membutuhkan individu dan kelompok untuk mengubah perilaku.

Pentingnya menggunakan petunjuk dengan tepat untuk membantu mengingatkan dan mendorong orang untuk bertindak sesuai tujuan, cara dan menekankan bahwa desain yang baik (mudah dilakukan). Misalnya, merancang suatu sistem baru yang memastikan perilaku seperti mencuci tangan atau Alat Pelindung Diri (PPE) penggunaan dapat di adaptasi dengan baik.

Selanjutnya, pentingnya standar dalam perawatan krisis karena mungkin tidak memungkinkan untuk memenuhi standar mutu saat kondisi normal, sehingga pedoman etika dan operasional diperlukan untuk beradaptasi dengan skenario baru, sehingga penting membuat definisi situasional mengenai mutu. Prinsip-prinsip meliputi: keadilan, kewajiban untuk peduli, kewajiban untuk mengelola sumber daya, transparansi, konsistensi, proporsionalitas dan akuntabilitas. Serta perlunya kerja tim dan faktor manusia, banyak praktisi yang telah berpengalaman bekerja dalam waktu lama dalam tim secara efektif untuk memberikan layanan yang kompleks, namun situasi krisis terdapat tim baru yang dibentuk dan harus tampil dengan standar tinggi dalam waktu singkat.

Sehingga perlu mengidentifikasi keterampilan kritis yang dapat diajarkan yang diperlukan untuk tim yang baru agar mampu bekerja secara efektif. Serta yang terakhir, perlunya melakukan peninjauan kembali akan upaya peningkatan mutu yang dilakukan, dengan mempertanyakan beberapa hal: Apa yang kita harapkan akan terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa ada perbedaan? Serta, Apa yang dapat kita pelajari atau lakukan dari perbedaaan tersebut?

Sumber:

Fitzsimons, J. (2021). Quality and safety in the time of Coronavirus: design better, learn faster. International Journal for Quality in Health Care, 33(1), mzaa051.