{tab title=”Laporan” class=”green” align=”justify”}
Workshop Identifikasi dan Engagement Stakeholder pada hari pertama dilaksanakan pada hari Senin, 23 Oktober 2017 bertempat di Hotel Menara Peninsula, Jakarta. Tamu undangan yang hadir ada 30 orang yang merupakan stakeholders di bidang kesehatan. Berikut adalah daftar tamu undangan yang mengikuti acara ini:
- dr. Eka Viora, Sp.KJ (Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kemenkes RI)
- B. Eka A. Wahjoeni (Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kemenkes RI)
- Ardjuna Sakti (Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kemenkes RI)
- Tri Wahyu (Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kemenkes RI)
- A.W. Praptiwi (Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kemenkes RI)
- Helly Octaviani (Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kemenkes RI)
- Aina Fatiya (Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes RI )
- Rizki Rahayuningsih (Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes RI )
- Naneu Retna (Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes RI )
- Eka Sulistiany (Direktorat P2PML, Subdit PTML, Kemenkes RI )
- dr. Kirana Pritasari (Sek. BPPSDMK)
- Apriyanti Shinta ( BPPSDMK )
- Juncai ( BPPSDMK )
- Ina Hirina ( BPJS Kesehatan )
- Betsy R. ( BPJSK Jakarta Timur )
- Eddy Sulistijanto ( BPJSK Jakarta Barat )
- Elisa Adam ( BPJSK Jakarta Utara )
- Adiwan Qodar ( BPJS Kesehatan )
- Christine Belgina ( BPJS Kesehatan )
- Ayu Kusuma ( BPJS Kesehatan )
- dr. Yudi A., Sp.U ( ARSADA )
- dr. Peppy Rafiudin Firaidie, MM ( ARSI )
- Masyitha ( PP IBI )
- Siti Fatimah ( PP IBI )
- drg. Endang Jeniati, MARS ( PB PDGI )
- Wiji Saraswati ( Dinkes Prov DKI )
- Adi Prasetyo ( KPSI )
- dr. Purnamawati ( Yayasan Orangtua Peduli )
- Putri Suhendro ( Yayasan Orangtua Peduli )
- dr.Tini Setiawan, M.Kes ( WHO Indonesia )
Acara dimulai pada pukul 09.15 didahului dengan penjelasan singkat mengenai tujuan dan agenda acara ini oleh dr.Hanevi Djasri,MARS. Selanjutnya, workshop dibuka secara resmi oleh dr.Eka Viora,Sp.KJ selaku Direktur Mutu dan Akreditasi, Kementerian Kesehatan RI yang juga mewakili Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI yang berhalangan hadir. Kemudian dr.Eka Viora,Sp.KJ melanjutkan presentasi sebagai pengantar Pedoman WHO dalam penyusunan NQPS. Beliau adalah perwakilan dari Indonesia yang diundang oleh WHO di Geneva dalam pertemuan penyusunan draf awal NQPS pada bulan Juni 2017 lalu. Mengenai tahapan dan proses penyusunan NQPS di Indonesia juga dibahas lebih lanjut oleh Prof.dr.Adi Utarini, M.Sc, MPH, PhD. Setelahnya, para tamu undangan dan kedua narasumber berdiskusi terutama kepada masalah banyaknya indikator yang telah dibuat oleh berbagai institusi untuk kebutuhannya sendiri tetapi belum terintegrasikan secara nasional dan usulan untuk membuat kerangka mutu yang bukan hanya aspek kuratif tetapi dikembangkan juga dari langkah preventif.
Sesi berikutnya adalah pemaparan dari dr.Hanevi Djasri, MARS mengenai hasil telaah regulasi tentang keterkaitan mutu pelayanan kesehatan dengan tujuan dan prioritas kesehatan nasional serta hasil telaah regulasi tentang definisi dan dimensi mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Setelah presentasi, tamu undangan dan narasumber berdiskusi mengenai prioritas mutu di Indonesia, siapa saja stakeholders yang seharusnya terlibat dalam penyusunan NQPS, serta mengenai komitmen untuk semua stakeholders dalam mengerjakan upaya peningkatan mutu walaupun saat ini sudah ada Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kementerian Kesehatan yang akan menjadi “komandan” dalam hal mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.
Setelah ISHOMA, tamu undangan diminta untuk memperkenalkan dirinya masing-masing serta mengungkapkan harapannya terkait penyusunan NQPS di Indonesia. Harapan yang banyak diutarakan adalah keinginan segera terwujudnya NQPS yang bisa menjadi acuan nasional dalam mutu pelayanan kesehatan, implementasi NQPS yang berkesinambungan, budaya mutu yang harus terus ditingkatkan dan lahirnya Peraturan Pemerintah terkait kebijakan dan strategi mutu nasional sebagai output regulasi bila dokumen NQPS telah selesai disusun. Kemudian, dr.Hanevi Djasri, MARS memandu sesi FGD (Focused Group Discussion) terkait usulan penentuan kata kunci untuk definisi mutu dan penentuan dimensi mutu di Indonesia. Tamu undangan dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan perannya di bidang kesehatan yaitu regulator (Kementerian Kesehatan dan perwakilan Dinkes ), organisasi profesi, asuransi kesehatan (BPJS) serta perwakilan masyarakat. Seluruh tamu undangan tampak antusias dalam memberikan aspirasinya terkait hal ini. Hasil dari diskusi kemudian dibacakan oleh perwakilan kelompok dan ditanggapi oleh narasumber serta perwakilan WHO Indonesia. Diskusi kelompok berikutnya berupa pengisian lembar kerja mengenai stakeholder engagement oleh setiap kelompok. Acara hari pertama ditutup dengan pemaparan singkat dari tiap kelompok tentang stakeholder apa yang peranannya perlu diperhatikan dalam proses penyusunan NQPS.
Workshop Identifikasi dan Engagement Stakeholder hari kedua dilaksanakan hari berikutnya yaitu Selasa, 24 Oktober 2017 dengan lokasi yang sama. Terdapat 20 tamu undangan yang hadir. Berikut adalah daftar tamu undangan yang mengikuti workshop hari kedua:
- dr. Eka Viora, Sp.KJ (Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kemenkes RI)
- B. Eka A. Wahjoeni (Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kemenkes RI)
- Tri Wahyu (Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kemenkes RI)
- A.W. Praptiwi (Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kemenkes RI)
- Helly Octaviani (Direktorat Mutu dan Akreditasi, Kemenkes RI)
- Aina Fatiya (Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes RI )
- Rizki Rahayuningsih (Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes RI )
- Eka Sulistiany (Direktorat P2PML, Subdit PTML, Kemenkes RI )
- Apriyanti Shinta ( BPPSDMK )
- Juncai ( BPPSDMK )
- Ina Hirina ( BPJS Kesehatan )
- dr. Gregorius Virgianto ( BPJSK Jakarta Utara )
- dr. Yudi A., Sp.U ( ARSADA )
- dr. Peppy Rafiudin Firaidie, MM ( ARSI )
- Siti Fatimah ( PP IBI )
- drg. Endang Jeniati, MARS ( PB PDGI )
- Wiji Saraswati ( Dinkes Prov DKI )
- Adi Prasetyo ( KPSI )
- dr. Purnamawati ( Yayasan Orangtua Peduli )
- Putri Suhendro ( Yayasan Orangtua Peduli )
Acara hari kedua diisi dengan diskusi lebih lanjut dari hasil yang sudah didapat pada hari pertama. Dr.Hanevi Djasri, MARS mempresentasikan resume dari hasil diskusi tamu undangan mengenai kata kunci untuk definisi mutu pelayanan, usulan dimensi mutu serta hasil stakeholder mapping dan engagement. Direktur Mutu dan Akreditasi, Kementerian Kesehatan yang juga hadir turut memberi banyak masukan. Pada sesi ini juga disepakati beberapa rencana tindak lanjut salah satunya adalah rencana diadakannya serial workshop sebagai tahapan dari penyusunan NQPS yang pastinya juga akan melibatkan stakeholders yang akan diidentifikasi lebih lanjut oleh tim fasilitator dan juga Kementerian Kesehatan. Tidak lupa tamu undangan, Direktur Mutu dan Akreditasi serta tim fasilitator mengabadikan momen ini dengan foto bersama setelah acara workshop resmi ditutup.
{tab title=”Hasil Diskusi 1″ class=”green”}
Hasil Workshop Mengenai Definisi Mutu
Hasil workshop ini diambil dari hasil diskusi keempat kelompok yang terdiri dari :
- Kelompok perwakilan regulator ( beberapa direktorat di Kementerian Kesehatan, Dinkes Provinsi DKI )
- Kelompok perwakilan organisasi profesi ( IBI, ARSI, ARSADA, PDGI )
- Kelompok asuransi kesehatan ( BPJS )
- Kelompok perwakilan masyarakat ( Yayasan Orang Tua Peduli, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia )
Kata kunci untuk definisi mutu pelayanan kesehatan di Indonesia :
- Pelayanan yang memenuhi standar, berorientasi kepada keselamatan dan kepuasan pasien, melalui upaya kendali mutu dan kendali biaya sehingga berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- Pelayanan kesehatan yang dikelola oleh SDM yang kompeten, sarana prasarana yang memadai dengan standar nasional di masing-masing level fasilitas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai kebutuhan masyarakat.
- Kesesuaian pelayanan yang diterima dengan standar
- Pelayanan yang didadasari pada Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Pasien*, serta melibatkan pasien dan keluarganya**
*terapi sesuai EBM, SDM yang menangani kompeten, akses informasi dan dokumen
** level policy, organisasi, community, direct care
Diskusi akhir
- Saran dari dr.Eka Viora,Sp.KJ untuk kata kunci:
- Continuum of care (pelayanan yang berkesinambungan)
- Kesetaraan/equity ( kesetaraan gender, mengakomodir kebutuhan kaum disabilitas, penduduk daerah terpencil/sangat terpencil/perbatasan, suku terasing ataupun kaum minoritas seperti LGBT)
- Keseimbangan (antara hak dan kewajiban provider serta pasien)
- Cakupan standar luas, bukan hanya clinical care tetapi juga dari sisi seperti fasilitas, keuangan. Diharapkan juga definisi bukan hanya menggambarkan clinical care, tetapi juga langkah promotif dan preventif.
- Pelayanan kesehatan diakui bermutu apabila telah ada pengukuran dan hasilnya sesuai standar. Pada bagian apa hal ini akan dimasukkan?
- Akan ada diskusi lebih lanjut mengenai perumusan definisi mutu, kata kunci akan dipilih dan dibatasi, tetapi akan disertai penjelasan mengenai setiap kata kunci yang masuk ke dalam definisi.
{tab title=”Hasil Diskusi 2″ class=”green”}
Hasil Workshop Mengenai Dimensi Mutu
Hasil workshop ini diambil dari hasil diskusi keempat kelompok yang terdiri dari :
- Kelompok perwakilan regulator ( beberapa direktorat di Kementerian Kesehatan, Dinkes Provinsi DKI )
- Kelompok perwakilan organisasi profesi ( IBI, ARSI, ARSADA, PDGI )
- Kelompok asuransi kesehatan ( BPJS )
- Kelompok perwakilan masyarakat ( Yayasan Orang Tua Peduli, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia )
Usulan dimensi mutu pelayanan kesehatan di Indonesia :
- Safety
- Efektif
- Efisien
- Patient centered/ Acceptability
- Accesibility
- Equity
- Timeliness ( tepat waktu )
Terdapat dua kelompok yang memilih Safety sebagai prioritas dimensi mutu.
Diskusi akhir
- Saran dr.Eka Viora,Sp.KJ terdapat 5 dimensi mutu yang wajib dimasukkan yaitu:
- Safety
- Efektif
- Efisien
- Tepat waktu
- Patient centered
- Rencana selanjutnya akan diadakan konsensus untuk menentukan dimensi mutu di Indonesia.
{tab title=”Hasil Diskusi 3″ class=”green”}
Hasil Diskusi Mengenai Stakeholder Mapping dan Engagement Dalam Penyusunan NQPS
{/tabs}
The critical role of the IAEA in expanding access to quality health care in Africa was highlighted at the World Health Summit in Berlin last week.
LUWU TIMUR – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) agar memenuhi standar pelayanan.
Background: Benchmarking of real-life quality of care may improve evaluation and comparability of emergency department (ED) care.
MedanBisnis – Medan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku, pada tahun ini telah memutus dua Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama sebagai provider mereka.
An ageing population and people seeking medical help more readily because of new government subsidies are major reasons for hospitals and clinics reporting big increases in attendance. This is only natural as the reach of the healthcare system widens to match demographic change. 
kicknews.today – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Irwan Rahadi menyebutkan, kualitas air sungai di kota ini sudah masuk kategori pencemaran berat karena berada di atas baku mutu.
BETHESDA, Md., Oct. 19, 2017 /PRNewswire/ — Quality Care Properties, Inc. (NYSE: QCP) (“QCP” or the “Company”) announced today that it has agreed with HCR ManorCare, Inc. and HCR III Healthcare, LLC, the Company’s principal tenant 
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, HT Erry Nuradi meminta agar fasilitas kesehatan (Faskes) dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan tindakan kuratif.
Latar Belakang
Tujuan
Jadwal Acara
