Reportase ISQua Hari Pertama

{tab title=”Part 1″ align=”justify” class=”red”}

Patient Reported Outcome Measures… Bring the Patient to the Center of Care

Viera Wardhani,
S2 Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Mengembangkan ukuran dalam proses pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif pasien merupakan satu strategi penting dalam pelayanan yang berpusat pada pasien. Ukuran outcome (PROM=patient reported outcome measurement) misalnya rasa sakit, pengalaman (PREM=patient reported experience measurement) misalnya waktu tunggu, perhatian dokter, dan PCOM (patient change outcome management) akan melengkapi data kondisi dan perkembangan pasien. Esensinya adalah mengetahui “service value” atau sederhananya adalah “good buy” layak dibeli atau apa yang diperoleh dari yang dibelanjakan yang merupakan kombinasi antara outcome, service experience dan biaya.

1okt 1

Secara grafis, pengukuran yang perlu ada dalam sistem catatan medis harus bersifat komprehensif dan balance yang meliputi aspek klinis, fungsi, pengalaman (kepuasan), dan biaya (langsung maupun tak langsung). Keempat komponen tersebut akan menjadi semacam dashboard bagi dokter maupun pasien. Dalam keempat komponen tersebut selalu ada sudut pandang pasien, misal gejala yang dirasakan dalam ukuran klinis, dampak kondisi sakit terhadap fungsi sehari-hari, pengalaman dalam pelayanan, serta biaya tidak langsung.

1okt 2

Agar berhasil terdapat 6 kunci sukses sebuah PRO

  1. Gabungan antara generik dan spesifik sesuai penyakit
  2. Response rate harus 60-70
  3. Menggunakan multi mode agar menjangkau semua (app, komputer, paper)
  4. Diintegrasikan dengan medical record
  5. Akses real time
  6. Population health dashboard

Dalam mengembangan ukuran harus diawali dengan inquiry yaitu mengapa harus, apa tujuan kita, dan apa incentives yang diharapkan, siapa saja yang harus dilibatkan, kapan harus diukur, apa yang harus diukur, berapa banyak (rule 20-8, setiap 20 item perlu 8 menit).

Teknik workshop menggunakan studi kasus, dengan vignette kemudian peserta diminta memberikan skor PRO dalam hal ini PHQ untuk mengukur depresi, dengan mengumpamakan diri adalah pasien, selanjutnya peserta juga menempatkan diri sebagai dokter dan menetapkan kebutuhan pasien berdasarkan data informasi pasien ukuran tersebut. Peserta diminta mengevaluasi mudahkah mengisi PHQ?

Tugas berikutnya adalah mengidentifikasi sumber daya yang ada di RS/Praktek serta apa perannya dalam menerapkan PROM. Misal siapa yang mendistribusikan, mengisi, merekap, menganalisis dan menggunakan data tersebut? Menarik untuk dikaji meluasnya keterlibatan volunter untuk mengatasi kekurangan sumber daya. Mereka adalah pensiun yang membutuhkan aktifitas dan eksistensi diri, yang mendampingi dalam proses pengisian PROM.

Kasus juga menyajikan riwayat pengobatan, data klinis kadar glukosa darah, dan HgBA1c. Ketiga data tersebut (skor PHQ, gula darah puasa dan HgBA1C), di plotting dalam satu halaman. Peserta diminta melihat apa yang bisa diamati dengan masing-masing data dan gabungan ketiganya. Gainnya adalah dengan melihat dari berbagai sudut pandang lebih memberikan gambaran yang menyeluruh dari kondisi pasien, bagaimana kendali stres memberikan perbaikan pada gambaran klinis.

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi infomasi lain apa yang perlu disajikan dalam dashboard selain ketiga hal itu? Misal medication history, diet, aktifitas fisik, kecemasan, apa yang dirasakan pasien, beban permasalahan, biaya.

Tantangannya adalah menemukan dashboard yang seimbang, akan sangat bagus bila bisa disajikan dalam satu lembar summary, dicetak untuk dokter dan pasien sebagai laporan dan bahan diskusi.

Manusia merupakan makhluk dengan sistem yang kompleks, pendekatan kesehatan pun bersifat komprehensif bio-psiko-social-spiritual, dengan manusia sendiri sebagai intinya, maka pengukuran kesehatan pun harus melibatkan sudut pandang pasien untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap.

 

{tab title=”Part 2″ class=”orange”}

 

Catatan Peserta ISQua Hari 1 

Developing Quality Improvement (QI) Skills

Apa yg membuat pelayanan terbaik: Person Centred Care

1. Dignity respect
2. Koordinasi
3. Pelayanan personal
4. Enabling care

Quality Improvement Skill yg perlu kita miliki disamping mampu mereplikasi inovasi dari orang/institusi yg mirip dengan kita tapi juga menggali ide-ide dari orang atau institusi yang sama sekali berbeda dengan kita

Penulis: Hanevi Djasri

The Frontier of Improvement

Diawali dengan sesi interaktif melalui survei online kepada para peserta melalui web www.menti.com dgn password 896334

Survei untuk mendata upaya dan sumber daya apa yg dibutuhkan untuk QI dimasa datang

Jawaban terbanyak dari 180 peserta secara online dalam waktu 5 menit:

  • budaya mutu
  • edukasi
  • staff
  • leadership

Salah satu tantangan QI kedepan: Identitas profesional dalam integrated care terkait batas kewenangan profesi dan bagaimana mempercayai profesi lain

1okt 3

Tantangan QI yang lain: Patient and Public Involvement (PPI) in QI project

Caranya:

  1. Masukan pasien dan atau publik dalam tim QI
  2. Dengarkan dan terima usulannya (membuat pasien dan publik percaya diri bahwa memang masukkannya berharga)
  3. Buat intervensi dengan melibatkan mereka
  4. Sebarluaskan hasilnya (membuat pasien dan publik bangga)

Catatan: Proses ini baru dapat berjalan lancar dengan dukungan manajerial dan leadership

Refleksi untuk Indonesia: Secara teori kita sudah dengar ini semua, tetapi apakah sudah kita terapkan?

Penulis: Hanevi Djasri

Integrated care

Forms of Integrated care:

*Functional- macro
*Organizational-meso
*Professional-meso
*Clinical-micro

1okt 4

dr. Nico (KARS) saat sharing pengalaman Indonesia tentang Integrated care pada level clinical-micro daan diskusi tentang peran case manager dalam Integrated care (dr.Nico)

 

{tab title=”Part 3″ class=”green”}

 

National Quality Policy and Strategy (NQPS): The Missing Bolt in Improving Health Systems Performance

Sesi yang diisi oleh narasumber dari WHO ini berlangsung pada hari Minggu (23 September 2018) siang, sebagai bagian dari Pre-conference. Beberapa delegasi Indonesia, seperti Kementerian Kesehatan (yang diwakili oleh staf Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan) serta PKMK UGM, yaitu penulis sendiri, sangan antusias mengikuti sesi yang penting dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.

Mutu adalah kunci penting dalam implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang efektif dan dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Apakah mutu pelayanan kesehatan? WHO menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki dimensi mutu effective, safe, people-centred, timely, equitable, integrated dan efficient.

1okt 5

1okt 6

WHO merekomendasikan setiap negara untuk memiliki National Quality Policy and Strategy (NQPS). Dengan adanya NQPS, secara sistematis performa sistem kesehatan akan meningkat dan mutu pelayanan kesehatan akan meningkat. Apakah tujuan WHO dalam menginiasiasi NQPS?

1okt 7

NQPS berfungsi untuk menyatukan berbagai inisiatif peningkatan mutu sehingga upaya peningkatan mutu terorganisir, meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan terkait terhadap mutu pelayanan melalui stakeholder engagement, serta memperjelas struktur tata kelola, akuntabilitas dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan.

Terdapat delapan elemen dalam proses penyusunan NQPS yang direkomendasikan WHO. Langkah dibawah ini dapat dijadikan sebagai pedoman, tetapi tiap negara bisa memodifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi negara masing-masing. Narasumber juga menjelaskan deskripsi setiap kedelapan elemen tersebut, dokumen yang diperlukan dan hasil dari setiap elemen yang perlu dimasukkan dalam dokumen NQPS.

1okt 8

 

Dalam sesi ini, terdapat beberapa diskusi interaktif dengan pertanyaan-pertanyaan yang memicu peserta untuk berdiskusi, seperti bagaimana kami menilai pentingnya NQPS dalam negara kita dan sharing proses NQPS yang sudah dikerjakan di setiap negara. Saya dan drg.Hanum selaku Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan berdiskusi dengan rekan dari Zimbabwe, Jepang dan Bahrain. Setelah diskusi, perwakilan kelompok diminta untuk mengemukakan pendapatnya. Ada beberapa poin menarik yang saya ambil dari berbagai pengalaman penyusunan NQPS oleh rekan dari negara lain:

  1. Walaupun sudah memiliki NQPS, implementasi NQPS tidak selalu berjalan dengan baik. Diperlukan kepemimpinan dan sistem manajemen kesehatan yang baik dan berkomitmen tinggi.
  2. NQPS perlu dikaitkan dengan program prioritas kesehatan negara masing-masing
  3. Perlunya meningkatkan budaya mutu di seluruh sistem kesehatan
  4. NQPS akan berjalan baik bila ada sumber daya yang mendukung
  5. Jangan melupakan etik dalam setiap proses peningkatan mutu

1okt 9

Tim NQPS WHO Geneva dan Tim NQPS Indonesia (Kementerian Kesehatan dan PKMK UGM)

Refleksi untuk Indonesia:

Indonesia sudah memulai penyusunan NQPS sejak tahun 2017, dimulai dengan menyusun analisis situasi yang mencakup delapan elemen. Terdapat beberapa hal yang sudah didiskusikan seperti definisi dan dimensi mutu untuk Indonesia, tetapi beberapa hal belum ditetapkan seperti struktur dan tata kelola mutu, intervensi mutu prioritas, dan indikator mutu nasional. Proses ini masih berjalan dan selanjutnya tim akan melanjutkan workshop dengan stakeholders terkait untuk menetapkan strategi, program dan implementasi strategi. Apakah NQPS akan dapat diimplementasikan dengan baik di Indonesia?

Penulis: Novika Handayani

Bahan bacaan :

  1. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272465/9789241513906-eng.pdf?ua=1 
  2. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272357/9789241565561-eng.pdf?ua=1 

 

{tab title=”Part 4″ class=”blue”}

Presentasi Oral

Pada hari Senin sampai Rabu (24-26 September 2018) selain poster display, terdapat beberapa delegasi Indonesia yang juga terpilih untuk oral presentation selama 10 menit atau 15 menit. Berikut ini judul presentasi oral dari delegasi Indonesia pada conference ISQua Kuala Lumpur:

  1. Implementation of The Nurse Corner Competency to Improve Critical Thinking and Satisfaction (Rr.Tutik Sri Hariyati, H. Handiyani, B. Utomo, S. Farida Rachmi)
  2. Hospital Accreditation Status in Indonesia: Factors Explaining its Sustainability (Viera Wardhani, T. Kuntjoro, S. Cokro, A. Utarini)
  3. Succession of Physician Leadership and Talent Management in Public, Private and Military Hospital (Arifatul Khorida, A. Meliala)
  4. An Exploration into Universal Health Coverage’s Potential Role in Expanding Access to Immediate Post-Pregnancy Family Planning at Private Facilities in Indonesia (Siti Nurul Qomariyah; ID, M. Christofield; US, I. Riswan, N. Agustina)
  5. Bringing Together Academia and Policy-Joint Master Program in Social Protection in Cooperation Between National Economics University, Vietnam, Universitas Indonesia and Heidelberg University, Germany (Svetla Loukanova; DE, B. Hidayat; ID, T. Long Giang; VN, M. Marx; DE)

Selamat kepada peneliti yang terpilih untuk presentasi oral!

Untuk detail program bisa klik https://www.isqua.org/events/kl-2018/conference-programme.html 

Penulis: Novika Handayani

 

{/tabs}

 

 

Bagaimana Strategi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit?

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) merupakan tujuan utama dalam akreditasi rumah sakit. Banyak kegiatan yang harus disiapkan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Mulai dari menentukan struktur organisasi dna alur kerja Tim PMKP; penetapan prioritas di rumah sakit; penetapan indikator mutu area manajemen, klinis, dan sasaran keselamatan pasien;pengukuran indikator untuk menilai capaian; penyusunan dan implementasi clinical pathways; hingga penyusunan laporan PMKP dengan model PDCA.

Continue reading

Kerja Sama Cegah Kecurangan dalam Sistem JKN

Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, selaku Tim Bersama Penanganan Kecurangan JKN, melaksanakan sosialisasi pedoman dan rencana kegiatan kepada asosiasi dinas kesehatan provinsi (ADINKES), asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan (PERSI dan ARSSI), dan profesi kesehatan (IDI, PDGI, POGI, IDAI, dan IBI) di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Jumat (7/9/2018) pagi.

Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman yang sama serta kepedulian bersama terhadap pencegahan kecurangan dalam JKN atau yang lebih dikenal dengan istilah fraud, serta bagaimana bersama-sama membangun sistem pengendalian kecurangan dalam rangka mendukung keberhasilan program JKN.

Inspektur I Itjen Kemenkes RI, Edward Harefa selaku Ketua Pokja Pencegahan Kecurangan dalam JKN, menerangkan bahwa terdapat tujuh potensi pelaku fraud, meliputi peserta JKN itu sendiri, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis/kesehatan, petugas BPJS Kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, pemberi kerja (perusahaan), dan pemangku kepentingan lainnya.

“Indikasi fraud bila terdapat unsur kesengajaan, tidak sesuai dengan ketentuan, mendatangkan keuntungan, dan merugikan pihak tertentu,” Edward menjelaskan.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Pelayanan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief, selaku Ketua Pokja Deteksi menyatakan bahwa kegiatan pengumpulan data dan deteksi merupakan tugas dan fungsi yang telah dijalankan sehari-hari, yang memanfaatkan data utilization review, analisis data klaim, pengaduan masyarakat, kajian tim pencegahan dan hasil audit.

“Data-data tersebut diolah dan akan dibahas nantinya di dalam tim bersama untuk ditindaklanjuti. Namun bila temuan tersebut tidak memenuhi kelayakan penyelesaian, maka tim pencegahan perlu melakukan penguatan kepada yang bersangkutan agar jangan sampai terjadi fraud di kemudian hari,” katanya.

Perwakilan dari KPK, Syahdu Winda, selaku Ketua Pokja Penyelesaian Kecurangan dalam JKN, menegaskan bila temuan kasus memenuhi kriteria tindak lanjut penyelesaian, maka akan dilakukan pemeriksaan, juga pengumpulan bahan dan keterangan agar sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkatan berdasarkan pedoman penyelesaian.

“Tidak semua temuan diartikan pelanggaran pidana, bisa jadi merupakan pelenggaran kode etik, administrasi, atau indikasi adanya kelemahan sistem pengawasan internal institusi, kalau seperti itu yang dibutuhkan adalah rekomendasi perbaikan,” tandasnya.

Penyusunan draf pedoman saat ini sudah memasuki fase final, diharapkan dapat segera diujicobakan sebelum diimplementasikan guna penyempurnaan, sekaligus mendapatkan rekomendasi perbaikan sistem, regulasi, dan mekanisme pengenaan sanksi. Diharapkan pedoman penanganan kecurangan JKN ini dapat menjadi panduan bagi stakeholder terkait dalam membangun sistem pencegahan kecurangan JKN.

sumber: https://www.liputan6.com/health/read/3640701/kerja-sama-cegah-kecurangan-dalam-sistem-jkn

 

Mutu Koding dipengaruhi oleh Kelengkapan Resume Medis

25sept3

“tulisan dokter sulit dibaca, resume medis tidak lengkap”, ini keluh kesah coder di rumah sakit. Kalimat ini kami peroleh ketika melakukan pelatihan bimbingan teknis “peningkatan mutu koding dalam era virtual claim”. Untuk menghasilkan ketepatan penulisan koding, mengikuti pelatihan koding tidak cukup, harus dilengkapi dengan kesadaran dokter menulis resume medis menggunakan tulisan yang bisa terbaca.

Continue reading

Pendampingan Penyusunan Manual Rujukan di Kutai Timur

25sept1

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FKKMK UGM telah melakukan pendampingan penyusunan “Manual Rujukan” di Kutai Timur pada bulan September 2018. Kegiatan dilakukan dalam upaya pengurangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Narasumber dari PKMK, dr. Noor Zaenab, M.Kes didampingi oleh fasilitator Eva Tirtabayu Hasri S.Kep, MPH.

Continue reading