Editorial, 1 Februari 2015

Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia: Meningkat atau Menurun dalam era JKN?

ediags1Sistem peningkatan mutu pelayanan kesehatan disebuah negara haruslah merupakan sebuah sistem yang bersifat dinamis, dapat mengikuti berbagai perubahan baik dari perubahan sistem kesehatan maupun dari perubahan sistem diluar kesehatan. Salah satu perubahan besar yang masih berlangsung didalam sistem kesehatan adalah perubahan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan diluar sistem kesehatan perubahan yang juga sangat terasa adalah semakin meningkatnya tuntutan keterbukaan yang terkait dengan kebijakan publik. Makalah ini bertujuan untuk memaparkan berbagai perbaikan sistem dan upaya peningkatan mutu yang telah terjadi pada tahun 2015 dan perbaikan yang diharapkan terjadi pada tahun 2016

Read more

Artikel

Idealisasi Sistem Keorganisasian dan Optimalisasi Tugas Keperawatan

(Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Pendekatan Sistem)
Tak dapat dipungkiri bahwa Perawat dan berbagai tugas serta tanggung jawab yang melekat padanya (nurse staffing) merupakan garda terdepan dalam sebuah rangkaian sistem layanan kesehatan.

Readmore

Peran Penting 'Nutrisi' Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Era saat ini sedang berfokus pada penyediaan pelayanan kesehatan dengan kualitas tinggi, baik dari segi perawatan dan keterjangkauan biaya. Pelayanan kesehatan dengan kualitas tinggi salah satu faktor yang mendukung yaitu tenaga kesehatan yang profesinal, mereka melakukan upaya pelayanan dari mulai pencegahan dan pengobatan.

Readmore

+ ARSIP

Reportase Sesi Paralel A

Posted in Forum mutu

Forum Mutu IHQN XI

Reportase Sesi Paralel A

Manajemen Mutu Pelayanan Rujukan Kesehatan

sesi-a

Rujukan merupakan pemindahan tanggung jawab penanganan/perawatan pasien dari pemberi rujukan/provider ke penerima rujukan/provider yang berada di atasnya, dimana biasanya pasien membutuhkan pelayanan yang lebih kompleks untuk penyakit yang dideritanya. Suksesnya proses rujukan pasien sangat ditentukan oleh proses komunikasi antara provider yang terlibat, saat ini belum ada sistem kegawatdaruratan yang standar, seragam dan terintegrasi, meskipun sudah adan namun sistemnya berbeda-beda dan nomor juga berbeda-beda yang mana proses ini seringkali diabaikan yang berimbas pada mutu  rujukan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh dr.  Budi Sylvana, MARS  pada paparannya dihadapan peserta Forum Mutu IHQN XI pada tanggal 10 September 2015. Dokter yang bekerja sebagai Kasubdit RSU BUK-R Kementrian Kesehatan RI ini melanjutkan paparannya bahwa untuk memberikan pelayanan rujukan yang efektif, sebenarnya Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan  RI telah menyiapkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) melalui call center 119 dan PSC. SPGDT ini sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun 2011 dan pada tahun 2012 telah diterbitkan surat keputusan Kemenkoinfo No 468/M. Kominfo/09/2012 tentang penetapan kode akses panggilan darurat nasional 119. Call center dan PSC ini sebagian daerah sudah mencoba memulai implementasi. Dari hasil pengamatan dan monitoring yang dilakukan mengenai implementasi SPGDT didaerah mengembangkan konsep dan nomer masing-masing, sehingga belum seragam implementasi konsep SPGDT, belum maksimalnya penyiapan PSC, dan panggilan yang masuk belum tertangani disebabkan jumlah agen/operator di call center 119 belum tercukupi jumlahnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh dr. Joni Wahyuhadi, Sp. BS, mengungkapkan bahwa pengalaman di RS rujukan selama ini memang masih banyak kendala atau hambatan, baik dari segi sistem komunikasi, sistem pembiayaan, hingga pengaruh BPJS di era JKN ini. Dokter yang bekerja sebagai ketua tim evaluasi pelaksanaan JKN ini mengatakan bahwa dibutuhkan standar prosedur pelayanan, standar teknik pelayanan dan standar pembiayaan yang pelayannannya aman, efektif, efisien, efektif dan berkeadilan. Pelaksanaan UUD, UU-SJSN, UU-BPJS, Perpres 12/2013 (pelaksanaan JKN) dan PMK No 001/2012 mengenai sistem rujukan disimpulkan bahwa diperlukan kesiapan petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan adanya perubahan mind set fee for service menjadi prospective payment dan budaya efektif dan efisien sehingga dapat menuju pelayanan kesehatan semesta (general coverage). Harapannya tercipta good coorporate governance dan good clinical governance, terimplementasinya clinical-guideline yang baik, terakreditasi dan sustainabilitas akreditasi versi 2012 dan atau JCI. Terjamin kemamanan dan mutu layanan pasien sehingga tercipta rumah sakit yangn ideal di abad ke-21 dimana tidak ada lagi kematian sia-sia, rasa sakit dan penderitaan, keterlambatan dalam pelayanan keperawatan, ketidakberdayaan dan limbah yang berbahaya di seluruh rumah sakit di Indonesia.

Sharing pengalaman juga disampaikan oleh Emma MF Simanjuntak mengenai manual rujukan KIA di tingkat provinsi, pengalaman di  9 kabupaten di NTT yang sudah mengimplemntasikan sistem rujukan berbasis manual rujukan KIA dimana 9 kabupaten tersebut sudah menyusun manual rujukan KIA dan dalam perjalanan implementasinya  masih perlu perbaikan-perbaikan. Dari lima sistem atau indikator yang dimonitoring oleh PKMK FK UGM yaitu sistem manajemen, sistem manajemen klinis, sistem komunikasi/transportasi, sistem transportasi dan sistem pembiayaan  beberapa diantaranya masih menemui banyak masalah, misalnya masalah yang ditemui untuk sistem manajemen adalah untuk rujukan ibu kelompok A belum berjalan dengan baik karena bidan di puskesmas belum mampu mendiagnosis pengelompokan kasus, koordinasi antar lembaga, antara dinas kesehatan, puskesmas, RS dan lintas sektoral belum berjalan. Kemudian untuk sistem manajemen klinis juga masih ditemukan adanya ANC yang belum berkualitas karena tidak tersedianya sarana dan prasarana, obat-obatan, dan SDM. Tidak hanya itu sistem transportasi juga berperan dalam penyumbang kematian karena tanpa adanya alat transportasi atau ambulance/mobil untuk mengantar pasien ke fasilitas yang lebih lengkap. Dari hasil presentasi 9 RS ditemui juga permasalahan sistem pembiayaan rujukan yang belum jelas.  Untuk itu diperlukan perbaikan-perbaikan seperti perlu dilakukan pelatihan/refreshing SDMK terkait dengan kasus-kasus dalam manual rujukan maternal neonatal, Peningkatan AMP yang  berkualitas. Diperlukan rapat koordinasi dan lintas program terkait yang rutin, minimal satu bulan sekali untuk bisa memantau pelaksanaannya, peningkatan AMP yang  berkualitas.

 

Reporter: Armiatin., SE, MPH

Benchmark di RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Posted in Forum mutu

Reportase

Pra Forum Mutu IHQN XI

Benchmark di RSUD Dr. Soetomo Surabaya

foto bersama direktur soetomo

Kegiatan Benchmark ke RSUD dr. Soetomo bertujuan untuk melihat proses kendali mutu dan kendali biaya yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit pada era JKN. Kita tahu bahwa dua hal tersebut ibarat dua sisi mata uang yang berlainan, mutu pelayanan tinggi bisa diperoleh dengan menggeluarkan  biaya yang mahal. Namun, ternyata RSUD Soetomo dengan 5 ribu petugasnya berhasil melakukan proses layanan bermutu tanpa biaya yang mahal.

Para peserta yang berasal dari berbagai rumah sakit, diantaranya RS Tabanan Bali, RS Bethesda Yogyakarta, RS khusus mata dr. Yap Yogyakarta, RS St. Carolus Jakarta, RS Sari Mulya Banjarmasin dan RS PHC Surabaya. Peserta diterima di Ruang Pertemuan Widyaloka yang berada di gedung Direktur dengan disambut oleh tim RSUD yakni Dr Bangun T Purwaka selaku Wakil Direktur Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dr Ratna Kusumawardani selaku Kepala Instalasi Kerjasama Pembiayaan Kesehatan (IKPK) beserta tim lainnya. RSUD Dr Soetomo dipilih sebagai tujuan benchmark karena merupakan rumah sakit negeri kelas A dengan jumlah tempat tidur sebanyak 1.513 dan rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis. RS ini ditetapkan sebagai rujukan tertinggi atau disebut pula sebagai rumah sakit pusat dan sudah melaksanakan JKN.

Direktur mengungkapkan bahwa RSUD Dr Soetomo telah melakukan antisipasi rumah sakit sebagai faskes tersier terhadap kebijakan BPJS di Era JKN. Diantaranya dengan membentuk instalasi IKPK atau Instalasi Kerjasama Pembiayaan Kesehatan. Instalasi ini bertugas untuk menelaah kebijakan kerjasama asuransi di rumah sakit, apakah menguntungkan atau tidak. Termasuk kerjasama dengan BPJS ditelaah di instalasi ini. Instalasi IKPK berdiri dibawah koordinasi direktur yang terdiri dari lima dokter dan belasan petugas rekam medis.

Proses pengendalian fraud berjalan baik di RSUD dr. Soetomo karena adanya instalasi ini yang berfungsi sebagai filtrasi ketiga coding INA CBG’s klaim rumah sakit. Filtrasi koding pertama dilakukan oleh petugas rekam medis di setiap bangsal. Petugas yang menemukan kerancuan dalam koding tidak berhak untuk mengubah koding, namun hanya memberikan tanda. Filtrasi kedua lalu dilakukan oleh bagian rekam medis yang mentelaah koding sebelum dikirim ke instalasi IKPK. Oleh IKPK ditelaah kembali dan selanjutnya baru dikirimkan ke BPJS untuk diklaim. Hal ini yang membuat rasio status bermasalah sangat kecil. Setiap bulan RSUD Soetomo selalu mengklaim biaya sekitar 50-60 Milliar, hal ini tentu saja membutuhkan pertanggungjawaban yang besar.

Secara sederhana, kendali mutu dilakukan dengan tidak melakukan grouper kasus dil apangan. Dokter tidak diperkenankan untuk melihat apakah biaya rawat dari pasiennya telah menghabiskan kuota atau belum. Dokter cukup memberikan terapi pengobatan yang cukup dan sesuai dengan kaidah medis. Untung rugi merupakan urusan dari manajemen. Hal ini dapat tentu dapat dicontoh pada rumah sakit lainnya.

Secara khusus tujuan dilakukan Benchmarking agar dapat melakukan pengukuran tingkat kinerja (performance) serta mengembangkan suatu praktek yang terbaik bagi perusahaan/organisasi. Ada beberapa hal yang menarik bagi peserta dalam benchmark di RSDS yakni pemaparan mengenai langganan “UPTODATE” EBM dimana dengan biaya yang dikeluarkan untuk berlangganan rumah sakit mampu mendapat benefit informasi-informasi yang up to date sehingga tidak menyalahi aturan-aturan terkini.

Materi Presentasi: 

Alur Pasien dan Proses Klaim

Antisipasi Terhadap BPJS

 

 

Reportaser: Andriani Yulianti, SE, MPH, dr. M. Hardhantyo PW

Pencegahan dan pengendalian fraud dalam layanan kesehatan

Posted in Forum mutu

Reportase

Sesi Pararel Forum Mutu IHQN XI

Pencegahan dan pengendalian fraud dalam layanan kesehatan

Sesi B forum mutu ihqn

Fraud menjadi isu hangat yang sangat cocok diperbincangkan pad zama JKN ini. Fraud alias kecurangan menyebabkan kerugian secara finansial pada BPJS kesehata, pasien, maupun penyedia layanan kesehatan. Indonesian Health Quality Network (IHQN) menyelenggarakan  forum mutu ke XI di  ball room hotel Mercure pada 9 September 2015 telah berhasil menghipnotis peserta forum mutu. Peserta yang hadir dari regulator, penyedia layanan kesehatan, dosen, konsultan, mahasiswa dan klinisi.

Tema besar yang diangkat dalam sesi ini adalah tentang pencegahan dan pengendalian fraud dalam layanan kesehatan. Giri Suprapdiono mengungkapkan bahwa korupsi di  Indonesia saat ini telah mencapai titik nadir. Kurva korupsi seperti huruf J, korupsi mengalami penurunan kemudian akan melesat tinggi. Korupsi adalah salah satu bagian dari fraud.

drg. Basoeki Soetardjo memaparkan hasil deteksi potensial fraud dalam layanan kesehatan yang telah dilakukan di RSUD Moewardi. Hasil menunjukkan bahwa upcoding sebesar 100% berpotensi terjadi di RSUD Moewardi.  Ini merupakan peringatan bagi rumah sakit untuk melakukan investigasi dan membuat sistem anti fraud.

dr. Osa Rafshodia Rafidin telah melakukan inovasi untuk mencegah fraud pada remunerasi di FKTP. Ini menjadi bukti bahwa regulasi tidak selalu menghambat inovasi tetapi dari inovasi maka dihasilkan regulasi.

Selalu ada cara untuk mencegah fraud dan selalu ada cara untuk melakukan fraud. Fraud terjadi karena rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan. Fraud juga terjadi karena sistem pembayaran yang diterapkan dalam JKN ini, yakni sistem pembayaran dengan menggunakan tarif INA CBG’s.

Hampir 3 bulan JKN memasuki tahun ke-2, pemerintah Indonesia selalu berbenah. Kita cukup tenang karena telah terbit Permenkes 36 tahun 2015 tentang kecurangan JKN. Hal ini dapat memudahkan FKTP dan FKRTL untuk melakukan deteksi di layanan kesehatan secara internal.

Fraud mengancam mutu pelayanan kesehatan. Klinisi tidak memberikan pelayanan semestinya karena harus berpatokan dengan tarif yang ada agar tidak mengalami kerugian. Namun fenomena ini perlu pemahaman bersama bahwa jika kita melaksanakan program JKN secara benar maka penyedia layanan kesehatan tidak akan rugi. Faktanya saat ini banyak pasien yang di rawat di FKRTL, padahal pasien tersebut bisa diberikan pelayanan di Puskesmas.

Perbaikan sistem kesehatan yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak lepas dari campur tangan penyedia layanan kesehatan yang selalu memberikan kritik dan saran bagi BPJS kesehatan dan Kementrian kesehatan, sehingga harapannya akan tercapai universal health coverage tahun 2019.

Reporter:

Eva Tirtabayu Hasri

Evaluasi penerapan clinical pathways, quality improvement dan manual rujukan di RSUD Sister Hospital

Posted in Forum mutu

Evaluasi Penerapan Clinical Pathways, Quality Improvement

dan Manual Rujukan di RSUD Sister Hospital

 


Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM mengadakan workshop Evaluasi penerapan clinical pathways, quality improvement dan manual rujukan di RSUD Sister Hospital pada acara pre Forum Mutu XI. Acara ini berlangsung di hotel Mercure Surabaya, Selasa 8 September 2015.

0-sister-hospitalWorkshop Evaluasi Penerapan Clinical Pathway, Quality Improvement dan Manual Rujukan

Sebagai wujud kerjasama PKMK dengan AIPMNH, sister hospital  adalah program yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), namun hasil evaluasi yang dipresentasikan oleh dr. Idawati Trisno, M.Kes yang dilakukan menunjukkan bahwa trend kematian ibu dan bayi meningkat. Fenomena ini bukan gambaran yang buruk, tapi ini adalah pembelajaran bagi RSUD untuk menjawab tantangan dalam era JKN.

Hasil presentasi 9 RSUD menunjukan bahwa tingginya angka kematian ini disebabkan oleh tingkat keparahan penyakit, penyakit penyerta pasien, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, kompetensi SDM yang belum maksimal, implementasi manula rujukan yang tidak berjalan maksimal. Ini merupakan masalah klasik yang sudah dialami oleh 9 RSUD.

Workshop ini mengevakuasi tiga program tambahan yakni penerapan clinical pathway, quality improvement, dan manual rujukan beserta satu program umum yakni MONEV BLUD. Workshop ini menghadirkan pembahas dr. Hanevi Djasri MARS, dr. Siti Noor Zaenab, M.Kes; Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM., M.Kes; Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH; Armi, SE., MPH dan didampingi dengan tim AIPMNH yang diwakili dr. Yustina Yudha Nita.

Sistem rujukan berbasis manual rujukan di 9 kabupaten NTT telah menghasilkan kemajuan yang cukup menggembirakan diantaranya 9 kabupaten telah melakukan implementasi di puskesmas sebagai pemberi rujukan dan RS sebagai penerima rujukan, meskipun 9 kabupaten telah banyak mengalami kemajuan, dalam tahap implementasi ini ada banyak permasalahan atau kendala-kendala yang dialami baik dari Dinas kesehata, RS, Puskesmas maupun lintas sektoral yang terkait.

Dari lima sistem atau indikator yang dimonitoring yaitu sistem manajemen, sistem manajemen klinis, sistem komunikasi/transportasi, sistem transportasi dan sistem pembiayaan beberapa diantaranya masih menemui banyak masalah, misalnya masalah yang ditemui untuk sistem manajemen adalah untuk rujukan ibu kelompok A belum berjalan dengan baik karena bidan di puskesmas belum mampu mendiagnosis pengelompokan kasus, koordinasi antar lembaga, antara dinas kesehatan, puskesmas, RS dan lintas sektoral belum berjalan. Kemudian untuk sistem manajemen klinis juga masih ditemukan adanya ANC yang belum berkualitas karena tidak tersedianya sarana dan prasarana, obat-obatan, dan SDM. Tidak hanya itu sistem transportasi juga berperan dalam penyumbang kematian karena tanpa adanya alat transportasi atau ambulance/mobil untuk mengantar pasien ke fasilitas yang lebih lengkap. Dari hasil presentasi 9 RS ditemui juga permasalahan sistem pembiayaan rujukan yang belum jelas.

Untuk menjawab tantangan dalam JKN, 9 RS menerapkan clinical pathway dan melakukan quality improvement. Program ini dilakukan untuk mendukung upaya dalam kendali mutu dan kendali biaya. Prrogram ini diharapkan dapat membantu 9 RS dalam menjawab masalah-masalah dari sistem JKN yang masih dalam proses perbaikan.

Reporter:

Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep.,MPH

Armiatin, SE.,MPH

 

 

Website lain dari PKMK FK UGM


deskesMsehatmpt
    aids2

Website terkait

   
  ahrq