Category: Uncategorized

“Medan Perjuangan” Mutu Pelayanan Kesehatan

Bulan Agustus ini kita kembali merayakan Hari Kemerdekaan NKRI, perayaan yang berusaha memberikan penyegaran bahwa kita telah bebas dari belenggu penjajah, merdeka sebebas-bebasnya untuk meningkatkan mutu kualitas hidup berbangsa dan bermasyarakat, termasuk mutu pelayanan kesehatan.

Kita bebas untuk membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta perbaikan bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Siklus ini haruslah lengkap untuk memastikan bahwa kemerdekaan yang kita miliki benar-benar kita isi dengan upaya perbaikan, jangan sampai ada daerah yang memiliki status kesehatan yang sama dengan sebelum kemerdekaan, jangan sampai ada sistem kesehatan yang sejak jaman penjajahan tidak berubah, jangan sampai ada rumah sakit atau puskesmas yang justru memiliki kompetensi SDM yang lebih terbatas dibanding saat penjajahan

Tahun 2014 ini para Pejuang Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia memiliki berbagai “medan perjuangan” dalam bentuk tantangan baru: Penerapan JKN beserta dengan sistem pembayaran kapitasi untuk layanan primer dan INA CBGs untuk layanan tingkat lanjut, pergantian para pimpinan eksekutif dan legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah, perkembangan tehnologi yang semakin masif serta perdagangan bebas yang semakin kompetitif hingga ancaman merebaknya fraud dalam pelayanan kesehatan.

Forum Mutu IHQN ke 10 ini bertujuan untuk memberikan semacam “markas” kepada para Pejuang Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia untuk memahami lebih dalam medan perjuangannya dan dapat menyusun strategi dan rencana tindakan yang akan dilakukan.

Dirgahayu Kemerdekaan NKRI

Selamat mengikuti Forum Mutu….Merdeka!

Hanevi Djasri
Koordinator IHQN

 

 

 

 

 

 

Tantangan Baru, Harapan Baru

Tahun 2014 merupakan tahun yang istimewa bagi sistem manajemen pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pertama, implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Di berbagai media massa dan media sosial lainnya, perbincangan tentang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi topik yang ramai didiskusikan. Kebijakan tentang JKN telah menjadi awal dari cita-cita luhur untuk mewujudkan keadilan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Namun, implementasinya merupakan tantangan baru, yang membutuhkan perbaikan-perbaikan.

Kedua, pada tahun ini telah dipilih presiden baru yang semoga menjadi harapan baru bagi terwujudnya rancang bangun sistem manajemen pelayanan kesehatan nasional yang lebih berkualitas. Pemerintah baru perlu untuk mendapatkan masukan-masukan dari para peneliti, praktisi dan pemerhati manajemen pelayanan kesehatan.

Untuk itulah, pada Forum Mutu IHQN ke-10 mengambil tema re-design sistem manajeman pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan di era implementasi jaminan kesehatan nasional. Masalah, best practice, dan inovasi yang dibahas dalam pertemuan ini menjadi masukan bagi pemerintahan baru agar dapat mewujudkan sistem manajemen pelayanan kesehatan nasional yang lebih baik.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari para anggota IHQN, peneliti, praktisi dan pemerhati manajemen pelayanan kesehatan yang telah berpartisipasi dalam forum ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran UNS, dan RSUD Dr. Moewardi yang telah mendukung terselenggaranya forum ini.

Ari Probandari
Ketua Panitia

 

 

 

 

 

 

 

 

Liputan6.com, Batam Selain mengadakan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) pada Senin (11/8/2014) malam, pagi tadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A,. MPH, mengunjungi dua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berada di dua pulau kecil Kepulauan Riau, Pulau Belakang Padang dan Pulau Buluh.

 

Continue reading

Semarang, suaramerdeka.com – Meski banyak rumah sakit baru di Kota Semarang, namun sejatinya seluruh rumah sakit tidak bersaing tapi bermitra dan bekerjasama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

Continue reading

Jakarta, suaramerdeka.com –  BPJS Ketenagakerjaan diharapkan  mampu memberikan kualitas pelayanan sesuai standar internasional, sehingga dapat bersaing dan disandingkan dengan penyedia jaminan sosial di negara lain. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan yang banyak dikeluhkan masyarakat tidak boleh terulang.

Continue reading

Liputan6.com, Jakarta Anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk golongan masyarakat miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Jaminan Kesehatan Nasional tergolong besar yakni Rp 19,93 Triliun. Bisa jadi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawasi terus penggunaannya agar tidak disalahgunakan.

Continue reading

Liputan6.com, Jakarta Meski Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi kesehatan dalam RAPBN tahun 2015 rencananya mengalami peningkatan sebesar 43,8 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2014, namun dibandingkan tahun ini, rencana anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2015 justru dipangkas dari Rp 47.476,5 miliar pada 2014 menjadi Rp 47.429,8.

Continue reading

Okezone.com – Wacana terkait penggantian kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan E-KTP disambut baik oleh Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Menurutnya, penggantian tersebut justu bisa mengurangi penyalahgunaan kartu BPJS.

Continue reading

Okezone.com – Sejak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diresmikan pada Januari 2014, Rumah Sakit Awal Bros langsung bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bahkan, dari 12 Rumah Sakit Awal Bros di seluruh Indonesia, dua di antaranya memperoleh penghargaan sebagai mitra terbaik BPJS Kesehatan.

Continue reading

Session Title: Pelatihan Clinical Pathway

Chair : dr. Hanevi Djasri MARS; drg Puti Aulia Rahma MPH; dan dr Yohanes Benny MPH
Reporter: Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH

  Pendahuluan

Pre forum mutu IHQN ke-X membuka mata dan mengubah mindset manajer rumah sakit. Isu untung rugi menjadi fenomena menarik bagi media massa selama tujuh bulan terakhir. Masalah untung rugi tarif INA CBG’s terjawab setelah dr. Hanevi Djasri mengungkapkan, ” Kerugian RS dapat diketahui dari real cost“. Faktanya, RS mengurangi keuntungan, tapi tidak rugi. Sebesar 80% penggunaan clinical pathway menunjukkan profit bagi RS. Hal ini diungkap oleh ketua IHQN ketika pelatihan clinical pathway di The Sunan Hotel, 19 Agustus 2014.

Clinical pathway merupakan tools yang berisi rencana detail pelayanan. Standar akreditasi yang ditetapkan KARS tahun 2012 mewajibkan, RS membuat minimal 5 clinical pathway setiap tahun. Hal ini disyaratkan karena clinical pathway memastikan mutu dan biaya RS. Pelatihan ini terdiri dari beberapa sesi yang dimulai dengan pengantar, manfaat clinical pathway, sharing pengalaman tentang penyusunan dan penerapan clinical pathway, langkah-langkah penyusunan dan simulasinya.

  Sesi 1: Pengantar Pelatihan Oleh dr. Hanevi Djasri MARS

Tarif INA CBG’s dianggap kecil, rumah sakit merasa dirugikan sehingga terjadi fraud untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Apakah benar rumah sakit rugi? Pelatihan clinical pathway menjawab fenomena ini. Pelatihan clinical pathway ini bertujuan untuk memastikan kendali mutu dan kendali biaya. Permenkes tentang Pedoman Praktik Kedokteran 1438, menyebutkan bahwa Pedoman Praktik Klinik (PPK) dapat dilengkapi dengan clinical pathway. Clinical pathway merupakan turunan dari SPM/SOP Medis/ PPK, penerapan pelayanan yang sesuai dengan PPK bisa digunakan untuk kendali mutu dan kendali biaya.

Sesi 2: Konsep Dasar dan Manfaat Clinical Pathways
Oleh dr Hanevi Djasri MARS

UU 40/ 2004 tentang SJSN, bab 24 ayat 3 menetapkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, kendali mutu dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, hal ini bertentangan dengan Peraturan presiden No 12 Tahunn 2013 yang menempatkan kendali mutu di pasal 42 dan sistem pembayaran di pasal 39. UU BPJS mengutamakan mutu sedangkan Perpres mengutamankan harga.

Mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan melalui penerapan clinical pathway yang konsisten. Clinical pathway merupakan salah satu alat manajemen penyakit yang dapat mengurangi variasi pelayanan. Clinical pathway memberikan cara untuk mengembangkan dan mengimplemantasikan clinical guidline ke dalam protokol lokal. Hill (1998) menyatakan terdapat empat komponen clinical pathway yaitu timeline, kategori pelayanan, kriteria outcome dan pencatatan variasi.

Di Amerika Serikat, hampir 80% RS menggunakan clinical pathway untuk beberapa indikator, tapi efektifitas penggunaan clinical pathway sebagai alat kendali mutu masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan oleh hasil penelitian dari berbagai sumber yang tidak konsisten karena terjadi bias penelitian. Berbagai hasil penelitian menunjukkan efektivitas clinical pathway seperti hasil penelitian Feagan (2011) tentang memfasilitasi early discharge, meningkatkan indeks kualitas hidup dan penelitian Darer(2002) bahwa clinical pathway menurunkan LOS, meningkatkan clinical outcome, meningkatkan economic outcome, dan mengurangi tindakan yang tidak diperlukan. Efektivitas clinical pathway dapat diperoleh jika pathway disusun berdasarkan strategi yang dikendalikan oleh pimpinan.

Sesi 3 : Pengalaman Penyusunan dan Penerapan Clinical Pathways
Oleh dr. Yohanes Benny MPH

Dr. Benny berbagi pengalaman tentang penyusunan dan penerapan clinical pathway. Penyusunan clinical pathway dimulai dengan koordinasi dengan bagian Yanmed, staf medis, penetapan jenis pelayanan, dan menyiapkan PPK dari setiap komponen pelaksana asuhan. Pelaksanaan clinical pathway memrlukan koordinasi dengan semua staf medis.

Pelaksanaan Clinical pathway (CP) harus diaudit. Audit berperan memfasilitas pedoman praktik klinik, evaluasi dan mengurangi variasi yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan praktik klinis. Audit dapat dilakukan tiga bulan sekali. Pada umumnya, di suatu rumah sakit umum hanya 30% pasien yang dirawat dengan CP. Audit CP diperlukan untuk meperbaiki CP dan meminimalisasi varians. CP hanya efektif dan efisien bila dilaksanakan untuk penyakit yang perjalanannya predictable, khususnya bila memerlukan perawatan yang multidisiplin.

Sesi 4: Langkah-langkah Penyusunan Clinical Pathways
Oleh drg. Puti Aulia Rahma MPH

drg. Puti dalam presentasinya memaparkan langkah-langkah menyusun clinical pathway. Ada 11 langkah menyusun clinical pathway, yaitu: (1) menentukan topik, penentuan topik didasarkan pada jumlah penyakit terbanyak, high cost, high risk dan problem prone ataupun dari data klaim INA-CBG’s yang besar gapnya; (2) menunjuk kordinator, koordinator berperan untuk memfasilitasi penyusunan CP; (3) menetapkan pemain kunci, menetapkan setiap orang yang menguasai untuk dilibatkan dalam pengobatan; (4) kunjungan lapangan, melihat kepatuhan terhadap PPK ataupun identifikasi studi banding; (5) pencarian literatur, mencari best parctice pada skala nasional maupun internasional; (6) melaksanakan customer focus, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menyesuaikannya dengan kemampuan RS; (7) Telaah pedoman Praktik Klinik, CP adalah pelengkap PPK, PPK harus di-review 2 tahun sekali; (8) analisis casemix, menggali informasi LOS, biaya per kasus, penggunaan obat, dan test yang diminta; (9) Desain, menepakati desain CP yang digunakan; (10) Pengukuran proses dan outcome, dalam hai ini dilakukan penetapan item-item aktivitas untuk proses dan outcome pelayanan untuk pengumpulan data pasien; dan (11) sosialisasi dan edukasi, proses sosialisasi dan edukasi intensif dilakuan selama 6 bulan.

Sesi 5-8: Simulasi Langkah-langkah Penyusunan Clinical Pathways
Oleh dr. Hanevi Djasri MARS dan drg. Puti Aulia Rahma MPH

Sesi ini berlangsung selama tiga jam yang dimulai pukul 13.00-16.00 Wib. Setiap langkah-langkah penyusunan dikupas satu persatu dan proses simulasi seperti focus group discusion. Peserta diminta untuk menyampaikan pendapat terkait dengan topik, menentukan koordinator, dan menentukan pemain kunci yang disertai dengan contoh penyakit.

Simulasi pencarian literatur baik nasional maupun internasional disimulasi dengan jelas, mulai dari searching di internet. Link yang direkomendasikan adalah Sign. Peserta membawa oleh-oleh dari kegiatan pelatihan ini berupa formulir clinical pathway yang bisa langsung diaplikasikan di rumah sakit peserta pelatihan.