Category: Uncategorized

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo harus berani menyatukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang saat ini terpecah menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta mengangkat posisi Kepala BPJS sebagai menteri.

“Ide awal BPJS itu disatukan bukan terpecah dua seperti sekarang. Dan sudah saatnya posisi Kepala BPJS dijadikan menteri untuk memudahkan koordinasi dengan menteri, kepala daerah dan pihak swasta,” kata pencetus ide BPJS Dr Emir Soendoro SpOT kepada Antara di Jakarta, Senin.

Continue reading

Jakarta (ANTARA News) – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan dokter yang bekerja di rumah sakit daerah diperbolehkan membuka praktik di rumah atau di tempat lainnya, meski berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

“Tidak ada peraturan yang melarang mereka untuk praktik di luar rumah sakit. Asal mereka sanggup, silahkan,” kata Ketua IDI, Zaenal Abidin, di Jakarta, Minggu. 

Continue reading

Liputan6.com, Jakarta. Hampir setahun program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berjalan, lembaga milik negara yang awalnya bernama Askes ini berhasil mendapatkan rapor biru dari pemerintah.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, rapor biru ini berdasar evaluasi dan penilaian Presiden melalui UKP 4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) untuk menentukan 5 indikator keberhasilan yang telah diraih BPJS Kesehatan;

Continue reading

                                 YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Guna meningkatkan mutu layanan pasien, Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan DIY. Naskah kerja sama ditandatangani Direktur Utama RSA UGM Prof dr Arif Faisal SpRad(K) dan Kepala BPJS Cabang DIY Dr Donni Hendrawan MPH di RSA UGM.

Continue reading

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari pertemuan ini adalah mendapatkan: (1) komitmen formal dari para pemangku kepentingan pada penelitian yang diusulkan dan (2) masukan untuk desain intervensi dan evaluasi yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini.

Program kegiatan:
Pertemuan akan dilakukan setengah hari.Tim peneliti akan mempresentasikan rencana rencana kegiatan dan hasil yang diharapkanPerwakilan organisasi profesi Dokter Spesialis Paru akan diundang untuk mempresentasikan Pedoman Nasional TB

PESERTA

Para peserta terdiri dari :
Perwakilan rumah sakit (direktur pelayanan medis, direktur keuangan dan ketua komite medis rumah sakit)Perwakilan Subdit TB Dirjen P2PL, Kementerian KesehatanPerwakilan Subdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementrian KesehatanWakil dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)Wakil dari organisasi profesiAhli manajemen mutu rumah sakit nasionalAsuransi sosial Indonesia (BPJS / Askes)

 

LAPORAN KEGIATAN

Workshop Penyusunan Clinical Pathways Penatalaksanaan TB di Rumah Sakit

HDMS TB and TB-MDR Phase 2.
Meningkatkan Mutu dan Efisensi Pelayanan Klinis di Rumah Sakit

 

  LATAR BELAKANG

Clinical Pathway adalah suatu alur proses kegiatan pelayanan pasien yang spesifik untuk suatu penyakit atau tindakan tertentu mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang yang merupakan integrasi dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan farmasi dan pelayanan kesehatan lainnya. Clinical Pathway bukan merupakan Clinical Guidelines atau Protocol karena setiap kasus dalam Clinical Pathway dibuat berdasarkan standar prosedur dari setiap profesi yang mengacu pada standar pelayanan dari profesi masing-masing, disesuaikan dengan strata sarana pelayanan rumah sakit.

Dengan penyusunan Clinical Pathway maka Manajemen Rumah Sakit dapat memanfaat-kannya sebagai dasar untuk menetapkan biaya yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan (cost of care) dan efisiensi pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga masyarakat dapat segera mendapatkan kepastian biaya yang harus dibayarkan dan menghindari tindakan yang akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Model dan protokol penatalaksanaan kasus TB dan TB-MDR yang telah dikembangkan akan diimplementasikan di rumah sakit yang terdiri dari ;

1. Pengembangan pedoman pelayanan klinis (clinical care guideline) dan clinical pathways untuk setiap rumah sakit
2. Edukasi interaktif, termasuk penyediaan materi pembelajaran, desain strategi edukasi interaktif, pelaksanaan dan evaluasi .
3. Reminder dan sistem pendukung keputusan klinis
4. Audik medik/klinik dengan umpan balik untuk peningkatan kinerja klinis
5. Pengembangan Individual Key Performance Indicators (KPIs) untuk dokter
6. Pengembangan budaya kualitas yang berisi siklus Plan- Do -Study – Act ( PDSA )

Selain itu, untuk meningkatkan pengelolaan keuangan rumah sakit kami berencana untuk strategi intervensi :

1. Analisis biaya
2. Mengembangkan/upgrade sistem informasi akuntansi ( AIS )

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan implementasi model inovatif tersebut, perlu dilaksanakan Workshop Penyusunan dan Pengembangan Clinical Pathway Penatalaksanaan Pelayanan TB di rumah sakit.

  TUJUAN

1. Menetapkan kasus penatalaksanaan TB yang akan disusun clinical guidlines dan clinical pathways dimasing-masingg RS, yaitu kasus TB yang jumlah kasusnya cukup banyak, biaya cukup besar, risiko cukup tinggi dan sering berbeda penatalaksanaannya di RS
2. Menyusun/merevisi clinical guidelines (pedoman pelayanan klinis) bagi kasus-kasus yang ditetapkan
3. Menyusun/merevisi clinical pathway untuk penatalaksanaan TB bagi kasus-kasus yang ditetapkan

Persiapan Peserta

1. Peserta diharapkan dapat terdiri dari tim yang terdiri dari: dokter, perawat dan manajemen (termasuk rekam medis) maksimal sebanyak 20 orang.
2. Peserta diharapkan membawa:
   1. Laptop/Netbook untuk praktek
   2. Modem untuk akses internet mencari literatur yang diperlukan
   3. Standar Pelayanan Medik (SPM) dan Standar Asuhan Keperawatan (SAK) serta pedoman nasional/internasional yang terkait dengan penatalaksanaan berbagai kasus TB
   4. Wajib membawa contoh-contoh rekam medis berbagai jenis kasus TB yang sudah pulang.

Tempat dan Waktu Kegiatan :

Workshop Penyusunan Clinical Pathway dilakukan di rumah sakit peserta kegiatan ini.
Senin, 15 September 2014 dilaksanakan di RSUP Dr. Sardjito
Rabu, 17 September 2014 dillaksanakan di RS Islam Jakarta Cempaka Putih
Kamis, 18 September 2014 dilaksanakan di RS Bethesda Yogyakarta

 

 JADWAL

MATERI SARDJITO

  CP TB PEDIATRIC

  CP TB MDR

MATERI CEMPAKA PUTIH

  Clinical Pathways TB Paru HEMOPTOE (RAWAT INAP)

  Clinical Pathways TB Paru (RAWAT INAP)

  Clinical Pathways TB Paru Anak (RAWAT INAP)

MATERI BETHESDA

  Clinical Pathways TB Dewasa (RAWAT INAP)

  Clinical Pathways TB Dewasa dengan Hepatitis Drug-Induced (RAWAT INAP)

  Clinical Pathways TB Dewasa dengan HIV (RAWAT INAP)

  Clinical Pathways TB pada Anak (RAWAT INAP)

  Clinical Pathways TB Dewasa (RAWAT INAP)

 

Peserta yang diundang

1. Komite Peningkatan Mutu Rumah Sakit
2. Komite Medis
3. Tim DOTS di rumah sakit
4. Dokter Spesialis dan Dokter Umum yang menangani kasus TB
5. Staf dari Bagian Rekam Medis
6. Staf dari Bagian Laboratorium
7. Staf Bagian Akuntansi
8. Peserta kurang lebih 20 orang

Pelaksanaan Kegiatan Workshop Penyusunan Clinical Pathway TB di RS.

Workshop Penyusunan Clinical Pathway dilaksanakan dimasing masing rumah sakit. Workshop di RSUP Dr. Sardjito dilaksanakan pada tanggal 15 September 2014 di Ruang Kuliah 1 Gedung Diklat lantai 4. Di RS Islam Jakarta Cempaka Putih di laksanakan tanggal 17 September 2014 di Auditorium RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Demikian halnya di RS Bethesda Yogyakarta dilakukan di Ruang H Lantai 3 RS Bethesda Yogyakarta. Undangan yang hadir meliputi Tim DOTS rumah sakit, baik TB Dewasa maupun TB Anak, Komite Peningkatan Mutu RS, Dokter Spesialis dan Dokter Umum, Perawat TB dan TB-MDR, Staf Rekam Medik dan Staf Laoratorium, juga Staf dari Bagian Akuntansi dan Verifikasi. Total undangan yang hadir kurang lebih 20 orang. Pelaksanaan workshop di RS Islam Jakarta Cempaka Putih dan RS Bethesda Yogyakarta juga dihadiri kurang lebih 20 orang, baik dari dokter spesialis, dokter umum, maupun staf penunjang, dan juga tim peningkatan mutu rumah sakit.

Workshop Penyusuanan Clinical Pathway di tiga RS dibuka oleh masing masing Direktur Rumah Sakit. Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito, dr. M. Syafak Hanung, Sp.A pada saat pembukaan workshop menyampaikan beberapa hal antara lain;

• Workshop ini merupakan awal dari kegiatan yang bekerja sama antara RSUP. Dr. Sardjito dengan PKMK FK UGM, dengan hasil akhir diharapkan adanya peningkatan mutu dan efisiensi dalam pelayanan TB dan TB-MDR.
• Ada anggapan bahwa semua jenis penyakit harus dibuat clinical pathwaynya, itu tidak benar. Prioritasnya pada jenis jenis penyakit yang high volume. Dengan adanya clinical pathway diharapkan sesua pelayanan ini di RS Sardjito akan sama dengan biaya yang sama juga.
• Pada era JKN ini perlu adanya sistem rujukan yang baik. Jangan sampai pasien yang berada di RS level 3 seperti di Sardjito ini justru dirujuk ke RS lain. Ini sudah tidak benar. Berhubungan dengan sistem rujukan juga perlu dipikirkan proses pembiayaannya.
• membuka kegiatan workshop penyusunan clinical pathway secara resmi.

Sedangkan Direktur RS Islam Jakarta Cempaka Putih, Dr. Prastowo Sidi Pramono, Sp. A menyampaikan bahwa

• Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak pada RSI di Cempaka Putih khususnya kasus kasus TB dapat ditangani dengan baik.
• Kegiatan ini merupakan tindakan lanjutan dari fase 1 yang telah dilakukan. 11 dari 16 standar yang dinilai kita masih dibawah standar.
• Diharapkan kedepan pelayanan TB sesuai dengan standar tatalaksana pelayanan pasien TB yang ditetapkan dan juga tidak kalah pentingnya juga pelayanan dengan biaya yang efisien. Jadi diharapkan unsur kendali mutu dan kendali biaya menjadi diutamakan. Walaupun RS Islam Jakarta sudah mempunyai clinical pathway kasus TB.
• Pertemuan ini juga menjadi modal bagi kita dalam mempersiapkan RS Islam Jakarta Cempaka Putih dalam pemenuhan Akreditasi RS versi 2012 pada pertengahan 2015.
• Membuka kegiatan workshop secara resmi.

Demikian halnya dengan Direktur RS Bethesda Yogyakarta Dr. Purwoadi Sujatno, Sp.PD menyampaikan bahwa

• Permohonan maaf karena kegiatan agak molor pelaksanaannya.
• Workshop ini bukan yang pertama dengan Pak Hanevi, justru yang kedua ini diharapkan kita akan jauh lebih dapat cepat menyusun clinical pathway ini sekaligus mengevaluasi CP yang sudah ada yaitu pelayanan stroke dan pelayanan paru ini.
• Beberapa CP juga sudah dibuat sebagai syarat akreditasi yang akan kita lalui beberapa bulan yang akan datang.
• Yang terpenting bahwa dalam pelayanan harus sesuai standar, akan tetapi secara cost tidak terlalu berat. Untuk itu dibutuhkan evaluasi secara terus menerus.
• Membuka workshop secara resmi.

Pemateri tunggal dalam workhop ini adalah dr. Hanavi Djasri, MARS dengan judul “Langkah Langkah dalam Penyusunan Clinical Pathway“. Beberapa catatan penting dari pemateri dalam workshop ini, yaitu bahwa model yang diperkenalkan ini merupakan model yang dapat menjamin upaya peningkatan mutu dan efisiensi biaya. Model ini sebenarnya dapat digunakan pada semua layanan klinis yang dikehendaki rumah sakit. Pada era JKN dengan BPJS dengan INA CBGsnya apa benar dapat meningkatkan mutu pelayanan ? jika efisiensi jelas ya. Dengan model ini menurut sistematik review terbukti efektif meningkatkan mutu dan efisiensi biaya. Clinical Pathways adalah sebuah upaya pemetaan mengenai tindakan klinis untuk diagnosis tertentu, kedua upaya mendokumentasikan clinical practice terbaik bukan hanya clinical practice sekarang. Dasar penyusunan dari clinical pathway adalah clinical guideline. Lebih lanjut diterangkan bahwa Clinical Pathway merupakan gabungan Ilmu pengetahuan saat ini, budaya, tradisi, etika, sumber daya yang tersedia, preferensi, kebutuhan dan keinginan konsumen, dan sistem pengukuran yang melekat. Dalam penyusunan Clinical Pathway dibutuhkan Penasehat, Identifikasi pemain utama, Kunjungan Lapangan, Pencarian Literatur, Customer Focus Group, Pedoman Praktek (practical guidelines), Analisis Casemix, Desain, Pengukuran proses dan outcome, dan Pengembangan Paket Pendidikan dan Pelaksanaanya.

Pertanyaan peserta saat workshop antara lain ;

• Apakah kita dapat menyusun CP hingga kasus yang complicated tidak ? mengingat Sardjito sebagai rumah sakit rujukan tipe 3.
• Apakah model ini merupakan redesign terhadap ketaat proses ?
• Bagaimana mengawal pelaksanaan clinical pathway agar dapat dilaksanakan dengan baik ?
• Bagimana dengan poin ke 12 ? Apakah bisa diisi yang lain ? misalnya pasien belum bisa pulang pada hari yang sudah ditentukan dalam clinical pathway.
• Siapa yang menetukan poin pertama ? apakah DPJP atau perawat, penunjang medik atau nutrision ?
• Bagaimana dengan dokter tamu dari rumah sakit tipe A. Mungkin tidak isi clinical pathway menyesuaikan dengan kebutuhan dari dokter senior tersebut ?

Sesi pertama setelah penyampaian materi adalah Penetapan Topik Penatalaksanaan TB di RS yang akan disusun Clinical Pathways-nya. Pada sesi ini tim TB rumah sakit dengan saran dari direktur dan komite peningkatan mutu masing masing rumah sakit menentukan clinical pathway apa yang akan disusun dalam workshop ini. Masukan dari fasilitator untuk penentuan kasus adalah bahwa sedapat mungkin kasusu yang dipilih berdasarkan high valume, high cost, high risk, and high variety of care.

Berdasarkan masukan dari masing masing direktur dan fasilitator, serta diskusi, maka Tim dari RSUP Dr. Sardjito memilih 2 topik, yaitu TB-MDR dan TB Anak General. RS Islam Jakarta Cempaka Putih memilih 3 topik Clinical Pathway, yaitu kasus TB Anak Rawat Jalan, TB Dewasa Rawat Jalan, dan TB Dewasa dengan Hemoptosis Rawat Inap. Sedangkan RS Bethesda Yogyakarta memilih 4 topik baru clinical pathway dan 1 topik evaluasi clinical pathway. 4 topik baru meliputi TB Paru Dewasa BTA (+) / (-) dengan Hepatitis Drugs Induced Rawat Inap, TB Paru Dewasa Rawat Inap, TB Paru BTA (+) / (-) dengan HIV, dan TB Anak Rawat Jalan. Sedangkan 1 topik clinical pathway yang dievaluasi yaitu TB Paru Dewasa Rawat Jalan.

Proses penentuan topik dan penyusunan clinical pathway di masing masing rumah sakit membutuhkan waktu diskusi yang bervariasi. Di RSUP Dr. Sardjito penentuan topik membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan kasus yang diambil relatif berat yaitu TB-MDR. Selain dari sisi kasus juga sebagai rumah sakit tipe A dan rujukan TB-MDR, dokter penanggungjawab TB-MDR di RSUP Dr. Sardjito yang dapat hadir hanya satu orang dan 1 orang perawat. Hal ini berbeda dengan penetuan topik yang lainnya, yaitu TB Anak, dimana 2 orang dokter spesialis senior hadir dengan 3 orang perawat. Hal yang sama juga terjadi pada penyusunan clinical pathway TB Anak Rawat Jalan di RS Bethesda Yogyakarta, dimana hanya satu dokter spesialis anak yang hadir dan tanpa dibantu oleh perawat Poliklinik Anak maka pada saat penyusunan clinical pathway relatif membutuhkan waktu yang lama.

Demikian hal nya pada saat presentasi hasil penyusunan clinical pathway. Tim TB-MDR RSUP Dr. Sardjito lebih banyak minta masukan hal hal apa yang mesti harus dimasukkan dalam clinical pathway, mengingat kompleksitas dari kondisi klinis pasien TB-MDR. Hal yang sama, kurang lebih juga terjadi pada Tim TB Anak di RS Bethesda, dimana dokter spesialis yang mempresentasikan draft clinical pathway berbeda dengan dokter spesialis yang menyusun clinical pathway TB Anak. Akan tetapi atas saran fasilitator, maka draft clinical pathway TB Anak Rawat Jalan di RS Bethesda dapat terselesaikan.

Kondisi yang berbeda dengan proses penyusunan dan presentasi hasil penyusunan clinical pathway di RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Tim di rumah sakit ini cukup solid. Hal ini disemangati oleh upaya persiapan dari RS Islam Jakarta dalam memepersiapkan Akreditasi RS versi 2012. Tiga tim yang menyusun clinical pathway cukup lengkap, masing masing terdiri dari klinisi (spesialis dan umum), perawat dan penunjang. Pada saat pemilihan topik, penyusunan, dan presentasi clinical pathway cukup lancar.

Workshop Penyusunan Clinical Pathway di masing masing rumah sakit selama 3 hari menghasilkan 9 clinical pathway (draft) dan 1 evaluasi clinical pathway. RSUP Dr. Sardjito menghasilkan 2 draft clinical pathway yaitu kasus TB Anak General Rawat Jalan dan kasus TB-MDR. RS Islam Jakarta Cempaka Putih menghasilkan 3 draft clinical pathway yaitu kasus TB Anak Rawat Jalan, TB Dewasa Rawat Jalan, dan TB Dewasa dengan Hemoptosis Rawat Inap. RS Bethesda Yogyakarta menghasilkan 4 draft clinical pathway untuk kasus TB Paru Dewasa BTA (+) / (-) dengan Hepatitis Drugs Induced (HDI) Rawat Inap, TB Paru Dewasa Rawat Inap, TB Paru BTA (+) / (-) dengan HIV, dan TB Anak Rawat Jalan. Dan 1 clinical pathway yang dievaluasi yaitu TB Paru Dewasa Rawat Jalan.

 

 

LAPORAN KEGIATAN

Pertemuan Pembukaan Penelitian Sustainable Hospital Delivery Managing System
for TB and MDR-TB Care (HDMS-TB) Phase 2.
Meningkatkan Mutu dan Efisensi Pelayanan Klinis di Rumah Sakit

 

  LATAR BELAKANG

Dalam Era JKN, diharapkan semua upaya peningkatan mutu layanan klinis akan diarahkan pada peningkatan efisiensi pelayanan. Peningkatan mutu dan efisiensi menjadi hal yang penting, dikarenakan keduanya tidak dapat dipisahkan. Deamikian halnya untuk pelayanan TB dan TB-MDR di rumah sakit. Untuk itu perlu dikembangkan suatu model penatalaksanaan TB dan TB-MDR yang berbasis rumah sakit yang dapat mengakomodir kompleksitas manajemen rumah sakit.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK – UGM) berupaya mengembangkan sebuah model inovatif penatalaksanaan kasus TB/MDR-TB di rumah sakit yang bermutu secara klinis dan efisien. Pada fase ini kami telah mengembangkan model dan protokol penatalaksanaan kasus TB dan TB-MDR di tingkat rumah sakit. Untuk mengawali fase implementasi ini akan dilaksanakan Kick Off Sustainable Hospital Delivery Managing System for TB and MDR-TB Care (HDMS-TB) Phase 2. Meningkatkan Mutu dan Efisensi Pelayanan Klinis di Rumah Sakit. Penelitian ini melibatkan 2 rumah sakit di Yogyakarta yaitu RSUP dr Sardjito dan RS Bethesda, serta 1 rumah sakit di Jakarta yaitu RS Islam Jakarta Cempaka Putih.

  TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari pertemuan ini adalah mendapatkan:

1. Komitmen formal rumah sakit pada penelitian yang diusulkan, dan
2. Mendapatkan masukan untuk desain intervensi dan evaluasi yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini.

Tempat dan Waktu Kegiatan

Tempat                : Hotel Santika Yogyakarta
Hari dan Tanggal    : Jumat, 12 September 2014

 

  JADWAL KEGIATAN

Jam	Acara	Pembicara
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta
09:00 –09:10	Sambutan	Wakil Dekan FK UGM
09.10 – 09.30	Sambutan dan Pembukaan	Perwakilan Subdit TB ,  Kemenkes RI
09.30 – 10.00	Pelaksanaan Standar Pelayanan TB di Rumah Sakit : Penerapan Standar Akreditasi Rumah sakit dan Clinical Pathway	Dr. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD,KGEH, FINASIM,M.Kes. (Direktur BUK Rujukan Kemenkes RI)
10.00 –10.30	Pembiayaan Pelayanan TB di rumah sakit dalam era JKN	Dr. Togar Siallagan MM, AAAK (BPJS Pusat)
10.30 –10.45	Coffee Break
10.45 –11.15	Implementasi model, protokol dan teknis intervensi Sustainable Hospital Delivery Managing System for TB and MDR-TB Care (HDMS-TB) Phase 2.	Principal Investigator
11.15 –11.45	Tanggapan RS dalam implementasi Sustainable Hospital Delivery Managing System for TB and MDR-TB Care (HDMS-TB) Phase 2 dilanjutkan penyerahan naskah Kesepakatan Kerja Sama	Direktur RS Sardjito Direktur RS Bethesda Direktur RS Islam Jakarta Cempaka Putih Direktur PKMK Fakultas Kedokteran UGM
11.45 –12.00	Penutupan	Direktur PKMK Fakultas Kedokteran UGM
12.00 –13.00	Makan siang

Daftar undangan yang hadir

1. Direktur Utama RUP DR. Sardjito
2. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito
3. Wakil Direktur Keuangan RSUP Dr. Sardjito
4. Direktur RS Bethesda Yogyakarta
5. Direktur RS Islam Jakarta Cempaka Putih
6. Wakil Direktur Bidang Perwatan RS Islam Jarta Cempaka Putih
7. PIC HDMS Phase 2 masing masing RS
   1. RSUP Dr. Sardjito
      • dr. Hasta Yoga, Sp.KJ
      • dr. Munawar Gani, Sp.P
      • dr. Amalia Setyati, Sp.A(K)
      • Nuvicka Indriasari, SE, Akt
   2. RS Bethesda Yogyakarta
      • dr. Iswanto, Sp.P., FCCP.
      • dr. Dijah P. Sekarmeranti, M.Kes., Sp.An.
      • Heru Adi Prasetya, MM., Ak., CA.
   3. RS Islam Jakarta Cempaka Putih (tidak dapat hadir)
8. Perwakilan Subdit TB Dirjen P2PL, Kementerian Kesehatan DIWAKILI OLEH DR. Vanda Siagian.
9. Perwakilan Subdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementrian Kesehatan diwakili oleh dr. Cut Putri Ariane
10. BPJS Pusat diwakili oleh dr. Togar Sialagan
11. Wakil dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tidak dapat hadir.
12. Wakil dari organisasi profesi diwakili dari PAPDI yaitu dr. Martin
13. Perwakilan dari KNCV (‎Technical Officer KNCV) dr. Fainal Wirawan tidak dapat hadir.

Pelaksanaan Kegiatan Kick Off HSMS Phase 2

Acara diawali dengan registrasi undangan. Kegiatan ini dikelola oleh mbak Ega (Project Administrator).
Acara diawali Sambutan dan Pembukaan Wakil Dekan 3 FK UGM Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PHD, dikarenakan beliau tidak dapat hadir karena bersamaan dengan acara di Dekanat maka sambutan disampaikan dalam rekaman Video.
Beberapa hal yang disampaikanoleh Wakil Dekan 3 FK UGM yaitu

• FK UGM sangat berterima kasih atas kerjasama antara Kemenkes RI, khususnya dalam Program Penanggulangan TB dengan lembaga lembaga yang ada dalam FK UGM, seperti Pusat Kedokteran Tropis, Bagian Mikrobiologi (Lab TB-MDR), PKMK, serta Pusat Pembiayaan dan Penjaminan Asuransi Kesehatan.
• Pelibatan RS dalam pelayanan TB dan TB-MDR khususnya dalam era JKN ini perlu disusun kerangka model yang sustainable, bermutu, sekaligus efisien dalam pelayanannya.
• Dalam pertemuan ini diharapkan terjadi diskusi intensif, yang mensinergikan berbagai upaya keahlian, pengalaman praktis di RS.
• Terima kasih kepada Otsuka Foundation atas dukungannya.
• Pertemuan Resmi Dibuka.

Acara dilanjutkan Sambutan oleh Ka. Subdit TB Dirjen P2ML Kemenkes RI yang dalam hal ini diwakili oleh dr. Amelia Vanda Siagian.

• Ini merupaka fase ke 2 yang merupakan fase implementasi inovasi pelayanan TB yang menggabungkan upaya peningkatan mutu dan efektifitas pembiayaan klinis dengan melibatkan 3 RS.
• Harapan kami, model ini, khususnya pembiayaan pelayanan TB-MDR, dapat mencapai tujuan mendapatkan design intervensi pada tahap ke 2 ini.

Pemaparan selanjutnya adalah “Pelaksanaan Standar Pelayanan TB di Rumah Sakit : Penerapan Standar Akreditasi Rumah sakit dan Clinical Pathway” dari Perwakilam Ditjen BUK Rujukan, yang disampaikan oleh dr. Cut Putri Ariane, MHKes.

• Tiga Pilar Strategi Global TB Pasca 2015, yaitu Layanan TB yang berpusat pada pasien dan terintegrasi dengan upaya pencegahan. Kedua, Kebijakan yang tegas, berani, dan memiliki sistem dukungan yang jelas. Ketiga, Intensifikasi riset dan inovasi baru.
• 35% RS yang ada belum melaksanakan DOTS secara optimal.
• Pedoman Layanan TB sebenarnya sudah ada, akan tetapi memang masih proses revisi dan antri untuk di Permenkes kan.
• Pelaksanaan DOTS di RS harus dibarengi dengan sistem PPI (penanggulanagn infeksi).
• Pelayanan TB harus sesuai dengan akreditasi RS yang sekarang berlaku, yaitu Akreditasi RS Versi 2012.
• Regulasi regulasi yang digunakan untuk pedoman pelayanan di RS (termasuk TB dan TB-MDR)
• Prosedur PNPK (Pedoman Nasional pelayanan Klinis), PPK (Panduan Proktek Klinis) dan CP (clinical Pathway)
• Salah satu catatan hingga sekarng masih perlu dipersiapkan adalah sisitem rujukan pada masing masing tingkatan rumah sakit.
• Kesimpulan dari pemaparan ini adalah :
  • Pelayanan TB di RS melalui Strategi TB DOTS telah menjadi salah satu Instrumen Penilaian Sistem Akreditasi Nasional versi 2012
  • PNPK TB sudah ada, namun Standar Penyelenggaraan Yan TB belum ada
  • CP TB harus dibuat oleh masing RS sesuai dengan kondisi RS
  • Pemberdayaan dan optimalisasi peran Komite Medik dalam penyusunan CP dan penerapannya
  • Era JKN, RS menerapkan efisiensi melalui kendali mutu dan kendali biaya

BPJS Pusat memaparkan “Pembiayaan Pelayanan TB di rumah sakit dalam era JKN” disampaikan oleh Direktur Pengembangan BPJS Pusat dr. Togar Siallagan, MM, AAAK.

• Jumlah peserta per Juni 2014 sebanyak 124.500.000 peserta.
• Jumlah Fasyankes yang menerima BPJS sejumlah 16.831 (per Juni 2014). Jumlah ini meliputi puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, Klinik Pratama, Faskes TNI/Polri, dan RS tipe D Pratama dan Dokter Gigi Praktek Mandiri.
• Jumlah Fasyankes tingkat rujukan dan Apotik Optikal sebanyak 3652 institusi.
• Berdasarkan data per 30 Juni 2014, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim kepada fasilitas kesehatan sejumlah 16,415 triliun rupiah.
• Kondisi terkini Per 31 Juli 2014:
  • Peserta : 126,056,213 (127.3 million in Sept ’14)
  • Iuran : 21.7 trilliun
  • Klaim : 20.5 triliun
  • Faskes Primer :17,104
  • Faskes Rujukan 1,562
  • Faskes penunjang2,125
• Pelayanan TB pada JKN oleh BPJS
  • Model pelaksanaan adalah Public and private mix
  • Pengobatan TB khususnya untuk kasus MDR belum diperhitungkan dengan tepat dan akurat dalam INA CBG (?)
  • Pelayanan pada Faskes primer termasuk dalam biaya kapitasi, obat TB diperoleh melalui program (khususnya Puskesmas)
  • Pelayanan Faskes Rujukan termasuk dalam tarip INA CBG à dirujuk balik ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan obat TB
  • Pelayanan khusus untuk MDR dilaksanakan oleh Faskes Rujukan yang ditunjuk (obat diluar paket INA-CBG)
• Sampai dengan Semester I 2014 biaya pelayanan TB di faskes Rujukan sudah mencapai Rp 193.791.862.418 atau sekitar 1,18 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan
• Biaya per kunjungan/kasus Pelayanan TB untuk RJTL sebesar RP.193.387 dan untuk RITL Rp. 5.673.594
• Diperkirakan untuk tahun 2014 biaya pelayanan TB akan mencapai Rp.450 M – 500 M atau sekitar Rp.3.400 – Rp.3.800 per peserta BPJS pertahun
• Biaya ini belum memperhitungkan biaya kapitasi faskes primer yang melayani penderita TB.
• Rekomendasi
  • Diperlukan mekanisme yang terintegrasi dari rangkaian tatakelola pelayanan TB dari : mulai preventid&promotif, deteksi kasus, diagonis, pengobatan, monitoring pengobatan dan kegiatan lainnya.
  • Beban pelayanan kesehatan TB yang cukup besar saat ini yang ditanggung BPJS, kebijakan pendekatan public and private mix tetap dipertahankan.
  • Peran pemerintah Daerah dan swasta lebih didorong, terutama dari sisi pembiayaan untuk obat obat TB termasuk MDR.
  • Apabila beban obat TB dan MDR menjadi beban BPJS perlu ditinjau ulang klasifikasi dan tarif INA-CBG

dr. Ari Probandari, MPH, PHD selaku Personal Investigator (PI) project ini menyampaikan ucapan terima kasih atas keikutsertaan 3 RS dan menyampaikan Ringkasan Model implementasi, Protokol dan Teknis Intervensi Sustainable Hospital Delivery Managing System for TB and MDR-TB Care (HDMS-TB) Phase 2.

Acara dilanjutkan Sesi Tanggapan dari Rumah Sakit dan undangan lainnya. Dr. Martin (Mewakili PAPDI)

• Kegiatan ini sepertinya semacam pilot project untuk peningkatan mutu pelayanan dan efektifitas biaya.
• Kira kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pilot project ini ?
• Dan outcomenya kira kira bagaimana dari segi pelayanan kesehatan ?
• Dari sisi klinis apa yang diharapkan? mengingat ini di rumah sakit
• Dari sisi evaluasi sy lihat dari sisi prosesnya, kapan itu dilaksanakan ? apakah interval waktu tertentu atau bagaimana ?

Tanggapan Dr. Ari Probandari, MPH, PHD

• Jangka waktu kegiatan ini akan diselesaikan dalam waktu 18 bulan atau hingga Desember 2015.
• Memang benar kami akan mengevaluasi outcome dan proses. Untuk outcome terkait dengan KPI lebih lanjut akan didiskusikan dengan rumah sakit dan klinisi dengan membuat workshop untuk membuat sistem KPI nya
• Secara umum menilai outcome ini dapat sampai kondisi klinis pasien.
• Berapa lama pengukuran dilakukan, untuk evaluasi PDSA ini akan dilakukan berulang sedikitnya 2 kali.

Tanggapan lanjutan oleh Dr. Hanevi Djasri, MARS

• Kongkrit dari kegiatan ini ada 2 yaitu efisiensi pelayanan TB, pelayanan TB yang lebih bermutu.
• Soal efisiensi ini menarik, karena hingga saat sekarang belum bisa melihat pelayanan TB ini efisien, karena kita belum memiliki clinical pathwaynya dan cost of carenya.
• Untuk itu kita kembangkan model yang dapat memastikan pelayanan itu efisien
• Yang kedua adalah akan kita kembangkan indikator mutu dalam pelayanan TB.
• Project ini sangat penting untuk itu penting juga dilakukan di tingkat primary care, sehingga bebankerja di RS tidak terlalu berat.

Dr. Prastowo Sidi Pramono, Sp. A (Direktur RSI Jakarta Cempaka Putih)

• Terima kasih atas masuknya RSI dalam kegiatan ini, mengingat RS kami masih dibawah 50% dari 16 standart yang ada. Manajemn sagat mendukung utk project ini.
• Saran agar disampaikan kaitannya dengan Akreditasi Nasional th 2012. Agar tidak ada opini tambah kerjaan.
• Tanggapan untuk BUK (Bu Cut) BPJS ini merupakan moment untuk perbaikan layanan, akan tetapi yang terjadi saat ini RS tersier hingga saat ini tidak bisa menampung rujukan dari RS sekunder. Kasus level 3 terpaksa ditangani di RS tipe B. Akan tetapi juga banyak ditemukan RS tipe A melayani kasus severity level 2 atau 1. Bagaimana sistem rujukan ini berjalan dgn baik…?
• Pemeriksaan Jean Expert sebenarnya dapat dilakukan di RS mana saja, karena ini masalah skrening TB MDR saja.

Dr. Stephani MKes (Wadir Keuangan RSUP Dr. Sardjito.

• Untuk Implementasi HDMS Phase 2 ini harapannya kita membuat tools tools dulu agar mudah dimonitor agar ada keseragaman dari outcome yang akan kita harapkan.
• Termasuk biaya atau cost of carenya, termasuk sardjito yang juga belum ada. Ini dapat dibantu dgn sistem informasi yang sudah ada.
• Untuk Evaluasi seperti disebutkan termasuk budaya dan sistem akuntansinya. Model yang kita harapkan adalah sama untuk semua RS yang diteliti.
• Tentang kebutuhan dibuatkan CP itu sendiri. apakah dibuatnya CP dikarenakan ada perbedaan antar dokter atau bagaimana ? Tentu ini sangat berhubungan dengan PPK yang telah dibuat.
• Evaluasi KPI. Untuk RS sardjito dengan adanya SK Renumerasi, tentunya masing masing KSM (Kelompok Staff Medis) harus mempunyai KPI yang bisa diukur dan dinilai rupiahnya. Tentunya masing masing RS akan berbeda. Maka perlu indikator yang dapat membantu dilakukannya evaluasi KPI untu efisiensi dan peningkatan mutu.
• Seperti dalam draf MoU, kami mengharapkan setiap kegiatan ada hasilnya mengingat variasi masing masing RS tentunya akan relatih banyak.

Tanggapan Dr. Cut Putri Ariane (BUK Rujukan)

• Untuk sistem rujukan hingga saat ini masih dalam penataan, Kedepan ada namanya Regionalisasi Sistem Rujukan. Kedepan ada 9 RS Rujukan Nasional setara RSCM. Selain itu akan ditunjuk 150 RS Rujukan Regional kelas B.
• Ironisnya sistem rujukan ini belum juga terbentuk biarpun di DKI Jakarta.

Tanggapan Dr. Hanevi Djasri, MARS

• Menanggapi dr. Prastowo, betul nanti akan kita kaitkan dengan akreditasi, khusunya standar QPS.
• Mengingatkan bahwa model ini hanya digunakan untuk kasus TB dan TB MDR, sebenarnya model ini dapat digunakan untuk kasus kasus yang lain, terutama untuk layanan unggulan masing masing RS.

Tanggapan tambahan Dr. Ari Probandari, MPH, PHD

• Terima kasih atas saran sarannya. Untuk Tools akan kami diskusikan dengan RS dalam workshop workhop.
• Terima kasih atas masukannya tentang perbaikan sistem informasi. Kegiatannya akan ada mapping lebih dulu, apa hambatan hambatannya dalam perhitungan cost of care dan apa yang akan diperbaiki.

Dr. Purwoadi Sujatno, Sp.PD (Direktur RS Bethesda Yogyakarta)

• Terima kasih dilibatkan dalam kegiatan ini.
• Model ini sepertinya sangat cocok dengan upaya meningkatan mutu yang sedang dilakukan di RS Bethesda, khususnya layanan TB.
• Dalam proses evaluasi CP menghasilkan banyak kekurangan kekurangan dalam penatalaksanan layanan ini.
• Dalam era JKN ini di Bethesda juga telah dilakukan analisis biaya berdasarkan CP, memang ada layanan setelah dilakukan CP biayanya lebih tinggi. Untuk CP Paru kami belum evaluasi. Kegiatan ini akan kita jadikan evaluasi bagi kami untuk CP CP yang lain. Untuk itu kami sangat antusias dengan kegiatan ini.
• Hubungannya dengan akreditasi maka dokumen ini dapat digunakan sebagai dokumen untuk akreditasi.
• Untuk MDR rawat jalan kami sudah berjalan dengan baik, khusus rawat inap ini yang masih menjadi permasalahan karena membutuhkan ruang isolasi. Sebenarnya ada kesepakatan di Jogjakarta jika ada kasus MDR yang berat akan dirujuk ke RSUP Sardjito, akan tetapi daya tampung tidak sesuai, ini tentunya menjadi masalah buat kami.
• Intinya manajemen sangat mendukung kegiatan ini, khususnya dalam upaya peningkatan mutu dan efisiensi layanan di RS Bethesda.

dr. Maduseno, Sp.PD KGEH (Wakil Direktur YanMedWat RSUP Dr. Sardjito)

• RSUP Sardjito hingga sekarang belum maksimal dalam menampung kasus level 3, baru sekitar 30%.
• Perlu ada satu badan yang mengawasi sistem rujukan. Ini penting karena masalah pembiayaan akan menjadi besar.
• Pada saat sekarang banyak RS tipe B yang menahan kasus level 3 yang seharusnya dirujuk akan tetapi tidak dirujuk.
• Saya mengusulkan badan Mutu yang ada di masing masing daerah untuk ditambahasi tugasnya mengawasi bagaimana sistem rujukan ini berjalan.
• Pembiayaan masing masing RS tentunya akan berbeda beda pada setiap kasus. Ini perlu dicari jalan tengahnya.
• Khusus RS Sardjito tentu pembiayaannya akan besar karena status RS Sardjito adalah RS Pendidikan.
• Saya mengusulkan ada sistem, jangan sampai bias ini membuat outcome yang berbeda. Biaya layanan akan berbeda jika sistem rujukan tepat waktu dan tepat klas.

Dr. Martin (Mewakili PAPDI)

• Penelitian ini khan 18 bulan ya… sedangkan MDR TB itu pengabatannya sampai 2 tahun… Waktunya bagaimana nanti ?
• Untuk TB memang ISTC sudah cukup, tapi bagaimana dengan MDR… di ISTC tidak banyak disinggung… bisa digunakan pedoman lain khusus MDR.

Tanggapan Bu Putu Eka

• Untuk KPI nya kami akan lebih banyak menganalisis faktor biayanya. Dari hasil tersebut kita akan identifikasi dimana inefisiensi terjadi. Tentunya akan kita lihat juga CP yang telah disusun.
• Kalau dikaitkan dengan KPI akan kita lakukan jika RS sudah memiliki sistem renumerasi yang sudah baku, jika belum ada maka sifatnya rekomendasi.

Tanggapan lanjutan dari Dr. Hanevi Djasri, MARS

• Untuk baseline akan menggunakan data retrospektif untuk mutu dan biaya MDR TB.
• Sistem rujukan yang kurang baik memang menimbulkan tingginya beban biaya di RS.

Acara diakhiri dengan penyerahan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM dengan RS Islam Jakarta Cempaka Putih, RS Bethesda Yogyakarta, dan RSUP Dr. Sardjito.

Penutup dan Makan Siang. Acara ditutup oleh PJS Direktur PKMK FK – UGM Ibu Ni Luh Putu Eka, SKM, MKes.

 

 

TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemkes) minta pemerintah menambah anggaran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 6,09 triliun. Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk membenahi pelaksanaan program BPJS kesehatan.   

Continue reading

JAKARTA (jppn.com)– Kini para perawat bisa bernapas lega. Pasalnya, setelah Undang-Undang (UU) Keperawatan disahkan, mereka diperbolehkan membuka praktik mandiri. Segala tindakan medis yang mereka lakukan pun kini dilindungi secara hukum.

Continue reading