Kebijakan Pemenuhan Mutu Pelayanan Puskesmas.
Memasuki hari kedua dalam Forum Mutu IHQN pada tanggal 22 September 2016 masih ada bebrapa materi yang sangat menarik untuk diikuti baik pada sesi diskusi panel maupun sesi Keynote speaker. Pada sesi pagi hari ini ada tiga pembicara dalam satu panel diskusi. Pembicara pertama adalah dr. Jemmy Lampus, Mkes. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Tema yang disampaikan adalah Kebijakan Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan.
Dalam presentasi beliau memaparkan mengenai tantangan pembangunan bidang kesehatan setelah selesainya MDGs masih perlu dukungan dari tenaga kesehatan. Status ekonomi dan perbaikan status gizi menjadi perhatian khusus di Sulawesi Utara. Tahun 2016 dari MDGs beganti menjadi SDGs, yang menjadi fokus di Sulawei Utara adalah target 3 yaitu Kesehatan Yang Baik. Program kesehatan yang dilakukan terkait dengan target 3 yaitu penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), pencegahan dan pengobatan penyakit infeksi (HIV/AIDS, TB dan Malaria) serta pencegahan dan penanganan Penyakit Tidak Menular. Program yang direncanakan dan dilaksanakan di Dinas Keshatan Sulawesi Utara harus sejalan dengan program Indonesia Sehat.
Strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan regionalisasi rujukan yang terstruktur merupakan target yang dibuat oleh dr. Jemmy untuk meningkatkan angka kesehatan di Sulawei Utara. Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer juga menjadi penting karena program promotif dan preventif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di puskesmas bisa membantu dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian. Puskesmas yang berada di Sulawesi Utara diharuskan sudah terakreditasi. Dengan puskesmas yang sudah terakreditasi diharapkan pelayanan di UKP dan UKM menjadi lebih baik lagi.
Kesimpulan yang dipaprkan oleh dr. Jemmy yaitu pada peran Puskesmas sebagai pelayananan kesehatan primer yang melaksanakan program promotif dan preventif secara bekualitas. Koordinasi harus juga dilakukan lintas sektor antara Puskesmas dan Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota. Angka keehatan akan naik dengan pelayanan yang berkualitas.
Reporter : Elisa Sulistyaningrum, MPH