Reportase The 13th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association and International Conference on Public Health and Sustainable Development

The 13th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association and International Conference on Public Health and Sustainable Development telah berlangsung pada tanggal 3-5 Oktober 2017 di Hotel Prime Plaza Sanur, Bali. Seminar ini membahas berbagai topik tentang mutu dan pembiayaan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Non Communicable Disease (NCD), dan pemanfaatan data untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Secara khusus, seminar ini membahas sembilan topik, yaitu:

  1. AIDS, TB dan Malaria
  2. Environmental and occupational health
  3. Maternal and child health
  4. The emerging and re-emerging disease
  5. Universal health coverage
  6. Public health nutrition
  7. NCD and risk faktors
  8. Public health policy
  9. Health quality

Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH dan dr. Novika Handayani melaporkan reportase seminar selama tiga hari.

 

Sesi 1

Sesi Plenary

Pentingnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti Untuk Pencapaian SDG Dan Memajukan Cakupan Kesehatan Universal Mulai Dari Pembiayaan Hingga Praktik Terbaik Dalam Pengendalian Penyakit

dr Anung Sugihantono, M.Kes dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan materi yang berjudul “pentingnya kebijakan kesehatan berbasis bukti untuk pencapaian SDG dan memajukan cakupan kesehatan universal mulai dari pembiayaan hingga praktik terbaik dalam pengendalian penyakit”. Materi berfokus pada tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh Kementrian Kesehatan sebagai tanggung jawabnya dalam mencapai SDG’s.

m12 1

Dr. Anung menyebutkan bahwa ada tiga pilar pendekatan SDGs yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan inklusif dan cara pelaksanaan. Kementrian kesehatan bertanggung jawab pada pilar pembangunan sosial dan pilar pembangunan lingkungan. Ada 5 tujuan yang harus dicapai yaitu penghapusan kemiskinan, penghapusan kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, kesetaraan gender, dan air bersih dan sanitasi.

Presentasi membahas secara khusus tentang kesehatan dan kesejahteraan. Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu Indonesia mengalami ketidaksetaraan air bersih, biaya tinggi untuk mencapai universal health coverage, dan kontroversi tentang halal dan haramnya vaksin. Permasalahan ini didukung oleh kondisi kesehatan masyarakat Indonesia yang menunjukkan bahwa angka harapan hidup mencapai 71,7 tahun, stunting, wasting, imunisasi, epidemiologi penyakit ke arah penyakit ischaemic heart disease, cerevrovascular disease, TBC dan Diabetes.

Tidak bisa dipungkiri bahwa semua tantangan diatas harus diselesaikan dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga tujuan-tujuan SDGs tercapai sesuai dengan yang dicita-citakan. Kesehatan sebagai masukan untuk pembangunan berkelanjutan, untuk itu diperlukan input dan proses yang baik sehingga menghasilkan output dan outcome sesuai dengan indikator yang diharapkan. Walaupun banyaknya tantangan yang ada dalam mencapai SDG’s, Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan SDGs 2015-2030 dengan semua komponen bangsa. Semua kebijakan kesehatan harus didukung oleh bukti.

Input: mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke perawatan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses ke obat-obatan dasar dan vaksin yang aman, efektif, dan berkualitas untuk semua orang (pada poin 3.8)
Proses: pada tahun 2030, mencapai kondisi kerja yang layak untuk pekerja yang produktif dan permanen untuk semua wanita dan pria, termasuk orang muda dan penyandang cacat dan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang setara (pada poin 8.5)

Output:

  • pada 2030, pengurangan kemiskinan di semua orang, di mana-mana, ukuran saat ini adalah orang-orang yang mata pencahariannya kurang dari USD 1,25 / hari (poin 1.1)
  • pada tahun 2030, kurangi setidaknya setengah jumlah pria, wanita, dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi menurut definisi nasional (poin 1.2)

Outcome:

  • pada tahun 2030, mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan 40 persen populasi bawah pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional secara progresif (poin 10.1)
  • pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik dari semua, tanpa memandang usia, jenis kelamin, kecacatan, ras, asal etnis, agama atau status ekonomi atau lainnya (poin 10.2)

Penulis: Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH

 

 

Add comment


Security code
Refresh