Okezone.com – Sejak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diresmikan pada Januari 2014, Rumah Sakit Awal Bros langsung bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bahkan, dari 12 Rumah Sakit Awal Bros di seluruh Indonesia, dua di antaranya memperoleh penghargaan sebagai mitra terbaik BPJS Kesehatan.
Reportase Pelatihan Clinical Pathway
Session Title: Pelatihan Clinical Pathway
Chair : dr. Hanevi Djasri MARS; drg Puti Aulia Rahma MPH; dan dr Yohanes Benny MPH
Reporter: Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH
Pendahuluan
Pre forum mutu IHQN ke-X membuka mata dan mengubah mindset manajer rumah sakit. Isu untung rugi menjadi fenomena menarik bagi media massa selama tujuh bulan terakhir. Masalah untung rugi tarif INA CBG’s terjawab setelah dr. Hanevi Djasri mengungkapkan, ” Kerugian RS dapat diketahui dari real cost“. Faktanya, RS mengurangi keuntungan, tapi tidak rugi. Sebesar 80% penggunaan clinical pathway menunjukkan profit bagi RS. Hal ini diungkap oleh ketua IHQN ketika pelatihan clinical pathway di The Sunan Hotel, 19 Agustus 2014.
Clinical pathway merupakan tools yang berisi rencana detail pelayanan. Standar akreditasi yang ditetapkan KARS tahun 2012 mewajibkan, RS membuat minimal 5 clinical pathway setiap tahun. Hal ini disyaratkan karena clinical pathway memastikan mutu dan biaya RS. Pelatihan ini terdiri dari beberapa sesi yang dimulai dengan pengantar, manfaat clinical pathway, sharing pengalaman tentang penyusunan dan penerapan clinical pathway, langkah-langkah penyusunan dan simulasinya.
Sesi 1: Pengantar Pelatihan Oleh dr. Hanevi Djasri MARS
Tarif INA CBG’s dianggap kecil, rumah sakit merasa dirugikan sehingga terjadi fraud untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Apakah benar rumah sakit rugi? Pelatihan clinical pathway menjawab fenomena ini. Pelatihan clinical pathway ini bertujuan untuk memastikan kendali mutu dan kendali biaya. Permenkes tentang Pedoman Praktik Kedokteran 1438, menyebutkan bahwa Pedoman Praktik Klinik (PPK) dapat dilengkapi dengan clinical pathway. Clinical pathway merupakan turunan dari SPM/SOP Medis/ PPK, penerapan pelayanan yang sesuai dengan PPK bisa digunakan untuk kendali mutu dan kendali biaya.
Sesi 2: Konsep Dasar dan Manfaat Clinical Pathways
Oleh dr Hanevi Djasri MARS
UU 40/ 2004 tentang SJSN, bab 24 ayat 3 menetapkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, kendali mutu dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, hal ini bertentangan dengan Peraturan presiden No 12 Tahunn 2013 yang menempatkan kendali mutu di pasal 42 dan sistem pembayaran di pasal 39. UU BPJS mengutamakan mutu sedangkan Perpres mengutamankan harga.
Mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan melalui penerapan clinical pathway yang konsisten. Clinical pathway merupakan salah satu alat manajemen penyakit yang dapat mengurangi variasi pelayanan. Clinical pathway memberikan cara untuk mengembangkan dan mengimplemantasikan clinical guidline ke dalam protokol lokal. Hill (1998) menyatakan terdapat empat komponen clinical pathway yaitu timeline, kategori pelayanan, kriteria outcome dan pencatatan variasi.
Di Amerika Serikat, hampir 80% RS menggunakan clinical pathway untuk beberapa indikator, tapi efektifitas penggunaan clinical pathway sebagai alat kendali mutu masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan oleh hasil penelitian dari berbagai sumber yang tidak konsisten karena terjadi bias penelitian. Berbagai hasil penelitian menunjukkan efektivitas clinical pathway seperti hasil penelitian Feagan (2011) tentang memfasilitasi early discharge, meningkatkan indeks kualitas hidup dan penelitian Darer(2002) bahwa clinical pathway menurunkan LOS, meningkatkan clinical outcome, meningkatkan economic outcome, dan mengurangi tindakan yang tidak diperlukan. Efektivitas clinical pathway dapat diperoleh jika pathway disusun berdasarkan strategi yang dikendalikan oleh pimpinan.
Sesi 3 : Pengalaman Penyusunan dan Penerapan Clinical Pathways
Oleh dr. Yohanes Benny MPH
Dr. Benny berbagi pengalaman tentang penyusunan dan penerapan clinical pathway. Penyusunan clinical pathway dimulai dengan koordinasi dengan bagian Yanmed, staf medis, penetapan jenis pelayanan, dan menyiapkan PPK dari setiap komponen pelaksana asuhan. Pelaksanaan clinical pathway memrlukan koordinasi dengan semua staf medis.
Pelaksanaan Clinical pathway (CP) harus diaudit. Audit berperan memfasilitas pedoman praktik klinik, evaluasi dan mengurangi variasi yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan praktik klinis. Audit dapat dilakukan tiga bulan sekali. Pada umumnya, di suatu rumah sakit umum hanya 30% pasien yang dirawat dengan CP. Audit CP diperlukan untuk meperbaiki CP dan meminimalisasi varians. CP hanya efektif dan efisien bila dilaksanakan untuk penyakit yang perjalanannya predictable, khususnya bila memerlukan perawatan yang multidisiplin.
Sesi 4: Langkah-langkah Penyusunan Clinical Pathways
Oleh drg. Puti Aulia Rahma MPH
drg. Puti dalam presentasinya memaparkan langkah-langkah menyusun clinical pathway. Ada 11 langkah menyusun clinical pathway, yaitu: (1) menentukan topik, penentuan topik didasarkan pada jumlah penyakit terbanyak, high cost, high risk dan problem prone ataupun dari data klaim INA-CBG’s yang besar gapnya; (2) menunjuk kordinator, koordinator berperan untuk memfasilitasi penyusunan CP; (3) menetapkan pemain kunci, menetapkan setiap orang yang menguasai untuk dilibatkan dalam pengobatan; (4) kunjungan lapangan, melihat kepatuhan terhadap PPK ataupun identifikasi studi banding; (5) pencarian literatur, mencari best parctice pada skala nasional maupun internasional; (6) melaksanakan customer focus, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menyesuaikannya dengan kemampuan RS; (7) Telaah pedoman Praktik Klinik, CP adalah pelengkap PPK, PPK harus di-review 2 tahun sekali; (8) analisis casemix, menggali informasi LOS, biaya per kasus, penggunaan obat, dan test yang diminta; (9) Desain, menepakati desain CP yang digunakan; (10) Pengukuran proses dan outcome, dalam hai ini dilakukan penetapan item-item aktivitas untuk proses dan outcome pelayanan untuk pengumpulan data pasien; dan (11) sosialisasi dan edukasi, proses sosialisasi dan edukasi intensif dilakuan selama 6 bulan.
Sesi 5-8: Simulasi Langkah-langkah Penyusunan Clinical Pathways
Oleh dr. Hanevi Djasri MARS dan drg. Puti Aulia Rahma MPH
Sesi ini berlangsung selama tiga jam yang dimulai pukul 13.00-16.00 Wib. Setiap langkah-langkah penyusunan dikupas satu persatu dan proses simulasi seperti focus group discusion. Peserta diminta untuk menyampaikan pendapat terkait dengan topik, menentukan koordinator, dan menentukan pemain kunci yang disertai dengan contoh penyakit.
Simulasi pencarian literatur baik nasional maupun internasional disimulasi dengan jelas, mulai dari searching di internet. Link yang direkomendasikan adalah Sign. Peserta membawa oleh-oleh dari kegiatan pelatihan ini berupa formulir clinical pathway yang bisa langsung diaplikasikan di rumah sakit peserta pelatihan.
Pendekatan Dokter Keluarga dalam Penatalaksanaan Diabetes Mellitus
SEMINAR DAN WORKSHOP
Pendekatan Dokter Keluarga dalam
Penatalaksanaan Diabetes Mellitus
PENDAHULUAN
Terwujudnya keadaan sehat merupakan kehendak semua pihak tidak hanyaoleh orang perorang atau keluarga, tetapi juga oleh kelompok dan bahkan olehseluruh anggota masyarakat. Menurut Undang-undang No.23 tahun 1992, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak upaya yang harus dilaksanakan, yang satu diantaranya adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Diabetes Melitus adalah suatu penyakit kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa didalam darah. Penyakit ini dapat menyerang segala lapisan umur dan sosial ekonomi. Di Indonesia saat ini penyakit DM belum menempati skala prioritas utama pelayanan kesehatan walaupun sudah jelas dampak negatifnya, yaitu berupa penurunan kualitas SDM, terutama akibat penyulit menahun yang ditimbulkannya.
Berbagai penelitian epidemiologis di Indonesia didapatkan prevalensi DM sebesar 1,5 – 2,3 % pada penduduk usia lebihdari 15 tahun, bahkan pada suatu penelitian epidemiologis di Manado didapatkan prevalensi DM 6,1 %. Penelitian yang dilakukan di Jakarta,Surabaya, Makasar dan kota-kota lain di Indonesia membuktikan adanya kenaikan prevalensi dari tahun ketahun. Berdasarkan pola pertambahan penduduk, diperkirakan pada tahun 2020 nanti akan ada sejumlah 178 juta penduduk berusia diatas 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi DM sebesar 4 % akan didapatkan 7 juta pasien DM, suatu jumlah yang sangat besar untuk dapat ditangani oleh dokter spesialis / subspesialis /endokrinologis.
Berdasarkan pola pertambahan penduduk saat ini diperkirakan jumlah penderita diabetes melitus di dunia tahun 2010 sebanyak 306 juta jiwa, dan di negara-negara ASEAN mencapai 19,4 juta pada tahun 2010. Berdasarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi kenaikan jumlah penyandang diabetes mellitus di Indonesia dari 8,4 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030 (Dimyati, 2012). Berdasarkan laporan rumah sakit dan puskesmas, jumlah penderita diabetes mellitus tergantung insulin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 0,16%, mengalami peningkatan bila dibandingkan prevalensi tahun 2007 sebesar 0,09%.
Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu danterjangkau merupakan sesuatu yang esensial. Dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan model dokter keluarga diharapkan dokter keluarga sebagai “ujung tombak” dalam pelayanan kedokteran tingkat pertama, yang dapat berkolaborasi dengan pelayanan kedokteran tingkat kedua dan yang bersinergi dengan sistem lain. Dokter keluarga adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatanyang berorientasi komunitas dengan titik berat kepada keluarga, ia tidak hanya memandang penderita sebagai individu yang sakit tetapi sebagai bagian dari unit keluarga dan tidak hanya menanti secara pasif tetapi bila perlu aktif mengunjungi penderita atau keluarganya. Pelayanan dokter keluarga adalah pelayanan kedokteran yang menyeluruh yang memusatkan pelayanan kepada keluarga sebagai suatu unit, dimana tanggung jawab dokter terhadap pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh golongan umur atau jenis kelamin pasien juga tidak boleh organ tubuh atau jenis penyakit tertentu. llmu kedokteran keluarga adalah ilmu yang mencakup seluruh spektrum ilmu kedokteran tingkat yang orientasinya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berkesinambungan dan menyeluruh kepada satu kesatuan individu, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan,ekonomi dan sosial budaya.
Dalam strategi pelayanan kesehatan bagi penderita DM,yang seyogyanya diintegrasikan kedalam pelayanan kesehatan primer, perandokter keluarga adalah sangat penting. Kasus DM yang tanpa disertai dengan penyulit dapat dikelola dengan tuntas oleh dokter keluarga. Apalagi kalau kemudian kadar glukosa darah ternyata dapat terkendali baik dengan pengelolaan ditingkat pelayanan kesehatan primer. Tentu saja harus ditekankan pentingnya tindak lanjut jangka panjang pada para pasien tersebut. Pasien yang potensial akan menderita penyulit DM perlu secara periodik dikonsultasikan kepada dokter ahli terkait ataupun kepada timpengelola DM pada tingkat lebih tinggi di rumah sakit rujukan. Kemudian mereka dapat dikirim kembali kepada dokter yang biasa mengelolanya.
Demikian pula pasien DM yang sukar terkendali kadar glukosa darahnya,pasien DM dengan penyulit, apalagi penyulit yang potensial fatal, perludan harus ditangani oleh instansi yang lebih mampu dengan peralatan yanglebih lengkap, dalam hal ini Pusat DM di Fakultas Kedokteran / RumahSakit Pendidikan / RS Rujukan Utama. Untuk mendapatkan hasil pengelolaan yang tepat guna dan berhasil guna bagi pasien DM dan untuk menekan angka penyulit, diperlukan suatu standar pelayanan minimal bagipenderita DM. Diabetes Melitus adalah penyakit menahun yang akandiderita seumur hidup, sehingga yang berperan dalam pengelolaannya tidak hanya dokter, perawat dan ahli gizi, tetapi lebih penting lagi keikutsertaan pasien sendiri dan keluarganya. Penyuluhan kepada pasiendan keluarganya akan sangat membantu meningkatkan keikutsertaan mereka dalam usaha memperbaiki hasil pengelolaan DM.
NAMA DAN BENTUK KEGIATAN
Seminar dan Workshop dengan Judul : PENDEKATAN DOKTER KELUARGA DALAM PENATALAKSANAAN DIABETES MELLITUS
TUJUAN PENYENGGARAAN
- Tujuan Umum
Pengadaan berbagai disain pengalaman belajar untuk pengembangan pengetahuan sikap dan ketrampilan peserta, yang ada relevansinya dengan pelayanan dalam tatanan kedokteran keluarga pada pelayanan primer khususnya ketika melayani pasien dengan Diabetes Mellitus. - Tujuan Khusus
Tujuan setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu :- Menjelaskan pelayanan yang dilaksanakan dokter keluarga yang peduli biaya, holistik, komprehensif dan berkesinambungan.
- Menjelaskan peranan dokter keluarga khususnya dalam penatalaksanaan Diabetes Mellitus.
- Meningkatkan kemampuan evaluasi diri dalam upaya peningkatan profesionalisme.
- Meningkatkan pemahaman dan profesionalisme para dokter keluarga dalam menangani kasus diabetes mellitus secara lengkap dan terpadu.
|
Tanggal |
Jam |
Acara |
|
Selasa, 19 Ag2014 |
07.30 – 08.30 |
Pendaftaran Ulang Peserta |
|
|
08.30 – 09.30 |
Pembukaan
|
|
|
09.30 – 09.45 |
Coffee Break |
|
|
09.45 – 11.30 |
Seminar Update Prosedur Diagnosis dan Penatalaksanaan Diabetes Mellitus
Pendekatan Secara Holistik Tentang Diabetes Mellitus Praktek Dokter Keluar
Peran Dokter Keluarga dalam Penatalaksaaan Penyakit Kronik Pada Era JKN Moderator : dr. Andri Putranto, MKes |
|
|
11.30 – 12.30 |
ISHOMA |
|
|
12.30 – 14.30 |
Workshop Pemilihan OAD dan Pemilihan dan Insulin
Pemilihan Diet Diabetes Mellitus Dr. dr. Sugiyarto, Sp.PD., FINASIM (PERKENI) Pemilihan Senam Untuk Diabetes Mellitus Perawatan Kaki Diabetik
Moderator : dr.Balgis, M.Sc, CM-FM |
|
|
14.30-15.00 |
Coffe Break dan ISHOMA |
|
|
15.00 – 15.15 |
Penutupan |
|
|
|
|
Pemerintah Target Akhir 2014, BPJS Pakai Finger Print
JAKARTA (Sindonews.com) – Pemerintah menargetkan penggunaan finger print (sidik jari) bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akhir tahun ini.
Wamenkes: Kenaikan Premi JKN Harus Tanya Masyarakat
Liputan6.com, Jakarta Meski Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terus mendorong pemerintah untuk menaikkan premi untuk golongan orang miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta mandiri agar pelayanan kesehatan dapat diperbaiki, Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti menilai, hal tersebut tidak mudah.
Menghasilkan Mutu Audit Rujukan Melalui Pendekatan Assessment Scala
Audit rujukan yang berkualitas tidak kalah pentingnya seperti tindakan klinik dan merupakan hal yang esensial dari good clinical care karena merupakan hubungan antara healthcare professionals di primary dan secondary environments. Melalui audit rujukan, informasi dikumpulkan dan digunakan sebagai prioritas kedepan, memberikan rekomendasi sebagai tindakan selanjutnya selain itu banyak hal dapat dikaji, dikenali, dievaluasi sehingga menghasilkan tindakan yang efektif dan efisien.
Salah satu program yang dikembangkan untuk menghasilkan audit yang berkualitas adalah the eastern health GP Liaison, Program ini hasil kerja sama antara eastern health hospitals dan tree eastern melbourne divisions of general practice. Program ini fokus pada promosi kesehatan pasien dan penyerahan kembali informasi kesehatan pasien. Sejak tahun 2003, eastern health GPL team mengumpulkan, menganalisis, merekomendasikan informasi untuk digunakan di eastern hospital yang sudah bekerja sama.
Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan audit rujukan yang efektif dari eastern health GPL adalah assessment scala. Pendekatan ini dirancang oleh eastern health GPL team yang digunakan untuk meminimalisir perbedaan tafsiran. Dengan menggunakan assessment scala, dapat mereview tiap bagian pelayanan untuk merubah keefektifitasan dari hal-hal yang akan dilakukan kedepan. Assessment scala dipakai dan digunakan dalam mengaudit rujukan di 3 unit antara lain emergency department, outpatient department dan sub-acute ambulatory care services.
Hasil pencatatan audit rujukan dari eastern health GPL team di emergency department bervariasi, hal ini dipengaruhi status klinis pasien. Pada saat mencatat secara tiba-tiba keadaan pasien tidak stabil sehingga berdampak pada ketersediaan waktu pasien untuk penyelidikan dan perekaman informasi dari tim audit, oleh karena itu dalam melaksanakan proses ini tim harus menghampiri pasien sesegra mungkin.
Kalau hasil audit rujukan di emergency department dipengaruhi oleh status klinis pasien maka audit di outpatient deparment pada umumnya stabil secara klinis sehingga dapat diselidiki lebih dalam dan memperoleh banyak informasi dalam audit.
Unit terakhir dalam audit rujukan adalah di sub-acute ambulatory care services. Pada bagian ini dilakukan prospective dalam periode waktu yang berbeda. Dengan melihat follows up dari hasil auditan sebelumnya, apakah ada perubahan pelayanan kesehatan?
Kekurangan dari audit rujukan dengan pendekatan assessment scale antara lain: identitas pasien tercatat tidak lengkap dalam hasil auditan, dokumen audit tidak mudah dibaca dengan baik, validitas data tidak terjaga karena diukur dalam jangka pendek (3 bulan), tidak memberikan informasi klinik yang urgent karena tidak diselidiki secara mendalam status klinik pasien dan tidak memberikan informasi mengenai keadaan psikologi pasien secara mendalam.
The eastern health GP Liaison team merekomendasikan beberapa perbaikan antara lain:
- Memperbaiki GP referrals to eastern health yakni memasukan nomor handphone pasien, nama dokter yang merawat terutama pada pasien rawat jalan, durasi rujukan, tingkat kedaruratan, perjalanan psikologi pasien, format form audit.
- Memasukan informasi di eastern health wesite antara lain diskripsi klinik dan pelayanan dengan memasukan nama dokter yang merawat pada unit rawat jalan, syarat durasi waktu rujukan, keadaan psikologi pasien dan versi terbaru form audit rujukan.
- General practice training yakni easter health GP liaison team memberikan rekomendasi untuk pelatihan kepada staff general practice demi perubahan target area.
- Keterlibatan dari eastern hospital pada setiap perubahan pada GP auditan dan diinformasikan melalui diskusi sehingga relevan pada eastern health proses rujukan.
- Penyederhanaan audit assessment scale dengan binary responses.
Oleh : Dedison Asanab S.KM
{module [150]}
SHS : Antara Wisata Kesehatan dan Pasar Bebas ASEAN
Surabaya Health Season (SHS) 2014 – sebagai acara tahunan dalam memperingati hari jadi kota Surabaya – berakhir. Acara yang berlangsung sekitar 1,5 bulan ini sejak 13 April lalu menyebutkan bahwa sejumlah fasilitas kesehatan seperti 58 rumah sakit (RS), klinik kesehatan, 62 puskesmas dan laboratorium ikut mensukseskan acara yang juga bertujuan menjadikan Surabaya sebagai Kota Wisata Kesehatan.
Selama ini kota wisata kesehatan biasanya identik dengan Singapura maupun Penang di Malaysia. Berbagai RS dan Klinik kesehatan dari LN itu bahkan seringkali mengiklankan diri di media massa besar di Indonesia dengan orang-orang kaya kita yang menjadi pasar potensial mereka. Jutaan orang kaya Indonesia yang berobat ke LN setiap tahunnya memang potensi luar biasa yang belum tergarap oleh kita sendiri.
Ternyata pernyataan Wagub Jatim dalam sebuah acara di Malang pada 27 September 2010, yang mengungkapkan bahwa larinya dana dari orang kaya di Jawa Timur ke luar negeri (LN) sebesar Rp 2 trilyun per tahunnya masih cukup relevan. Dengan beragamnya alasan mengakses pelayanan kesehatan atau berobat ke LN bagi setiap orang maka dapat diprediksi secara kasar bahwa ada kemungkinan puluhan triliun rupiah dari seluruh negara ini yang lari ke berbagai negara lain.
Langkah Berani
Di tengah masih banyaknya komplain terhadap mutu pelayanan kesehatan yang dianggap masih belum baik serta adanya ketidakpercayaan (distrust) terhadap kemampuan RS dan dokter bangsa sendiri maka keberanian Surabaya yang mendeklarasikankan sebagai kota wisata kesehatan menjadi sebuah langkah yang pantas diacungi jempol.
Menurut hemat penulis, SHS menjadi salah satu cara menterjemahkan mimpi besar untuk menjadikan layanan kesehatan khususnya di Surabaya menjadi layanan kelas dunia (the world class health care) yang sampai sekarang belum banyak digagas oleh pemerintah daerah lainnya. Apalagi pada momen SHS tahun 2012 lalu juga sudah dicanangkan kota yang banyak meraih pengharagaan ini sebagai barometer kesehatan nasional. Sebuah langkah yang sangat strategis.
Apalagi konsep yang ditawarkan adalah pemberian pelayanan prima untuk pasien dan keluarga mulai dari bandara sampai dengan menyediakan fasilitas hotel yang terintegrasi dengan bangunan RS bahkan layanan sarana transportasi bagi keluarga yang hendak berbelanja. Sehingga bukan hanya infrastruktur kesehatan saja yang dipersiapkan tetapi infrastruktur pendukung juga harus memenuhi syarat. Selain transportasi publik, destinasi di dalam kota juga harus menarik, bersih dan nyaman.
Konsep ini juga menjadi out of the box karena selama ini Si sakit dan keluarganya yang sedang mencari pengobatan – biasanya cenderung bersedih dan tidak bersemangat – justru diperlakukan sebagaimana mereka sedang berwisata, supaya tetap bergembira. Tentu saja pada akhirnya konsep yang sebenarnya menyasar orang berduit yang biasa berobat di luar negeri ini diharapkan akan cukup efektif mencegah larinya dana kesehatan masyarakat bahkan bisa juga akan meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) maupun menarik devisa untuk level negara.
Satu hal yang juga harus mulai dipikirkan adalah bagaimana menterjemahkan arti kota wisata kesehatan bagi masyarakat miskin dan pas-pasan yang berobat menggunakan fasilitas asuransi sosial misalnya. Dalam era Jaminan Kesehatan seperti sekarang ini maka mempunyai konsekuensi bahwa orang miskin juga “boleh” sakit. Maka kehadiran ide yang sangat baik tadi tetap harus dapat menjamin perlakukan medis yang sama pada orang sakit dengan status sosial yang berbeda. Jika dulu ada guyonan khas Suroboyoan “murah kok njaluk slamet!” yang seringkali diidentikkan dengan komentar dari para pelaku jasa -tukang becak- saat ditegur oleh pengguna jasanya ketika sembarangan dalam mengemudikan becaknya, maka momentum ini adalah bisa sebagai pembuktian program ini tidak akan makin membedakan pelayanan yang kaya dan yang miskin.
Dalam hal ini maka harus kembali ditegaskan bahwa yang boleh berbeda hanyalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan keputusan medis yang berhubungan langsung dengan keselamatan pasien. Dalam arti yang lebih luas maka kualitas yang baik untuk semua kalangan (good quality for all people).
Harapan
Surabaya dengan banyak keunggulan di bidang kesehatan seperti hadirnya fasilitas kesehatan yang representatif baik milik pemerintah maupun swasta serta dokter-dokter sebagai pelaku pelayanann kesehatan yang tidak kalah dengan LN menjadi kekuatan daya saing tersendiri. Isu MEA dimana ada pasar tunggal regional ASEAN yang memungkinkan ada transportasi modal, jasa serta tenaga kerja yang akan bebas keluar masuk wilayah negara ASEAN justru menjadi pemacu semangat bagi seluruh stakeholder kesehatan yang ada untuk menatap AFTA (ASEAN Free Trade Area) sebagai sebuah peluang.
SHS dengan program yang mengutamakan kepuasan pelanggan, mutu pelayanan kesehatan dan budaya patient safety di berbagai fasilitas kesehatan kota Surabaya dapat menjadi “katalisator” untuk menciptakan keunggulan daya saing dalam menghadapi era perdagangan bebas di level ASEAN pada awal 2015 sebentar lagi. Karena disadari bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya apakah memang dapat digolongkan sebagai peluang ataupun justru ancaman bagi semua fasilitas kesehatan dan SDM tergantung dari kesiapan untuk menghadapinya.
Menjelang berakhirnya SHS maka dengan harapan jangan hanya menjadikan SHS hanya agenda rutin dan bussiness as usual untuk memperingati hari jadi kota Surabaya dan setelahnya kembali menjadi “biasa-biasa saja”. Menjelang 1 Januari 2015 dimulainya pasar bebas ASEAN, maka tetap ditunggu kehadiran Surabaya Health Season berikutnya……………….
Oleh : Tri Astuti Sugiyatmi (Dinas Kesehatan Kota Tarakan)
{module [150]}
Berbagai Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Mencari Menteri Kesehatan untuk Indonesia
Jum’at 15 Agustus 2014 yang lalu, PKMK FK UGM telah menyelenggarakan diskusi mengenai berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam Mencari Menteri Kesehatan untuk Indonesia. Menteri Kesehatan merupakan jabatan politis yang tentunya ditentukan oleh Presiden tepilih. Terkait asal usul Menteri Kesehatan mendatang, tidak masalah bila Menteri Kesehatan Mendatang berasal dari partai politik, perguruan tinggi, birokrasi pemerintah, kalangan swasta, ataupun dari militer. Konsekuensi bahwa Menteri Kesehatan merupakan jabatan politis, maka harus ada penyeimbang dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.
Sebagai bentuk penyeimbangan dalam pelaksanaan kebijakan, diperlukan peran perguruan tinggi dan lembaga riset independen yang mampu mengkritisi dan memberi masukan konstruktif untuk kebijakan Menteri Kesehatan dan kebijakan kesehatan pemerintah baru. Dengan keseimbangan yang baik, pengalaman buruk di masa lalu dimana bukti ilmiah tidak banyak dipergunakan dalam keputusan Menteri Kesehatan, diharapkan dapat berkurang. Oleh karena itu, diharapkan sebagian akademisi tetap berada di perguruan tinggi untuk menjadi mitra penyeimbang kekuasaan pemerintah.
Acara yang diadakan di Gedung Granadi Jakarta ini memberikan beberapa harapan untuk Menteri Kesehatan mendatang diantaranya Menteri Kesehatan sebaiknya mempunyai kompetensi yang normative seperti layaknya seorang Menteri di kabinet, kompeten dalam memadukan kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan, Kompeten dalam memimpin kementerian kesehatan sebagai kementerian yang mampu mempengaruhi berbagai lembaga lain, pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan mempunyai sifat “mendengarkan” dan menggunakan berbagai bukti ilmiah dalam menetapkan keputusan besar dan strategis seperti Jaminan Kesehatan Nasional dan segara peraturannya.
Materi & Video Diskusi bisa diakses disini
{module [152]}
Gabung BPJS Kesehatan, Pasien RS Awal Bros Meningkat
Okezone.com – Meski jumlah rumah sakit swasta di Indonesia saat ini berkisar 700-an, hanya sekira 500 di antaranya yang telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. RS Awal Bros salah satunya, dengan jumlah pasien yang kini semakin meningkat.
BPJS Kesehatan Berhasil Membukukan Surplus Hampir Rp 2 Triliun
TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA. Per semester I-2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berhasil membukukan surplus hampir Rp 2 triliun. Maklum, nilai klaim yang dibayarkan masih lebih kecil ketimbang jumlah iuran yang dikutip dari para peserta.