The U.S. Government Accountability Office found that the CMS’ Hospital Value-Based Purchasing program provided bonuses for some lower-quality hospitals.
Perluas Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar, Pemkab Dirikan RS Pratama Serawai
Bupati Sintang Jarot Winarno lakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Nanga Serawai, Kecamatan Serawai, Jumat (7/7/2017).
Report: Medicaid Reduces Health Care Access and Recipients May Receive Worse Quality Care
Administrative burdens such as long wait times for reimbursement can also reduce access
Medicaid has been shown to reduce access to health care and recipients
71 Persen Rumah Sakit di Jabar Belum Terakreditasi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencatat hampir sebagian besar rumah sakit di Jawa Barat belum mendapat akreditasi.
Bahkan dari 328 rumah sakit yang terdata, baru 94 rumah sakit yang telah terakreditasi.
Challenges, Opportunities of Mobile Health Devices in the Hospital
Digital health tools and data have the potential to propel America’s beleaguered healthcare system into a value-based care environment.
The challenge comes in aligning incentives with workflow.
Pemkot Palopo Targetkan Predikat Kota Sehat 2017
Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menargetkan meraih predikat Kota Sehat Tahun 2017.
Untuk mencapai target itu, Pemkot Palopo menggelar rapat koordinasi persiapan verifikasi dan penilaian kota sehat di Auditorium Sakotae, Jl Veteran, Kota Palopo, Senin (10/7/2017) malam.
Fears for quality of care as NHS misses all four of its key targets
The NHS faces “serious challenges in maintaining standards of care”, with senior managers expressing worry about having the right levels of staff, according to a new report.
Tambahan 24 rumah sakit kelas D di DKI Jakarta
Jakarta bakal mendapatkan tambahan 24 rumah sakit kelas D di beberapa kecamatan pada akhir 2017.
Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Een Haryani, 22 rumah sakit bertipe itu telah dibangun hingga saat ini.
Modul 6. Strategic Purchasing untuk Peningkatan Quality of Care
Disampaikan Oleh:
- dr. Hanevi Djasri, MARS
- dr. Andi Afdal Abdullah, MBA, AAK
Fasilitator: Lucia Evi Indriarini SE.,MPH
Deskripsi
Modul 6 menjelaskan mengenai definisi dan identifikasi secara terperinci apa yang dimaksud dengan aspek mutu dalam purchasing. Indikator mutu yang dapat dipergunakan oleh provider dan purchaser dan pengukuran indikator mutu tersebut. Modul ini juga menjelasskan bagaimana purchasing dapat mempromosikan mutu dan tipe-tipe persyaratan pra kontrak dan spesifikasi mutu dalam kontrak.
Tujuan modul
Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan memahami:
- Berbagai aspek dalam purchasing yang berkaitan dengan quality of care
- Indikator mutu yang dapat dipergunakan oleh provider dan purchaser dan pengukurannya
- Bagaimana purchasing dapat mempromosikan mutu
Sub Modul
1. Aspek-aspek Mutu dalam Purchasing
Pada sub modul ini akan di didefinisikan dan diidentifikasi secara terperinci apa yang dimaksud dengan aspek mutu dalam purchasing. Aspek mutu yang dimaksud adalah aspek mutu yang perlu dipertimbangkan oleh purchaser dalam upaya peningkatan mutu. Purchaser perlu memutuskan definisi dari mutu provider. Hal ini mengingat bahwa mutu dari layanan kesehatan memiliki konsep yang luas, multidimensional, dan dengan berbagai definisi, kerangka kerja, dan pendekatan, sehingga perlu diklarifikasi oleh purchaser kepada provider, mutu yang dimaksud oleh purchaser dan harapan yang diharapkan dapat dicapai oleh provider.
Sedangkan apabila dikaji dari sisi efisiensi, keterkaitan mutu pelayanan dan efisiensi sangat erat, karena mutu merupakan komponen penting dari efisiensi. Pengukuran efisiensi tidak dapat dilakukan tanpa dikaitkan dengan mutu pelayanan kesehatan.
- HANDOUT
- REFERENSI
- Figueras J., Robinson R., Jakubowski E., editors (2005) Purchasing to Improve Health Systems Performance . Cambridge: Open University Press.
- Scrivens, E. (2002) Accreditation and The Regulation of Quality in Health Services. In: Saltman, R.B., Busse, R. and Mossialos, E., eds. Regulating Entrepreneurial Behaviour in European Health Care System. Buckingham, Open University Press.
- Donabedian, A. (1988) The Quality of Care – How Can It be Assessed. Journal of Medical Association, 260: 1743-1748.
2. Penentuan dan Pengukuran Mutu
Sub modul penentuan dan pengukuran mutu akan membahas lebih lanjut mengenai indikator mutu yang dapat dipergunakan oleh provider dan purchaser, serta pengukuran indikator mutu tersebut. Mutu dari pelayanan kesehatan salah satunya dapat dinilai dan dipantau dengan menggunakan tiga indikator kategori, yakni input, proses, dan luaran. Pendekatan yang dapat dipergunakan adalah dengan menggunakan campuran dari ketiga tipe indikator tersebut.
Pengukuran mutu yang dilakukan dengan dasar indikator yang ditentukan serta didukung dan berdasarkan bukti, dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh purchaser untuk memantau kinerja provider.
- HANDOUT
- REFERENSI
- Figueras J., Robinson R., Jakubowski E., editors (2005) Purchasing to Improve Health Systems Performance . Cambridge: Open University Press.
- Scrivens, E. (2002) Accreditation and The Regulation of Quality in Health Services. In: Saltman, R.B., Busse, R. and Mossialos, E., eds. Regulating Entrepreneurial Behaviour in European Health Care System. Buckingham, Open University Press.
- Donabedian, A. (1988) The Quality of Care – How Can It be Assessed. Journal of Medical Association, 260: 1743-1748.
3. Mekanisme Hubungan Purchasing dengan Peningkatan Mutu
Mekanisme hubungan purchasing dengan peningkatan mutu menjadi sub modul ketiga dari keseluruhan modul 6 ini. Sub modul ini akan memaparkan bagaimana purchasing dapat mempromosikan mutu. Diantaranya adalah tanggung jawab purchaser kepada mutu provider dapat dilaksanakan melalui kontrak serta dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan mutu. Tanggung jawab purchaser dalam proses kontrak ini meliputi antara lain; negosiasi dan persetujuan kontrak, memantau jalannya kontrak, meninjau kontrak.
Pada sub modul ini akan dibahas lebih lanjut mengenai tipe-tipe persyaratan pra kontrak dan spesifikasi mutu dalam kontrak seperti mutu struktural, mutu proses, tingkat aktivitas layanan, dan mutu luaran
- HANDOUT
- REFERENSI
- Figueras J., Robinson R., Jakubowski E., editors (2005) Purchasing to Improve Health Systems Performance . Cambridge: Open University Press.
- Scrivens, E. (2002) Accreditation and The Regulation of Quality in Health Services. In: Saltman, R.B., Busse, R. and Mossialos, E., eds. Regulating Entrepreneurial Behaviour in European Health Care System. Buckingham, Open University Press.
- McNamara P., (2006) Purchaser Strategies to Influence Quality of Care: From Rhetoric to Global Applications. Qual Saf Health Care; 15:171-173.
- Loevinsohn B., Harding A., (2005) Buying Results? Contracting for Health Service Delivery in Develpoing Countries. Lancet; 366: 676-81.
- Donabedian, A. (1988) The Quality of Care – How Can It be Assessed. Journal of Medical Association, 260: 1743-1748.
Pre Test
Soal Pretest dikerjakan pada saat sebelum launching Modul 6 melalui link berikut https://mutupelayanankesehatan.net/test dengan memasukkan user dan password yang dikirimkan oleh panitia. Soal berjumlah 10 pilihan ganda.
|
Post Test
Soal dapat diakses pada link berikut https://mutupelayanankesehatan.net/test dengan memasukkan user dan password yang dikirimkan oleh panitia.
Post test dapat dilakukan pada hari Senin, 4 Desember 2017.
Forum Diskusi
Silahkan menuliskan pertanyaan pada laman ini dengan mencatumkan nama lengkap.
Modul 5. Purchaser sebagai agen dari Masyarakat
Disampaikan Oleh:
- Dr. dr. Susilowati Tana, M.Kes
- dr. Andi Afdal Abdullah, MBA, AAK
Fasilitator: Andriani Yulianti, SE., MPH
Deskripsi
Modul 5 menjelaskan mengenai hubungan antara pasien dan purchaser. Bagaimana peran badan penyelenggara dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan peserta/masyarakata. Analisa 2 perspektif peran masyarakat dalam pengambilan keputusan purchasing. Contoh implementasi peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dibeberapa negara. Kondisi pelaksanaan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan purchasing di Indonesia . Solusi atau rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk memaksimalkan peran masyarakat di Indonesia dalam pengambilan keputusan purchasing. Menjelaskan konsep hak hak pasien yang terkait dengan mekanisme aduan dan ombudsman. Contoh implementasi hak hak pasien dibeberapa negara. Kondisi pelaksanaan dan penguatan hak pasien yang ada di Indonesia. Solusi atau rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk memaksimalkan penguatan hak hak pasien. Mekanisme yang digunakan masyarakat dalam pengambilan keputusan purchaser. Contoh implementasi mekanisme masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan purchaser dibeberapa negara. Kondisi pelaksanaan mekanisme masyarakat yang ada di Indonesia. Solusi atau rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk memaksimalkan mekanisme masyarakat dalam pengambilan keputusan purchaser di Indonesia.
Tujuan Modul
Setelah mempelajari modul ini Peserta diharapkan memahami:
- Peran Badan Penyelenggara dalam mengidentifikasi kebutuhan/preferensi masyarakat secara regular
- Peran Badan Penyelenggara dalam memperbaharui paket manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat untuk menjamin kebutuhan populasi dan memproteksi masyarakat terhadap bencana finansial
- Peran Badan Penyelenggara dalam mengidentifikasi eligibilitas penerima manfaat
- Peran Badan Penyelengara dalam edukasi kepada masyarakat tentang hak, kewajiban, manfaat dan sebagainya
- Peran Badan penyelenggra untuk menjamin penerima manfaat bisa mengakses pelayanan yang tersedia, terutama bagi kelompok marjinal
- Peran Badan Penyelenggara dalam mengelola penanganan pengaduhan atau complain dan penyelesaiannya.
- Peran Badan Penyelenggara dalam akuntabilitas kepada publik/masyarakat (sebagai pengelola dana amanat (trust fund)
- Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan purchasing
- Mekanisme yang digunakan masyarakat dalam pengambilan keputusan purchaser dan hak-hak pasien
Sub Modul
1. Peran Badan Penyelengara (purchaser) dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat/peserta
Untuk memahami peran antara purchaser dengan citizen, akan dibahas juga mengenai strategi dan mekanisme agar purchaser memperhatikan kebutuhan dari citizen. Bagaimana Peran Badan Penyelenggara dalam memperbaharui paket manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat untuk menjamin kebutuhan populasi dan memproteksi masyarakat terhadap bencana finansial, mengidentifikasi eligibilitas penerima manfaat, menjamin penerima manfaat bisa mengakses pelayanan yang tersedia terutama bagi kelompok marjinal, mengelola penanganan pengaduhan atau complain dan penyelesaiannya, hingga menjamin akuntabilitas kepada publik/masyarakat (sebagai pengelola dana amanat (trust fund)agar tercipta hubungan strategic purchasing.
- HANDOUT
- REFERENSI
2. Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan purchasing
Sub modul ini akan membahas mengenai peran purchaser dalam hubungan purchaser – citizen, sebaliknya bagaimana peran masyarakat dalam pengambilan keputusan purchasing. Serta menjelaskan mengenai konsep-konsep hak pasien, implementasi hak-hak pasien di berbagai negara serta apa saja dukungan puchaser terhadap pemenuhan hak hak pasien di era jaminan kesehatan nasional.
VIDEO 1
VIDEO 2
3. Mekanisme masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan
keputusan purchaser.
Sub modul ini akan menguraikan beberapa mekanisme yang digunakan yakni mekanisme suara yang dilakukan dengan Penyediaan informasi, konsultasi dengan publik, serta penilaian pandangan publik. Kemudian kelompok advokasi dimulai dari platform bagi konsumen secara umum hingga asosiasi untuk penyakit spesifik, masing-masing dengan karakteristik tersendiri – struktur organisasi, kepersertaan, derajat profesionalisme, dan lain sebagainya – yang dapat mempengaruhi purchaser. Serta bagaimana perwakilan formal yang dilakukan melalui pemerintah (nasional dan regional), parlemen, dewan asuransi kesehatan, otoritas kesehatan regional atau daerah, dan bahkan peradilan.
Sub modul ini juga memberikan contoh implementasi mekanisme masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan purchaser dibeberapa negara, kondisi pelaksanaan mekanisme masyarakat yang ada di Indonesia dan solusi atau rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk memaksimalkan mekanisme masyarakat dalam pengambilan keputusan purchaser di Indonesia.
- HANDOUT
- REFERENSI
Pre Test
Soal Pretest dikerjakan pada saat sebelum launching Modul 5 melalui link berikut https://mutupelayanankesehatan.net/test dengan memasukkan user dan password yang dikirimkan oleh panitia. Soal berjumlah 10 pilihan ganda.
|
Post Test
Soal dapat diakses pada link berikut https://mutupelayanankesehatan.net/test dengan memasukkan user dan password yang dikirimkan oleh panitia.
Post test dapat dilakukan pada hari jumat minggu kedua Modul 5
Forum Diskusi
Silahkan menuliskan pertanyaan pada laman ini dengan mencatumkan nama lengkap.