www.timesdispatch.com – The need to better manage costs while improving quality, safety and patient outcomes is driving the push for innovation in health care.
Improved Communication Leads To Better Quality Of Care
www.wilmingtonbiz.com – Consolidation and growth among health-care providers is one of today’s most important medical trends, for many very good reasons. Larger practices can typically provide a wider range of specialized expertise, high-tech diagnostics and treatment, and cost-saving economies of scale.
New program improves quality of care for people with cognitive impairment in low cost
The patient and caregiver-centered Aging Brain Care program, developed by researchers at the Regenstrief Institute and the Indiana University Center for Aging Research, is attracting nationwide interest for its ability to improve health outcomes and quality of care for those with cognitive impairment while dramatically lowering costs to patients and health care systems.
Mapping the quality of health care in the Republic of Moldova
www.euro.who.int – The Ministry of Health with WHO support has initiated a process of assessing the quality of health care, documenting the situation and developing a national plan for quality improvement that would involve all stakeholders and follow a systematic approach. To start the process, a rapid external assessment of quality of health care in the Republic of Moldova was conducted on 1–9 April 2014.
Resume Pasien Pulang: Defisien itu Inefisien
Resume pasien pulang/RPP (discharge summary) adalah laporan klinis dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) pada akhir perawatan di rumah sakit atau pelayanan medis. Resume pasien pulang memuat keluhan utama, temuan diagnosis, terapi, perkembangan pasien, dan rekomendasi saat pasien pulang. Pada saat perampingan berkas rekam medis, RPP adalah salah satu berkas yang tetap disimpan. Saat ini, RPP mempunyai nilai ekonomis sebagai sarana utama penagihan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kes) dan penanggung biaya lain.
Kelengkapan RPP juga menjadi salah satu indikator mutu pelayanan medis di rumah sakit. Dokumen RPP yang lengkap akan merampingkan rangkaian prosedur sehingga meningkatkan efisiensi. Namun demikian, dokumen RPP sangat jarang terisi dengan lengkap sehingga informasi bermanfaat rawan terbuang. Dokumen RPP yang tidak lengkap ini sering disebut RPP defisien. Dalam kerangka pikir penagihan BPJS-Kes, RPP defisien mengakibatkan pemborosan waktu dan sumber daya. Selain itu, RPP sebenarnya merupakan dokumen yang penting untuk kontinuitas pelayanan antar penyedia layanan kesehatan.
Penelitian di berbagai negara menemukan masalah yang melatarbelakangi kurangnya mutu RPP (1–7). Sebagian besar masalah ini berkaitan dengan pengisian oleh DPJP, baik karena kurangnya waktu sampai dengan kurangnya kemauan. Dokumen RPP defisien dikembalikan kepada DPJP yang bersangkutan oleh petugas rekam medis, sekali atau lebih, sampai dengan lengkap dan bisa dikoding dalam sistem pelaporan maupun sistem penagihan pihak pembayar (8,9).
Inefisiensi ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila faktor-faktor yang melandasi RPP defisien bisa dikenali dan diintervensi. Sebuah penelitian di Afrika (1) menemukan DPJP kompeten dalam mengisi, hanya tidak mempunyai cukup kemauan. Prosedur evaluasi kelengkapan RPP pada beberapa rumah sakit di Thailand cukup bervariasi (8) namun sepakat mengembalikan RPP dengan data klinis yang tidak lengkap kepada DPJP. Prosedur pengembalian RPP kepada DPJP memperlama proses penagihan kepada pihak pembayar sehingga rumah sakit di Thailand merasa perlu untuk melakukan audit kelengkapan RPP ini.
Hampir dua dekade lalu, Kanada meneliti defisiensi RPP ini pada dua rumah sakit pendidikan besar. Defisiensi RPP yang terjadi mirip dengan apa yang sering ditemukan pada RPP di Indonesia, yaitu ketidaklengkapan penulisan diagnosis masuk, diagnosis, keluar, hasil laboratorium yang penting, pengobatan, dan lain-lain. Walaupun penelitian ini memakai sampel yang cukup kecil, namun memberikan pemahaman mengenai tata cara pengisian RPP pada rumah sakit pendidikan. Hirarki yang ada pada rumah sakit pendidikan menyisakan pengisian RPP pada dokter magang atau residen yunior.
Pada pengisian oleh dokter yunior/residen, defisiensi RPP dikaitkan dengan tingginya beban kerja (2) dan ketiadaan pemberian materi spesifik mengenai pengisian RPP (6). Tingginya beban kerja sering dijadikan alasan bagi para DPJP tidak melengkapi RPP. Dalam konteks pelayanan murni, perlu diteliti dengan objektif apakah pengurangan beban kerja DPJP berkontribusi dalam pengurangan defisiensi RPP. Ini penting, karena dalam berbagai diskusi, defisiensi isi berkas rekam medis selain RPP menjadi masalah di banyak tempat.
Ketiadaan rasionalisasi yang adekuat mengenai RPP lebih menarik dibahas. Selama pendidikan dokter dan dokter spesialis, tidak ada alokasi khusus pemberian materi yang spesifik mengenai RPP. Selama ini, dokter yunior mengisi RPP karena penugasan dan cara pengisiannya secara “turun temurun” diberikan oleh seniornya. Ada ide menarik untuk menjadikan pengisian RPP ini sebagai proses reflektif sebagai bagian dari pembelajaran. Proses ini diharapkan menjadi awal sintesis pengetahuan baru dan dapat menambah kualitas dan kepedulian dalam kontinuitas pelayanan pasien (2).
Temuan lain yang juga berpengaruh pada RPP defisien adalah waktu pengisian RPP. Semakin besar jarak waktu pasien pulang dan pengisian berkontribusi pada peningkatan defisiensi RPP (4,6). Beberapa rumah sakit telah berupaya mengurangi jeda waktu pengisian ini dengan mengimplementasikan sistem pengisian RPP secara elektronik. Pengisian dilakukan oleh DPJP secara mandiri atau dibantu staf lain memakai sistem rekam medis elektronik ini.
Sebuah randomized controlled trial di Kanada mengukur implementasi pengisian RPP secara elektronik ini, bukan dari sisi kelengkapan namun dari sisi kepuasan dokter layanan primer (10). Kepuasan dokter layanan primer terhadap RPP penting dinilai dalam skema kontinuitas pelayanan antar pelayanan kesehatan. Informasi klinis dalam RPP sangat diperlukan oleh dokter layanan primer untuk mengintegrasikan pelayanannya dengan kondisi klinis pasien paska pelayanan di rumah sakit.
Penelitian di Kanada tersebut membuktikan bahwa pengisian RPP secara elektronik tidak meningkatkan kepuasan dokter layanan primer terhadap kelengkapan, kualitas, dan ketepatan waktu datangnya RPP. Walau demikian, kemudahan dan kepuasan justru lebih tergambar di sisi dokter yang menuliskan RPP. Sebagian besar RPP dalam penelitian ini ditulis oleh residen atau dokter magang. Cara elektronik dianggap lebih mudah walaupun tidak mempersingkat durasi pengisiannya (10).
Sistem RPP elektronik juga mempunyai manfaat lain seperti penyimpanan basis data yang bisa dicari, integrasi dengan sistem pengingat, dan sarana transfer pasien (10). Pengembangan sistem penulisan RPP elektronik dapat menjadi bagian dari pengembangan sistem rekam medis elektronik. Alternatif lain, program RPP elektronik dapat difinalisasi terlebih dahulu untuk memudahkan DPJP mengisi RPP sambil mengembangkan sistem rekam medis elektroniknya.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa walaupun sistem RPP elektronik tidak mengubah kualitas RPP, namun memungkinkan staf untuk mempunyai persiapan yang lebih baik ketika akan menerima pasien (11). Ini menunjukkan bahwa sistem RPP elektronik menjanjikan integrasi yang lebih tinggi dalam kontinuitas pelayanan pasien.
Apakah sistem RPP elektronik akan membawa manfaat di rumah sakit mungkin masih akan diperdebatkan. Nampaknya, tetap lebih baik untuk memastikan dulu bahwa para DPJP merasa perlu untuk mengisi RPP dengan baik dan lengkap.
Sebagai penutup, perlu disepakati bahwa RPP defisien menghambat peningkatan mutu dan mengurangi efisiensi. Perlu dicari faktor yang menyebabkan RPP defisien untuk diintervensi dengan strategi yang tepat. Tidak perlu terburu-buru berpindah ke RPP elektronik bila selama kemanfaatannya untuk rumah sakit belum terlalu jelas. Sebagai sarana standar, penyelenggaraan audit dan pemberian umpan balik terhadap DPJP dengan RPP defisien dapat dilakukan. Dengan RPP yang berkualitas, lebih banyak keuntungan dari sisi klinis dan manajemen rumah sakit.
Penulis
dr. Robertus Arian Datusanantyo (Wakil Ketua Tim Akreditasi RS Panti Rapih)
Tulisan ini adalah opini pribadi
Daftar Pustaka
- Adeleke IT, Adekanye AO, Onawola KA, Okuku AG, Adefemi SA, Erinle SA, et al. Data quality assessment in healthcare: a 365-day chart review of inpatients’ health records at a Nigerian tertiary hospital. J Am Med Inform Assoc [Internet]. 2012 [cited 2014 May 22];19(6):1039–42. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3534461&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
- Coit MH, Katz JT, McMahon GT. The effect of workload reduction on the quality of residents’ discharge summaries. J Gen Intern Med [Internet]. 2011 Jan [cited 2014 May 21];26(1):28–32. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3024111&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
- Dinescu A, Fernandez H. Audit and feedback: an intervention to improve discharge summary completion. J Hosp … [Internet]. 2011 [cited 2014 May 21];6(1):28–32. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jhm.831/full
- Kind AJH, Thorpe CT, Sattin J a, Walz SE, Smith M a. Provider characteristics, clinical-work processes and their relationship to discharge summary quality for sub-acute care patients. J Gen Intern Med [Internet]. 2012 Jan [cited 2014 May 21];27(1):78–84. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3250552&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
- Harel Z, Wald R, Perl J, Schwartz D, Bell CM. Evaluation of deficiencies in current discharge summaries for dialysis patients in Canada. J Multidiscip Healthc [Internet]. 2012 Jan;5:77–84. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3333802&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
- Legault K, Ostro J, Khalid Z, Wasi P, You JJ. Quality of discharge summaries prepared by first year internal medicine residents. BMC Med Educ [Internet]. BMC Medical Education; 2012 Jan [cited 2014 May 13];12(1):77. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3532338&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
- Van Walraven C, Weinberg a L. Quality assessment of a discharge summary system. CMAJ [Internet]. 1995 May 1;152(9):1437–42. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1337907&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
- Pongpirul K, Walker DG, Winch PJ, Robinson C. A qualitative study of DRG coding practice in hospitals under the Thai Universal Coverage scheme. BMC Health Serv Res [Internet]. BioMed Central Ltd; 2011 Jan [cited 2014 Apr 29];11(1):71. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3083332&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
- Pongpirul K, Walker DG, Rahman H, Robinson C. DRG coding practice: a nationwide hospital survey in Thailand. BMC Health Serv Res [Internet]. BioMed Central Ltd; 2011 Jan [cited 2014 May 21];11(1):290. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3213673&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
- Maslove DM, Leiter RE, Griesman J, Arnott C, Mourad O, Chow C-M, et al. Electronic versus dictated hospital discharge summaries: a randomized controlled trial. J Gen Intern Med [Internet]. 2009 Sep [cited 2014 May 15];24(9):995–1001. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2726886&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
- Melby L, Helleso R. Electronic exchange of discharge summaries between hospital and municipal care from health personnel ‘ s perspectives. Int J Integr Care. 2010;10(April).
{module [150]}
FORUM MUTU X
Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) Didukung oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM dan
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
Menyeleggarakan
Forum Mutu IHQN ke X Re-Design Sistem Manajemen Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer dan Rujukan di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pendahuluan
Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia yang dimulai pada 1 Januari 2014 telah berjalan enam bulan. Berbagai permasalahan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) beredar hangat di media elektronik dan menjadi perbincangan baik di provider pelayanan kesehatan maupun di masyarakat. Sosialisasi oleh BPJS Kesehatan yang kurang, layanan rujukan, infrastruktur layanan, remunerasi, tarif INA-CBGs, dan terjadi nya fraud menjadi pembahasan selama pelaksanaan JKN ini.
Perbaikan dalam pelaksanaan JKN pun dilakukan oleh kementerian kesehatan seperti keluarnya peraturan presiden dan peraturan Menteri Kesehatan terkait pengelolaan dan penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan pertama milik pemerintah daerah. Hal ini membuat galau Kepala Puskesmas karena diberi pilihan untuk BLUD oleh pemda. Sehingga konsekwensinya Puskesmas harus mempersiapkan diri memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang diperlukan untuk mengelola dana sendiri.
Dengan adanya forum mutu IHQN ke X ini, harapannya kita dapat mere-design bpelayanan di primer & pelayanan sekunder baik untuk alur pelayanan, mutu & safety, efisiensi termasuk pencegahan fraud di Era Jaminan Kesehatan Nasional.
Tujuan
Forum Mutu IHQN 2014 diadakan untuk memfasilitasi pembahasan konsep dan pengalaman upaya-upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Indonesia. Kegiatan Forum Mutu terdiri dari: Pelatihan, Workshop dan Pameran Poster.
Peserta
Peserta yang diharapkan dapat ikut serta dalam Forum Mutu ini adalah:
- Regulator: Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Organisasi profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), lembaga asuransi/pembiayaan kesehatan (PT Askes, PT Jamsostek, Jamkesda, BPJS), lembaga sertifikasi/akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dsb), LSM bidang kesehatan dan sebagainya
- Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Direktur/Manajer RS, Kepala Puskesmas dan Pimpinan klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya
- Pengelola lembaga pendidikan tenaga kesehatan: FK, FKG, FIK, FKM, Akbid, Akper
- Klinisi: Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, penunjang medik, dsb
- Mahasiswa: S1, S2, Pendidikan dokter spesialis, S3
- Pemerhati mutu pelayanan kesehatan: Perguruan tinggi, Peneliti, Konsultan
Agenda Kegiatan :
Pra-Forum (Selasa, 19 Agustus 2014)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

FORUM MUTU (Rabu, 20 Agustus 2014)
|
08:00-08:30 |
Registrasi & Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara |
|
|
08:30-08:40 |
Tarian Pembukaan Gambyong |
|
|
08:40-09:10 |
||
|
Moderator : Dr. Dini Handayani, MARS |
||
|
09:10-10:05 |
Keynote I: Rancang Bangun Sistem Pelayanan Kesehatan Primer di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional
|
|
|
10:05-11:05 |
Keynote II: Rancang Bangun Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan di Era Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional |
|
|
11:05-12:00 |
Keynote III: Rancang Bangun Sistem Renumerasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan di Era Jaminan Kesehatan Nasional |
|
|
|
||
|
12:15-13:00 |
Lunch break |
|
|
|
Sesi Pararel A: Rancang bangun implementasi keselamatan pasien dan manajemen mutu pelayanan di era penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Moderator: |
Sesi Pararel B: Rancang bangun sistem informasi rumah sakit di era implementasi jaminan kesehatan nasional Moderator: |
|
13:00-14:00 |
Sesi A1: Implementasi keselamatan pasien dan manajemen mutu pelayanan di RS pendidikan: pelajaran dari penerapan JCI |
Sesi B1: Pengembangan Sistem dan Pedoman Rujukan Layanan Primer: Hasil Audit Mutu Layanan Rujukan di 44 Puskesmas DKI |
|
14:00-15:00 |
Sesi A2: Implementasi keselamatan pasien dan manajemen mutu pelayanan di RS Swasta yang ikut dalam skema JKN |
Sesi B2: Integrasi sistem informasi data klaim dan mutu pelayanan: pengalaman di era PT ASKES dan BPJS |
|
15:00-16:00 |
Sesi A3: Implementasi Keselamatan Pasien pada pelayanan di ICU |
Sesi B3: Identifikasi fraud melalui data klaim |
|
|
||
|
16:00-16:30 |
Penutup dan Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara |
|
Kamis, 21 Agustus 2014
|
08:30-09:00 |
Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara |
|
|
|
Sesi Pararel A: Keselamatan pasien dan mutu pelayanan dalam kurikulum pendidikan Moderator : |
Sesi Pararel B: Menuju pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan efisien Moderator: dr. Trisasi Lestari, MPH |
|
09:00-09:45 |
Sesi A4: Penerapan keselamatan pasien dalam kurikulum pendidikan dokter |
Sesi B4: Pengembangan Sistem Kendali Mutu dan Biaya Penatalaksanan TB di RS: Pengalaman projek Otsuka: |
|
09:45-10:30 |
Sesi A5: Muatan Terminologi Medis dalam Kurikulum Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien dalam Pengisian Rekam Medis |
Sesi B5: Strategi Efisiensi Biaya pada Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Swasta Kelas B |
|
10:30-11:15 |
Sesi A6: Patient safety and medical education |
Sesi B6: Merencanakan Layanan Klinis yang inovatif |
|
11:15-12:00 |
Sesi A7: Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan dalam kurikulum pendidikan dokter layanan primer/dokter keluarga |
Sesi B7: Implementasi Kepmenkes No 857 tentang Penilaian Kinerja Puskesmas dalam Sistem Jaminan Kesehatan |
|
|
|
|
|
12:00-13:00 |
Lunch break |
|
|
|
Moderator : drg. Puti Aulia rahma , MPH |
|
|
13:00-14:00 |
Keynote IV: Deteksi dan Pencegahan Fraud dalam Pelayanan Kesehatan |
|
|
14:00-15:00 |
Keynote V: Pedoman Pencegahan Fraud di Rumah Sakit |
|
|
15:00-16:00 |
Keynote VI: Hasil Forum Mutu 2014 dan Penutupan serta Pengumuman Rencana Forum Mutu 2015 |
|
|
|
||
|
16:00-16:30 |
Penutup dan Coffee break: Diskusi informal antar peserta dan pembicara |
|
Biaya
|
Kegiatan |
Biaya* |
|
Semiloka Dokter Keluarga (19 Agustus 2014) |
Rp. 200.000,- |
|
Pelatihan Clinical Pathways (19 Agustus 2014) |
Rp. 1.500.000,- |
|
Pelatihan Audit Keperawatan (18-19 Agustus 2014) |
Rp. 2.000.000,- |
|
Pelatihan Perencanaan dan Pengendalian Biaya RS (19 Agustus 2014) |
Rp. 1.500.000,- |
|
Forum Mutu IHQN (20 -21 Agustus 2014) |
Rp. 2.500.000,- |
*Diskoun 10% untuk pendaftaran lebih dari 10 orang.
Biaya Pendaftaran dapat ditransfer melalui Bank BNI UGM Yogyakarta No.Rekening 0203024192 atas nama PKMK Fakultas Kedokteran UGM
Informasi:
Nasiatul Aisyah Salim
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Mobile : +6281390979488 / +6282367011312 / +6281328003119
Email : aisyah.salim88@gmail.com / armiatinmmr@yahoo.co.id / ndiani_86@yahoo.com
PPNI Desak Layanan Home Care Masuk JKN
SEMARANG, suaramerdeka.com – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak pemerintah untuk memasukkan layanan perawatan di rumah atau home care dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selama ini layanan JKN baru mencakup rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lebih menekankan pada pembiayaan layanan dokter.
Dana JKN Berpotensi Dikorupsi Massal
Jakarta, HanTer – Besarnya dana yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak disertai dengan transparansi berpotensi terjadinya tindakan koruptif. Terlebih, dalam UU BPJS disebutkan, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden.
Perkumpulan Rumah Sakit Nirlaba Tak Perlu Izin Khusus
Hukumonline.com – Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang dimohonkan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. MK “membolehkan” organisasi/badan nirlaba tak perlu izin khusus untuk mendirikan amal usaha berupa rumah sakit seperti yang selama ini dijalankan organisasi Muhammadiyah.
BPJS Ajak Rumah Sakit Kembangkan Trauma Centre
JAKARTA (Pos Kota) – Untuk beri pelayanan maksimal pada pasien kecelakaan kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, ajak pengelola rumah sakit untuk mengembangkan unit trauma center.





