Jakarta (ANTARA News) – Simposium Penelitian dan Pengembangan Kesehatan se-Asia Pasifik ke-2 selesai digelar pekan lalu, 17 November, dengan dibuka oleh Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K).
Agenda pembangunan kesehatan 2015-2019
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(K) menyampaikan agenda pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 pada Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke -50 di Jakarta, Rabu (12/11).
Ia mengatakan agenda pembangunan kesehatan pemerintah selama kurun waktu itu adalah mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang semakin mantap.
Implementasi Clinical Pathway di Faskes Rujukan Tingkat Lanjut Se-wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Samarinda, 14 NOVEMBER 2014
BPJS (Badan penyelenggara Jaminan Kesehatan) Kalimantan Timur telah menyelenggarakan sosialisasi tentang fraud dan workshop singkat penyusunan clinical pathway di hotel Bumi Senyiur Samarinda, 14 Novemver 2014. Kegiatan ini diikuti oleh 110 peserta dari Komite medik dan Wadir pelayanan rumah sakit mitra BPJS. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini BPJS Kalimantan Timur bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-UGM. Kegiatan ini sebagai wujud nyata BPJS kepada para penyedia layanan kesehatan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk mewujudkan cakupan semesta tahun 2019.
Reportase Pengambilan data (Analisa Faktor Permasalahan Rujukan KIA di Kabupaten Jayapura)
Narasumber : dr. Muhammad Hardhantyo PW, Armiatin SE, MPH
Jayapura, 13-15 November 2014
Pada tangal 13-15 November lalu, tim PKMK FK UGM kembali melakukan pengambilan data di Dinas Kesehatan, Rumah sakit Yowari dan Puskesmas Depapre. Sebelumnya tim sudah pernah melakukan rapid assessment di Dinas Kesehatan, RS Yowari dan di tiga Puskesmas yaitu Puskesmas Sentani, Genyam dan Demta. Pengambilan data kedua ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya untuk melakukan analisis faktor permasalahan rujukan di Kabupaten Jayapura dan melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk draf manual rujukan yang saat ini sedang disusun oleh tim konsultan PKMK FK UGM. Selama tiga hari, tim PKMK UGM bertemu langsung dengan kepala dinas kesehatan Jayapura, dokter spesialis obgyn, dokter spesialis anak, Kepala ruang Perinatologi, Kepala Ruang Bersalin dan Kepala Puskesmas Depapre.
Pertemuan Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Deteksi Dini Fraud di Rumah Sakit
Jakarta, 28 Oktober 2014
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM diundang sebagai narasumber dalam pertemuan penyusunan Pedoman Pencegahan Fraud di Rumah Sakit. Acara yang bertempat di Hotel Puri Denpasar Jakarta Selatan ini berlangsung selama 5 jam sejak pukul 10.00 WIB. Pertemuan yang dilaksanakan Selasa, 28 Oktober 2014 ini merupakan tahap finalisasi penyusunan pedoman.
Saat ini draf pedoman pencegahan fraud di rumah sakit sudah diterjemahkan dalam bentuk draf Permenkes. Dalam pertemuan ini didiskusikan mengenai investigasi fraud dan batasan peran rumah sakit dalam melakukan investigasi. Pertemuan ini membahas juga tentang peran investigator luar seperti BPJS, dinas kesehatan, dan pengembalian peran PPNS. Mekanisme pelaporan potensi-potensi fraud dan mekanisme pengembalian klaim hasil fraud juga dibahas dalam diskusi ini.
Reportase Workshop Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Kesehatan Primer Provinsi DKI Jakarta
Hotel Puri Denpasar Jakarta, 11-12 November 2014
Saat ini penerapan sistem rujukan pelayanan primer di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum berjalan secara optimal di semua tingkat fasilitas kesehatan. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan rujukan pasien dari Puskesmas ke Rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta, diantaranya: rujukan yang dibuat oleh puskemas berdasar atas permintaan sendiri, sistem rujukan balik tidak berjalan, Sistem Rujukan Online (SPGDT 119) belum berjalan dengan baik, SDM di Puskesmas, Standar Operasional Prosedur Rujukan, Sarana & Prasarana, Monitoring dan evaluasi belum ada, dari berbagai permasalahan ini diperlukan rujukan dan rujukan balik, sebagai upaya konseling sarana prasarana yang memadai sehingga perlu dibuat petunjuk teknis terpadu bagi petugas yang ada dilapangan.
Diharapkan dengan disusunnya sistem dan pedoman rujukan layanan kesehatan primer dapat menjadi payung dari berbagai komponen rujukan layanan primer dan kedepan dapat dibakukan dalam bentuk peraturan Gubernur DKI, Hal ini di ungkapkan oleh dr. Hanevi Djasri, MARS dalam memberikan pengantar pada Worshop Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Kesehatan Primer Provinsi DKI Jakarta, hari Selasa, 11 November 2014. Dilanjutkan beliau bahwa saat ini sistem dan pedoman rujukan kesehatan layanan primer telah disusun dan siap untuk di uji coba di Provinsi DKI Jakarta. Namun masih perlu adanya masukan-masukan dari Puskesmas dan Rumah sakit maupun Dinas Kesehatan.
Penyusunan Proposal Penelitian Pencegahan dan Pengurangan Fraud dalam Jaminan Kesehatan Nasional
Kerangka Acuan Webbinar
Penyusunan Proposal Penelitian Operasional untuk Pencegahan
dan Pengurangan Fraud dalam JKN
LATAR BELAKANG
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mulai berjalan sejak awal tahun 2014. Dalam masa awal pelaksanaan JKN, pemerintah cukup banyak mendapat kritik dari berbagai pihak, salah satunya berasal dari provider (Puskesmas dan rumah sakit). Besaran klaim (tarif kapitasi dan tarif INA-CBGs) yang dirasa kurang memadai menjadi salah satu keluhan utama dan termasuk menjadi dasar “pembenaran” untuk melakukan fraud.
Fraud dalam bidang kesehatan terbukti berpotensi menimbulkan kerugian finansial negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebagai contoh, pontesi kerugian akibat fraud di dunia adalah sebesar 7,29% dari dana kesehatan yang dikelola tiap tahunnya. Di AS potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat fraud layanan kesehatan adalah sebesar 3 – 10% dari dana yang dikelola (data FBI). Di Inggris angka fraud adalah sebesar 3 – 8 % dari dana yang dikelola (Data dari penelitian University of Portsmouth). Fraud juga menimbulkan kerugian sebesar 0,5 – 1 juta dollar Amerika di Afrika Selatan (data dari lembaga investigasi fraud).
Fraud dalam bidang kesehatan banyak sekali bentuknya. Setidaknya ada 10 bentuk populer fraud antara lain: Mengklaim pelayanan yang tidak pernah diberikan; Mengklaim layanan yang tidak dapat ditanggung asuransi, sebagai layanan yang ditanggung asuransi; Memalsukan lokasi layanan (contohnya, pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah dilaporkan dilakukan di fasilitas kesehatan agar bisa diklaim); Pelaporan diagnosis dan prosedur yang salah agar mendapat keuntungan lebih.
Bentuk-bentuk fraud semacam ini sangat mungkin terjadi dalam skema JKN di Indonesia. Untuk mencegah terjadinya fraud dalam skema JKN ini, perlu dilakukan berbagai penelitian yang akan menjadi dasar penyusunan program pencegahan dan pengurangan fraud.
TUJUAN
Workshop ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta Blended Learning Fraud Modul V dalam menyusun latar belakang dan perumusan masalah yang akan digunakan dalam proposal penelitian operasional tentang fraud dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh BPJS baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga penelitian atau institusi lain.
PESERTA
Peserta workshop adalah para peserta blended learning Fraud dari BPJS (143 peserta). Peserta dapat mengikuti dengan hadir secara langsung ditempat pelaksanaan workshop atau mengikuti melalui webinar.
LOKASI & WAKTU
Waktu: Jumat, 5 Desember 2014
JADWAL KEGIATAN
|
Jam |
Topik |
Fasilitator |
|
14:00-14:30 |
Pengantar workshop Penyusunan latar belakang dan perumusan masalah dalam penelitian operasional tentang fraud dalam jaminan kesehatan:
|
|
|
14:30-15:00 |
Literatur review Latar belakang dan perumusan masalah dari berbagai contoh judul penelitan tentang fraud dalam jaminan kesehatan |
|
|
15:00-15:30 |
Studi kasus Proposal persepsi stakeholder mengenai fraud dalam era JKN (hibah dana LPPM) |
|
|
15:30-16:00 |
Diskusi tanya jawab |
|
|
16:00-17:00 |
Tanggapan hasil penugasan modul V |
Puti Aulia Rahma, drg, MPH |
Puncak Hari Kesehatan Nasional ke-50 digelar di Monas
Jakarta (ANTARA News) – Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-50 akan digelar di lapangan Silang Monas pada Minggu, 16 November 2014.
Dalam kesempatan itu, akan dilakukan pemecahan rekor MURI untuk komitmen anti-rokok.
Seluruh Puskesmas Kabupaten Sleman dilengkapi spirometer
Sleman (ANTARA News) – Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini telah melengkapi seluruh puskesmas yang terdapat di wilayah setempat dengan alat spirometer yang berfungsi untuk mengukur faal paru-paru.
Track 8: Anti-Fraud Technology Solutions
Penggunaaan teknologi dalam kegiatan anti fraud banyak dibahas pada konfrensi ini. Penulis mengikuti 2 topik utama yaitu Data Analysis That Works: Using Simple Approaches to Communicate with Prosecutors and Jurors dan The Evolution of Pre-pay: Looking at what has and has NOT worked. Where do we go from here?
Data Analysis That Works: Using Simple Approaches to Communicate with Prosecutors and Jurors dibawakan oleh KatherineHo, Assistant United States Attorney, U.S. Department of Justice dan StephenQuindoza, Medicare Operations Coordinator, HMS, Inc.Kedua narasumber ini mengingatkan bahwa investigator fraud dalam pelayanan kesehatan selalu dihadapi dengan kontradiksi antara temuan dengan kenyataan yang ada, misalnya kode klaim yang mencurigakan yang mengharuskan mereka untuk menelusuri apa yang tidak sesuai. Namun hari ini para investigator memiliki pendekatan baru untuk mengidentifikasi kontradiksi tersebut. Pada sesi ini para pembicara akan menyajikan metode yang praktis dan efektif untuk berkomunikasi dengan para jaksa penuntut, termasuk menggunakan visualisasi data, menggunakan data analisis pada setiap tahap investigasi dan berbagai tehnik lain.
The Evolution of Pre-pay: Looking at what has and has NOT worked. Where do we go from here? Dibawakan oleh Richard Morino, Senior Solutions Executive, Health Care, LexisNexis dan Thomas Figurski, MBA, CFE, CPC, Manager, Special Investigations Unit, Gateway Health Plan. Sesi ini akan menelaah bagaimana care mendeteksi fraud dalam pelayanan “pre-pay” serta penggunaan tehnologi terbaru untuk meningkatkan kemampuan deteksi. Sesi ini juga kan membahas tentang mana pelayanan yang “pre-pay” dan yang tidak serta memahami dampak dari fraud dalam pelayanan ini yang tidak saja terkait dengan efisiensi penggunaan dana namun juga terkait dengan prioritas utama yaitu peserta (pasien). Lebih lanjut sesi ini juga akan memaparkan studi kasus nyata yang terkait dengan berbagai pendekatan baru “pre-pay”