JAKARTA (Poskotanews.com) – Banyak kalangan masih mempersoalkan besaran iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang untuk sementara disetujui Kementerian Keuangan (Kemkeu) sebesar Rp15.500 per orang per bulan. Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) juga mempersoalkan besaran PBI yang diusulkan Kemkeu tersebut.
Investasi ICU di Rumah Sakit Capai Rp1,5 Miliar
(Okezone.com) – Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSI) Kota Depok, Peppy R. Firaidie menyatakan bahwa rumah sakit tipe C atau rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 100 unit, wajib memiliki minimal satu Intensive Care Unit (ICU) dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Hal itu sudah diintruksikan kepada anggotanya.Klinik Dokter Bisa Layani Pasien KJS
Jakarta (Kompas.com) — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju dengan usul Ikatan Dokter Indonesia untuk menunjuk klinik kesehatan sebagai tempat pelayanan Kartu Jakarta Sehat. Cara ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di puskesmas. Basuki meminta pihak PT Askes mendata klinik kesehatan yang bisa ditunjuk sebagai tempat pelayanan.
RI Kekurangan 12.700 Dokter Tahun Ini
Jakarta (Jaringnews.com) – Jumlah dokter di Indonesia saat ini kurang sebanyak 12.700-an orang. Saat ini, total jumlah dokter di Indonesia di angka 88.000-an orang. Mengacu standar WHO (World Health Organization), jumlah ideal dokter di Indonesia adalah sekitar 110.000 orang. Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi, mengatakan semua itu di Jakarta hari ini dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI.
Kurang Perawat, Pasien RSUD Solo Dirujuk ke Rumah Sakit Lain
Solo (suaramerdeka.com) – Keterbatasan tenaga perawat di RSUD Surakarta, mengakibatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat kurang optimal. RSUD terpaksa merujuk pasien yang akan menjalani rawat inap ke rumah sakit lain, karena kurangnya tenaga paramedis yang memantau pasien.
Warga DKI Tak Percaya Pada Pelayanan Puskesmas
Jakarta (Tribunnews.com) – Tingkat kepercayaan warga DKI Jakarta pada pelayanan Puskesmas masih rendah. Akibatnya, sebagian warga memilih untuk langsung memeriksakan ke rumah sakit.
Alokasi Dana KJS RS Swasta Akan Lebih Tinggi Dari RSUD
Jakarta (beritasatu.com) – Pemprov DKI akan meningkatkan anggaran perawatan ruang rawat inap kelas III di Rumah Sakit (RS) swasta melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Penggunaan Data Kematian “Absolut” Untuk Meningkatkan Kinerja Program MDG4 dan MDG5 di Level Kabupaten/kota
Penggunaan Data Kematian “Absolut” Untuk Meningkatkan Kinerja
Program MDG4 dan MDG5 di Level Kabupaten/kota
Yogyakarta, 8-9 Maret 2013
Semiloka dalam rangka Annual Scientific Meeting juga mengangkat tema mengenai Penggunaan Data Kematian Absolut untuk Peningkatan Kinerja Program MDG 4 dan 5 di Level Kabupaten atau Kota. Tema ini dipilih dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Selama ini, untuk menunjukkan angka kematian ibu dan bayi digunakan istilah rates, yang dianggap kurang dapat menunjukkan “kegawatan” sebuah kasus kematian ibu dan bayi. Angka rates merupakan hasil dari berbagai survei, dan survei yang menggunakan metode berbeda akan membuahkan hasil yang berbeda pula.
Dengan hanya mengandalkan data survei yang berupa rates, program KIA menjadi tidak riil karena hanya berhadapan dengan gambaran angka, tidak sempat membayangkan bahwa yang mati itu adalah manusia nyata. Penggunaan data rates juga berarti selalu ketinggalan dengan kejadian riil di lapangan. Mengkonkritkan program KIA menjadi penting karena selama ini sistem kesehatan dan segala programnya jarang yang berani menggunakan penurunan kematian ibu dan kematian bayi sebagai tujuan terukur. Penggunaan data rates juga dirasa kurang memicu adrenalin pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya. Dalam semiloka kali ini paparan disampaikan oleh Dinas Kesehatan dari kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain Dinas Kesehatan, direktur RSUD di NTT dan DIY juga memaparkan pengalamannya.
Pada hari kedua, peserta semiloka diajak untuk melakukan kunjungan lapangan ke Kulonprogo. Daerah Kulonprogo dijadikan kabupaten percontohan dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi karena dinilai memiliki program-program yang sudah terintegrasi dengan baik dan siap untuk dijalankan. Dari kunjungan lapangan yang berlangsung setengah hari ini peserta yang berasal dari Jawa Barat dan NTT merasa mendapat contoh yang sangat berharga untuk diterapkan di daerah masing-masing.
(drg. Puti Aulia Rahma, MPH)
Materi Acara ASM 8-9 Maret 2013
{jcomments on}
Kebijakan Retensi Bagi Dokter dan Dokter Spesialis
Kebijakan Retensi Bagi Dokter dan Dokter Spesialis
Agar Kerasan di Daerah Sulit dan Kemungkinan Membentuk
Asosiasi Dokter di Daerah Sulit
Yogyakarta, 6 – 7 Maret 2013
Rendahnya minat dokter untuk menetap di daerah sulit dijadikan dasar pelaksananaan semiloka dalam acara Annual Scientific Meeting yang dilaksanakan di Ruang Senat Fakultas Kedokteran UGM pada tanggal 6 – 7 Maret 2013 lalu. Dalam rangka pemberlakuan BPJS Kesehatan yang akan dimulai 1 Januari 2014, keberadan dokter dan dokter spesialis diseluruh pelosok Indonesia sangat penting. Selain memberi perhatian terhadap penyiapan fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan dokter spesialis sebagai pemberi layanan kesehatan juga perlu diperhatikan baik dalam aspek pemerataan di seluruh Indonesia, jumlah dan kemampuan yang dimiliki.
Acara yang bertema Kebijakan Retensi Bagi Dokter dan Dokter Spesialis Agar Kerasan di Daerah dan Kemungkinan Membentuk Asosiasi Dokter di Daerah Sulit ini diisi oleh sekitar 22 pembicara-pembicara yang merupakan pakar dibidangnya. Sebutlah Kepala Badan PPSD Kemenkes RI, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes yang membawakan materi tentang kebijakan pemerintah terkait program-program yang dirasa “pas” untuk membuat para dokter maupun dokter spesialis kerasan di daerah terpencil tempat mereka ditugaskan. Ada juga dr. Andreasta Meliala, M.Kes MAS dari FK UGM yang membahas mengenai mitos-mitos dan bukti-bukti yang diyakini dalam upaya peningkatan penyebaran serta retensi di daerah sulit. Selain membahas tentang teori dan kebijakan terkait retensi dokter dan dokter spesialis, pembicara lain yang diundang dalam acara ini juga membawakan materi lain seperti hasil penelitian mengenai profil tenaga dokter yang bekerja di daerah terpencil, pengalaman para dokter yang pernah atau masih bertugas di daerah terpencil serta pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan para dokter dan dokter spesialis yang bertugas di daerah terpencil.
Teknologi sangat diperlukan bagi dokter dan dokter gigi spesialis yang bertugas didaerah terpencil untuk mempermudah mereka mengakses ilmu pengetahuan terkini untuk menunjang keterampilan mereka. Pemutakhiran ilmu sangat diperlukan oleh para dokter dan dokter spesialis karena mereka dituntut untuk selalu memberi pelayanan kepada pasien dengan tindakan-tindakan berbasis bukti. Pemutakhiran ilmu juga mereka perlukan karena menjadi syarat untuk registrasi ulang tiap 5 tahun. Untuk mendukung kebutuhan para dokter dan dokter spesialis di daerah terpencil, Fakultas Kedokteran UGM mulai merintis program pengembangan ilmu jarak jauh. Dalam program ini, para dokter di daerah terpencil atau di daerah manapun di Indonesia, dapat mengkases seminar-seminar atau pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak dengan mudah.
Dengan teknologi ini, kata Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D selaku penggagas program pendidikan jarak jauh Fakultas Kedokteran UGM, dokter dan dokter spesialis di daerah terpencil dapat mengikuti seminar atau pelatihan dengan biaya lebih murah, hanya membayar biaya seminar atau pelatihan. Mereka tetap bisa berada di daerah tempat tugas, tidak waktu kerja yang terbuang, tidak perlu mengeluarkan biaya akomodasi namun tetap bisa mendapat sertifikat. Selain mempermudah para dokter dan dokter spesialis, program semacam ini juga dirasa dapat membuat betah para dokter dan dokter spesialis yang bertugas di daerah terpencil karena walaupun mereka tinggal di daerah sulit, namun akses terhadap “dunia luar” tetap dapat terpenuhi.
Selain dukungan teknologi, dukungan organisasi profesi dalam membuat dokter dan dokter spesialis di daerah sulit sangat penting. Seperti di Australia, organisasi dokter di dearah sulit membantu para dokter dan dokter spesialis yang bertugas di daerah sulit memiliki kehidupan yang mudah. Organisasi ini membantu mencarikan pekerjaan bagi pasangan dari dokter dan dokter spesialis yang bertugas di daerah sulit. Organisasi juga membantu memfasilitasi kebutuhan para dokter spesialis yang bertugas didaerah sulit.
(drg. Puti Aulia Rahma, MPH).
Materi Acara ASM 6-7 Maret 2013
{jcomments on}
Program KB Tak Memuaskan, Menkes Genjot Program Kesehatan Remaja
Jakarta (detik.com) – Di antara berbagai program kesehatan di Indonesia, yang masih menjadi masalah hingga saat ini adalah tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Program yang menyasar layanan kesehatan sudah dilakukan. Yang tak kalah penting adalah yang menargetkan remaja.