Supervisi Kegiatan Request for Proposals (RFP): Collaboration and Partnership In Addressing Public Health Challenges After The Pandemic

Kerangka Acuan Kegiatan

Supervisi Kegiatan Request for Proposals (RFP):
Collaboration and Partnership In Addressing Public Health Challenges After The Pandemic

Program INSPIRASI
(Improving Quality of Disease Preparedness, Surveillance, and Response in Indonesia)

Diselenggarakan oleh: PKMK FK-KMK UGM
Bekerjasama dengan: CDC USA

Latar Belakang

Pada 11 Maret 2020, WHO mendeklarasikan pandemi COVID-19, setelah dua bulan sebelumnya dideklarasikan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah kematian akibat COVID-19 mencapai 1.8 juta jiwa dan jumlah ini semakin meningkat, hingga pada Maret 2023, WHO mencatat jumlah kematian global akibat COVID-19 mencapai setidaknya 6.8 juta jiwa, dengan lebih dari 761 juta kasus terkonfirmasi di seluruh dunia.

Indonesia merupakan salah satu episentrum global untuk COVID-19. Pada Maret 2023, jumlah penduduk Indonesia yang terinfeksi COVID-19 melampaui 6.7 juta jiwa, dengan total kematian mencapai 161 ribu jiwa. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan berbagai kelemahan sistem kesehatan di Indonesia dimana sangat rentan pada ancaman kesehatan dari luar. COVID- 19 juga menunjukkan betapa pentingnya interoperabilitas digital antar sistem aplikasi kesehatan dan kebutuhan yang untuk merespons penyakit dalam keadaan darurat. Beberapa kesenjangan yang muncul diawal pandemi yakni rumah sakit yang kewalahan menghadapi lonjakan pasien COVID-19, sumber daya medis dan lokasi tes yang tidak mencukupi serta kekacauan pada perhitungan jumlah kasus COVID-19, jumlah APD yang tidak mencukupi untuk tenaga kesehatan, serta kesenjangan akses pada populasi yang rentan. Kelemahan ini menyebabkan tingginya risiko infeksi dan tingkat kematian yang lebih tinggi di pada populasi rentan, yaitu orang tua dan mereka yang memiliki penyakit penyerta.

Pandemi COVID-19 di Indonesia juga menunjukkan bahwa tidak mungkin satu lembaga bekerja sendiri untuk mengelola bencana kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan, selaku pimpinan di sektor kesehatan, tidak mungkin mampu untuk mencegah dan menangani penyakit zoonosis seorang diri, karena penanganannya membutuhkan peran dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pendekatan One Health. Maka dari itu salah satu aspek yang menjadi tujuan besar dari kegiatan ini adalah untuk mampu meningkatkan kolaborasi lintas sektor, lintas lembaga dalam menghadapi tantangan permasalahan kesehatan di masa depan.

Kegiatan penelitian dalam rangka “Request for Proposal: Collaboration and Partnership in Addressing Public Health Challenges After the Pandemic” telah mulai dilaksanakan. Supervisi pelaksanaannya perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan protokol.

Tujuan

  1. Memastikan penelitian dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah disetujui
  2. Menilai progres penelitian dan mengidentifikasi masalah atau kendala yang timbul
  3. Memastikan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
  4. Melakukan evaluasi terhadap data penelitian dan keuangan penelitian.

Waktu dan Detail Pelaksanaan Kegiatan

Hari, tanggal : Senin-Rabu, 18-20 September 2023
Waktu : 08.00 – 16.00 WITA
Tempat : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Waktu Agenda
Senin, 18 September 2023
08.00 – 09.00 Pertemuan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
09.00 – 10.00 Laporan kemajuan Penelitian
10.00 – 11.00 Perjalanan menuju Lokasi Penelitian
11.00 – 16.00 Supervisi enumerator
Selasa, 19 September 2023
08.00-11.00 Pengecekan data
11.00-16.00 Laporan penggunaan anggaran
Rabu, 20 September 2023
08.00 – 11.00 Pengecekan data
11.00 – 12.00 Penutupan

 

Waktu dan Detail Pelaksanaan Kegiatan

Hari : Kamis-Sabtu, 21-23 September 2023
Waktu : 08.00 – 16.00 WITA
Tempat : Universitas Halu Oleo

Waktu Agenda
Kamis, 21 September 2023
08.00 – 09.00 Pertemuan di Universitas Halu Huleo
09.00 – 10.00 Laporan kemajuan Penelitian
10.00 – 11.00 Perjalanan menuju Lokasi Penelitian
11.00 – 16.00 Supervisi enumerator
Jumat, 22 September 2023
08.00-11.00 Pengecekan data
11.00-16.00 Laporan penggunaan anggaran
Sabtu, 23 September 2023
08.00-11.00 Pengecekan data
11.00-12.00 Penutupan

 

 

Functional Exercise Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Public Health Emergency/ PHE) di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Maros

22 – 25 Agustus 2023

No Nama Instansi Peran
1 Vensiana K. Lebang, SKM., M.Kes Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Panitia Penyelenggara
2 Fajar Qadri, S.Kep., Ns
3 A.Akhirulla, Amd.Kom
4 Nur Syamsul, SKM, M.Kes Dinas Kesehatan Kota Makassar
5 Kurniaty Idris, SKM
6 Muhajirah Nursin, SKM., M.Kes Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
7 Andi W. Padauleng, SKM
8 Annur Hikmah Basri, SKM
9 Zakiah Darajat, SKM, M.Kes, MH. Kes Dinas Kesehatan Kota Makassar Evaluator
10 Hasan Rahim, S.Kep, Ns, MARS Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
11 dr. Alghazali Samapta, MARS, MH (Kes) Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes
12 Ardadi, S.Farm., M. Kes Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel
13 Indra Dwinata, SKM.,MPH FKM UNHAS Observer
14 Awaluddin L.,SKM.,M.Kes PAEI Prov. Sulsel
15 Muhammad Ramli, S.Kep. Ns. M.Kep PPNI Prov. Sulsel
16 Rahmat Jaya, SKM., M.Kes Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Pemain
17 Ira Ekawati, SKM
18 Maryam Huda, SKM., M.Kes
19 Hj. Mardiah, SKM., M.Kes
20 Muhammadong, SKM., M.Kes
21 Ansar, SKM., M.Adm.Kes
22 Fitriani, SKM., M.Kes
23 Fatimah Rasyid, SKM., M.Kes
24 Hariyanto, SKM.,M.Tr.Adm.Kes
25 Firda Kurnia, SKM
26 Surya Aswar, SKM
27 drg. Apriani
28 Al-Gazali Bakri, SKM
29 Tris Soepriyati
30 M. Husaen
31 Darwis, SKM
32 A. Jusmawati, SKM., M.Kes
33 Askariadi Pusat Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel
34 Ns. Muh. Arif, S.Kep
35 Apt. Hendra, S.Si
36 Ns. Sri Muliana, S.Kep
37 St. Saadatur Rahmayaini, SKM
38 Syahrir
39 dr. Andi Mariani, MH.Kes Dinas Kesehatan Kota Makassar
40 drg. Andri Anwar Zainuddin, S.Kg, M.Kes
41 Pasmawati
42 Chabybye Rusly, SKM
43 Ina Mutmainah Dahlan, SKM. M.Kes
44 Asrianto Baharuddin, S.Farm, Apt
45 Sulha Kuba, SKM, M.Kes
46 Rosyidah Thamrin, SKM, M.Tr.Adm.Kes
47 Nur Isnawati, SKM
48 Hadira, S.Kep., Ns., M.Kep
49 dr. H. Rudianto Joto. M.Kes Puskesmas Tabaringan Kota Makassar
50 A. St. Huzaimah A. Abdullah, SKM
51 Suriyani, S.Tr. Kes
52 dr. H. Muhammad Yunus, S.Ked, M.Kes Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
53 dr. H. Mohammad Faisal Rizal
54 Hj. Rusnawari, SKM
55 Lakatutu, SKM, MM
56 Nurhayati, S.Sos
57 Idriani Idrus, SP
58 Rahmatullah, SKM
59 Irwan, SKM., M.Kes
60 Muhammad Amin, S, SiT
61 Herlina Susanti Bahar, SKM
62 dr. Irmawaty Haeruddin BBLK Makassar
63 dr. H. Hendra Saputra Hamka, S.Ked Puskesmas Mandai
64 Reski Wulandari, S.KM
65 Sudirman C, AMAK
66 Agus Supriyanto, S.K.L RSAU Dody Sardjoto
67 Muh. Ihsan Budiman, Amk
68 La Ode Arsina, Amd Kep Rumkital Jala Ammari
69 Abd Gafur, S.Pd., M.Pd BPBD Kota Makassar
70 drh. Risky Yuniarti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sulsel
71 drg. Rahmi Azis, MARS RSUD Daya Kota Makassar
72 Achmad Taufan BPBD Kab Maros
73 Yulce Rakkang, SKM., M.Kes BTKLPP Makassar
74 H. Andi Ali Resa, SKM, M.Kes KKP Kelas I Makassar
75 Tubianto Anang Zulfikar, SKM
76 dr. H. Abbas Zavey Nurdin , Sp.Ok, MKK
77 Hilda Adriati Malik, SKM

 

 

 

 

Reportase dari Konferensi Internasional ISQua di Seoul, Korea Selatan

Oleh: Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH
Delegasi dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM
dan Indonesian Health Care Quality Network (IHQN)

  Pengantar

The International Society for Quality in Health Care (ISQua) kembali mengadakan pertemuan internasional tentang mutu pelayanan kesehatan, kali ini merupakan konferensi ke-39. Bertempat di Gedung COEX Convention Centre, Korea Selatan, pada 27-30 September 2023.

Pertemuan tahun ini mengangkat tema Technology, Culture, and Corproduction: Looking to The Horizon of Quality and Safety, tema yang relevan dengan kondisi mutu pelayanan kesehatan Indonesia dan global saat ini. Bauran kecepatan perkembangan teknologi, konsistensi budaya, dan kecepatan produksi pasar berlomba berkontribusi untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya mutu dan aman bagi setiap orang.

Reportase disusun selama tiga hari yaitu mulai hari Senin-Rabu. Reportase memuat ringkasan isi materi yang disajikan oleh para pembicara pada seluruh sesi pleno dan sebagian sesi paralel. Reportase juga memuat pendapat penulis terkait dengan konteks di Indonesia dan usulan tindak lanjut.

Para pembaca yang telah mengikuti konferensi ISQua diundang untuk melengkapi reportase ini secara online di website mutu pelayanan kesehatan pada link website www.mutupelayanankesehatan.net Kami juga berharap semua pemerhati mutu pelayanan kesehatan memberikan tanggapan usulan tindak lanjut dalam konteks Indonesia. Diharapkan dengan adanya reportase ini dapat memberikan ide-ide baru bagi para pengambil kebijakan, dosen, peneliti, tenaga kesehatan dan pemerhati peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.    

{tab title=”HARI PERTAMA” class=”red solid” align=”justify”}

  Senin, 28 September 2023

Pembukaan dan Pleno

isq1

Pertemuan dibuka secara resmi oleh Jeffery Braithwaite sebagai presiden ISQua, WangJunLee sebagai presiden KoSQua, Jung-Gu Kang sebagai presiden HIRA, dan Cho KyooHong sebagai Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan.

Jeffery Braithwaite mengucapkan selamat datang pada seluruh peserta ISQua. Jeffery dengan semangat menyampaikan bahwa jumlah peserta berasal dari 77 negara, 1608 peserta, lebih dari 290 pembicara, lebih dari 200 presentasi oral dan lebih dari 400 poster. ISQua merupakan konferensi bergengsi yang banyak diminati oleh pemerhati mutu pelayanan kesehatan, mulai dari klinisi, akademisi, peneliti dan lembaga akreditasi di seluruh dunia. Jika tertarik dengan mutu pelayanan kesehatan, maka pilihan mengikuti ISQUa adalah pilihan tepat karena ISQua memiliki keuntungan. Jeffery memaparkan keuntungan mengikuti ISQua, yaitu dapat mengakses banyak materi dari expert, berdiskusi banyak hal tentang quality improvement dan patient safety, membangun jejaring (networking) dengan orang dari seluruh dunia, dan beraksi untuk mentransformasi kesehatan dan menciptakan keamanan di seluruh dunia. Jeffery juga mengingatkan kepada peserta bahwa ISQua memiliki visi untuk menjadi pemimpin transformasi pelayanan kesehatan di seluruh dunia, dengan misi untuk menginspirasi dan meningkatkan keamanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Jeffery selaku presiden ISQua sangat bangga dan berterima kasih kepada semua peserta ISQua ke-39 di Korea Selatan.

Wang Jun Lee sebagai president of KoSQua dan chairman of myongji medical foundation menyambut peserta dengan kalimat semangat “ketika keadaan menjadi sulit, lihatlah orang-orang yang bekerja dengan anda, anda akan mendapatkan energi dari mereka”. WangJunLee merasa bahagia karena telah diberi kepercayaan untuk menjadi Co-Host oleh ISQua. Presiden KoSQua mengucapkan selamat datang sebagai tuan rumah dan juga mengajak kepada para peserta untuk menikmati keindahan Korea Selatan yang terkenal dengan K-POPnya. Jung-Gu Kang sebagai presiden HIRA dan Co-Host ISQua ke 39 mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dari seluruh dunia. HIRA adalah salah satu lembaga yang berada dibawah Korea’s National Health Insurance (NHI). HIRA bertugas untuk membuat regulasi terkait harga, monitor harga dan tingkat kepuasan pasien, dan infrastruktur sistem digital NHI.

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan membuka acara ISQua secara online melalui video, Cho KyooHong mengucapkan selamat atas diselenggarakannya ISQua ke-39 di Korea Selatan. ISQua merupakan komunitas internasional yang paling banyak diminati, fokus pada peningkatan mutu pelayanan dan keamanan pasien. Hari ini semua pakar berkumpul dari berbagai belahan dunia untuk berdiskusi tentang tindak lanjut peningkatan mutu. Dia mengatakan semoga acara ISQua berjalan dengan lancar.  

Climate Change and Healthcare

isq2Sesi pleno pertama dibawakan oleh H.E. Ban Ki-moon dari Korea Selatan, dia sebagai ketua yayasan Ban Ki Moon untuk masa depan yang lebih baik. Ban Ki membandingkan penanganan Covid-19 dan krisis Ebola, terjadi perbedaan yang mencolok karena para pemimpin global saling menyalahkan dibandingkan mengarahkan upaya untuk membatasi penyebaran virus. Akibatnya, wabah COVID-19 merenggut 7 juta jiwa dalam kurun waktu tiga tahun dan Ebola mengakibatkan korban jiwa sebanyak 11.000 orang.

Ban berharap para peserta yang berkumpul di konferensi bekerja sama memanfaatkan peran layanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ban memuji ISQua atas green papernya mengenai pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dan ramah lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anggota ISQua tentang ancaman terhadap kesehatan akibat perubahan iklim, dan solusi yang sesuai untuk mengatasinya dari perspektif peningkatan kualitas dan keselamatan pasien. Makalah ini bertujuan untuk menetapkan peran ISQua dalam menanggapi perubahan iklim sambil mengadvokasi intervensi ramah lingkungan untuk mentransformasi sistem kesehatan.

Pada konteks Indonesia, climate change menjadi salah satu urusan kementerian kehutanan dan lingkungan hidup (KLHK). Indonesia telah bekerjasama dengan negara lain seperti Inggris melakukan berbagai program untuk penanggulangan perubahan iklim. Aksi yang dilakukan oleh KLHK dapat diangkat di forum-forum nasional tentang mutu pelayanan kesehatan selayaknya forum ISQua atau Forum Mutu Nasional yang rutin diselenggarakan oleh Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN).  

A QI Collaborative Enhancing Quality & Patient Safety in Resource-Challanged Obstetric Care Settings

isq3

Pembicara berasal dari Rumah Sakit Sree Renga India. Sesi membahas mengenai penerapan Safe Childbirth Checklist (SCC) yang diterbitkan oleh WHO. Pembicara menceritakan tentang peningkatan kualitas mutu pelayanan yang dilakukan melalui kolaborasi dengan RS lainnya di India.

Anurada Pichumani dan Pichumani Parthasarath mengawali pemaparan dengan hasil penelitian dari Lancet bahwa rendahnya mutu pelayanan kesehatan menjadi penyebab kematian terbanyak dibandingkan dengan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan. 3-6 juta kematian disebabkan karena akses dan 5 juta kematian disebabkan oleh kualitas pelayanan yang buruk. Salah satu tools yang digunakan untuk memastikan pelayanan diberikan dengan mutu yang baik yaitu SCC. SCC diberikan mulai dari admisi, sebelum operasi sesar, 1 jam setelah melahirkan, dan sebelum ibu & bayi dipulangkan.

RS Sree Renga terdiri dari 47 tempat tidur dan berada di pedesaan atau area rural. Butuh kolaborasi dengan instansi lain untuk memberikan pelayanan yang bermutu, sehingga Sree Renga mengimplementasikan proyek kolaborasi. Kolaborasi adalah menyatukan kelompok-kelompok praktisi dari organisasi pelayanan kesehatan yang berbeda untuk bekerja secara terstruktur dan untuk meningkatkan kualitas. Kolaborasi dilakukan untuk menutup kesenjangan.

Pembicara menyampaikan rekomendasi peningkatan mutu  dan keamanan melalui kolaborasi agar dapat berjalan dengan baik, yaitu: 1) persiapan dan penetapan tujuan, hal yang perlu disiapkan antara lain menetapkan subjek dengan tepat, menentukan tujuan, menilai kapasitas, menentukan peran dari masing-masing tim, dan memastikan tim; 2) pelaksanaan kolaborasi, ditekankan pada pembelajaran timbal balik daripada mengajarkan, memotivasi dan memberdayakan tim, memastikan pengukuran dan pencapaian target, melengkapi dan mendukung tim dalam data dan mengubah tantangan; 3) setelah transisi kolaborasi, pelajari dan merencanakan kegiatan untuk mempertahankan perbaikan, libatkan pemimpin atau manajer, rencanakan untuk implementasi program kolaborasi pada program atau proyek lain.

Indonesia memiliki letak geografis yang berpulau dan masalah distribusi sumber daya. Manajemen proyek kolaborasi cocok diimplementasikan di Indonesia untuk memenuhi keterbatasan layanan fasilitas kesehatan. Kegiatan ini juga sudah dilakukan, salah satunya melalui proyek sister hospital pada masalah KIA. Untuk kedepannya, dapat dilakukan manajemen proyek kolaborasi dengan topik lainnya, seperti Jantung, nutrisi, dan sebagainya.

Improving The Quality and Safety of Health Care in Low and Middle-Income Countries. What Works!

Sesi sebelum lunch break ini menampilkan pembicara Salma Jaouni dari Health Care Accreditation Council (HCAC). Sesi ini membahas transformasi sistem kesehatan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dalam mengurangi angka kesakitan dan kematian. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien telah dilakukan oleh HCAH melalui akreditasi. HCAC merupakan organisasi nirlaba sektor swasta di Yordania yang fokus pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Layanan HCAC berupa akreditasi rumah sakit, akreditasi primary healthcare, akreditasi laboratorium, layanan konsultasi manajemen mutu, dan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan.

HCAC telah berhasil meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Yordania. Salma dalam presentasinya menyampaikan bahwa akreditasi saja tidak cukup untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, diperlukan regulasi yang kuat, pelatihan, keterlibatan pasien, biaya, tenaga kesehatan profesional dan lainnya. Diperlukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan yang dikumpulkan melalui data pasien dan diukur melalui indikator. Target indikator perlu dibuat dari angka terendah sehingga setiap tahun selalu ada tantangan untuk mencapai indikator.

Yordania telah mencapai kemajuan besar dalam meningkatkan kesehatan penduduknya meskipun terdapat kendala yang berasal dari faktor ekonomi, sosial, dan sistem. Yordania memiliki jaringan layanan kesehatan yang sangat luas yang berfokus mengatasi tantangan kelengkapan layanan, ketersediaan sumber daya pelayanan kesehatan, dan pengukuran kualitas berkelanjutan dengan cakupan kesehatan universal.

Sesi ini penting bagi Indonesia yang baru memperbanyak lembaga akreditasi di tingkat pelayanan primer maupun rumah sakit. Lembaga akreditasi yang ada saat ini di Indonesia telah memberikan layanan seperti HCAC dalam bentuk pelatihan dan akreditasi, namun belum memberikan layanan konsultasi dan belum menjadikan pasien dalam mengukur mutu pelayanan kesehatan untuk menciptakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.

Failure Mode & Effects Analysis: What Is It, and How Can We Apply It in Healthcare To Manage Risk?

isq4Sesi disampaikan oleh Robyn Clay-Williams dari Australian Institute of Health Innovation dan Peter Hibbert dari Macquarie University dalam bentuk workshop. Peserta yang hadir sangat ramai sampai melebihi kapasitas ruangan. Sesi ini membahas salah satu tools yang digunakan untuk peningkatan mutu yaitu mengenai cara penggunaan FMEA. FMEA merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kegagalan. Pelaksanaan FMEA mahal karena membutuhkan waktu, sumber daya, tim multidisiplin yang memiliki pengetahuan tentang proses yang dianalisis, membutuhkan profesional keselamatan & kualitas untuk memimpin dan mengarahkan. Tantangan dalam melakukan FMEA yaitu penentuan nilai skor kemungkinan, nilai skor deteksi, dan nilai skor tingkat keparahan yang mungkin tidak jelas karena penentuan skor ditekankan pada konsensus di antara tim. FMEA di Indonesia telah lama menjadi dokumen wajib yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan ketika melakukan manajemen risiko. Tantangan yang dihadapi tim penyusun FMEA sama dengan di tingkat global yaitu menentukan nilai skor. Upaya untuk menjawab tantangan adalah penguatan konsensus diantara tim.  

People not Patients

isq5Sesi ini merupakan sesi penutup untuk pertemuan hari I, menghadirkan dua pembicara. Helen Leonard memperkenalkan metode pengobatan realistis yang telah dilakukan pada Matthew putranya, dan Catherine Calderwood sebagai Professor of Innovation and Translational Research University of Strathclyde.

Catherine mengajak peserta ISQua untuk memahami “apa itu pasien”. Catherini dalam paparannya menyebutkan definisi pasien bahwa orang yang mampu menunggu dalam waktu lama atau menerima kesulitan tanpa rasa marah. Dalam pengertian tersebut disebutkan pasien adalah orang, sehingga kata yang cocok untuk menyebutkan pasien adalah orang. Tidak ada kata pasien bagi orang yang berkunjung ke fasilitas kesehatan.

Kondisi ini menggambarkan fenomena pelayanan kesehatan saat ini, mulai dari pasien menunggu memperoleh pelayanan kesehatan dalam waktu lama kemudian bertemu dengan dokter menyampaikan keluhannya dalam waktu singkat, dokter menjawab pertanyaan pasien juga secara singkat. Situasi ini cocok dengan hasil survei yang menyebutkan bahwa dokter menghabiskan waktu menjawab pertanyaan pasien 5%, dokter berbicara menghabiskan waktu 44% dan pasien berbicara menghabiskan waktu 24%.

Dalam konteks Indonesia, sesi ini dapat menjadi bahan diskusi yang menarik. Di Indonesia masih sering menggunakan istilah pasien BPJS Kesehatan dan pasien non BPJS Kesehatan saat melakukan registrasi secara online maupun offline. Mungkin istilah tersebut tidak bermakna mendalam bagi Anda, namun ternyata pembelajaran yang disampaikan oleh Helen Leonard dan Prof. Catherine dapat meningkatkan rasa percaya untuk sembuh karena nilai-nilai dasar sebagai manusia terakomodir. Saya teringat dengan cerita Prof. Adi Utarini MSC.,PhD saat beliau dirawat di salah satu rumah sakit, salah satu kegiatan harian beliau adalah menulis di buku diary, perawat dengan lembut dan telaten merawat Prof Uut, namun bukan hanya merawat fisiknya, perawat juga menanyakan hobi beliau. Saat itu, Prof. Uut merasa tidak dianggap sebagai pasien, namun dianggap sebagai orang.  Langkah ini kecil, namun berdampak pada proses penyembuhan. Konferensi hari I ditutup tepat pada pukul 16.45 waktu setempat.    

 

{tab title=”HARI KEDUA” class=”orange solid”}

  Selasa 29 September 2023

Measurement at the health system level sharing the story of NCQA

isq6

Sesi pembukaan pleno hari II dibawakan oleh Eric Schneider dari National Committee for Quality Assurance. Sesi ini membahas perjalanan mutu pelayanan kesehatan di Amerika Serikat, strategi AS meningkatkan pelayanan kesehatan, dan inisiatif yang dilakukan oleh NCQA dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di AS Tahun 1990an, NCQA mempelopori pendekatan akreditasi dan pengukuran mutu yang banyak digunakan dalam program mutu dan pembayaran di AS dan secara global.

Upaya yang dilakukan NCQA dalam mencapai misinya “meningkatkan mutu pelayanan kesehatan” dengan cara melakukan inovasi-inovasi untuk membangun program akuntabilitas yang berkualitas. NCQA mengembangkan lembaga dengan inisiatif dan prinsip. Tiga inisiatif yang dilakukan oleh NCQA selaku lembaga akreditasi yang yang mempunyai misi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yaitu 1) pengukuran hasil yang berpusat pada orang; 2) akuntabilitas dan pengukuran yang berfokus pada ekuitas; dan 3) pengukuran kualitas melalui digitalisasi. Prinsip NCQA, yaitu: 1) menyelaraskan program sesuai dengan pelayanan saat ini; 2) melakukan pengukuran dan menghindari pelaporan yang bersifat retrospektif; dan 3) memanfaatkan data elektronik.

NCQA melakukan pendekatan pengukuran hasil berpusat pada pasien (person centered outcomes approach) dengan cara mengidentifikasi apa yang penting, mendokumentasikan dan mengukur tujuan capaian pelayanan, menyusun rencana untuk mencapai tujuan capaian pelayanan, menilai kembali tujuan capaian pelayanan sehingga menghasilkan progres dokumen capaian hasil pelayanan. Dokumentasi dan pengukuran di NCQA dilakukan melalui Patient Reported Outcome Measure (PROMs) dan Goal Attainment Scaling (GAS).

Tahun 2021, NCQA telah mengeluarkan standar akreditasi equity, hal ini dilakukan untuk menjawab masalah ketidakadilan pelayanan kesehatan yang parah di AS. Ada lima kategori standar NCQA: 1) program to Improve Social Risks and Address Social Needs, 2) collection and Analysis of Community and Individual Data, 3) Cross-Sector Partnerships and Engagement, 4) Data Management and Interoperability, dan 5) Referrals, Outcomes and Impact. Pengukuran equity di NCQA dilakukan melalui HEDIS. HEDIS memberikan transparansi pelayanan kesehatan, mempromosikan pendekatan inklusif, mengatasi potensi timbulnya risiko sosial, dan insentif melalui benchmarking dan performa. Informasi tentang profil NCQA dapat diakses pada link https://www.ncqa.org/about-ncqa/. Di Indonesia belum ada standar akreditasi kategori equity. Pembelajaran dari NCQA dapat dijadikan rujukan oleh kementerian kesehatan untuk merevisi regulasi standar akreditasi.

Translating Theory to Practice-How to Make Care Safer

isq7Sesi ini disampaikan oleh Peter Lachman dari Ireland, Lead Faculty Quality Improvement and Technical Advisor Royal College of Physicians of Ireland. Dia juga penulis buku tentang keselamatan pasien. Dia menyampaikan sesi ini dalam bentuk workshop. Pada awal sesi, Peter meminta peserta untuk mengisi survey tantangan mengimplementasikan keselamatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hasil jawaban peserta bahwa implementasi keselamatan merupakan tantangan terbesar dan industri tantangan terkecil.

 

 

isq8Peter menyampaikan bahwa keselamatan merupakan situation awareness for everyone. Peter menyampaikan pendapat Erik Hollnagel bahwa keselamatan adalah kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan kebutuhan dalam kondisi yang diharapkan dan tidak terduga, dan keselamatan merupakan semua hal yang kami lakukan setiap hari. Untuk menyampaikan keselamatan, tentunya harus ada pondasi, berupa data epidemiologi dan pengukuran, nilai dan budaya kepemimpinan, teori dan metode keselamatan pasien, dan ilmu implementasi dan peningkatan mutu. Keselamatan pasien harus dibudayakan, mulai dari yang awalnya kita lalai, kemudian reaktif, kalkulasi, proaktif melakukan mencegah dan antisipasi sampai dengan menjadi keselamatan sebagai budaya. Vincent mengusulkan kerangka kerja yang dapat memandu tim klinis dan organisasi pelayanan kesehatan dalam pengukuran dan pemantauan keselamatan. Materi lebih lanjut dapat diakses https://www.patientsafetyoxford.org.

 

 

isq9Beberapa rumah sakit di Indonesia melakukan pengukuran dan monitoring keselamatan melalui instrumen survei keselamatan pasien dan indikator. Model kerangka kerja vincent dapat direplikasi di Indonesia. Namun kelemahan dari implementasi kerangka kerja ini yaitu susahnya mendapatkan data harm karena masih ada budaya menyalahkan.

 

 

 

 

Translating Resilience into Practise – Tools, Strategies and Experiences

isq10Sesi ini disampaikan oleh empat narasumber, semua berasal dari perguruan tinggi. Louise ELLIS dari Macquarie University dan Cecilie Haraldseid-Driftland, Siri Wiig, HildaBø Lyng dari University of stavanger.

Sesi membahas tentang kapasitas yang dimiliki untuk mempertahankan ketahanan dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Ketahanan dalam pelayanan kesehatan merupakan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan dan perubahan praktik sehari-hari pada tingkat sistem yang berbeda-beda dalam mempertahankan pelayanan yang bermutu tinggi. Ketahanan memerlukan pemahaman bagaimana sistem pelayanan kesehatan dapat beradaptasi terhadap tantangan dan perubahan di berbagai tingkat sistem untuk mempertahankan layanan berkualitas tinggi.

10 kapasitas yang harus dimiliki untuk ketahanan dalam fasilitas pelayanan kesehatan yaitu struktur, pembelajaran, keselarasan, koordinasi, kepemimpinan, kesadaran akan risiko, keterlibatan, kompetensi, fasilitator dan komunikasi. Semua kapasitas ketahanan saling bergantung satu sama lain, sehingga upaya ketahanan tidak boleh diarahkan untuk mencapai keberhasilan berdasarkan peningkatan satu kapasitas saja.

Defining Quality Standards for Teleconsultations in Primary Care

isq13Pembicara ada dua orang, Joel Lehmann dari Switzerland dan Shalmali Radha Karnad dari Kenya. Sesi ini membahas tentang standar kualitas dan keamanan pelayanan telekonsultasi di layanan kesehatan primer, tantangan dan risiko telekonsultasi di pelayanan kesehatan primer.

Shalmali Radha Karnad merupakan Chief Medical Officer di HealthX Africa (HA), saat ini Kenya sedang mengembangkan standar nasional telemedicine. Pengembangan standar telah dimulai sejak Juni tahun 2022. Progres sampai saat ini, ada 8 bab dan 7 dimensi. Ada dimensi governance, service providers, patients, infrastructure, communication & technology, data security, ethics and confidentiality, dan implementation & M&E. Shalmali membagikan pengamalan mengembangkan standar telemedisin yang dapat dijadikan pembelajaran bagi penyedia layanan kesehatan dan lembaga akreditasi di tingkat primer antara lain kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan dan trend saat ini seperti Artificial Intelligence (AI), standar telemedisin dari negara lain, kesinambungan antara regulasi, standar dan pedoman yang ada, menyelaraskan kebutuhan pemerintah dan donor, keterlibatan pemangku kepentingan, kejelasan dan konsistensi terhadap waktu dan tujuan.

HA menyediakan layanan telemedisin yaitu Integrated mobile application. Aplikasi ini menggunakan kekuatan teknologi digital untuk menjangkau setiap pengguna yang membutuhkan pelayanan kesehatan di tingkat primer, dapat diakses pengguna 24 jam tanpa batas waktu dan jarak. Integrated mobile application merupakan suatu aplikasi konsultasi yang menyediakan pelayanan promotif, preventif, dan kuratif, menyediakan layanan panggilan video, panggilan suara, atau obrolan langsung, melacak tanda-tanda vital, peringatan pengobatan, perjanjian bertemu tenaga kesehatan, dan lainnya.

Kehadiran telemedisin di Indonesia cocok digunakan untuk mengatasi maldistribusi tenaga kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan, keterbatasan sarana prasarana, dan letak geografis. Pekerjaan rumah kita bersama yaitu menyusun regulasi dan standar mutu telemedisin di tingkat primer dan rumah sakit.

isq11Joel Lehmann dari Switzerland, pembicara kedua dari EQUAM. EQUAM merupakan organisasi penyedia layanan kesehatan non profit yang mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan tingkat primer melalui akreditasi, survei pasien, dan inovasi. Sebelumnya di  Switzerland tidak ada pedoman nasional penggunaan telemedisin, sehingga EQUAM melakukan literatur review, mereview informasi di URAC AS tentang standar akreditasi call centre dan telehealth, interview kualitatif, workshop dengan tenaga ahli, dan pilot study tahun 2021. EQUAM menghasilkan sembilan dimensi, yaitu aksesibilitas, kompetensi utama staf, manajemen pasien, keamanan pasien, kontinuitas, pelatihan manajemen sumber daya manusia, peningkatan kualitas yang berkelanjutan, keamanan dan privasi data. Akhir parapan, kedua narasumber meminta tanggapan kepada peserta ISQua ke-39 tentang standar mutu telemedisin dan mengajak peserta untuk bergabung di community of practice.  

 

 

Person-Centered Care: An Imperative Across the Continuum of Care

isq12 

Pembicara berasal dari Thailand, Somporn Kumphong fokus mendalami mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi. Pembicara menceritakan tentang akreditasi pelayanan PCC yang diterbitkan oleh PLANETREE (planetree certification).

Definisi PCC terus berkembang berdasarkan kekhawatiran pasien dan literasi kesehatan. Tahun 2021 pengertian PCC fokus pada menghormati dan responsif terhadap kebutuhan dan nilai pasien dan memastikan nilai pasien terpenuhi (Institute of Medicine). Tahun 2017 pengertian PCC berkembang menjadi memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan melibatkan pasien dan keluarga, pelayanan direncanakan, diberikan, dikelola dan terus ditingkatkan oleh penyedia layanan kesehatan melalui kolaborasi dengan pasien dan keluarga untuk memastikan tujuan, layanan kesehatan dan nilai-nilai pasien terpenuhi (National Academy of Medicine).

PLANETREE mengembangkan akreditasi PCC berdasarkan Framework Patient And Family Engaged-Care Dari National Academy Of Medicine. PLANETREE mengkoneksikan evidence based ke organisasi, mereka menyebutnya “certification drivers of excellence”. Ada 5 drivers yaitu: 1) Create organizational structures that promote engagement; 2) Connect values, strategies and action; 3) Implement practices that promote partnership; 4) Know what matters; 5) Use evidence to drive improvement. Drivers ini digunakan  untuk meningkatkan mutu, loyalitas pasien, dan engagement dengan staf melalui pembelajaran yang berkelanjutan dari pasien. Baca lebih lanjut tentang framework pada link https://nam.edu. Lembaga akreditasi primer di Indonesia belum memiliki standar tentang sertifikasi pelayanan PCC. Pengalaman dari PLANETREE dapat dijadikan pembelajaran.

 

{tab title=”HARI KETIGA” class=”green solid”}     

  Rabu 30 September 2023

isq14

konferensi dibuka dengan sesi pleno topik mengenai teknologi dan pelayanan kesehatan. Ada 2 pembicara, Prof Farah Magrabi dari universitas Macquarie (Professor of Biomedical and Health Informatics) dan Eyal Zimlichman dari Israel (Chief Innovation Officer and Chief Transformation Officer, Sheba Medical Centre). Kedua pembicara menceritakan tentang manfaat kecerdasan buatan atau yang dikenal Artificial Intelligence (AI) dalam meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan.

Prof Farah Magrabi menceritakan tentang manfaat AI untuk meningkatkan mutu dan keselamatan dalam pelayanan kesehatan. Beberapa manfaat AI, yaitu memberikan informasi kepada tenaga kesehatan, membantu SDM membuat keputusan, menggantikan keahlian manusia. Contoh implementasi AI dalam dunia kesehatan berupa identifikasi ritme jantung, menghitung volume paru-paru, melihat adanya lesi pada paru, melihat lobus paru.

Eyal Zimlichman mengawali paparannya dengan memaparkan tentang jumlah kejadian adverse events di rawat inap tahun 1991 sebanyak 3,7% (Harvard Medical Practice Study) sedangkan tahun 2023 sebanyak 23,6% (NEJM). Apa yang harus kita lakukan dengan tantangan ini? Eyal menjawab tantangan ini melalui penggunaan AI. Secara umum AI dapat meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, meningkatkan outcome klinis, efisiensi, equity, dan pengalaman manusia.

Ada lebih dari 75 abstrak tentang bukti keberhasilan penggunaan AI dalam clinical evidence. AI berhasil menurunkan length of stay pada pasien rawat inap, rawat jalan, dan ICU, meningkatkan mutu. Manfaat AI lebih lanjut dapat membaca artikel the impact on clinical outcomes after 1 year of implementation of an artificial intelligence solution for detection in intracranial hemorrhage.

Secara umum risiko dan tantangan menggunakan AI yaitu kualitas dan ketersediaan data karena data yang salah berpotensi menimbulkan bias dan kesalahan pada saat membuat prediksi, integrasi dengan sistem yang telah ada, AI adalah bidang yang kompleks dan memerlukan keterampilan dan keahlian khusus, biaya mahal, serta pertimbangan etik dan hukum. Tantangan seperti kekurangan tenaga kesehatan dan kurangnya sumber daya dapat diatasi dengan AI.

isq15Delegasi PKMK selanjutnya mengikuti sesi integrated care. Delegasi mendengar paparan implementasi integrated care pathways (ICP) dari klinik Armenian. Klinik Armenian terletak di Abovyan, melayani 7000 orang, memberikan pelayanan pada pasien swasta dan pemerintah (ditanggung negara). Pelayanan yang diberikan berupa kardiologi, endokrinologi, pemeriksaan laboratorium, USG, EKG, dan pemeriksaan lainnya.

ICP sebelumnya tidak pernah diterapkan di Abovyan, Pedro. J Saturno dari dari National Institute of Public Health, Mexico dan kawan-kawan berinisiatif mengimplementasikan ICP. Proyek ini dikerjakan sejak Bulan Februari tahun 2021 sampai Bulan Juli tahun 2023. Dia menceritakan 12 tahapan menerapkan ICP stroke iskemik di Klinik Armenian.
Pedro membagikan daftar pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu penyusunan ICP berupa:

1. Apa yang harus dilakukan
2. Bagaimana melakukannya
3. Siapa yang akan melakukannya
4. Kapan sebaiknya dilakukan
5. Dimana sebaiknya dilakukan
6. Apa potensi perbaikan

12okt

Secara konsep, penyusunan ICP tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada lama waktu. Penyusunan sampai tata laksana ICP di Indonesia tidak menghabiskan waktu sekitar 2 tahun lebih, mungkin butuh waktu sekitar 3 bulan. Seringkali penyusunan ICP di Indonesia tidak dilengkapi dengan uji coba.

Tepat tahun 2023, telah keluar Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/D/9737/2023 Tentang Penyelenggaraan Alur Klinis (Clinical Pathway) Di Rumah Sakit. ICP disebut juga di Indonesia dengan nama alur klinis/clinical pathway. Regulasi disusun atas kerjasama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FKKMK UGM dengan Kemenkes. Tim PKMK yaitu Dr. dr. Hanevi Djasri MARS, FISQua dan Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH. Pelaksanaan regulasi ini perlu dilengkapi pelatihan teknis.

Pengalaman Pedro dapat Klinik Armenian dapat digunakan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan primer di Indonesia karena ICP memiliki banyak manfaat, mulai dari efisiensi, efektifitas pelayanan, meningkatkan mutu, hingga meningkatkan kepuasan pasien.

Konferensi ditutup oleh Presiden ISQua

Sampai bertemu tahun depan di Turki.
Persiapkan hasil penelitian anda untuk dapat dipublikasikan pada pertemuan ini.

Berdasarkan sesi yang telah diikuti oleh delegasi PKMK,  diusulkan rencana tindak lanjut untuk Indonesia, berupa:

  1. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan akademisi, dan lembaga penyelenggara akreditasi di tingkat rumah sakit dan primer bersama-sama menyusun standar pelayanan equity.
  2. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan akademisi, dan lembaga penyelenggara akreditasi di tingkat rumah sakit dan primer bersama-sama menyusun standar pelayanan Patient Centre Care (PCC).
  3. Lembaga penyelenggara akreditasi diharapkan selektif dan mampu menyediakan surveyor yang mempunyai kualitas yang sama
  4. Lembaga akreditasi secara inovatif dan berkelanjutan melakukan upaya peningkatan mutu standar akreditasi melalui survei ke masyarakat, review standar akreditasi dari negara lain, pengukuran dan monitor capaian standar akreditasi yang dicapai oleh fasilitas kesehatan, peka terhadap trend saat ini.
  5. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan akademisi bekerja sama menyusun pedoman pelaksanaan telemedisin.
  6. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan akademisi menyusun pedoman peningkatan mutu di Indonesia, berisi tools yang digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.
  7. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan akademisi menyusun pedoman peningkatan keselamatan pasien di Indonesia, berisi tools yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.
  8. Fasilitas pelayanan kesehatan secara aktif memanfaatkan data dalam penggunaan artificial intelligence dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan efisiensi pelayanan di Indonesia.
  9. Fasilitas kesehatan aktif menggunakan pedoman dalam bentuk integrated care pathways (ICP)
  10. Fasilitas kesehatan aktif  melakukan uji coba dan evaluasi penggunaan integrated care pathways (ICP)

Peluang kerjasama dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Eva Tirtabayu Hasri selaku penulis
No. HP 0823-2433-2525

 

{/tabs}

 

Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)untuk Pelaporan Penyakit Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)

cover1    

Judul: Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)untuk Pelaporan Penyakit Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 Penulis: Lia Septiana, dkk.
 Tebal Halaman: 165 Hal
 Ukuran Buku: 14,8 cm x 21,0
 ISBN: Masih dalam proses
 

Sinopsis:

Buku ini membahas secara mendalam mengenai penggunaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di tingkat kabupaten/kota. Diawali dengan penjelasan mengenai pengaruh kebijakan-kebijakan pada lingkup internasional dan nasional pada pelaksanaan sistem kewaspadaan dini di tingkat kabupaten/kota, sampai pada penjelasan penggunaan sistem SKDR dari awal hingga proses merespon informasi yang dihasilkan. Dalam buku ini juga berisi materi komunikasi dan advokasi baik kepada unit pelapor maupun ke pembuat kebijakan.

Buku ini dapat membantu petugas surveilans di tingkat kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan surveilans penyakit kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveilans kesehatan, serta menjadi penjabaran pelaksanaan teknis dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VI11/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menteri/per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Link Buku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call For Proposal: Collaboration and Partnership in Addressing Public Health Challenges After The Pandemic 2023

collabDalam rangka mendorong kolaborasi dan pengembangan ilmu dibidang surveilans kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM mengajak rekan-rekan untuk berpartisipasi dalam proposal riset atau kegiatan kolaborasi dengan anggaran kegiatan maksimal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan periode kegiatan selama maksimal 6 bulan.

Pengumpulan proposal dibuka mulai tanggal 3 hingga 23 April 2023.
Proposal dapat dikirimkan kepada Saudari Rizky melalui alamat email rizkyadinda@mail.ugm.ac.id.

Jika terdapat pertanyaan terkait proposal, silakan menghubungi dr. Hardhantyo PhD melalui alamat email muhammad.hardhantyo.p@mail.ugm.ac.id.

Mari berkolaborasi dan memperkuat ilmu pengetahuan di bidang kesehatan bersama PKMK UGM.

Proposal dapat diakses melalui link berikut

dokumen

 

 

 

Reportase Forum Mutu IHQN Ke-18

Hari 1: 30 November 2022

Kesiapan Transformasi Layanan Rujukan

Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) bekerja sama dengan universitas mitra Co-Host, serta didukung oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM telah menyelenggarakan Forum Mutu IHQN Ke-18, pada Rabu (30/11/22). Forum mutu tahun ini mengangkat tema “Meningkatkan Kesiapan Adaptasi dalam Transformasi Layanan Kesehatan untuk Mutu dan Keselamatan Pasien yang Lebih Baik”. Subtopik pertama membahas tentang Kesiapan Transformasi Layanan Rujukan dengan menghadirkan tiga narasumber, yaitu Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH., Ph.D; drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS, MH; Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua; dan dimoderatori oleh Ibu Lucia Evi Indriarini, SE., MPH.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua selaku Ketua IHQN. Dalam sambutannya, Hanevi berharap dengan adanya forum mutu IHQN tahun ini, para peserta dapat mengambil pembelajaran untuk perencanaan transformasi layanan kesehatan tahun 2023 sehingga mutu pelayanan kesehatan di fasyankes primer ataupun di rumah sakit seluruh Indonesia dapat meningkat.

fm1 1Pembelajaran Mengenai Peningkatan Mutu oleh Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH., Ph.D
Pada sesi pertama, Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH., Ph.D membuka materi dengan menyampaikan bahwa dalam pekerjaan apapun ada dua tugas utama yang harus dilakukan, yaitu beban pekerjaan itu sendiri, serta pekerjaan untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari pekerjaan tersebut, termasuk dalam penyediaan layanan kesehatan. Prof. Adi Utarini mengungkapkan, peningkatan mutu bukan semata-mata mengenai tentang model yang digunakan (misalnya ISO, gugus kendali mutu, atau Plan-Do-Study-Act (PDSA)), namun bagaimana kita dapat secara konsisten dan kontinyu menerapkan model tersebut.

Berbicara mengenai learning health system, penerapan sistem pembelajaran diharapkan dapat memberikan dorongan untuk melakukan peningkatan mutu. Dalam learning health system, ilmu pengetahuan, informatics (data-data), pola pemberian insentif, dan pembangunan budaya perlu diselaraskan untuk mencapai perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan. Sistem pembelajaran juga harus menyediakan peluang, keamanan, serta mekanisme-mekanisme sehingga orang-orang dapat menyampaikan opini dan kreativitasnya secara bebas untuk memecahkan persoalan-persoalan terkait peningkatan mutu layanan kesehatan.

fm1 2Pengalaman Persiapan dan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit oleh drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS, MH.
Pada sesi kedua, drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS selaku Direktur Regional PT. Medikaloka Hermina Tbk. sekaligus Ketua Umum Asosiasi RS Swasta Indonesia membagikan pengalamannya dalam persiapan dan penilaian akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada enam (6) tahap yang dilakukan oleh Drg. Iing dan tim dalam persiapan akreditasi rumah sakit. Pada tahap pertama, dilakukan workshop STARKES dan workshop asesor internal. Pada tahap kedua, dilakukan bimbingan akreditasi oleh LIPA dan bimbingan akreditasi rumah sakit. Di tahap ketiga, dilakukan self-assesment dan telusur lapangan oleh rumah sakit; di tahap keempat, dilakukan monitoring progress skor SISMADAK oleh peer group yang berasal dari kepala-kepala departemen di korporat dan pemenuhan fasilitas daring. Memasuki tahap lima, dilakukan survei simulasi oleh surveyor internal, pengajuan survei, serta gladi resik dan technical meeting. Dan pada tahap terakhir, tentunya dilakukan survei akreditasi.

Drg. Iing menuturkan, peningkatan mutu rumah sakit merupakan tugas setiap individu sesuai dengan lingkup kerjanya masing-masing, dan hal ini masuk dalam penilaian kinerja. Setelah survei akreditasi selesai dilaksanakan, fase yang tak kalah penting adalah pasca akreditasi. Pada fase ini tetap dilakukan pengawasan dan pengendalian mutu secara rutin untuk mempertahankan apa yang telah dicapai saat akreditasi, guna menjaga sustainability mutu dan keselamatan pasien.

fm1 3Strategi Meningkatkan Efektivitas Akreditasi RS bagi Pengelola RS dan Regulator RS oleh Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
Pada sesi terakhir, Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua menyampaikan mengenai strategi untuk meningkatkan efektivitas akreditasi rumah sakit. Beberapa penelitian menunjukan bahwa akreditasi adalah metode yang efektif untuk meningkatkan mutu, namun sebagian penelitian lainnya mengatakan tidak. Meskipun begitu, para peneliti sepakat bahwa akreditasi merupakan salah satu intervensi yang paling berpotensi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pada pelaksanaan akreditasi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh regulator ataupun pengelola rumah sakit. Tantangan bagi regulator seperti instansi pemerintah, BPJS Kesehatan, atau organisasi profesi berkaitan dengan standar akreditasi, lembaga penyelenggara akreditasi, serta program pelatihan bagi tim surveyor. Sementara itu, tantangan bagi pengelola rumah sakit di antaranya adalah bagaimana membangun budaya mutu agar seluruh pimpinan dan staf selalu siap dinilai kapan saja, tidak hanya pada jadwal akreditasi.

Dr. Hanevi menjelaskan bahwa strategi keberhasilan akreditasi rumah sakit dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien bergantung pada staf, oleh karena itu diperlukan optimalisasi sumber daya manusia. Staf perlu memahami filosofi dan pendekatan akreditasi sebagai strategi peningkatan mutu dan penurunan risiko, memahami dan mampu menerapkan berbagai standar mutu dan keselamatan pasien sesuai akreditasi, serta mampu meningkatkan penerapan berbagai standar mutu dan keselamatan pasien.

Reporter: Salwa Kamilia C. H, S.Gz

Hari 1: 30 November 2022

Kesiapan Transformasi Layanan Primer

Pada Rabu (30/11/2022), diselenggarakan Forum Mutu Indonesian Healthcare Quality Network Forum (IHQN) ke-18 dengan tema “Meningkatkan Kesiapan Adaptasi Alam Transformasi Layanan Kesehatan untuk Mutu dan Keselamatan Pasien yang Lebih Baik”. Mengangkat subtopik “Kesiapan Transformasi Layanan Primer”, sesi ke-2 dimoderatori oleh Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH selaku peneliti Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM.

fm2 1Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Melalui Penerapan Care Pathway oleh dr. Wing Irawati (Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI)
Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kesehatan persisten, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan 2021 yang masih jauh dari target, dan adanya disrupsi layanan kesehatan akibat pandemi COVID-19. Berbagai masalah tersebut melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk melakukan transformasi sistem kesehatan dimana salah satu upaya yang diperlukan adalah penguatan peran layanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer meliputi 3 komponen, yakni pelayanan kesehatan terintegrasi, pemberdayaan masyarakat, kebijakan dan aksi multisektoral.

Sebagai tindak lanjut dari pra uji coba rancangan konsep integrasi pelayanan kesehatan primer, pemerintah saat ini menyusun care pathway yang akan menjadi acuan intervensi pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi daerah. Konsep care pathway mencakup keterlibatan FKTP dan jejaring puskesmas dengan alur yang terdiri dari 5 tahap, yakni promotif dan preventif, diagnosis, tata laksana komprehensif, pemantauan pengobatan, dan pelaporan. Harapannya integrasi pelayanan kesehatan melalui penerapan care pathway dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mendukung pencapaian target prioritas dengan sinergi seluruh pihak.

fm2 2Edukasi Publik yang Efisien, Efektif, dan Tepat Sasaran di Layanan Primer oleh Wicaksono (Konsultan Komunikasi dan Media Sosial Independen)
Edukasi kepada publik penting dilakukan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan lengkap dalam rangka mengubah opini dan perilaku masyarakat. Tahapan dalam edukasi publik diawali dengan menetapkan 5W + 1 H yaitu what, when, where, why, who dan how, membangun narasi dan pesan kunci, merancang strategi, dan memilih platform. Edukasi yang dilakukan melalui komunikasi publik diidentifikasi sebagai penyampaian pesan secara berkesinambungan dan membutuhkan persiapan. Proses komunikasi publik perlu memperhatikan ekosistem informasi atau sumber informasi yang biasa diakses individu. Harapannya, edukasi yang dilakukan melalui platform yang tepat dapat menghasilkan outcome yang optimal. Wicaksono menambahkan, di era media sosial seperti sekarang, komunikasi publik dapat dilakukan secara lebih luas. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh semua kalangan dan menghindari adanya disinformasi.

fm2 3Tata Kelola dan Sistem Pelaporan Puskesmas oleh dr. Sapta Eka Putra., MH.Kes (Asosiasi Puskesmas Indonesia)
Sistem pencatatan dan pelaporan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) saat ini dikenal sebagai Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP). Permasalahan implementasi SP2TP diantaranya sistem informasi puskesmas yang dirasa sangat kurang karena keterbatasan tenaga non kesehatan (informasi teknologi), kesenjangan sarana prasarana antar puskesmas, kesenjangan pembiayaan karena perbedaan regulasi antardaerah, dan pengelolaan dana yang dipengaruhi pola pengelolaan keuangan puskesmas. Selain itu, tersedianya aplikasi pelaporan yang berbagai macam mirip namun menyulitkan proses pelaporan. Upaya perbaikan SP2TP yang diperlukan meliputi pemenuhan sumber daya manusia non kesehatan yang kompeten untuk menunjang pelaporan yang efektif, pemenuhan sarana prasarana di puskesmas sesuai aturan hukum yang berlaku, penetapan pembiayaan dengan integrasi sistem yang ada di puskesmas, integrasi sistem pelaporan, dan penyusunan regulasi yang baik dan tegas.

Eva menutup kegiatan sesi ke-2 dengan memaparkan bahwa dalam proses integrasi pelayanan kesehatan terdapat faktor-faktor fundamental yang mendasari seperti pembiayaan, visi misi, kepemimpinan, regulasi, dan sumber daya. Dari faktor-faktor tersebut, terdapat proses yang harus dilalui yakni dengan membangun jejaring dan kolaborasi interprofesional yang dituangkan dalam care pathway serta edukasi publik yang efektif dan tepat sasaran sehingga tercipta mutu pelayanan kesehatan yang optimal.

Reporter: Mashita Inayah (PKMK UGM)

1 Desember 2022

Kesiapan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

PKMK-Yogya. Pada Kamis (1/12/22) diselenggarakan Forum Nasional Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) ke-18 dengan tema “Meningkatkan Kesiapan Adaptasi Dalam Transformasi Layanan Kesehatan Untuk Mutu dan Keselamatan Pasien Yang Lebih Baik”. Pada sesi pagi pukul 09.00-12.00 WIB ini mengangkat sub topik “Kesiapan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan” yang menghadirkan tiga narasumber, yaitu dr. Indra Kurnia Sari Usman, M.Kes, dr. Dwi Oktavia T.L Handayani, M. Epid dan Prof. Dr. drh. I Wayan Tunas Artama serta moderator diskusi yaitu dr. Muh. Hardhantyo, MPH, Ph.D., FRSPH

fm3 1Kebijakan Deteksi Cepat Infeksi Emerging oleh dr. Indra Kurnia Sari Usman, M.Kes (Surveilans dan Karantina Kemenkes RI)
Mobilitasi penduduk, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi merupakan beberapa hal yang menjadi risiko munculnya ancaman penyakit infeksi emerging. Tujuh puluh lima persen acaman penyakit infeksi emerging berasal dari zoonosis. Hal ini menimbulkan dampak tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi maupun sosial. Pada tahun 2022, ditemukan penyakit infeksi emerging di Indonesia, antara lain COVID-19, Acute hepatitis of uknown aetilogy, Monkeypox, dan muncul kembali penyakit polio. Prinsip dasar penanggulanan penyakit emerging ini menggunakan prinsip one health, yaitu dari kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan.

Untuk penguatan deteksi, telah dikembangkan PHEOC di daerah yang mendapatkan laporan kasus penyakit infeksi dari pintu masuk negara dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain menggunakan sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) dan senitel surveilans sindrom, telah tersedia real time surveillance yang merupakan surveilans berbasis laboratorium dan kejadian dengan memanfaatkan teknologi digital. Setiap kabupaten/ kota wajib menyusun peta risiko penyakit infeksi emerging untuk memantau kerentanan dan kapasitas pada wilayahnya. Beberapa laboratorium di daerah telah ditujuk sebagai laboratorium rujukan nasional untuk penyakit infeksi emerging, antara lain untuk COVID-19, hepatitis unknown, dan Monkeypox.

fm3 2Best Practice dalam Penanganan Infeksi Emerging Oleh dr. Dwi Oktavia T.L Handayani, M. Epid (Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta)
Narasumber kedua melanjutkan penjelasan mengenai infeksi emerging melalui pengalaman penanganan infeksi emerging yaitu COVID-19 di DKI Jakarta. Selama 2,5 tahun telah dikembangkan berbagai strategi dalam merespon penyakit ini, dimulai dari respon berita di dunia, respon saat masuknya kasus di Indonesia, dan respon setelah terserbarnya COVID-19 ke daerah lain.

Dalam menangani COVID-19 ini dibutuhkan refungsi-redistribusi-rekrutmen dokter yang melayani COVID-19. Disiapkan juga petugas lapis kedua dari tenaga kesehatan lainnya yang diambil dari unit keperawatan yang mampu mengelola pasien COVID-19. Selain sumber daya manusia, terjadi keterbatasan kapasitas fasilitas diawal pandemi. Beberapa cara untuk penguatan kapasitas faslitias kesehatan adalah dengan pengembangan hospital disaster plan (HDP) yang tidak hanya karena bencana alam tetapi juga oleh karena penyakit, penetapan Rumah Sakit Rujukan, dan persiapan Rumah Sakit lapis kedua. Adanya regulasi dari pemerintah seperti penetapan jumlah tempat tidur Rumah Sakit untuk penangan COVID-19 ikut membantu penguatan kapasitas fasilitas kesehatan.

Pelayanan kesehatan primer juga dipersiapan agar tetap dapat melayani layanan baik covid dan penyakit lainnya. Persiapan dimulai dari pengembangan pendaftaran online, telemedicine, serta modifikasi ruang pelayanan yang aman bagi petugas dan pasien. Kemampuan pemeriksaan COVID-19 untuk mempercepat pemeriksaan dan pengembangan laboratorium mobile menggunakan kontainer menjadi cara meningkatkan kapasitas. Sistem surveilans juga perlu dibangun dalam penanganan infeksi emerging. Dari pengalaman COVID-19 ini memperlihatkan kemandirian produk dalam negeri masih rendah sehingga perbekalan kesehatan seperti reagen, alat kesehatan, oksigen, dan obat, APD sangat susah didapatkan.

Dalam penanganan infeksi emerging, penting adanya leadership yang kuat dari pimpinan daerah sampai pada unit di fasilitas kesehatan. Selain itu juga komitmen yang kuat dalam bentuk regulasi dan anggaran, serta kolaborasi dari berbagai sektor, yaitu pemerintah, universitas, komunitas, sektor swasta, dan media. Kolaborasi bisa dalam bentuk kapasitas laboratorium, bantuan sosial, bantuan alkes, layanan jenazah, penanggulanan wilayah, pengawasan protokol, atau pengankatan isu-isu penting melalui media.

fm3 3Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis melalui Pendekatan One Health oleh Prof. Dr. drh. I Wayan Tunas Artama, DVM (Dosen Fakultas Kedokteran Hewan, UGM)
Melanjutkan pembahasan dari narasumber pertama, bahwa prinsip dasar penanggulanan penyakit emerging menggunakan prinsip one health. One health menjadi salah satu side event yang diangkat di G20, selain permasalahan Tuberkulosis dan antimicrobial resistence (AMR). Pemicu adanya penyakit infeksi emerging adalah “human-animial-socio-ecosystem”. Setiap tahun terdapat 3 dari 5 penyakit infeksi emerging baru disebabkan oleh hewan (Zoonosis). Penularaan dapat melaui kontak langsung, kontak tidak langsung, melalui vector, makanan dan air. Peningkatan penyebaran zoonosis antara lain disebabkan oleh mobilisasi manusia yang tinggi, manajemen kesehatan yang kurang baik, dan perilaku manusia yang kurang baik. Terdapat perilaku manusia yang mengkonsumsi hewan yang dapat membawa patogen. Kalelawar, binatang yang memiliki manfaat dibididang pertanian ternyata menjadi reservoir utama penyakit infeksi emerging tiap tahunnya.

Untuk memutuskan rantai penyebaran secara menyeluruh dapat menggunakan pendekatan yang melibatkan sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara bersamaan untu. Terdapat 4 area utama untuk mengantisipasi ancaman di masa depan, yaitu identifikasi patogen, penentuan resiko terhadap manusia, respon wabah, dan menurunkan resiko ke manusia. One health merupakan strategi dengan melakukan kolaborasi dan komunikasi interdisiplin untuk semua semua aspek, baik kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Hal yang penting untuk mencegah dan mengendalikan zoonosis dimulai dari pencegahan mobilisasi patogen, memperbaiki surveilans, meningkatkan respon dan adanya kebijakan dalam penanganan dengan pendekatan one health.

Reporter: Bernadeta Rachela A

1 Desember 2022

Kesiapan Transformasi Digital Kesehatan

Pada Kamis (01/12/2022)diselenggarakan sesi keempat dari Forum Mutu Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) Ke-18. Masih berkaitan dengan tema besar “Meningkatkan Kesiapan Adaptasi dalam Transformasi Layanan Kesehatan untuk Mutu dan Keselamatan Pasien yang Lebih Baik”, sesi keempat ini membahas subtopik “Kesiapan Transformasi Digital Kesehatan”. Pembicara yang hadir adalah Patota Putra Tambunan (DTO Kementrian Kesehatan), Dr. dr. Sri Mulatsih, Sp.A(K), MPH (RSUP Dr. dr. Sardjito), serta Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., PhD, AAK (Direktur BPJS Kesehatan). Sesi keempat dipandu oleh dr. Aldilas Achmad N., MS selaku moderator.

fm4 1Rekam Medis Elektronik dan Platform SatuSehat untuk Menunjang Mutu Pelayanan Kesehatan
Oleh Patota Tambunan (Head of Tribe Ekosistem Inovasi Kesehatan, Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan RI)

Besarnya data dan sumber data kesehatan di Indonesia masih menjadi beban bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam hal pelaporan. Data pasien di-input dari berbagai layanan kesehatan dengan sistem serta aplikasi yang berbeda-beda. Selain itu, belum terjadi integrasi serta standarisasi data, sehingga kebijakan kesehatan berbasis data di Indonesia masih sulit untuk terwujud. Menyikapi persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan RI berkomitmen menciptakan teknologi dan sistem yang memudahkan tenaga kesehatan agar fokus bukan pada pelaporan, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien.

Kementerian Kesehatan kemudian mengembangkan inovasi platform SatuSehat, yaitu sistem big data kesehatan yang terintegrasi untuk mendukung implementasi Rekam Medis Elektronik. Platform SatuSehat menghubungkan pasien atau pengguna dengan penyedia layanan kesehatan, yang terdiri atas 10.260 puskesmas, 11.347 klinik, 2.985 rumah sakit, 1.400 laboratorium, dan 30.199 apotek di seluruh Indonesia. Melalui platform SatuSehat, berbagai penyedia layanan kesehatan dapat melakukan input dan mengakses riwayat atau data kesehatan pasien secara terintegrasi. Sejauh ini, platform SatuSehat telah melalui tahap uji coba integrasi yang dilakukan dengan 600 puskesmas di Jawa Timur pada Juli 2022 serta ditargetkan akan mulai digunakan di seluruh layanan kesehatan pada Desember 2023.

fm4 2Strategi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Menghadapi Transformasi Digital Kesehatan
Oleh Dr. dr. Sri Mulatsih, Sp.A(K). M.P.H (Direktur Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSUP Dr Sardjito)

Kesehatan lahir batin, fisik, jasmani, rohani, serta pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Menurut WHO, pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara terpadu dan berjalan sepanjang perjalanan hidup. Digitalisasi atau transformasi digital dalam sistem kesehatan menjadi salah satu kunci untuk mempermudah serta mendorong pelayanan yang berkualitas. Terdapat empat aspek penting digitalisasi sistem kesehatan, yaitu big data, keamanan data yang terjamin, regulasi, serta sumber daya manusia yang kompeten.

RSUP Dr Sarjito telah menerapkan strategi pelayanan kesehatan berbasis digital, diantaranya terwujud dalam e-office, electronic filing system untuk pengarsipan, presensi elektronik, penyimpanan berbagai dokumen regulasi dan edaran secara elektronik, pendaftaran online, electronic medical record, hasil radiologi dan hasil lab dengan sistem paperless, sistem notifikasi dan komunikasi menggunakan WhatsApp, layanan pembayaran cashless, hingga telemedicine. Selain itu, RSUP Dr. Sardjito juga mengembangkan aplikasi Klik Sardjito Aja untuk menyediakan informasi dan mendukung pemenuhan kebutuhan pasien secara praktis. Transformasi digital ini diharapkan dapat mendukung pelayanan yang fokus pada pelanggan, operasi produktif, peningkatan inovasi, keunggulan kompetitif, keberlanjutan pertumbuhan, serta peningkatan profitabilitas.

fm4 3Transformasi Digital Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
Oleh Prof. dr. Ali Ghufrom Mukti, M.Sc. Ph.D, AAK (Direktur Utama BPJS Kesehatan)

Sebagai pemberi layanan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia, BPJS Kesehatan turut melakukan transformasi digital untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. BPJS Kesehatan berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Indonesia. Inovasi serta transformasi digital yang diterapkan oleh BPJS meliputi beberapa hal, di antaranya inovasi produk untuk pembayaran, peningkatan layanan konsumen dengan adanya antrean online dan telekonsultasi, menerapkan artificial intillegence (AI) dan literasi digital dalam internal/operasional perusahaan, serta menjalin kerja sama dengan mitra-mitra perusahaan swasta.

BPJS Kesehatan membangun ekosistem digital yang melibatkan 240 juta jiwa penduduk, 243.000 Badan Usaha, 650.000 saluran pembayaran dan perbankan, 26.421 fasilitas kesehatan, 30 partner penyedia layanan, dan 15 kementerian di seluruh Indonesia. Dukungan dan komitmen kuat dari pemerintah serta seluruh stakeholder dibutuhkan untuk memastikan tercapainya Universal Health Coverage di Indonesia, keberlanjutan program JKN, dan menjamin pelayanan JKN yng berkualitas.

Reporter: Rizky Adinda, SIP (PKMK UGM)
Editor Konten : Aldilas AN

 Materi dan video rekaman dapat diakses pada link berikut https://mutupelayanankesehatan.net/forummutu2022

 

 

 

Kegiatan Pelatihan untuk Pelatih Pelatihan Penanggulangan Zoonosis dengan Pendekatan One Health bagi Pengelola Program Zoonosis di Provinsi/Kabupaten/Kota

logo zo

Pelatihan untuk Pelatih Pelatihan Penanggulangan Zoonosis dengan Pendekatan One Health bagi Pengelola Program Zoonosis di Provinsi/Kabupaten/Kota

  LATAR BELAKANG

Zoonosis merupakan penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh semua tipe agen penyakit (bakteri, parasit, jamur, virus dan agen penyakit lainnya) ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Zoonosis merupakan bagian dari beberapa penyakit Emerging Infectious Diseases (EID), yaitu penyakit yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit, yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya, atau penyakit lama yang muncul kembali (re-emerging) namun meningkat dengan sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam suatu populasi atau penyebarannya ke daerah geografis yang baru. Selama tiga dekade terakhir, telah muncul lebih dari 30 penyakit infeksi emerging dimana sekitar 75% berasal dari zoonosis (Jones KE, Patel N, Levy M, et al., 2008). Untuk menghadapi tantangan dalam penanggulangan zoonosis, khususnya dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini memerlukan kerjasama multisektor yang kuat dan berkesinambungan dengan pendekatan One Health.

Pengertian One Health adalah pendekatan komunikasi, kolaboratif, koordinasi multi sektor dan transdisipliner – bekerja di tingkat lokal, regional, nasional, dan global – dengan tujuan mencapai hasil kesehatan yang optimal dengan mengenali interkoneksi antar manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan bersama. Sehubungan dengan hal ini, dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari sektor kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan satwa liar terutama dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi di lapangan untuk penanggulangan zoonosis dengan pelatihan penanggulangan zoonosis dengan pendekatan one health untuk pengelola program zoonosis di provinsi/kabupaten/kota. Oleh karena itu disusun kerangka acuan pelatihan penanggulangan zoonosis dengan pendekatan one health bagi pengelola program zoonosis di provinsi/kabupaten/kota. Kerangka acuan ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pelatihan ini.

  TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melakukan penanggulangan zoonosis dengan pendekatan One Health di provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku.

  WAKTU PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan dilakukan secara 2 tahap:

  1. Tahap 1 (daring)
    • Waktu: 6 hari daring dilaksanakan pada tanggal 13-18 Juni 2022
    • Tempat Penyelenggaraan: Instansi masing-masing peserta
  2. Tahap 2 (luring) yaitu penugasan dan praktik lapangan
    • Waktu: 6 hari tanggal 20-25 Juni
    • Tempat Penyelenggaraan: Bapelkes Yogyakarta dan untuk PKL dilaksanakan di Desa Giri Mulyo
  PESERTA

1. Kriteria: Kriteria umum: tersedia jaringan internet di tempat

Kriteria peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

  1. Pengelola Program Zoonosis
  2. Pendidikan minimal S1 Kesehatan
  3. Diutamakan ASN
  4. Surat dari atasan bahwa setelah mengikuti pelatihan yang bersangkutan akan tetap bekerja sebagai pengelola program zoonosis minimal 2 (dua) tahun
  5. Peserta mengikuti pelatihan sampai selesai

Kriteria peserta dari Dinas yang Membidangi Kesehatan Hewan

  1. Petugas yang menangani bidang kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner
  2. Pendidikan minimal S1 Kesehatan Hewan/Peternakan
  3. Diutamakan ASN
  4. Surat dari atasan bahwa setelah mengikuti pelatihan yang bersangkutan akan tetap bekerja dibidang kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner minimal 2 (dua) tahun
  5. Peserta mengikuti pelatihan sampai selesai

Kriteria peserta dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  1. Pengendali Ekosistem Hutan atau Polisi Hutan atau Penyuluh Kehutanan atau Pengelola Kegiatan Terkait Satwa
  2. Pendidikan minimal S1 Kesehatan Hewan/Kehutanan/Peternakan
  3. Diutamakan ASN
  4. Surat dari atasan bahwa setelah mengikuti pelatihan yang bersangkutan akan tetap bekerja dibidang pengelola ekosistem hutan atau polisi hutan atau penyuluh kehutanan atau pengelola kegiatan terkait satwa minimal 2 (dua) tahun
  5. Peserta mengikuti pelatihan sampai selesai

2. Jumlah

Jumlah peserta dalam tiap angkatan 30 orang

  KURIKULUM & MODUL

Kurikulum    Modul

  METODE

Pelatihan Penanggulangan Zoonosis Dengan Pendekatan One Health Bagi Pengelola Program Zoonosis Di Provinsi/Kabupaten/Kota ini dilakukan dengan metode blended learning yaitu daring yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing peserta dan luring/klasikal di tempat penyelenggaraan/lokasi praktek lapangan.

Metode Daring menggunakan Zoom meeting/Breakout Room yaitu:

  1. Ceramah Tanya Jawab
  2. Diskusi
  3. Penugasan
  4. Presentasi

Metode Luring dilaksanakan di kelas secara klasikal yaitu:

  1. Diskusi
  2. Penugasan
  3. Presentasi
  4. Praktek Lapangan
  JADWAL DAN STRUKTUR PROGRAM

{tab title=”TAHAP ONLINE” class=”red” align=”justify”}

TAHAP ONLINE
HARI/TGL/JAM MATERI T P PL
SM Klasikal SM Klasikal Klasikal
Senin/13 Juni
08.00 – 08.45 Pretest
08.45 – 09.30 BLC 1
09.30 – 10.15 Pembukaan
10.15 – 10.30 Coffe break
10.30 – 12.00 Pendekatan One Health 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 13.45 Kebijakan Penanggulangan Zoonosis pada Satwa Liar 1
13.45 – 14.30 Kebijakan Penanggulangan Zoonosis pada Hewan 1
14.30 – 15.15 Kebijakan Penanggulangan Zoonosis pada Manusia 1
Selasa/14 Juni
08.15 – 08.30 Refleksi
08.30 – 10.00 Epidemiologi Zoonosis 2
10.00 – 10.15 Coffe break
10.15 – 11.45 Epidemiologi Zoonosis 2
11.45 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 15.15 Anti Korupsi 3
Rabu/15 Juni
08.15 – 08.30 Refleksi
08.30 – 10.00 Surveilans Epidemiologi Zoonosis dengan Pendekatan One Health 2
10.00 – 10.15 Istirahat
10.15 – 11.45 Surveilans Epidemiologi Zoonosis dengan Pendekatan One Health 2
11.45 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Surveilans Epidemiologi Zoonosis dengan Pendekatan One Health 2
Kamis/16 Juni
08.15 – 08.30 Refleksi
08.30 – 10.00 Investigasi KLB/Wabah Zoonosis dengan Pendekatan One Health 2
10.00 – 10.15 Istirahat
10.15 – 11.00 Investigasi KLB/Wabah Zoonosis dengan Pendekatan One Health 1
11.00 – 11.45 Penilaian Risiko Bersama dengan Menggunakan Joint Risk Assessment (JRA) Tool 1
11.45 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 13.45 Penilaian Risiko Bersama dengan Menggunakan Joint Risk Assessment (JRA) Tool 1
Jumat/17 Juni
08.15 – 08.30 Refleksi
08.30 – 10.00 Komunikasi Risiko dalam Penanggulangan Zoonosis dengan Pendekatan One Health 2
10.00 – 10.15 Istirahat
10.15 – 11.00 Komunikasi Risiko dalam Penanggulangan Zoonosis dengan Pendekatan One Health 1
11.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Komunikasi Risiko dalam Penanggulangan Zoonosis dengan Pendekatan One Health 2
14.30-15.15 Penyusunan Rencana Kegiatan Penguatan Sistem One Health 1
15.15 – 15.30 Coffe break
15.30 – 16.15 Penyusunan Rencana Kegiatan Penguatan Sistem One Health 1
Sabtu/18 Juni
07.45 – 08.00 Refleksi
08.00 – 10.15 Teknik Melatih 3
10.15 – 10.30 Istirahat
10.30 – 12.00 Teknik Melatih 2
12.00 – 13.00 Ishoma
13.00 – 13.45 Pengarahan kelas klasikal

 

{tab title=”TAHAP KLASIKAL” class=”orange”}

TAHAP KLASIKAL
HARI/TGL/JAM MATERI T P PL
SM Klasikal SM Klasikal Klasikal
Senin/20 Juni            
08.00-08.30 Registrasi          
08.30-09.00 Pembukaan          
09.00-10.30 BLC     2  
10.30-10.45 Coffe break          
10.45-12.15 Investigasi KLB/Wabah Zoonosis dengan Pendekatan One Health     2  
12.15-13.15 ISHOMA          
13.15-14.00 Investigasi KLB/Wabah Zoonosis dengan Pendekatan One Health       1  
Selasa/21 Juni            
08.15 – 08.30 Refleksi          
08.30 – 10.00 Penilaian Risiko Bersama dengan menggunakan JRA Tool       2  
10.15 – 10.30 Coffe break          
10.30 – 12.00 Penilaian Risiko Bersama dengan menggunakan JRA Tool       2  
12.00 – 13.00 ISHOMA          
13.00 – 14.30 Penilaian Risiko Bersama dengan menggunakan JRA Tool       2  
14.30  – 15.15 Komunikasi Risiko dalam
Penanggulangan Zoonosis dengan
Pendekatan One Health
      1  
15.15 – 15.30 Coffe break          
15.30 – 17.00 Komunikasi Risiko dalam
Penanggulangan Zoonosis dengan
Pendekatan One Health
      2  
Rabu/22 Juni            
08.15 – 08.30 Refleksi          
08.30 – 10.00 Penyusunan Rencana Kegiatan Penguatan Sistem One Health       2  
10.15 – 10.30 Istirahat          
10.30 – 12.00 Penyusunan Rencana Kegiatan Penguatan Sistem One Health       2  
12.00 – 13.00 ISHOMA          
13.00 – 13.45 Teknik Melatih       1  
13.45 – 14.30 Persiapan mikroteaching (Mandiri)          
Kamis/23 Juni            
07.45 – 08.00 Refleksi          
08.00 – 10.15 Teknik Melatih       3  
10.15 – 10.30 Coffe break          
10.30 – 12.00 Teknik Melatih       2  
12.00 – 13.00 ISHOMA          
13.00 – 13.45 Teknik Melatih       1  
13.45 – 14.30 Persiapan PKL          
Jumat/24 Juni            
08.00 – 11.00 PKL         4
11.00 – 13.00 ISHOMA          
13.00 – 15.00 PKL         4
15.00 – 15.30 Coffe break          
15.30 – 17.00 PKL (Penyusunan Laporan dan seminar)         2
Sabtu/25 Juni          
07.45 – 08.00 Refleksi        
08.00 – 10.15 Rencana Tindak Lanjut   1   2  
10.15 – 10.30 Coffe break          
10.30 – 12.00 Evaluasi (Post Test) dan Evaluasi Penyelenggaraan          
12.00 – 13.00 ISHOMA          
13.00 -13.45 Penutupan          

{tab title=”STRUKTUR PROGRAM” class=”blue”}

Tahap 1 (Kelas Daring) dan Tahap 2 (Kelas Luring)

No Materi Alokasi Waktu
Klasikal Daring Luring
T P PL Jml T P   Jml T P PL Jml
        SM SM SK   Kls Kls    
A Materi Dasar
1 Pendekatan One Health 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
2 Kebijakan Penanggulangan Zoonosis pada Satwa Liar 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
3 Kebijakan Penanggulangan Zoonosis pada Hewan 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
4 Kebijakan Penanggulangan Zoonosis pada Manusia 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
B Materi Inti
1 Epidemiologi Zoonosis 2 2 0 4 2 2 0 4 0 0 0 0
2 Surveilans Epidemiologi Zoonosis dengan Pendekatan One Health 2 4 0 6 2 4 0 6 0 0 0 0
3 Investigasi KLB/Wabah Zoonosis denganPendekatan One Health 2 4 10 16 2 1 0 3 0 3 10 13
4 Penilaian Risiko Bersama dengan Menggunakan Joint Risk Assessment (JRA) Tool 2 6 0 8 2 0 0 2 0 6 0 6
5 Komunikasi Risiko dalam PenanggulanganZoonosi denganPendekatan One Health 2 6 0 8 2 3 0 5 0 3 0 3
6 Penyusunan Rencana KegiatanPenguatan Sistem One Health 1 5 0 6 1 1 0 2 0 4 0 4
7 Teknik Melatih 5 7 0 12 5 0 0 5 0 7 0 7
C Materi Penunjang                        
1 BLC 1 2 0 3 1 0 0 1 0 2 0 2
2 Anti Korup si 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0
3 RTL 1 2 0 3 0 0 0 0 1 2 0 3
  Jumlah    26 38 10 74 25 21 0 36 1 17 10 38

 

{/tabs}

Keterangan:

  • T: Teori; P: Penugasan/Praktik; PL: Praktik Lapangan
  • SM: Sinkronus Maya (Pembelajaran langsung secara virtual/maya)
  • PL: Praktik Lapangan (Praktek lapangan di suatu lokasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara)
  • AK: Asinkronus Kolaboratif (Penugasan yang dilakukan secara online)
  • KLS: Kelas (pembelajaran dilakukan di kelas)
  EVALUASI

Evaluasi terdiri dari:

  1. Evaluasi Peserta, Evaluasi ini dilakukan terhadap peserta melalui:
    • Penjajagan awal/pre-test.
    • Pemahaman peserta terhadap materi yang telah diterima (post-test)
    • Penilaian hasil penugasan di kelas
    • Penilaian hasil penugasan praktek lapangan.
  2. Evaluasi Pelatih/ Fasilitator
    Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepuasan peserta terhadap kemampuan fasilitator dalam menyampaikan materi kepada peserta, meliputi: kemampuan penguasaan materi, pengelolaan kelas, penampilan dan beberapa indikator lain yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran.
  3. Evaluasi Penyelenggaraan
    Evaluasi dilakukan oleh peserta terhadap keseluruhan penyelenggaraan pelatihan, baik itu berkenaan dengan administrasi (kesekretariatan panitia), teknis/akademis pelatihan seperti manfaat pelatihan bagi peserta, hingga aspek pelayanan lainnya seperti akomodasi dan konsumsi. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menilai efektifitas pelatihan serta menghimpun feedback guna perbaikan pelaksanaan pelatihan di masa mendatang.
  PLATFORM DAN LINK YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBELAJARAN ONLINE

Pembelajaran Online dilakukan melalui Sinkronus Maya menggunakan aplikasi berbasis video conference dan luring di Yogyakarta.

  SUMBER BIAYA

Biaya pelatihan dibebankan pada anggaran pemerintah dan/atau organisasi donor