As Cambodians are beginning to live longer and healthier lives, with a generation more attuned to the need for health and wellness, many are travelling overseas for proper treatment while the Cambodian healthcare sector slowly catches up—leaving the majority of specialized treatments well out of reach.
PERTEMUAN WHO: Tingkatkan Kapasitas Nasional Hadapi Ancaman Kesehatan Global
Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dalam pertemuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) di Jenewa, Swiss, Sabtu (23/1) menegaskan, Indonesia akan meningkatkan kapasitas nasional, guna menghadapi ancaman kesehatan global.
Medicare stars aim to help consumers find quality home health
When it comes to selecting a home health care agency, nurse Susan Sellechia, 34, says what matters most are compassion, education, and a drive to keep patients out of the hospital.
Her patient at Deer Meadows Home Health and Support Services, Joan Hutchins, 84, who was treated for ulcers on her legs, agrees.
“The nurses here have been very patient with me,” said Hutchins. “I couldn’t get any better care.”
Ketahui Infeksi Nosokomial Pasca Perawatan di Rumah Sakit
Infeksi nosokomial (Hospital Acquired Infection/Nosocomial Infection) adalah infeksi yang didapat dari rumah sakit atau ketika penderita itu dirawat di rumah sakit.
Nosokomial berasal dari kata Yunani nosocomium yang berarti rumah sakit. Jadi kata nosokomial artinya “yang berasal dari rumah sakit”, sementara kata infeksi artinya terkena hama penyakit.
Quality of care in Isle of Wight care homes ‘a priority’ for Healthwatch
Healthwatch make the quality of care in homes a priority and launch the Isle of Wight Care Awards to showcase where homes have got the quality of their care right.
ARSSI Dorong Rumah Sakit Swasta Peroleh Akreditasi
SLEMAN – Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi dilantik, Sabtu (16/1/2016). Organisasi baru di bidang kesehatan ini berkomitmen membantu rumah sakit swasta untuk mendapatkan akreditasi baik tingkat nasional maupun internasional.
New hospitals and health care providers join successful, cutting-edge federal initiative that cuts costs and puts patients at the center of their care
Prime Healthcare ACO was selected as one of 100 new Medicare Shared Savings Program Accountable Care Organizations (ACOs), providing Medicare beneficiaries with access to high-quality, coordinated care across the United States, the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) announced on January 11. That brings the total to 434 Shared Savings Program ACOs serving over 7.7 million beneficiaries.
Pemkab Magelang Sepakat Integrasikan Jamkesda ke JKN
Pemkab Magelang sepakat mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Magelang ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebanyak 168 ribu peserta Jamkesda diharapkan tahun ini sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
Reportase Seminar Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan: Refleksi Tahun 2015 dan Harapan Tahun 2016
Seminar Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan:
Refleksi Tahun 2015 dan Harapan Tahun 2016
Divisi Mutu PKMK FK UGM, telah menyelenggarakan seminar diskusi outlook yang membahas mengenai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, refleksi Tahun 2015 dan harapan Tahun 2016 yang dilaksanakan di Hotel Novotel Jogjakarta. Diskusi ini dihadiri oleh peserta yang datang secara langsung ke lokasi pertemuan maupun peserta yang ikut via webinar. Peserta yang datang secara langsung berasal dari Dinas Kesehatan DIY, Sleman, Univ Brawijaya, BPJS cabang Jogja, serta rekan sesama PKMK yang berasal dari Divisi Rumah Sakit dan Public Health. Peserta yang mengikuti diksusi jarak jauh berjumlah 62 peserta, yang standbay mengikuti jalannya diskusi dari awal hingga akhir, asal instansipun beragam baik dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan BPJS dari cabang maupun regional.
Jalannya acara dimoderatori oleh Eva Tirtabayu Hasri, MPH diawali dengan terlebih dahulu memaparkan materi terkait upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh dr Hanevi Djasri MARS, paparan diawali dengan pertanyaan apakah dalam era jaminan kesehatan nasional (JKN) mutu pelayanan kesehatan kita meningkat atau menurun? sebagaimana diketahui bahwa seharusnya sistem pelayanan kesehatan yang ada harusnya bersifat dinamis, bisa diikuti dan disikapi dengan sistem yang lain dalam pelayanan kesehatan, terlebih pula dengan tuntutan public dengan peran media sosial yang ada saat ini. Menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh dr Hanevi tersebut perlu melihat kembali apa-apa saja yang terjadi di 2015 dan apa yang akan terjadi pada tahun 2016.
Disampaikan juga oleh dr Hanevi bahwa mutu pelayanan kesehatan di indonesia sendiri belum benar-benar diukur, kita tidak memiliki data yang valid untuk memastikan bahwa mutu pelayanan naik ataukah turun. Sehingga belum dapat menjawab apakah mutu pelayanan kesehatan di Indonesia naik ataukah turun. indikator mutu yang yang paling sering dibicarakan juga hanya pada dimensi akses dan efisiensi hingga meninggalkan 4 dimensi lain yang menurut WHO (2006) juga perlu diukur untuk mendapatkan gambaran lengkap mutu sistem kesehatan, yaitu efektifitas, akseptabilitas, keadilan, dan keselamatan.
Selain itu dr Hanevi menjelaskan bahwa sub sistem kesehatan harus sinergis antara satu sama lainnya. Karena yang ada saat ini perubahan tidak diikuti dengan sub sistem kesehatan yang lain. Terutama pada fungsi regulasi, sertifikasi dan akreditasi serta SDM dalam perkembangannya tidak jauh berubah sebelum era JKN. Pemberdayaan masyarakat juga tidak banyak berubah, yang terlihat tidak banyak upaya dalam pemahaman masyarakat terkait dengan JKN yang dirasa masih minimal. Sedangkan beberapa hal di atas sangat berpengaruh pada meningkatkan mutu pelayananan DI Indonesia. Upaya yang ada hanya regulasi dari harga saja yang diintervensi dengan kapitasi. Misalnya penetapan harga rupiah kapitasi sedangkan yang lainnya masih sama seperti perijinan, terkait dengan tipe RS masih banyak tendensi di RS bahwa penetapan standar mutu hanya merupakan upaya untuk menaikkan kelas dan menghasilkan tarif yang tinggi dan bukan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. Belum lagi upaya kendali mutu dan biaya yang sering disentuh dan sering dibahas hanya besaran rupiah dan bukan mutunya, sungguh ironis.
Meski dalam ketidak jelasan pencapaian mutu pelayanan kesehatan, namun pada tahun 2015 Divisi mutu PKMK telah melakukan berbagai inovasi dalam upaya peningkatan mutu, antara lain dengan terbitnya Permenkes nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan fraud yang kemudian diikuti dengan berbagai kegiatan implementasi mencakup sosialisasi, pelatihan dan penyusunan instrumen deteksi investigasi potensi fraud serta penerapan berbagai upaya pencegahan dan penindakan fraud. Inovasi lain adalah replikasi dari program Sister Hospital di beberapa daerah terkait dengan kesehatan ibu dan anak dengan ketersediaan SDM, manual rujukan serta penyusunan clinical pathways untuk meningkatkan efektifitas pelayanan klinis.
Di akhir pemaparannya Dr Hanevi menyampaikan bahwa kedepan mutu pelayanan kesehatan akan mendorong beberapa regulasi yang seharusnya dikeluarkan oleh Kemenkes namun tidak dikeluarkan agar dapat dikeluarkan, dan mendorong hal serupa agar tidak terjadi lagi. Kerangka kerja dapat dijadikan panduan untuk menyusun indikator mutu, kenyataan yang ada selama ini tumpang tindih yakni indikator mutu tidak terkait antara satu dengan yang lainnya, kedepan diharapkan ada indikator nasional, sebagai contoh di AS ada standar internasional. Harapannya apabila ada standar nasional maka standar tersebut dapat digunakan oleh JCI maupun KARS sehinga kedepan kita akan menggunakan indikator yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Yang terakhir agar framework menjadi dasar yang digunakan dibeberapa institusi dan lebih mudah terhubung dan terintegrasi sehingga akan lebih dekat dengan cita-cita UHC yang menginginkan pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa beban finansial.
Beberapa catatan diberikan oleh Guru Besar FK UGM yang juga selaku penasehat pada divisi mutu yakni Prof. dr Ad Utarini, MSc. PhD bahwa di Indonesia sudah ada beberapa dimensi mutu dan hal ini bukan merupakan barang yang baru. Namun yang menjadi catatan adalah apakah dapat diformulasikan dengan jelas dan dikembangkan untuk meningkatkan mutu, sebagai contoh di beberapa pemerintah daerah sudah memiliki kerangka kerja mutu yang telah diformalkan yakni DIY, Kalimantan Timur, Kotamadya Yogyakarta. Catatan selanjutnya disampaikan pula bahwa tenaga konsultan harus memutuskan akan fokus pada bagian apa dalam mutu pelayanan kesehatan, misalnya fokus bagian regulator, quality, analisis data kesehatan, system rujukan dll. Serta kedepan harus jelas peran dan tanggungjawab mutu baik dari pemerintah, BPJS maupun fasilitas kesehatan itu sendiri.
Semua peserta dalam sesi diskusi sangat antusias dalam menyampaikan pertanyaan, ide maupun masukan sesuai dengan asal instansi masing-masing. Dalam sesi ini Prof Laksono mempertanyakan mengenai Permenkes 36/2015 tentang fraud, apakah Permenkes tentang fraud itu terlaksana atau tidak, apakah bisa melihat peran dan tanggungjawab masing-masing baik pemerintah, BPJS dan Fasyankes karena ditakutkan bagian lain seperti BPJS banyak mencampuri urusan rumah sakit serta yang sangat mendesak adalah kasus pending klaim, apakah semakin banyak atau sedikit kasusnya. Bila ada yang tidak bisa diselesaikan, apakah Dinas kesehatan bisa meminta badan mutu untuk mencari solusinya sebagai sebuah institusi independen. Untuk klaim dijelaskan oleh Tim BPJS Kota Jogja Prihartini Nova bahwa solusi claim pending mekanismenya RS diinformasikan datanya dan masalahnya, lalu antara fasyankes dan BPJS merekap data tersebut, dan disampaikan ke kantor Cabang, lalu ada akan tim Kendali mutu-kendali biaya (tim teknis dan koordinasi), jika dilihat sebagian besar masalahnya adalah coding, prosesnya ke divre, lalu ke pusat. Beberapa diskusi lainnya yang mempertanyakan kurang singkronnya antara peran di pemerintah daerah, tantangan agar instansi mau mengungkapkan data yang ada secara transparan hingga terkait pelaksanaan audit medis yang sebaiknya dilakukan oleh siapa.
Dalam penutupannya dr Hanevi menyatakan bahwa kegiatan perbaikan mutu tentunya belum selesai dan perlu mengundang tanggapan audiens secara tertulis di website www.mutupelayanankesehatan.net dan tetap aktif berdiskusi dalam website serta yang terpenting adalah kita harus memiliki quality framework.
Oleh: Andriani Yulianti, SE., MPH.
{jcomments on}
Peran Penting ‘Nutrisi’ Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Era saat ini sedang berfokus pada penyediaan pelayanan kesehatan dengan kualitas tinggi, baik dari segi perawatan dan keterjangkauan biaya. Pelayanan kesehatan dengan kualitas tinggi salah satu faktor yang mendukung yaitu tenaga kesehatan yang profesional, mereka melakukan upaya pelayanan dari mulai pencegahan dan pengobatan. Pengobatan yang dilakukan selama di rumah sakit bukan hanya berfokus pada obat, melainkan juga terapi gizi juga berperan di dalamnya. Penanganan gizi kepada pasien di rumah sakit sebaiknya dilakukan secara kolaboratif antara ahli gizi, dokter, perawat dan apoteker. Untuk pelayanan gizi secara keseluruhan, melibatkan pula pihak manajemen, karena sebagian besar pengeluaran di rumah sakit adalah untuk kebutuhan makanan.
Pelayanan gizi yang optimal dapat meningkatkan kesembuhan pasien, mempercepat lama rawat inap dan mengurangi biaya perawatan. Skrining gizi pada pasien merupakan tindakan awal yang harus dilakukan, untuk mengidentifikasi apakah pasien tersebut mengalami malnutrisi atau tidak. Menurut Kelly dan pakar nutrisi lain dalam jurnal Critical Role of Nutrition in Improving Quality of Care, terdapat enam prinsip yang dapat diterapkan dalam model penanganan asuhan gizi secara kolaboratif, diantaranya :
- Mensosialisasikan asuhan penanganan gizi (Nutritional Care Proses) kepada semua tenaga kesehatan yang terlibat. Tidak hanya sebatas sosialisasi tetapi bisa menjadi sebuah aturan baku dalam menangani pasien, dimulai dari anamnesa tidak hanya bersifat medis, tetapi dari segi skrining nutrisi juga disertakan.
- Pembagian tugas antara tenaga medis yang terlibat dalam penanganan asuhan gizi. Dalam hal ini tim interdisipliner harus mendiskusikan hambatan dan solusi dalam menangani dan mengobati pasien yang beresiko atau pasien malnutrisi.
- Skrining dan diagnosa pasien dengan malnutrisi dan yang beresiko malnutrisi. Tingginya kasus kekurangan gizi di rumah sakit, sehingga setiap pasien harus menerima skrining gizi yang tepat. Menggunakan alat skrining yang sudah tervalidasi dan dilakukan oleh ahli gizi. Hasil skrining selanjutnya dikomunikasikan dengan tim interdisipliner untuk menentukan diagnosa dan intervensi yang komprehensif.
- Melakukan intervensi gizi secara komprehensif dan pengawasan yang berkelanjutan. Ketika seorang pasien diidentifikasi kekurangan gizi, intervensi gizi yang tepat harus segera dilakukan sepenuhnya dengan cepat. Intervensi gizi yang dilakukan mencakup modifikasi pemberian diet, perhitungan kebutuhan pasien serta pemesanan makanan.
- Merencanakan dan mendokumentasikan asuhan penanganan gizi pasien. Asuhan gizi yang dilakukan secara resmi harus direncanakan dan didokumentasikan, dimasukan dalam catatan medis agar bisa menjadi alat komunikasi tim interdisipliner. Dari mulai hasil skrining gizi, pengukuran antropometri, diagnosa gizi, interaksi obat dengan nutrisi, intervensi gizi, tujuan pemberian diet, presentase asupan makan pasien serta monitoring dan evaluasi penanganan asuhan gizi secara berkelanjutan.
- Penanganan asuhan gizi secara komprehensif. Pengelolaan status gizi dari mulai pasien masuk hingga pasien keluar dari rumah sakit dilakukan secara komprehensif oleh tim interdisipliner. Pemberian terapi gizi kepada pasien dilakukan sesuai tujuan. Selama proses perawatan melibatkan pula keluarga pasien, terutama untuk edukasi gizi.
Berikut ini adalah gambaran dari tahapan enam prinsip penanganan asuhan gizi di rumah sakit yang dilakukan secara kolaborasi oleh tim interdisipliner.
The Alliance’s Approach to Interdisciplinary Nutrition Care. AND¼Academy of Nutrition and Dietetics; A.S.P.E.N.¼ American Society for Parenteral and Enteral Nutrition; EHR¼electronic health record; ONS¼oral nutrition supplement; PCP¼primary care physician.
Dengan penanganan asuhan gizi yang dilakukan secara komprehensif oleh tim interdisipliner, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Oleh : Elisa Sulistyaningrum, MPH.
Sumber: Tappenden A. Kelly et al. Critical Role of Nutrition in Improving Quality of Care:
An Interdisciplinary Call to Action to Address Adult Hospital Malnutrition. Journal Of The Academy Of Nutrition And Dietetics. September 2013 Volume 113 Number 9.
{module [150]}