Author: Div Mutu

Workshop Audit Mutu Rujukan Pelayanan Primer di Puskesmas Propinsi DKI Jakarta

Kerangka Acuan

Workshop Audit Mutu Rujukan Pelayanan Primer
di Puskesmas Propinsi DKI Jakarta

Jakarta, 23-24 Juni 2014

Kerjasama antara Dinas Kesehatan Propinsi DKI dengan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Pendahuluan

Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) telah menandatangi kerjasama untuk mengembangkan sistem rujukkan pelayanan primer terpadu di Puskesmas Propinsi DKI Jakarta. Kerjasama tersebut meliputi kegiatan audit mutu rujukan, pengembangan sistem dan pedoman rujukan layanan primer, peningkatan kompetensi dokter umum, uji coba sistem dan pedoman rujukan dan re-audit mutu rujukan.

Audit mutu rujukan akan dilakukan dengan membandingkan antara standar mutu layanan rujukan dengan kenyataan yang ada. Hasil audit akan memberikan gambaran seberapa baik mutu layanan rujukan serta upaya perbaikan/pengembangan yang dapat dilakukan, termasuk pengembangan sistem dan pedoman rujukan serta peningkatan kompetensi dokter umum di Puskesmas.

Tujuan

Workshop ini diharapkan dapat menjadi ajang persiapan untuk pelaksanaan audit mutu rujukan layanan primer di Puskesmas yang akan dilakukan oleh staf Puskesmas dengan fasilitasi dari tim Fasilitator. Secara khusus workshop ini bertujuan untuk:

Menyusun kriteria audit layanan rujukan berdasarkan standar layanan rujukan. Kriteria audit akan digunakan untuk menyusuan instrumen audit penilaian mutu layanan rujukan
Membentuk tim audit mutu layanan rujukan di setiap Puskesmas peserta program
Menyusun jadwal uji coba instrumen audit serta pelaksanaan audit

Peserta

Workshop ini diharapkan dapat diikuti oleh 1 orang perwakilan dokter umum dari setiap Puskesmas Kecamatan (44) di DKI Jakarta. Peserta lain diharapkan juga berasal dari perwakilan Dinas Kesehatan Propinsi dan Suku Dinas Kesehatan serta Perwakilan dari Rumah Sakit. Total peserta sebanyak 60 orang.

Waktu dan Tempat

Hari dan tanggal : Senin 23 Juni 2014 s/d Selasa 24 Juni 2014
Jam : 09:00-15:00
Tempat : Hotel Puri Denpasar, Jakarta

Tim Fasilitator

Fasilitator berasal dari tim Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) dan tim Family Medicine, yang terdiri dari:

Prof Adi Utarini, MSc, MPH, PhD
dr. Hanevi Djasri, MARS
Nasiatul Aisyah Salim, SKM, MPH

Agenda Kegiatan

Waktu	Kegiatan	Fasilitator
Hari I
08:30-09:00	Registrasi hari I	Panitia
09:00-09:10	Pengantar Workshop	Hanevi Djasri, dr. MARS
09:10-09:20	Pembukaan acara	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI
09:20-09:50	Program Pengembangan Sistem Rujukkan Pelayanan Primer Terpadu di Puskesmas Propinsi DKI Jakarta	Prof. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD
09:50-10:00	Pencanangan Mulainya Program: Serah Terima Dokumen Perjanjian Kerjasama	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI dan Prof Adi Utarini, MSc, MPH, PhD
10:00-10:30	Cofee break
10:00-10:45	Clinical Audit dan Mutu Layanan Rujukan	Hanevi Djasri, dr. MARS
10:45-11:30	Langkah-langkah Pelaksanaan Clinical Audit: Penetapan Topik Audit dan Penyusunan Kriteria Audit	Hanevi Djasri, dr. MARS
11:30-12:00	Diskusi
12:00-13:00	Lunch break
13:00-14:00	Diskusi Kelompok 1: Penetapan Topik Audit dan Penyusunan Kriteria Audit Mutu Layanan Rujukan (Peserta akan dibagi menjadi 5 kelompok)	Tim
14:00-15:00	Presentasi Hasil Audit	Masing-masing kelompok
Hari II
08:30-09:00	Registrasi hari II	Panitia
09:00-09:15	Pengantar hari II	Prof Adi Utarini, MSc, MPH, PhD
09:15-10:00	Langkah-langkah Pelaksanaan Clinical Audit: Penetapan Sampel Audit dan Pengambilan Data	Hanevi Djasri, dr. MARS
10:00-10:30	Cofee break
10:00-11:00	Diskusi Kelompok 2: Perhitungan dan Pengambilan Sampel Audit (masing-masing Puskesmas diharapkan membawa daftar pasien yang dirujuk selama bulan Januari-Maret 2014)	Tim
11:00-12:00	Diskusi Kelompok 3: Uji Coba Instrumen Audit Mutu Layanan Rujukan (masing-masing Puskesmas diharapkan membawa paling tidak 3 rekam medis pasien yang dirujuk sesuai topik yang telah ditetapkan pada workshop hari I)	Tim
12:00-13:00	Lunch break
13:00-14:00	Presentasi Hasil Uji Coba Instrumen Audit	Masing-masing kelompok
14:00-15:00	Penutup: Penyusunan Tim dan Jadwal Audit di masing-masing Puskesmas	Tim

Referensi

Biaya

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Dinas Kesehatan Provinsi DKI

BPJS Tak Kena Pemangkasan Anggaran

JAKARTA (okezone.com) – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati pemotongan belanja anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L) serta adanya penambahan alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.

Tak Masuk Akal, Peserta PBI JKN Berkurang 6,2 Juta Orang

Jakarta, HanTer – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami perubahan, yakni terjadi pengurangan PBI yang awalnya berjumlah 86,4 juta menjadi 80,2 juta.

Dokter Wajib Sisihkan Penghasilannya Bagi Dukun Beranak

Bisnis.com, SOREANG – Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menyatakan tingginya angka kematian bayi terbilang wajar. Pasalnya, angka kelahiran dan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung cukup besar.

Menkes resmikan pendidikan jarak jauh perawat/bidan

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meresmikan dimulainya program pendidikan jarak jauh bagi perawat dan bidan di dua daerah.

Anggaran Rp19 Triliun Setahun, BPJS Kesehatan Bisa Kewalahan

Okezone.com – Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memudahkan masyarakat yang menjadi pesertanya dalam memeroleh akses kesehatan. Oleh karena manfaat yang begitu besar, semakin banyak masyarakat mulai mendaftar menjadi peserta JKN, dengan memunculkan kekhawatiran.

Continue reading

Dokter Spesialis Masih Nyaman Kerja di Kota Besar

Okezone.com – Fasilitas dan infrastruktur di bidang kesehatan sebagian besar masih berada di perkotaan. Begitu pula dengan penyebaran dokter-dokter spesialisnya.

Kementerian Kesehatan Bahas Kembali Standardisasi Jasa Medis

Medan-andalas Kementerian Kesehatan RI akan membahas kembali standardisasi jasa medis untuk dokter. Hal ini untuk menyikapi persoalan jasa medis di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Standar Pelayanan Kesehatan di Jakarta Masih Rendah

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafsiah Mboi, memuji pelayanan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta. Namun, dia menyebutkan jumlah penduduk yang sakit masih tinggi.

Perubahan Manajemen RS di Era JKN

Melihat dilema yang dihadapi perumahsakitan di Negeri ini dengan diberlakukan JKN melalui BPJS awal Januari 2014, banyak Rumah sakit yang akan dijual dan RS pemerintah yang bakal bangkrut. “Perubahan dunia luar dengan diberlakukan JKN sangat cepat,”ujar DR Hana permana Subanegara, MARS pada acara rakernas ARSADA pada 11 Juni 2014 yang lalu.

Sekarang ini perumahsakitan Nasional tengah memasuki masa transisi ada perubahan paradigma antara retrospective payment dengan prospective payment di dalam jasa pelayanan kesehatan. Para dokter di tekan dari berbagai penjuru, para direktur RS pemerintah maupun swasta mitra BPJS juga terbebani harus bisa untung dengan kondisi pembayaran klaim yang minim dan tersendat.

Sembari bergurau, Dewan Penasehat ARSADA Pusat itu menuding para anggota ARSADA itu orang-orang yang menderita dan tertekan. Namun demikian dia juga menghibur dengan melontarkan kata bijak,”Barangsiapa yang paling tertekan dan mampu bertahan dia akan menang,” selorohnya, yang disambut gelak tawa pesera seminar.

Kondisi yang gonjang-ganjing yang dialami komunitas perumahsakitan, menurut Hana, akan membuat peta organisasi perumahsakitan menjadi tiga zona, antara lain: comfort zone (karyawan yang menikmati kondisi saat ini, sulit berubah dan tak mau bertransisi), disconfort zone (karyawan yang tidak pasti, ingin berubah, menjadi pembelajar) dan panic zone (karyawan yang sudah beku panik, tidak bisa belajar lagi).

Untuk mereka yang ingin berubah dan mau belajar, Hana selaku konsultan manajemen RS menyarankan agar pihak rumah sakit –salahsatunya melakukan penghematan- efisiensi di semua bidang, mulai dari menekan biaya operasional, misal mengurangi penggunaan listrik, menekan biaya pembelian obat dan alat yang berlebihan- misal membeli semua barang hanya satu merk, dll.

Sedangkan komunitas perumahsakitan yang enggan berubah –menerima JKN, menurut mantan Direktur RS Swasta itu, dikarenakan sejumlah alasan, antara lain: sulit bertransisi terhadap perubahan, sulit meninggalkan masa lalu, khawatir rugi (manajemen), khawatir jasa medis menurun (tenaga medis).

Padahal kebijakan JKN sudah diberlakukan, penilaian Hana, kita harus melihat kedepan – we can return, jadi pilihannya melakukan transformasi perubahan atau terlindas oleh perubahan. Untuk melakukan transformasi, jelas Dosen FKM UI itu, harus dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan tranformasi mental, kemudian transformasi system, diikuti tranformasi aplikasi, baru yang terakhir transformasi aturan main.

Di akhir persentasinya Hana mengutip kata bijak ilmuwan kondang Albert Einstein,”Menginginkan hasil yang berbeda, dengan melakukan cara-cara yang sama adalah tindakan orang gila”.

Seorang direksi RSUD Jombang, dr.Puji setuju dengan langkah perumahsakitan menghadapi era kebijakan JKN dengan melakukan serangkaian transformasi tersebut, hanya saja ia mohon saran –TIPS untuk mensosialisasikan perubahan itu agar bisa berjalan baik- diterima oleh para dokter di RS.

“Lakukan pendekatan secara pribadi dengan si dokter, jangan secara institusional,” Kata Hana mengakhiri.

Sumber: Jurnal Rakernas ARSADA, 11 Juni 2014

{module [150]}