Rumah Sakit Tak Perlu Khawatir Pasar Bebas

Kompas.com – Pasar bebas tenaga kesehatan ASEAN yang akan mulai diberlakukan di tahun 2015 seharusnya tidak membuat rumah sakit dan tenaga kesehatan Indonesia takut. Apalagi saat ini rumah sakit di Indonesia tidak kalah berkualitas dengan negara-negara ASEAN lainnya.

 

Continue reading

10,3 Juta Warga Miskin Terancam Tak Dapat Layanan Kesehatan

Jakarta (Kompas.com) — Meskipun Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang, sebanyak 10,3 juta penduduk miskin di Indonesia dipastikan tak bakal mendapat layanan dan jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Continue reading

Peran Penting Fasilitas Kesehatan TNI-Polri Menyambut Era BPJS Kesehatan

WE.CO.ID – Fasilitas Kesehatan (Faskes) TNI-Polri juga dapat berperan dalam era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun depan. Sesuai amanat UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, upaya kesehatan perorangan di Indonesia akan diselenggarakan melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk dan akan dimulai sejak 1 Januari 2014.
Continue reading

RSUD Blambangan, Banyuwangi, Kurang Dokter Spesialis

Banyuwangi (Tempo.co) – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, Taufik Hidayat, mengatakan jumlah dokter spesialis yang dimiliki rumah sakitnya terus menyusut. Dari semula 23 orang pada tahun lalu, kini susut menjadi 18 orang. Taufik mengaku kebingungan mencari dokter spesialis pengganti.

Continue reading

8 Provinsi di Indonesia Tak Punya Rumah Sakit Jiwa

Jakarta (detik.com) , Di Indonesia, problematika gangguan jiwa masih disikapi dengan beragam asumsi. Ada yang menganggapnya berkaitan dengan ilmu hitam, ada juga yang mengaitkannya dengan aspek religi. Kesalahpahaman itu tak lepas dari minimnya fasilitas dan profesional kesehatan mental yang ada.

Continue reading

UGM-RS Sardjito-Eka Hospital Perkuat Kerjasama

Yogyakarta (Kompas.com) – Universitas Gadjah Mada, Rumah Sakit Dr Sardjito, dan Eka Hospital memperkuat kerja sama dalam bidang pendidikan lanjutan bagi dokter spesialis serta dukungan dan asistensi dalam berbagai bentuk terutama pengembangan rumah sakit bertaraf internasional.

Continue reading

Mapping Quality

Di Indonesia telah banyak kebijakan, metode dan proyek-proyek yang dapat meningkatkan sistem mutu baik ditingkat nasional, provinsi dan daerah. Sebut saja seperti akreditasi, lisensi dan sertifikasi, proyek pengembangan Clinical Performance Development and Management Systems, penerapan standar ISO 9000 di rumah sakit, pelaksanaan audit klinis, proyek HPEQ (Mutu Pendidikan Profesional Kesehatan) yang didanai oleh World Bank, pedoman klinis yang dirumuskan oleh organisasi profesi dan pengenalan universal health coverage yang ditujukan untuk peningkatan mutu kesehatan.

Meskipun kebijakan mengenai peningkatan mutu, metode dan proyek telah ada, namun belum terintegrasi dalam strategi mutu nasional. Oleh karena itu, strategi mutu nasional harus dikembangkan berdasarkan pemetaan sistem mutu yang ada. Harapannya dengan adanya mapping quality dapat

  1. Mempromosikan jaringan, pertukaran dan pembelajaran untuk sektoral dan profesional
  2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mutu dan keselamatan dalam sistem kesehatan
  3. Memperjelas kontribusi dan tanggungjawab untuk perbaikan di Kementerian kesehatan dan pemerintah
  4. Menyediakan kerangka kerja untuk rencana nasional yang terintegrasi untuk perbaikan dan untuk penargetan bantuan internasional

Untuk itu, IHQN (Indonesian Healthcare Quality Network) mencoba melakukan mapping quality dengan menggunakan pendekatan rantai efek peningkatan mutu dari Donald Berwick (2000) meliputi :

  1. Konteks Pasien & Masyarakat
  2. Konteks sistem mikro pelayanan kesehatan (dengan fasilitator utama berasal dari para dokter, perawat dan klinisi lain serta staf lini terdepan)
  3. Konteks organisasi (dengan fasilitator utama berasal dari Manajer sarana pelayanan kesehatan, Direktur RS, Kepala Puskesmas serta Manajer sarana pelayanan kesehatan lain)
  4. Konteks lingkungan (dengan fasilitator utama berasal dari Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, Lembaga asuransi kesehatan, Organisasi Profesi, dan Lembaga asosiasi)

 {jcomments on}