Author: Div Mutu

Politeknik Kesehatan Papua, Bagian Ilmu Penyakit Dalam FK UGM, Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, FK UGM dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih Jayapura telah melakukan penelitian tentang “Perilaku dan Risiko Penyakit HIV-AIDS di Masyarakat Papua Studi Pengembangan Model Lokal Kebijakan HIV-AIDS”. Penelitian telah diterbitkan pada tahun 2010 oleh Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor perilaku masyarakat Papua seperti perilaku seks bebas, merosotnya nilai agama dan kebiasaan budaya negatif di Biak mempunyai risiko terhadap terjangkitnya penyakit HIV-AIDS.

Sejak tahun 1979 angka HIV-AIDS semakin meningkat di Papua, untuk mengantisipasi hal ini pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan nasional Abstinency, Be faithful, dan Condom (ABC). Pemerintah Amerika Serikat dan berbagai organisasi kesehatan menganjurkan pendekatan ABC untuk menurunkan risiko terkena HIV melalui hubungan seksual. Namun, di Indonesia program ini belum menunjukkan hasil yang bermakna, perlu usaha lain yaitu meneliti tentang model lokal penanggulangan HIV-AIDS di Papua.

Tercatat 38.874 orang HIV/AIDS di Papua, jumlah ini berdasarkan data per 30 September. Kabupaten Nabire menduduki posisi tertinggi dari 28 kabupaten dan 2 kota di Papua, sebesar 7.240 orang. Peringkat kedua Kota Jayapura, yaitu 6.189 orang, disusul Kabupaten Mimika dan Jayawijaya dan daerah lainnya. Peningkatan jumlah kasus yang diketahui karena ada program yang dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat secara sukarela mengikuti tes.

Metode penelitian yang dikembangkan oleh tim peneliti adalah analitik case control, terdiri dari 50 orang HIV AIDS (ODHA) dan 50 non ODHA Biak Numfor. 200 orang yang mewakili 7 wialyah adat papua dan 10 tokoh agama mewakili 5 denominasi kristen di Papua. Data yang digunakan bersifat primer dan sekunder, diambil dengan cara wawancara, pencatatan dan observasi.

Penelitian ini mengeluarkan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Pemerintah bersama lembaga masyarakat membuat aturan tentang lokasi praktek seks bebas, milo dan mili, narkoba, penerapan nilai agama dan budaya yang berisiko berjangkitnya penyakit AIDS di Papua.
2. Pemerintah Papua hendaknya mencari alternatif pekerjaan lain bagi para pekerja seks
3. Papua dapat menggunakan Model H (model perubahan perilaku AB/ kebijakan AB) karena efisien dan efektif untuk digunakan di Papua.
4. Lembaga agama, lembaga adat dan masyarakat Papua secara keseluruhan sebagai lembaga kunci dalam pengembangan model H (model perubahan perilaku AB/kebijakan AB).
5. Khusus bagi lembaga agama, perlu melakukan ministry penggembalaan, penguatan kepada pengidap dan keluarganya (fisik dan psikologi) dan sakramen bagi penderita. Kemudian, kepada segenap umatnya pemimpin harus memberi contoh dan meningkatkan pembimbingan dan pengawasan serta lebih bersifat transparan dalam pengajaran dan khotbah.
6. Pemerintah daerah Papua dapat menggunakan Model H (model perubahan perilaku AB/kebijakan AB) untuk penanggulangan risiko terjangkit HIV-AIDS di Papua dengan pendekatan nilai-nilai masyarakat lokal yaitu a community planning process and efforts and directed.

Penulis, Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH (082324332525)

Sumber:
Zeth Arwam Hermanus Markus et al. 2010. Perilaku dan Risiko Penyakit HIV-AIDS di Masyarakat Papua Studi Pengembangan Model Lokal Kebijakan HIV-AIDS. Yogyakarta: Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Volume 13 No. 04 Desember
Kompas. 2018. https://regional.kompas.com/read/2018/12/01/21132341/penderita-hivaids-di-papua-tercatat-38874-orang 

{jcomments on}

Melakukan perawatan dengan orang yang hidup dalam HIV merupakan sebuah tantangan, bukan hanya bagi pasien secara pribadi (yang pastinya bukan merupakan hal yang mudah). Melainkan juga dari sisi keperawatan/pelayanan juga merupakan hal tidak mudah untuk dilakukan, dilihat dari ilmu pengetahuan dalam melakukan perawatan yang profesional untuk orang dengan HIV. Disadari atau tidak, seringkali beberapa faktor turut menjadi pemicu kurangnya kepedulian terhadap perawatan orang dengan HIV. Dijelaskan dalam hasil penelitian yang disampaikan oleh Lufuno dan Makhado bahwa dukungan terkait Pendidikan keperawatan dan Peluang profesional, cara organisasi dalam mengatasi dampak masalah kesehatan dan sosial dari perawatan orang HIV hingga dukungan sosial dapat mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada orang dengan HIV.

Salah satu bentuk dukungan perawat yang merawat ODHA yakni memberikan pendidikan keperawatan terstruktur, hal ini penting bagi para manajer untuk memiliki kebijakan di tempat program pendidikan dan kursus yang seharusnya diikuti oleh perawat. Selain itu, program tersebut harus bersifat wajib atau perawat harus menerima kredit pada keterampilan dan pengetahuan yang didapat dari pekerjaan – konten dan implementasi, serta tindak lanjut yang dilakukan. Pendidikan keperawatan bisa direstrukturisasi untuk mengakomodasi perawat di tempat kerja, perawat baru yang bekerja dan siswa keperawatan. Ini bisa dicapai dengan menerapkan hal berikut: 1) Pengembangan Profesi Berkelanjutan sehingga dapat menyebarkan dan membagikan perkembangan terbaru dari HIV/Strategi intervensi AIDS; 2) Orientasi staf yang baru dipekerjakan; 3) Institusi pendidikan keperawatan harus mengintegrasikan HIV / AIDS manajemen ke dalam kurikulum yang ada.

Disebutkan juga dalam penelitian tersebut, bahwa dukungan organisasi juga diperlukan untuk mengatasi depresi dan kelelahan kerja, serta dukungan sosial. Pekerja harus diperkuat dan diberdayakan untuk dimobilisasi dalam hal pemberian informasi, pendidikan dan komunikasi, pelatihan tentang masalah HIV / AIDS. Program kesehatan karyawan juga dapat dirancang untuk membantu karyawan dalam bertransaksi dengan penyebab stres primer dan sekunder dan termasuk di dalamnya konseling dan layanan psikologis untuk para karyawan. Program kesehatan karyawan dapat dilakukan melalui beberapa langkah yakni Strategi koping pribadi internal harus didorong dalam penyediaan lingkungan praktik positif dapat mengurangi stres terkait kelelahan perawat. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan  hal ini dengan baik di lingkungan kerja.

Langkah selanjutnya yakni pimpinan harus menemukan cara yang layak untuk mendukung perawat dalam menyediakan lingkungan di mana perawat bisa merasakan nyaman menyuarakan kekhawatiran dan kecemasan mereka dan harus mengakui serta memahami legitimasi kekhawatiran perawat. Kemudian, diikuti dengan memberikan pelatihan manajemen stres, kebijakan atau pedoman dapat digunakan oleh rumah sakit sebagai cara untuk mendapatkan karyawan dan mempertahankan tingkat stres di bawahnya yang mungkin mengarah ke contoh yang lebih tinggi dari kejenuhan. Di sisi lain, diperlukan juga dukungan sosial sebagai salah satu prediktor terbesar pengurangan kelelahan dan stres bagi perawat; karenanya seharusnya hal tersebut dipertimbangkan dalam menangani psikososial kesejahteraan perawat.

Andriani Yulianti.

{jcomments on}