Yogyakarta (Kompasiana.com). Sentralisasi penyedia Jaminan Kesehatan Semesta oleh ASKES dikabarkan akan menggantikan peran UPT Jamkesda di daerah. “Bagaimana nasib Jamkesda setelah BPJS diterapkan?”, ucap dr. Lukas dari UPT Jamkesda Kab. Paser Utara, Kaltim. Di daerahnya, Jamkesda sudah diterapkan selama 4 tahun namun baru 1 tahun ini dibentuk badan UPT untuk mengelola dana Jamkesda tersebut. “Kami bingung, apakah kami akan dibina atau malah dibinasakan?”, seloroh salah seorang peserta.
Selama tiga hari (14-17/11) , rombongan dari dinkes Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim memgikuti pelatihan Verifikasi Jamkesda yang bekerja sama dengan Pusat KPMAK FK UGM. Pelatihan tersebut merupakan lanjutan dari pelatihan verifikasi Jamkesos dan Jampersal (8/11).
Jakarta (pdpersi.co.id)-Seluruh jajaran rumah sakit (RS) perlu menyiapkan diri menyongsong era baru pembangunan kesehatan di Tanah Air dengan pemberlakuan jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta.Demikian disampaikan Menkes RI, Nafsiah Mboi di Jakarta, belum lama ini.
Kuta, (Analisa). Wakil Menteri Kesehatan Prof Ali Ghufron Mukti mengatakan, hingga saat ini Indonesia masih mengalami kekurangan ahli bedah mulut.
JAKARTA-Pos Kota) – Perusahaan pelat merah, PT ASKES (Persero) terus melakukan berbagai persiapan jelang bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014 mendatang.
Dalam pidatonya untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2012 (12/11), dr. Nafsiah Mboi, Sp. A, MPH menyampaikan rasa terima kasih yang besar pada para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, terutama yang berjuang di daerah terpencil dan daerah perbatasan. Tema yang diangkat pada (HKN) kali ini ialah Indnesia Cinta Sehat, dengan sub tema Ibu Selamat Anak Sehat. Tema tersebut diangkat agar masyarakat terbiasa hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari dan sub tema itu diambil karena merupakan sasaran prioritas pembangunan kesehatan.
Indikator utama akreditasi adalah keselamatan pasien. RS yang bisa menjamin keselamatan pasien secara otomatis akan mampu meraih akreditasi yang baik, begitu pula sebaliknya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA. Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Supriyantoro menilai bahwa fasilitas kesehatan, bangunan, teknologi dan ketersediaan dokter spesialis di Indonesia sudah setara dengan rumah sakit di negara maju seperti Singapura.
Metrotvnews.com, Yogyakarta: Undang-undang Keperawatan perlu segera disahkan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat yang akan memanfaatkan pelayanan keperawatan. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadilah.
YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Kementerian Kesehatan RI mensyaratkan seluruh perawat harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Tanpa kepemilikian STR perawat tidak diperbolehkan memberikan pelayanan kesehatan maupun membuka praktik.
TENGGARONG (Kaltimpost) – Bertempat di Puskesmas Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, selama dua hari mulai 2- 3 November lalu berlangsung penilaian oleh tim auditor ISO 9001:2008 surveillance /recertification dari Societe Generale Surveillance (SGS) Jakarta, suatu badan sertifikasi Indonesia dan mempunyai komitmen melaksanakan standar internasional seperti ISO 9001:2008.