Reportase

Sesi Keynote Forum Mutu XI
Mutu Pelayanan Kesehatan Sebagai Isu Terpenting dalam JKN

Pada sesi pembukaan seminar ini, dibahas topik-topik yang menjadi benang merah dari tema pertemuan Forum Mutu XI tentang Mutu Pelayanan Kesehatan Sebagai Isu Terpenting dalam JKN. Sesi keynote ini dipandu oleh dr. Hanevi Djasri, MARS, diawali dengan paparan dari BPJS dengan topik Menggapai Cita-cita JKN oleh dr. Togar Sialagan, MM, M.Kes, Kepala Litbang BPJS Kesehatan. Dilanjutkan dengan paparan tentang bagaimana Mengukur Mutu Layanan Kesehatan dalam JKN oleh Prof. Adi Utarini, M.Sc, MPH, PhD, dari Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta.  Paparan terakhir pada sesi keynote  ini disampaikan  oleh Dr. Djazuly Chalidyanto, SKM, MARS dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, dengan topik Inovasi Peningkatan Mutu Para Klinisi, Pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan, dan Para Regulator.

Keynote I

Sejak digulirkannya BPJS kesehatan sebagai bagian dari program JKN pada awal tahun 2014, masih cukup banyak masalah yang menyelimuti penerapan BPJS kesehatan di beberapa daerah, dan di berbagai fasilitas layanan kesehatan. Namun demikian, tidak sedikit juga cerita positif tentang manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap  kiprah BPJS kesehatan, seperti yang termuat pada surat kabar beberapa hari terakhir (http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/08/, http://m.antaranews.com/berita/516545/rochmad-romdoni.). Hal tersebut disampaikan dr. Togar saat mengawali paparannya yang menggambarkan pelaksanaan BPJS Kesehatan di berbagai daerah dan beberapa masalah yang masih menyertai pelaksanaan BPJS kesehatan. Masalah-masalah tersebut antara lain pada aspek cakupan kepesertaan, pelayanan, serta pembiayaan JKN.

Meskipun cakupan kepesertaan cenderung terus mengalami peningkatan, namun masih ada kendala yang muncul.  Ada kendala dalam hal rekrutmen peserta jaminan yang tidak berjalan sesuai peta jalan cakupan kepesertaan menuju Universal Health Coverage. Indikasinya dapat terlihat tingkat kolektabilitas iuran PBPU yang masih rendah (51%).  

Sedangkan pada aspek pelayanan, masalah yang muncul antara lain pada pembayaran kapitasi kepada Faskes yang belum dikaitkan dengan mutu pelayanan yang mereka berikan kepada pasien.  Sistem INA-CBG’s juga belum dapat mendorong Faskes untuk  melakukan upaya efisiensi. Hal ini terlihat  dengan masih terjadinya readmisi, upcoding, serta adanya kecenderungan faskes untuk mengurangi kuantitas dan kualitas pelayanan.  Terkait dengan INA-CBG;s ini, dirasa masih  terlalu banyak variasi kode sehingga berpengaruh pada  tingkat  kemampuan verifikator dan coding dalam memahami sistem INA-CBG"s.

Beberapa upaya  yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terkait masalah di atas, antara lain  dengan mempermudah akses pembayaran, baik media maupun jumlahnya, serta penambahan kantor regional dan cabang yang didukung SDM memadai. Di samping itu, pihak BPJS juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung pembiayaan dan pengelolaan kesehatan dasar di daerah.

Keynote II

Pelaksanaan program  JKN melalui BPJS Kesehatan, lazimnya perlu diikuti dengan monitoring pelaksanaan kegiatan. Menurut Prof. Adi Utarini, mengacu pada The First Global Monitoring Report: Tracking Universal Health Coverage (WHO 2015), monitoring jaminan semesta perlu diintegrasikan dalam penilaian kinerja sistem kesehatan secara umum, oleh karena jaminan semesta meliputi cakupan layanan kesehatan dan proteksi finansial. Hanya dengan monitoring keduanya, maka kita dapat mengukur efektivitas cakupannya.

Lebih lanjut Adi menyampaikan dengan masih mengacu pada sumber yang sama, bahwa ada tiga tantangan utama dalam melakukan monitoring JKN. Pertama, tentang kemampuan menghadirkan sumber data yang reliable dalam berbagai indikator cakupan pelayanan kesehatan proteksi finansial. Kedua, kemampuan memilah data berdasarkan variabel yang terkait dengan inequity. Ketiga, kemampuan melakukan pengukuran cakupan efektif, yang meliputi berapa banyak orang yang telah menerima layanan, mutu layanan dan dampak kesehatan.

Untuk dapat melakukan monitoring JKN yang baik, perlu ditetapkan indikator yang akan digunakan. WHO menggunakan delapan indikator "traser" untuk melakukan monitoring UHC (JKN). Indikator tersebut meliputi, kesehatan reproduksi dan bayi  dalam hal family planning, ANC, dan persalinan nakes. Kemudian indikator tentang Imunisasi DPT anak. Indikator penyakit menular: ART  dan pengobatan TB. Serta indikator pada aspek determinan sosial dalam hal sumber air dan fasilitas sanitasi.

Sudut pandang pasien tidak kalah penting untuk digunakan sebagai indikator monitoring. Adi menawarkan untuk mulai meninggalkan pendekatan kepuasan pasien dan menggantikannya dengan patient experience sebagai komponen alat ukur. Hal ini penting karena mengukur kepuasan pasien memiliki potensi bias yang cukup tinggi jika dikaitkan dengan kemampuan adaptasi pasien terhadap  situasi dan kondisi pelayanan yang mereka terima.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan monitoring JKN, Prof. Adi Utarini memiliki pendapat yang sama dengan pembicara sebelum bahwa dinas kesehatan daerah dapat mengambil peran penting dalam monitoring JKN. Hal ini dapat dilakukan dalam kerangka penguatan peran pemerintah daerah sebagai regulator mutu layanan kesehatan di daerahnya.

Keynote III

Konsep inovasi merupakan aspek penting dalam pengembangan mutu layanan kesehatan di era JKN. Menurut  dr. Djazuly, hal ini terjadi karena mutu layanan kesehatan menjadi sangat dinamis, mengikuti peningkatan harapan pasien yang ditentukan oleh pengalaman, persepsi serta interpretasi pasien. Di samping itu, inovasi dibutuhkan untuk merespons perubahan lingkungan dari organisasi pemberi layanan kesehatan terutama dari sisi regulasi, yang menuntut organisasi untuk selalu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dibutuhkan beberapa upaya dan sumber daya agar inovasi pada organisasi pemberi layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Aspek kepemimpinan menjadi modal dasar dalam melakukan inovasi. Kepemimpinan yang kuat akan dapat mengarahkan organisasi untuk membentuk budaya organisasi yang kuat. Kepemimpinan yang kuat dalam hal pengambilan keputusan juga akan mengarahkan penggunaan metode yang tepat dalam melakukan perubahan.    

Reporter: Nusky Syaukani, Ssos., MPH

 

Sesi: Keynote Speak IV – VI Forum Mutu X

Reporter: drg. Puti Aulia Rahma, MPH

Pendahuluan

Layanan kesehatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dua diantaranya terkait mutu layanan kesehatan dan tindakan-tindakan fraud dalam layanan kesehatan. Forum Mutu hadir untuk membekali tenaga kesehatan dalam menghadapi tantangan ini.

Dalam era JKN, akses terhadap layanan kesehatan terbuka lebar. Jumlah pasien yang datang ke fasilitas kesehatan meningkat pesat . Beban kerja tenaga kesehatan menjadi bertambah. Namun, mutu layanan yang diberikan tetap harus terjamin.

Dana yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga terbilang besar dalam era JKN ini. Berbagai potensi fraud muncul. Bentuk-bentuk kecurangan ini dilakukan oleh banyak aktor. Tenaga kesehatan, BPJS, supplier alat-alat kesehatan maupun pasien dapat terlibat. Sebenarnya fraud dalam layanan kesehatan bukan hal baru. Namun mungkin belum banyak disadari. Untuk mencegah, perlu adanya edukasi bagi para aktor yang berpotensi melakukan fraud. Perlu juga adanya sebuah batasan-batasan yang jelas mengenai bentuk-bentuk fraud dalam layanan kesehatan. Aturan juga perlu dibuat untuk menindak para pelaku fraud.

Dalam menghadapi tantangan ini, Forum Mutu X hadir dengan membawa tema "Re-design Sistem Manajemen Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer dan Rujukan di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. Masalah, best practice, dan inovasi yang dibahas dalam pertemuan ini menjadi masukan bagi pemerintahan baru agar dapat mewujudkan sistem manajemen pelayananan kesehatan nasional yang lebih baik.

Berikut reportase keynote IV – VI sebagai rangkaian sesi terkahir kegiatan Forum Mutu X. Sesi keynote ini memaparkan mengenai fraud dalam layanan kesehatan dan rencana Forum Mutu XI. Sesi berlangsung pada Kamis, 19 Agustus 2014 di The Sunan Hotel Solo, Surakarta.

---

KEYNOTE IV: Deteksi dan Pencegahan Fraud dalam Pelayanan Kesehatan
(Pembicara: dr. Hanevi Djasri, MARS – Ketua Indonesia Health Quality Network (IHQN))

Fraud dalam layanan kesehatan bukanlah hal yang baru. Tindakan ini muncul dari dorongan dasar manusia untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Aktivitas ini juga dapat berkembang luas karena tidak adanya sistem pengawasan yang baik. Fraud dalam layanan kesehatan berpotensi terjadi dapat terjadi dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini. Salah satu penyebabnya adalah adanya besaran tarif INA CBG's yang dianggap rendah dan menurunkan pendapatan dokter dan rumah sakit.

dr. Hanevi Djasri, MARS mempresentasikan hasil penelitian mengenai deteksi dan pencegahan fraud dalam pelayanan kesehatan dalam sesi ini. Penelitian ini dilakukan bersama dengan drg. Puti Aulia Rahma, MPH dan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. Penelitian dilakukan di tujuh rumah sakit umum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk fraud layanan kesehatan yang umum dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya lima bentuk fraud yang paling sering dilakukan. Berturu-turut bentuk-bentuk fraud tersebut adalah upcoding, keystroke mistake, cancelled services, no medical value, dan standard of care. Upcoding berarti memasukkan kode klaim yang tidak akurat. Tujuannya untuk mendapat keuntungan. Keystroke mistake berarti kesalahan dalam memasukkan kode yang dapat meningkatkan atau menurunkan nilai tagihan. Cancelled services berarti penagihan terhadap obat, prosedur atau layanan yang sebelumnya sudah direncanakan namun kemudian dibatalkan. No medical value artinya penagihan untuk layanan pasien yang tidak terbukti ilmiah. Standard of care adalah penagihan untuk layanan pasien yang di bawah standar. Semua definisi ini berdasarkan lansiran National Health Care Anti-Fraud Association (NHCAA).

Bentuk terjarang fraud yang terjadi di rumah sakit adalah length of stay. Bentuk fraud ini berarti memanjangkan masa perawatan pasien untuk mendapat keuntungan lebih. Ini tidak umum dilakukan karena kebijakan tarif INA CBGs tidak memungkinkan hal tersebut. Bentuk fraud lainnya adalah menambah panjang waktu penggunaan ventilator, phantom visit, dan phantom procedure. Bentuk-bentuk ini tidak terjadi di luar negeri namun terjadi di Indonesia.

Penelitian ini merumuskan dua kesimpulan. Fraud dapat terjadi di era JKN ini. Fraud juga dapat menurunkan mutu namun melambungkan biaya layanan kesehatan. Perlu dibangun sebuah sistem deteksi dan pencegahan fraud. Sistem ini dapat berupa paket regulasi maupun program edukasi maupun penelitian.

Materi presentasi tersedia di sini

---

KEYNOTE V: Pedoman Pencegahan Fraud di Rumah Sakit
(Pembicara: dr. Andi Ardjuna Sakti, SH, MPH – Kasubag Hukum Hukornas Ditjen BUK Kemenkes RI)

Kementerian Kesehatan RI tidak bergeming menghadapi munculnya potensi fraud di era JKN. Kemenkes RI merespon situasi ini dengan menyusun buku pedoman pencegahan fraud di rumah sakit. Penyusunan pedoman ini bertujuan memberi pemahaman kepada rumah sakit mengenai fraud dalam layanan kesehatan. Pedoman ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman kepada rumah sakit mengenai dampak fraud dalam era JKN. Pedoman ini juga akan memuat panduan mengenai batasa-batasan fraud di rumah sakit. Tujuan akhir dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memandu rumah sakit dan regulator untuk mencegah fraud di rumah sakit.

Buku pedoman ini menyasar rumah sakit dipilih sebagai target penggunanya. Alasannya, saat ini belum ada aturan dan pengawasan yang jelas mengenai fraud di rumah sakit. Berbeda dengan BPJS yang mengelola dana besar. Berbagai pihak pengawas seperti KPK sudah otomatis menyorot tanpa diminta.

Pokok-pokok bahasan yang disusun dalam pedoman ini adalah bentuk-bentuk kegiatan yang disebut fraud dalam layanan kesehatan. dr. Andi Ardjuna Sakti, SH, MPH menyatakan bahwa saat ini di Indonesia belum ada daftar kegiatan yang disebut fraud. Namun, Kemenkes sedang berproses untuk menyusun daftar-daftar kegiatan ini. Sementara ini, daftar kegiatan yang disebut fraud masih menggunakan referensi dari NHCAA. Dalam pedoman ini juga akan dibahas mengenai pendelegasian wewenang untuk mengawasi tindakan fraud. Wewenang ini perlu dibagi antara Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/ Kota, dan tim independen. Pembentukan unit investigasi khusus di setiap kantor regional BPJS dan peran pengawas eksternal dan internal rumah sakit juga akan dibahas dalam pedoman ini.

Pria yang akrab disapa Ardjuna ini menegaskan perlu adanya pembagian peran untuk pelaku pencegahan dan penindakan fraud. Pelaku pencegahan diharapkan dapat menghambat perkembangan terjadinya fraud. Pelaku penindakan diharapkan dapat menindak pelaku-pelaku fraud sebelum penegak hukum bertindak langsung.

Materi presentasi tersedia di sini

---

KEYNOTE VI: Lesson Learnt Forum Mutu 2014
(Pembicara: dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH – Kepala Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong)

Keynote keenam ini menjadi sesi penutup dalam rangkaian Forum Mutu X di Solo. Pada awal sesi, dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH mengungkapkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini menjadi hot issue. Isu seputar JKN ini sama "panasnya" dengan kabar-kabar terkait kedatangan bintang K-Pop 4 Minute. Sama panas juga dengan berita seputar pemilihan presiden RI ketujuh.

Dalam rangakaian Forum Mutu ini, disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi JKN bergantung pada empat faktor yaitu keuangan, mutu layanan, sumber daya manusia, dan kemanjuran. Adanya perubahan kebijakan dalam era JKN ini perlu diikuti dengan desain ulang berbagai sistem terkait layanan kesehatan.

Pada hari pertama kegiatan Forum Mutu peserta telah belajar mengenai tujuh skenario desain pelayanan rujukan. Peserta belajar juga mengenai tiga model sistem remunerasi di rumah sakit. Peserta juga mendapat pelajaran dari pengalaman implementasi layanan kesehatan di DKI. Dinkes Provinsi DKI Jakarta telah melakukan integrasi antara BPJS dan KJS. Mutu layanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta juga telah ditingkatkan melalui program ISO 9000.

Pada hari kedua, peserta mendapat wawasan mengenai rancang bangun sistem pengendalian biaya. Integrasi mutu dan keselamatan pasien dalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan juga dipaparkan dalam hari kedua ini. Peserta juga diberikan pengetahuan mengenai fraud dalam layanan kesehatan.

Selain memaparkan lesson learnt selama kegiatan Forum Mutu X, dr. Tjahjono juga mengungkapkan rencana kegiatan Forum Mutu XI. Dari hasil rekap kuesioner, dua lokasi terbanyak yang diusulkan peserta untuk kegiatan Forum Mutu XI adalah Denpasar atau Malang. Forum Mutu XI diharapkan juga dapat dilaksanakan pada kisaran bulan Agustus atau September 2015. Topik yang diusulkan untuk kegiatan Forum Mutu mendatang pun berragam. Namun, panitia mempunyai usulan topik utama: "Strive for Excellent Through Revolution of Value System, Safety&Quality Efforts, and Cost Containment in Health Care System in the 2nd Year of JKN Era".

Anda tertarik? Sampai jumpa di Forum Mutu XI tahun depan!

Materi presentasi tersedia di sini

 

 

 

Kerjasama antara Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN)
dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM

  PENDAHULUAN

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meski dirancang untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, namun hingga kini masih banyak harapan yang belum optimal tercapai termasuk aspek mutu dalam pelayanan kesehatan. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sektor kesehatan perlu bekerja sama untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik. Mulai dari dari para klinisi, pengelola sarana pelayanan kesehatan hingga para regulator. Masing-masing pihak perlu melakukan terobosan untuk menjawab tantangan yang terjadi di tahun 2015 ini.

Forum Mutu IHQN XI tahun 2015 ini diadakan untuk memfasilitasi pembahasan konsep dan pengalaman upaya-upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Indonesia dalam era JKN. Terdiri dari 4 bentuk kegiatan: Seminar, Pameran Poster, Workshop, dan Studi Banding. Forum Mutu Pelayanan Kesehatan (Forum Mutu) adalah agenda tahunan dari IHQN, diselenggarakan sejak tahun 2005 di kota-kota besar di Indonesia. Forum Mutu memiliki ciri khas untuk selalu berusaha menampilkan praktisi upaya peningkatan mutu sebagai pembicara sehingga tidak sekedar bicara konsep.

Sedangkan Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) didirikan di Jakarta pada tahun 2005, merupakan lembaga not-for-profit, independen. IHQN berusaha untuk menjadi jaringan kerjasama antara para profesional, pemilik, manajer, regulator, peneliti, pembuat kebijakan dan konsumen sarana pelayanan kesehatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman dan efisien bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini IHQN telah memiliki lebih dari 400 anggota baik institusi maupun individu. Pengurus IHQN telah menjadi anggota jejaring serupa di regional maupun internasional yaitu melalui Asian Society for Quality in Healthcare (ASQua) berpusat di New Delhi dan anggota International Society for Quality in Healthcare (ISQua) berpusat di Dublin.

  PESERTA

Peserta yang diharapkan dapat ikut serta dalam Forum Mutu ini adalah:

• Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), lembaga sertifikasi/akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dsb), LSM bidang kesehatan dan sebagainya
• Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer RS, Kepala Puskesmas dan Pimpinan klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya
• Klinisi: Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, penunjang medik, dsb
• Mahasiswa: S1, S2, Pendidikan dokter spesialis, S3
• Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: Perguruan tinggi, Peneliti, Konsultan

  CALL FOR PAPER

Secara luas peserta dapat mengirimkan hasil laporan penelitian, studi kasus dan atau kajian (review) terkait mutu pelayanan kesehatan sesuai Tema Forum Mutu ke IX dalam bentuk Naskah Abstrak Terbatas. Batas pengiriman Naskah Abstrak Terbatas tanggal 30 Juli 2015.

Naskah Abstrak Terbatas akan diseleksi oleh Komisi Ilmiah. Penulis akan mendapatkan pemberitahuan hasil seleksi yang diputuskan Komisi Ilmiah melalui surat elektronik (Email) pada tanggal 15 Agustus 2015. Jenis presentasi melalui poster.

Naskah Terbatas yang dikirimkan harus memenuhi format dan struktur penulisan berikut:

1. Abstrak dapat berupa Hasil laporan penelitian atau Hasil Analisa (studi kasus dan atau kajian review) Mutu Pelayanan Kesehatan

2. Format Penulisan

   1. Menggunakan Bahasa Indonesia
   2. Menggunakan Tipe Huruf Calibri
   3. Menggunakan Ukuran Huruf 12pt
   4. Menggunakan Format Paragraf 1,5 spasi
      
      
3. Struktur Penulisan Abstrak
   1. Judul, Nama Lengkap Penulis dan Afiliasi, dan Alamat Email Penulis.
   2. Mengandung Unsur: pendahuluan (termasuk latar belakang dan tujuan), metode penelitian dan bahan, hasil dan diskusi, kesimpulan.
   3. Jumlah kata yang digunakan dalam Judul Abstrak tidak melebihi 18 kata.
   4. Jumlah kata yang digunakan dalam Abstrak tidak melebihi 300 kata.
   5. Jumlah kata yang digunakan dalam Kata Kunci tidak melebihi 5 kata.
      
      
4. Abstrak dikirim ke IHQN melalui This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Bagi 10 peserta terpilih maka akan disediakan fasilitas pencetakan poster dari panitia dan harga khusus mengikuti Forum Mutu ke 11 sebesar Rp 1.000.000,- (sebagai pengganti konsumsi dan materi)

  BIAYA

Kegiatan	Biaya	Keterangan
Forum Mutu IHQN	Rp. 2.500.000,-	Diskon 10% untuk rombongan 10 orang atau lebih* Diskon 10% untuk member IHQN* Diskon 10% untuk mahasiswa S1 dan S2 * tidak dapat digabung dengan diskon lainnya
Pelatihan	Rp. 1.500.000,-	Diskon 10% untuk rombongan 10 orang atau lebih
Workshop	Rp. 500.000,-	Hanya untuk peserta yang telah mendaftar dalam BMJ International Forum for Quality and Safety (Hong Kong)
Benchmark	Gratis*	Hanya untuk peserta Forum Mutu

* Untuk 40 Pendaftar pertama
Biaya Pendaftaran dapat ditransfer melalui Bank BNI UGM Yogyakarta No.Rekening 0203024192 atas nama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

  PRE-FORUM

1. Workshop Evaluasi Penerapan Clinical Pathway, Quality Improvement, dan Manual Rujukan di RSUD Sister Hospital
   
2. Workshop Persiapan Mediator Kesehatan Untuk Penyelesaian Konflik & Sengketa Medis
3. Benchmark: RSUD/ Rumah Sakit Swasta di Surabaya ( Selasa tanggal 8 September 2015 )
   

 

  AGENDA FORUM MUTU IHQN

Hari I : 9 September 2015
Keynote I: Menggapai Cita-Cita JKN: Memperluas cakupan, Meningkatkan jenis pelayanan dan Memastikan perlindungan biaya (3 Dimensi UHC dari WHO) Togar Siallagan Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan Pusat
Keynote II: Mengukur mutu layanan kesehatan dalam JKN: efektiftas, efisiensi, kemudahan akses, keamanan, ketepatan waktu dan fokus kepada pasien. Prof. dr. Adi Utarini, MSc., MPH., PhD. (Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta)
Keynote III: Berbagai inovasi peningkatan mutu oleh para klinisi, pengelola sarana pelayanan kesehatan dan para regulator Dr. Dzajuly C., SKM., MARS Ketua Program MARS FKM Unair Surabaya
Sesi Pararel A: Manajemen Mutu Pelayanan Rujukan Kesehatan	Sesi Pararel B: Pencegahan dan Pengendalian Fraud dalam Layanan Kesehatan
Sesi A1: Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dr. Budi Sylvana, MARS Kasubdit RSU BUK-R Kemenkes RI	Sesi B1: Membangun Budaya Anti Korupsi di Organisasi Giri Suprapdiono Direktur Gratifikasi KPK
Sesi A2: Pengembangan Konsep Sistem Rujukan dii Rumah Sakit Rujukan Nasional Dr.dr. Joni Wahyuhadi, SpBS Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya	Sesi B2: Menjaga Integritas untuk Mengendalikan Fraud Layanan Kesehatan drg. Baseoki Soetardjo, MARS Direktur RSJ Daerah Surakarta
Sesi A3: Manual Rujukan KIA di Tingkat Provinsi Emma M. F. Simanjuntak, SKM, MM, MScPH Kepala dinas kesehatan NTT	Sesi B3: Pencegahan Fraud pada Renumerasi melalui Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah berbasis Web dr. Osa Rafshodia Rafidin, MSc, IH, MPH Dinas Kesehatan Samarinda

Hari II: 10 September 2015
Sesi Pararel C: Penggunaan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Sesi Pararel D: Pengukuran Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan
Sesi C1:  Penerapan e-Clinical Pathways Dr. UMI SJARQIAH, Sp. KFR Direktur RSI Jakarta Pudji S.R, Iswanto, Rizaldi P. Direktur RS Bethesda Yogyakarta	Sesi D1:  Mengukur Peran JKN dalam Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan: Konsep dan Hasil Pengukuran dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH., Dr. PH. MMR, IKM, Fak. Kedokteran UGM Yogyakarta
Sesi C2: Penerapan e-Documentation dalam Akreditasi RS: Kebijakan, Pedoman dan SOP Dr Dini Handayani, MARS Direktur RS Awal Bros Bekasi	Sesi D2:  Metode dan Hasil Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta dan Provider BPJS dr. J. Nugrahaningtyas W.U., M.Kes. Badan Mutu Pelayanan Kesehatan Yogyakarta
Sesi C3: Sistem Informasi Manajemen Akreditasi RS (Si-MARS): Alat bantu monev persiapan akreditasi di RS berbasis web dr. Hanevi Djasri, MARS -PKMK Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta	Sesi D3: Evaluasi Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dalam Sistem Kapitasi dr. Herlin Ferliana, M.Kes. Kabid. Yankes Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
Keynote IV: Mutu Pelayanan Kesehatan di RS dari Kaca Mata Pasien: Pengalaman Nyata Pasien dalam Program BPJS Drs. Edward Halimi, MM Penggunaan program BPJS
Keynote V: Practice in the Era of National Insurance Coverage: The Role of Networks from an American Perspective Thomas R. Behrenbeck, MD, Ph.D. Eka Hospital
Keynote VI: Hasil Forum Mutu 2015 dan Penutupan serta Pengumuman Rencana Forum Mutu 2016 dr. Hanevi Djasri, MARS. PKMK Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta

 [button type="primary" target="_blank" link="https://drive.google.com/file/d/0B85Ahc2VdqcdNnEzVzhkSDl2aEU/view?usp=sharing"] LEAFLET FORUM MUTU XI [/button]

  PENDAFTARAN

Sdr. Lucia Evi Indriarini (Lucia)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Phone : 0274-547658 (hunting)
Fax : 0274-549425
Mobile : 0878 3825 8333
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Informasil lengkap dapat diakses di www.mutupelayanankesehatan.net 

Formulir Pendaftaran silahkan download pada link berikut

[button type="danger" target="_blank" link="images/2015/LEMBAR_PENDAFTARAN.doc"] FORMULIR PENDAFTARAN [/button]

 

 

Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN)

Didukung oleh

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
dan
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta
serta
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi

Menyeleggarakan

Forum Mutu IHQN ke X

Re-Design Sistem Manajemen Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer
dan Rujukan di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional

The Sunan Hotel, Surakarta, 19 – 21 Agustus 2014

  Pendahuluan

Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia yang dimulai pada 1 Januari 2014 telah berjalan enam bulan. Berbagai permasalahan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) beredar hangat di media elektronik dan menjadi perbincangan baik di provider pelayanan kesehatan maupun di masyarakat. Sosialisasi oleh BPJS Kesehatan yang kurang, layanan rujukan, infrastruktur layanan, remunerasi, tarif INA-CBGs, dan terjadi nya fraud menjadi pembahasan selama pelaksanaan JKN ini.

Perbaikan dalam pelaksanaan JKN pun dilakukan oleh kementerian kesehatan seperti keluarnya peraturan presiden dan peraturan Menteri Kesehatan terkait pengelolaan dan penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan pertama milik pemerintah daerah. Hal ini membuat galau Kepala Puskesmas karena diberi pilihan untuk BLUD oleh pemda. Sehingga konsekwensinya Puskesmas harus mempersiapkan diri memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang diperlukan untuk mengelola dana sendiri.

Dengan adanya forum mutu IHQN ke X ini, harapannya kita dapat mere-design bpelayanan di primer & pelayanan sekunder baik untuk alur pelayanan, mutu & safety, efisiensi termasuk pencegahan fraud di Era Jaminan Kesehatan Nasional.

  Tujuan

Forum Mutu IHQN 2014 diadakan untuk memfasilitasi pembahasan konsep dan pengalaman upaya-upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Indonesia. Kegiatan Forum Mutu terdiri dari: Pelatihan, Workshop dan Pameran Poster.

  Peserta

Peserta yang diharapkan dapat ikut serta dalam Forum Mutu ini adalah:

1. Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (PT Askes, PT Jamsostek, Jamkesda, BPJS), lembaga sertifikasi/akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dsb), LSM bidang kesehatan dan sebagainya
2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer RS, Kepala Puskesmas dan Pimpinan klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya
3. Pengelola lembaga pendidikan tenaga kesehatan: FK, FKG, FIK, FKM, Akbid, Akper
4. Klinisi: Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, penunjang medik, dsb
5. Mahasiswa: S1, S2, Pendidikan dokter spesialis, S3
6. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: Perguruan tinggi, Peneliti, Konsultan

  Agenda Kegiatan :

Pra-Forum (Selasa, 19 Agustus 2014)

FORUM MUTU (Rabu, 20 Agustus 2014)

Kamis, 21 Agustus 2014

08:30-09:00	Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara
	Sesi Pararel A: Keselamatan pasien dan mutu pelayanan dalam kurikulum pendidikan Moderator : dr. Wahyudi Istono, M.Kes	Sesi Pararel B: Menuju pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan efisien Moderator: dr. Trisasi Lestari, MPH
09:00-09:45	Sesi A4:  Penerapan keselamatan pasien dalam kurikulum pendidikan dokter dr. Setyo S. Raharjo, MKes (FK UNS)	Sesi B4:  Pengembangan Sistem Kendali Mutu dan Biaya Penatalaksanan TB di RS: Pengalaman projek Otsuka:   dr. Ari Probandari MPH, PhD (FK UNS)
09:45-10:30	Sesi A5: Muatan Terminologi Medis dalam Kurikulum Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien dalam Pengisian Rekam Medis dr. Rano Indradi Sudra, M.Kes	Sesi B5:  Strategi Efisiensi Biaya pada Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Swasta Kelas B   Astari Mayang, dr, MARS (RS Pelni)
10:30-11:15	Sesi A6:  Patient safety and medical education dr. Viera Wardhani, MKes (FK Brawijaya)	Sesi B6: Merencanakan Layanan Klinis yang inovatif dr. Bayu Chandra Cahyono, MM / RS Kaliwates Jember
11:15-12:00	Sesi A7:  Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan dalam kurikulum pendidikan dokter layanan primer/dokter keluarga Dr. Mora Claramita, MmedEdu, PhD (Family Medicine FK UGM)	Sesi B7: Implementasi Kepmenkes No 857 tentang Penilaian Kinerja Puskesmas dalam Sistem Jaminan Kesehatan Dr. Ismet Kusasih (Dinas Kesehatan kota Samarinda)
12:00-13:00	Lunch break
	Moderator : drg. Puti Aulia rahma , MPH
13:00-14:00	Keynote IV: Deteksi dan Pencegahan Fraud dalam Pelayanan Kesehatan   dr. Hanevi Djasri, MARS
14:00-15:00	Keynote V:  Pedoman Pencegahan Fraud di Rumah Sakit   dr. Arjuna (Kemenkes RI)
15:00-16:00	Keynote VI: Hasil Forum Mutu 2014 dan Penutupan serta Pengumuman Rencana Forum Mutu 2015   dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH
16:00-16:30	Penutup dan Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara

 

  Biaya

Kegiatan	Biaya*
Semiloka Dokter Keluarga (19 Agustus 2014)	Rp. 200.000,-
Pelatihan Clinical Pathways (19 Agustus 2014)	Rp. 1.500.000,-
Pelatihan Audit Keperawatan (18-19 Agustus 2014)	Rp. 2.000.000,-
Pelatihan Perencanaan dan Pengendalian Biaya RS (19 Agustus 2014)	Rp. 1.500.000,-
Forum Mutu IHQN (20 -21 Agustus 2014)	Rp. 2.500.000,-

*Diskoun 10% untuk pendaftaran lebih dari 10 orang.
Biaya Pendaftaran dapat ditransfer melalui Bank BNI UGM Yogyakarta No.Rekening 0203024192 atas nama PKMK Fakultas Kedokteran UGM

 

  Informasi:

Nasiatul Aisyah Salim
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Mobile : +6281390979488 / +6282367011312 / +6281328003119
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.