Author: Div Mutu

Webinar

Fraud Sektor Kesehatan: Konsep, Fenomena, dan Strategi Pencegahan

Kamis, 20 Juni 2024   |  Pukul 09.00 – 12.00 WIB

{tab title=”KEGIATAN” class=”blue” align=”justify”}

  Pengantar

Fraud atau kecurangan merupakan suatu permasalahan yang serius baik di sektor publik maupun di sektor swasta (Joseph et al., 2020). Istilah fraud dapat digunakan untuk mengakomodasi berbagai macam permasalahan keuangan dan penyalahgunaan yang dilakukan secara sengaja untuk memperkaya diri sendiri. Berdasarkan data ACFE Report to the Nation (RTTN) tahun 2012 – 2024, jumlah kasus fraud dalam sektor kesehatan memang tidak pernah menempati posisi pertama namun trennya semakin meningkat. Kerugian akibat fraud, menurut ACFE RTTN tahun 2024, mencapai sebesar 5% dari pendapatan kotor (ACFE, 2024).

Skema fraud pelayanan kesehatan didominasi oleh tindakan korupsi dan penyalahgunaan pengajuan tagihan klaim. Selain itu skema fraud dalam sektor kesehatan yang umum terjadi antara lain memanipulasi diagnosis dan/atau tindakan, mengklaim pelayanan yang tidak pernah diberikan atau layanan yang tidak dapat ditanggung asuransi sebagai layanan yang ditanggung asuransi, meningkatkan tagihan obat dan/atau alat kesehatan, memisahkan pelayanan sesuai dengan indikasi medis namun tidak sesuai dengan perundang-undangan atau pemecahan pelayanan yang tidak sesuai dengan indikasi medis, mengubah waktu layanan atau lokasi layanan, memalsukan pemberi layanan, mengklaim tagihan yang seharusnya dibayar pasien, korupsi (gratifikasi), dan pemberian obat yang tidak perlu (Caren B. Angima; & Omondi, 2016; Solehuddin, 2023). Selain bidang asuransi kesehatan, fraud seringkali dialami ketika pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa menjadi sumber fraud terbesar dan menyebabkan kerugian dalam sektor keuangan publik (Hidayati & Mulyadi, 2017).

Kerugian yang timbul dari fraud disektor kesehatan merupakan penyebab utama buruknya kualitas layanan kesehatan. Dampak yang terlihat adalah waktu tunggu yang lebih lama, perlakuan yang buruk dari petugas layanan kesehatan, ketidakhadiran penyedia layanan kesehatan, biaya layanan yang berlebihan, dan penyalahgunaan dana secara umum, tingginya biaya asuransi kesehatan yang harus diklaim, dan muncul ketidakpercayaan publik terhadap sistem kesehatan (Copeland, 2023; Caren B. Angima; & Omondi, 2016). Sehingga penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sektor kesehatan memahami konsep dan fenomena fraud dan juga strategi pencegahannya untuk menciptakan layanan kesehatan yang berkualitas.

  Tujuan Kegiatan

Tujuan dari webinar ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta mengenai konsep dan fenomena fraud dalam sektor kesehatan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta mengenai konsep umum pencegahan fraud dalam sektor kesehatan.

  Sasaran Peserta

Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sektor kesehatan, seperti :

1. Dinas kesehatan
2. Asosiasi dinas kesehatan
3. Pemerintah daerah
4. BPJS Kesehatan
5. Tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dll)
6. Asosiasi tenaga kesehatan
7. Fasilitas kesehatan
8. Asosiasi fasilitas kesehatan
9. Lembaga asuransi kesehatan
10. Asosiasi lembaga asuransi kesehatan
11. Perguruan tinggi rumpun kesehatan
12. Asosiasi perguruan tinggi rumpun kesehatan
13. Akademisi
14. Pemerhati mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien
15. Pemerhati anti-fraud sektor kesehatan

  Kompetensi

1. Peserta mampu memahami definisi operasional fraud.
2. Peserta mampu memahami dan mengenali berbagai skema fraud dalam sektor kesehatan.
3. Peserta mampu dan memahami konsep strategi pencegahan fraud dalam sektor kesehatan.

Konten Webinar

1. Pemahaman konsep fraud dalam sektor kesehatan.
2. Fenomena fraud dalam sektor kesehatan.
3. Konsep dan strategi pencegahan fraud dalam sektor kesehatan.

  Agenda

MATERI   video

Waktu	Materi/ Kegiatan	Narasumber
08.30 – 09.00	Registrasi peserta	Fasilitator
09.00 – 09.10	Pembukaan dan pengantar kegiatan	Moderator
09.10 – 09.45	Sesi 1: Pemahaman konsep fraud dalam sektor kesehatan	drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE
09.45 – 10.30	Sesi 2: Fenomena fraud dalam sektor kesehatan	drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE
10.30 – 10.45	Diskusi 1	Moderator
10.45 – 11.30	Sesi 3: Konsep dan strategi pencegahan fraud dalam sektor kesehatan	drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE
11.30 – 11.45	Diskusi 2	Moderator
11.45 – 11.55	Rencana Tindak Lanjut	drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE
11.55 – 12.00	Informasi-informasi & Penutupan	Moderator

 

 

{tab title=”REPORTASE” class=”green”}

Reportase Fraud Sektor Kesehatan: Konsep, Fenomena, dan Strategi Pencegahan

PKMK-Yogyakarta. Majunya berbagai teknologi dan sistem dalam dunia kesehatan menyebabkan timbulnya berbagai dampak. Dampak positif dari kemajuan tersebut tidak lain yakni mutu pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas. Di sisi lain, juga terdapat dampak negatif yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Sistem kesehatan yang semakin berkembang, khususnya BPJS menimbulkan celah untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, salah satunya fraud.

Pada Rabu, 20 Juni 2024, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan webinar bertajuk “Fraud Sektor Kesehatan: Konsep, Fenomena, dan Strategi Pencegahan” yang diisi oleh drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE, selaku konsultan dan peneliti di bidang anti-fraud di sektor kesehatan. Puti merupakan konsultan di PKMK Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM. Webinar dipandu oleh moderator yaitu Tri Yatmi, S.Kep. Ns . Webinar ini diikuti 100 orang melalui Zoom dan live streaming Youtube juga disiarkan secara bersamaan. Hal ini menunjukkan antusiasme dari peserta di berbagai daerah di Indonesia yang sangat kuat.

Sesi pemaparan pertama dengan subjudul “Pemahaman Konsep Fraud dalam Sektor Kesehatan”. Pemaparan materi pertama ini bertujuan untuk membahas konsep dasar dan contoh-contoh nyata dari fraud. Di dalam materi ini juga dibahas mengenai tren fraud yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun sejak 2010. Hal lain yang juga dijadikan poin penting dalam sesi ini, yakni dampak-dampak dari fraud, dimana salah satu hal yang paling disoroti yakni penurunan mutu dari pelayanan di berbagai aspek kesehatan.

Materi kedua dengan subjudul “Fenomena Fraud dalam Sektor Kesehatan” menjelaskan tentang definisi operasional dari fraud menurut berbagai ahli, yang secara garis besar bermakna perbuatan curang yang disertai dengan niat atau pengetahuan yang bertujuan merugikan orang lain atau menjadikan orang lain mengalami kerugian. Fraud sendiri, khususnya di dalam JKN telah dibahas secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 16 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) serta penanganan sanksi administrasi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Sesi ini memberikan pemahaman mengenai komponen dasar dari fraud, yakni niat/kesengajaan, keuntungan, dan kecurangan. Pemaparan materi ini diharapkan dapat menjadi dasar identifikasi dari risiko fraud yang dapat terjadi di bagian manapun di sistem kesehatan, baik dalam skala yang kecil maupun besar.

Selanjutnya, materi ketiga dengan sub judul “Konsep dan Strategi Pencegahan Fraud dalam Sektor Kesehatan” memaparkan mengenai kerangka pencegahan fraud: menggunakan yang dimulai dari kebijakan, memetakan risk assessment fraud yang mungkin terjadi di sistem kesehatan, mengembangkan sistem pencegahan dan deteksi fraud, meningkatkan proses dan koordinasi pelaporan, dan monitor serta evaluasi dari fraud untuk memastikan semua proses berjalan dengan semestinya. Di dalam sesi ketiga ini juga dibahas mengenai tahapan deteksi dari fraud, yaitu data mapping dan data mining, yang merupakan pemetaan risiko fraud dan investigasi mendalam mengenai risiko fraud dari seluruh data yang telah diidentifikasi memiliki risiko fraud.

Sesi diskusi berlangsung menarik, dimana beberapa peserta memaparkan mengenai pengalaman mereka menghadapi fraud yang terjadi secara langsung di kehidupannya. Puti menyampaikan dalam menghadapi fraud, kita tidak boleh kehilangan motivasi, namun saat mengalami ancaman, sebaiknya kita memberikan jeda dan kemudian mencari jalan lain. Bila cara akhir dengan melaporkan kasus sudah dilakukan, maka cara terbaik selanjutnya adalah dengan menunggu dan terus melakukan advokasi ke pihak-pihak yang dapat membantu pengusutan kasus tersebut.

Pada sesi penutup, Puti menyampaikan tentang pencegahan fraud dapat dimulai dengan melakukan edukasi kepada masyarakat maupun individu yang berada di dalam sistem kesehatan mengenai dampak dan kerugian yang dapat terjadi. Dalam sesi penutup, Puti juga menyertakan kesediaannya untuk melakukan diskusi terkait keberlanjutan dari strategi pencegahan fraud di instansi masing-masing.

Reporter: dr. Opi Sritanjung (Divisi Manajemen Mutu, PKMK UGM)

 

{/tabs}

 

 

Webinar Neurologi

“Memahami dan Mengelola Demensia The Growing of Global Burden Disability”

  Pengantar

Demensia adalah masalah kesehatan global yang semakin meningkat, mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Seiring dengan bertambahnya usia populasi, prevalensi demensia juga mengalami peningkatan sehingga menimbulkan tantangan signifikan bagi sistem kesehatan, pengasuh, dan keluarga. Demensia memberikan dampak secara fisik, psikologis, bahkan ekonomi bagi penderita maupun bagi caregiver pasien demensia itu sendiri. Pada tahun 2015, penderita demensia diestimasikan sebanyak 47 juta orang di dunia yang ditandai dengan penurunan kemampuan kognitif secara progresif. Angka ini diperkirakan akan meningkat hingga 75 juta di tahun 2030 dan menjadi 132 juta di tahun 2050, dimana hal tersebut dapat memberikan dampak perekonomian lebih besar dibandingkan dengan gabungan kasus kanker,penyakit jantung, dan stroke. Jumlah penderita demensia diperkirakan akan naik 2 kali lipat setiap 5 tahun, dengan prevalensi wanita lebih tinggi dibandingkan pria (Cao, Q et al, 2019).

Menurut WHO (2017), demensia menduduki peringkat ketujuh penyebab kematian utama dan merupakan penyebab disabilitas serta ketergantungan lansia secara global. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan mempromosikan strategi manajemen yang efektif untuk tatalaksana demensia guna meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang terkena dampak dan pengasuhnya. Maka dari itu, Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) bekerjasama dengan Departemen Neurologi FK-KMK UGM menyelenggarakan Webinar Neurologi “Memahami dan Mengelola Demensia – The Growing of Global Burden Disability”

  Tujuan Kegiatan

Tujuan Umum

1. Memberikan pengetahuan diagnostik hingga tatalaksana terkini pada kasus demensia yang akan sering dijumpai dalam praktik klinis sehari-hari
2. Mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga dapat

Tujuan Khusus

1. Memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang demensia, jenis-jenisnya, gejala, dan perkembangannya.
2. Berbagi praktik terbaik dan strategi manajemen efektif untuk profesional kesehatan
3. Meningkatkan pemahaman tentang alur rujukan pasien demensia

 Materi

1. Current epidemiology and diagnosis of dementia
2. Effective management and referral strategy of dementia patient
3. Cost effectiveness of collaborative dementia care management

  Sasaran Peserta

1. Dokter umum dan spesialis (neurologi, penyakit dalam, psikiatri)
2. Perawat
3. Terapis okupasi/wicara
4. Psikolog klinis

Narasumber

1. Narasumber 1 : dr. Amelia Nur Vidyanti , Ph.D, Sp.N, Subsp.NGD(K)
2. Narasumber 2 : dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D
3. MC / Pemandu acara : dr. Opi Sritanjung

Kegiatan

Tempat : Platform Webinar Zoom
Hari dan Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024
Waktu : 13.00 s.d. 15.30 Wib

  Agenda

Waktu	Agenda	Narasumber/Moderator
13.00-13.05	Pembukaan	Moderator
13.05-13.35	Current epidemiology and diagnosis of dementia	dr. Amelia Nur Vidyanti, Ph.D, Sp.N, Subsp.NGD(K)
13.35-14.05	Effective management and referral strategy of dementia patient	dr. Amelia Nur Vidyanti, Ph.D, Sp.N, Subsp.NGD(K)
14.05-14.35	Diskusi	Moderator
14.35-15.05	Cost effectiveness of collaborative dementia care management	dr. M. Hardhantyo MPH, PhD
15.05-15.25	Diskusi	Moderator
15.25-15.30	Penutup	Moderator

 Reportase

 

 

 

 

Term of reference

Workshop Manajemen Analisis Data Klinis Untuk Rekomendasi Kebijakan Kesehatan: Transforming Clinical Data into Actionable Health Policies

  Latar Belakang

Informasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas organisasi di semua sektor. Mitigasi risiko mulai dilakukan berbagai organisasi dengan cara menggunakan data sebagai metode pendekatan terhadap suatu masalah dan pendukung dalam menentukan kebijakan. Data lampau yang diambil dapat berperan sebagai otomasi proses, meningkatkan pengetahuan bagi target audiens, dan meningkatkan kinerja suatu organisasi (Vidal-García et al., 2019; Fanelli et al, 2023).
Kesehatan merupakan salah satu sektor dengan penggunaan analisis data yang meningkat pesat dalam dekade terakhir. Data yang dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis menjadi salah satu hal yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Penggunaan solusi yang dihasilkan dari analisis data, seperti dalam mengenali penyakit, monitoring wabah, dan menentukan manajemen klinis telah diotomatisasi berdasarkan data yang tersedia di fasilitas kesehatan, diantaranya yakni rekam medis dan hasil pemeriksaan (Dash et al., 2019; Taipalus et. al., 2023). Maka dari itu, Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan “Workshop Manajemen Analisis Data untuk Rekomendasi Kebijakan Kesehatan: Transforming Data into Actionable Health Policies”

  Tujuan Kegiatan

Tujuan Umum

1. Memberikan pengetahuan pengenalan jenis dan pemanfaatan data klinis sebagai dasar pengambilan kebijakan
2. Mampu meningkatkan kemampuan analisis data klinis dan mengkomunikasikan hasil data kepada pengambil kebijakan dan masyarakat

Tujuan Khusus

1. Memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai desain studi dan analisis data
2. Berbagi praktik dalam analisis data kategorikal
3. Meningkatkan pemahaman tentang komunikasi hasil data untuk menjadi dasar pengetahuan pengambilan kebijakan publik di sektor kesehatan

 Materi

1. Pengenalan Jenis Data dan Analisis Deskriptif
2. Analisis Statistik Untuk Data Numerik
3. Analisis Statistik Untuk Data Kategorik
4. Pengenalan Desain Studi Eksperimental dan Observasional
5. Manajemen Komunikasi Data Untuk Rekomendasi Kebijakan Kesehatan

  Peserta

Peserta Kegiatan Kepesertaan acara workshop manajemen analisis data klinis dengan jumlah peserta maksimal 300 orang, terdiri dari:

1. Dokter umum
2. Dokter spesialis
3. Perawat
4. Bidan
5. Mahasiswa S1, S2 dan S3 Kesehatan
6. PPDS

Narasumber

1. Narasumber 1 : Bayu Satria Wiratama, S.Ked., MPH, Ph.D
2. Narasumber 2 : M. Syairaji, SKM, MPH
3. Narasumber 3 : dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D

Kegiatan

Diselenggarakan secara Daring dengan platform Zoom
Hari dan Tanggal : Jumat dan Sabtu, 20 – 21 September 2024
Waktu : 08.00 s.d. 13.00 Wib

link pendaftaran

  Agenda

Waktu	Agenda	Narasumber
Hari 1: Jumat, 20 September 2024
08.00 – 08.15	Pengantar manajemen analisis data untuk rekomendasi kebijakan	dr. M. Hardhantyo MPH, PhD
08.15 – 09.45 (2 JPL)	Pengenalan Jenis Data dan Analisis Deskriptif	Bayu Satria Wiratama, S.Ked., MPH, Ph.D
09.45 – 10.30 (1 JPL)	Praktik dengan Data	Bayu Satria  Wiratama, S.Ked., MPH, Ph.D
10.30 – 12.00 (2 JPL)	Analisis Statistik untuk Data Numerik	Bayu Satria  Wiratama, S.Ked., MPH, Ph.D
12.00 – 12.45 (1 JPL)	Praktik dengan Data	Bayu Satria  Wiratama, S.Ked., MPH, Ph.D
12.45 – 13.00	Penutupan dan Kesimpulan hari pertama	Moderator
Hari 2 : Sabtu, 21 September 2024
08.00 – 08.15	Review hari 1	Moderator
08.15 – 09.45 (2 JPL)	Analisis Statistik untuk Data Kategori	M. Syairaji, SKM, MPH
09.45 – 10.30 (1 JPL)	Praktik dengan Data	M. Syairaji, SKM, MPH
10.30 – 11.15 (1 JPL)	Pengenalan Desain Studi Eksperimental dan Observasional	M. Syairaji, SKM, MPH
11.15- 12.45 (2 JPL)	Manajemen Komunikasi Data Untuk Rekomendasi Kebijakan Kesehatan	dr. M. Hardhantyo MPH, PhD
12.45 – 13.00	Penutup dan Kesimpulan hari kedua	Moderator

 

Penutup

Demikian Term of Reference tentang kegiatan Workshop Manajemen Analisis Data Klinis untuk Rekomendasi Kebijakan Kesehatan: Transforming Data into Actionable Health Policies ini kami susun dengan harapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi panitia.

 

 

Kerangka Acuan

Webinar #1:
Pengalaman Pasien VIP di RS Pusat Rujukan Indonesia: Point of Care Quality Improvement yang telah dan akan dilakukan

Seri Webinar “Patient Voice”
Dari Kepuasan Pasien menjadi Pengalaman Pasien

Diselenggarakan oleh: PKMK FK KMK UGM

  Latar Belakang

Dalam dekade terakhir, paradigma layanan kesehatan global telah bergeser menuju pengembangan “Perawatan yang berpusat pada pasien” atau patient centered care. Penelitian tentang perspektif pasien terhadap layanan kesehatan telah beralih dari tentang ”kepuasan pasien,” suatu metrik yang terlalu luas dan menghasilkan data yang sulit diinterpretasikan, menjadi mengarah pada eksplorasi pengalaman pasien secara spesifik.

Picker Institute, sebuah lembaga terkemuka dalam advokasi pengalaman pasien, telah mengidentifikasi Delapan Prinsip Perawatan yang Berpusat pada Pasien. Prinsip-prinsip ini meliputi: 1) Menghormati nilai-nilai, preferensi dan kebutuhan pasien: Melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan, dengan menyadari bahwa mereka adalah individu dengan nilai dan preferensi unik mereka sendiri, sehingga perlu memperlakukan pasien dengan bermartabat, hormat dan peka terhadap nilai-nilai budaya dan otonominya. 2) Koordinasi dan integrasi pelayanan: Pasien sering mendatkan perasaan rentan dan tidak berdaya dalam menghadapi penyakit, sehingga koordinasi perawatan yang tepat dapat meringankan perasaan tersebut. 3) Informasi dan pendidikan: Pasien juga sering tidak mendapat informasi lengkap tentang kondisi atau prognosis mereka, sehingga penting komunikasi yang efektif dengan pasien dan keluarga, dan 4) Kenyamanan fisik: Tingkat kenyamanan fisik yang dilaporkan pasien mempunyai dampak signifikan terhadap pengalaman mereka.

Berikutnya adalah 5) Dukungan emosional dan pengurangan rasa takut dan kecemasan: Ketakutan dan kecemasan yang terkait dengan penyakit dapat melemahkan seperti dampak fisiknya. 6) Keterlibatan keluarga dan teman: Prinsip ini membahas peran keluarga dan teman dalam pengalaman pasien. 7) Kontinuitas dan transisi: Pasien mengungkapkan kekhawatirannya tentang kemampuan mereka untuk merawat diri sendiri setelah keluar dari rumah sakit, dan 8) Akses terhadap layanan kesehatan: Pasien perlu mengetahui bahwa mereka dapat mengakses layanan ketika dibutuhkan.

Meski pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini telah berkembang, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam aplikasinya, terutama di Indonesia. Variasi dalam pengalaman pasien mencerminkan disparitas dalam aspek pembiayaan, ketersediaan spesialis, serta tingkat komitmen dan dukungan manajerial dan sistem di berbagai fasilitas kesehatan.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, Pusat Kajian Manajemen dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK KMK UGM) akan menyelenggarakan Seri Webinar “Patient Voice”. Webinar ini bertujuan untuk menyelami aspek-aspek kritis dalam pemberian pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien dan membahas strategi peningkatan kualitas interaksi antara penyedia layanan dan pasien.

  Tujuan Kegiatan

Seri webinar ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis di Indonesia berdasarkan pengalaman pasien di RS vertikal milik Kementerian Kesehatan RI. Secara khusus seri webinar ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan berbagai kisah patient experience langsung dari tangan pertama (pasien atau keluarga pasien)
2. Merumuskan tindak lanjut yang segera dapat dilakukan dalam konteks pelayanan klinis (point of care quality improvement = PO-CQI)
3. Merumuskan tindak lanjut perbaikan sistem sistem pelayanan klinis dan sistem pendukung pelayanan klinis (SDM, Sistem Informasi, Logistik, Keuangan, dsb)
4. Merumuskan tindak lanjut perbaikan regulasi RS terkait sistem pelayanan klinis dan sistem pendukung (SDM, Sistem Informasi, Logistik, Keuangan, dsb)

  Sasaran Peserta

1. Pimpinan dan staf pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
2. Pimpinan, pengelola, dan praktisi di RS vertikal Kementerian Kesehatan RI

Fasilitator

1. Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD
2. Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua

Kegiatan

Hari, tanggal : Kamis, 19 September 2024
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB

Metode : Daring

link zoom

Meeting ID : 854 1523 5430
Passcode : 606982

  Agenda

Waktu	Kegiatan	Fasilitator
09:00-09:10	Pengantar Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua Konsultan Manajemen Mutu, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK KMK UGM
09:10-09.20	Pembukaan Ir. Budi Gunadi Sadikin, S.Si., CHFC., CLU., – Menteri Kesehatan RI
09:20-09:30	Pengantar: Patient Experience sebuah keharusan dalam pelayanan kesehatan	Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD  Guru Besar Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK KMK UGM
09:30-10:00	Studi kasus Patient Experience VIP di RS Pusat Rujukan Indonesia: Permasalahan dan usulan solusi dari sudut pandang pasien/keluarga	Bapak Ibih TG Hassan  Pembawa Suara Patient Experience
10:00-10.30	Tindak lanjut aspek pelayanan, manajemen, dan pendukung	dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS  Direktur Utama RSUP Cipto Mangunkusumo
10:30-10:50	Tindak lanjut aspek klinis dan akademis	Dr. dr. Darwito, SH, SpB(K)Onk  Direktur Utama RS Akademik UGM
10:50-11:50	Diskusi dan Perumusan Policy Brief	Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
11:50-12:00	Penutup	Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua

 

Contact Person

Konten: Hanevi Djasri (0816-191-3332)
Teknis Webinar: Aulia S. (0822-3036-6870) / Lelyana (0821-3411-6190)

 

 

Webinar

Audit Potensi Fraud pada Klaim JKN di Rumah Sakit: Konsep & Teknis Pelaksanaan

Kamis, 30 Januari 2025   |  Pukul 08.00 – 12.00 WIB

  Pengantar

Data yang diolah selama 10 tahun terakhir dari ACFE Riset to The Nations menunjukkan bahwa fraud layanan kesehatan (health care fraud) menempati posisi 4 besar kasus fraud dengan jumlah terbanyak per tahun. Fraud layanan kesehatan, termasuk fraud dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terbukti membawa dampak buruk salah satunya dalam aspek finansial. Menurut FBI di Amerika Serikat, dana kelolaan kesehatan yang hilang mencapai 3 – 10%. Di Indonesia sendiri KPK menyatakan dalam satu semester pada tahun 2015, ada sekitar 175 ribu klaim dari pelayanan kesehatan ke BPJS dengan nilai Rp 400 miliar yang terdeteksi ada kecurangan. Akhir Juli 2024 lalu, KPK juga merilis temuan Phantom Billing yang melibatkan 3 rumah sakit dengan kerugian mencapai Rp. 35M.

Untuk mencegah hal ini terjadi kembali, saat ini rumah-rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diminta untuk melakukan audit/deteksi klaim JKN untuk mengenali potensi fraud dalam pelayanan. Audit merupakan salah tahapan penting dalam siklus anti-fraud untuk membantu kita mengenali gejala-gejala fraud. Tim pencegahan kecurangan (TPK) JKN di rumah sakit perlu memiliki keterampilan teknis agar mampu melakukan audit klaim dengan optimal.

  Tujuan Kegiatan

Pelatihan ini secara umum bertujuan untuk membantu TPK JKN mampu mendeteksi potensi fraud pada klaim JKN. Secara khusus pelatihan ini bertujuan untuk:

1. Memberi wawasan mengenai berbagai skema fraud di rumah sakit,
2. Memberi wawasan mengenai konsep deteksi potensi fraud dalam layanan JKN,
3. Memberi keterampilan teknis dalam melakukan deteksi potensi fraud.

  Sasaran Peserta

Sasaran dari pelatihan ini adalah:

1. Jajaran Direksi RS
2. Ketua dan anggota Tim Pencegahan Kecurangan (TPK) JKN di rumah sakit
3. Bagian casemix/JKN rumah sakit
4. Case manager

  Investasi dan Fasilitas

• Biaya 1 peserta Rp.350.000,00
• Biaya 2 peserta Rp.250.000,00
• Peserta akan mendapatkan E-sertifikat ber-SKP Plataran Sehat serta Materi dalam bentuk softcopy dan video

Persiapan Praktikum

Persiapan peserta untuk sesi praktikum dalam kegiatan ini adalah:

1. Peserta diharapkan hadir dalam bentuk tim
2. Peserta diharapkan membawa:
   1. Laptop/Notebook untuk kegiatan praktikum;
   2. Data klaim untuk kasus yang akan diaudit (3 – 5 buah);
   3. Rekam medis terkait kasus yang akan diaudit (3 – 5 buah);
   4. Hasil pemeriksaan lab, ronsen, surat rujukan, dll terkait kasus yang akan diaudit;
   5. PPK, BA, surat edaran, dan regulasi lain terkait kasus yang akan diaudit.

Catatan:

1. Semua data harus disipakan sebelum kegiatan pelatihan dimulai. Tanpa ada data, kegiatan praktikum tidak dapat dilaksanakan.
2. Informasi nama pasien, DPJP, dan informasi rahasia lainnya mohon dapat dihilangkan.
3. Semua data yang digunakan dalam praktikum ini sepenuhnya merupakan milik rumah sakit dan tidak akan digunakan di luar rumah sakit tanpa persetujuan.

link pendaftaran

  Agenda

Waktu (WIB)	Kegiatan & Topik	Penanggung Jawab
08:00 – 08:30	Registrasi peserta asd	Panitia
08:30 – 08:40	Pembukaan kegiatan	Moderator
08:40 – 09:15	Sesi 1: Potensi Fraud JKN di Rumah Sakit Berdasar PMK No. 16/2019	Drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE
09.15 – 09:45	Sesi 2: Konsep & Teknis Audit Pelayanan JKN
09:45 – 10:00	Diskusi
10:00 – 11:00	Praktikum: Latihan audit data klaim & rekam medis layanan JKN
11:00 – 12:15	Diskusi & pembahasan hasil praktikum
12:15 – 12:30	Rencana Tindak Lanjut & Penutupan

 

 

Sesi diskusi dilaksanakan diakhir paparan tiga narasumber. Pada sesi ini terdapat beberapa pertanyaan dari peserta yang hadir, diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan atau perencanaan program air untuk faskes terdampak bencana.
2. Pertimbangan pemilihan Sumbawa sebagai lokasi penyelenggaraan program Plan serta tantangan yang dihadapi.
3. Penjelasan terkait konsep SHOKUIKU dan seberapa feasible penerapan SHOKUIKU di Indonesia.
4. Untuk kegiatan Quality Improvement yang diselenggarakan oleh MOMENTUM, khususnya untuk pelayanan kesehatan maternal neonatal, apakah terdapat perencanaan akan di’wariskan’ ke siapa dan upaya apa yang dilakukan agar dapat sustainable. Serta kaitannya denga piramida yang bersifat appraisal.
5. Untuk program Quality Improvement pada pelayanan kesehatan maternal neonatal yang diselenggarakan MOMENTUM apakah akan ‘menghilangkan’ program AMP. 

Berikut adalah beberapa jawaban terkait pertanyaan pada sesi diskusi dan tanya jawab:

1. Terdapat perbedaan terkait program WASH Fit yang diselenggarakan saat ini dengan perencanaan pada faskes yang terdampak bencana. Program WASH Fit lebih pada mitigasi. Sedangkan pada kejadian bencana seharusnya sudah terdapat koordinasi tersendiri dari pemerintah maupun pihak lain yang terkait.

   Pada program yang diselenggarakan oleh PLAN dimasukkan komponen resilient sebagai bentuk mitigasi, harapannya jika ada bencana, maka pelayanan kesehatan tetap dapat diselenggarakan. Misalnya dengan menyediakan sediaan air cadangan untuk dua hari, dengan asumsi dalam dua hari tersebut sudah ada perbaikan. Sehingga dua hari tersebut merupakan indikasi respon. Pada perencanaan tidak hanya dimasukkan kebutuhan utama tetapi juga kebutuhan cadangan atau sumber cadangan

2. Berdasarkan acuan data yang telah ada, Sumbawa memerlukan upaya peningkatan terkait ketersediaan air dan sanitasi. Konsep sanitasi sebelumnya hanya di tingkat rumah tangga dan tidak menyeluruh. Sehingga diperlukan cakupan yang lebih luas dan menyeluruh, yakni di faskes dan sekolah

   Tantangan:

   –     Terkait rekomendasi: rekomendasi yang sama terus menerus,rekomendasi yang sulit di lakukan.

   –     Puskesmas kekurangan tenaga sanitarian,

3. SHOKUIKU adalah edukasi nutrisi dimana edukasi tersebut dimulai dari masa balita, anak-anak kecil, anak usia preschool hingga dewasa. Sedangkan dari aspek feasibility apabila diterapkan di Indonesia, membutuhkan waktu yang lebih panjang/lama dan tidak mudah. Dapat dikatakan sulit karena perbedaan culture, mindset, serta memerlukan koordinasi/kolaborasi yang kuat dari provider yang terlibat dalam program SHOKUIKU.
4. Upaya yang dilakukan oleh MOMENTUM adalah melakukan adaptasi yang sama yang dilakukan di California, yakni tentang kolaborasi improvement.

   Pihak yang me-lead dari akademisi, serta merangkul dinkes setempat.

   Saat ini sedang menjajaki kemungkinan kerjasama dengan universitas. Untuk mencapai keberhasilan dan agar bisa sustainable memerlukan dedicated person/team yang bersedia terlibat. Untuk penerapan di California juga memerlukan waktu 10 tahun agar dapat berjalan baik karena juga memerlukan data. Sehingga perlu membangun suatu sistem pengumpulan data yang baik.

5. Untuk program quality improvement bagi pelayanan maternal neonatal yang diselenggarakan MOMENTUM terkait dengan program AMP, atas anjuran WHO dapat dilaksanakan di level universitas, sedangkan selama ini dilaksanakan dilevel kabupaten/kota. Program AMP di kabupaten/kota tetap harus berjalan. Sedangkan program quality improvement bagi pelayanan maternal neonatal dimaksudkan untuk ‘memperkaya’ dan tidak menghilangkan yang selama ini sudah berjalan.

Sesi Pleno VI: Pengalaman Plan Indonesia: Implementasi WASH Fit dan Climate Resilient WASH Untuk Memperkuat Layanan Kesehatan Primer di Sumbawa

Narasumber: Stevie Ardianto Nappoe, SKM, MPH 

Pada sesi ini dijelaskan tentang Plan Indonesia yang sudah beraktivitas di Indonesia sejak 1969, dan saat ini sudah memiliki 40.000 anak sponsor, serta memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun pada isu air dan sanitasi. 

WfW Project merupakan proyek air dan sanitasi yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui DFAT yang diimplementasikan di Kabupaten Manggarai dan Sumbawa. Dimulai pada tahun 2018 dan telah berhasil menjangkau lebih dari 440.000 orang di 2 Kabupaten tersebut untuk mendapatkan layanan sanitasi dasar. 

Penerapan WASH di fasilitas kesehatan didasarkan pada beberapa aspek:

• Air dan sanitasi merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan.
• Perempuan lebih memerlukan kebutuhan air dan sanitasi.
• 70% nakes adalah perempuan. 

Penggunaan WASH Fit sama dengan konsep Quality Improvement pada umumnya dan proyek ini berfokus pada faskes primer/puskesmas. 

Cakupan WASH Fit:

• Persediaan, penyimpanan air dan tes kualitas air
• Kebersihan tangan
• Ketersediaan sarana pendukung MHM
• Tenaga kesehatan, pelatihan dan kesehatan
• Pembersihan dan disinfeksi lingkungan
• Protokol manajemen pelaporan masalah
• Energi (pencahayaan, pemompaan, pemanasan)
• Pengurangan limbah (medis dan non medis)
• Akses yang inklusif ke fasilitas sanitasi (tempat sampah, CTPS)
• Limbah dari penghasilan limbah hingga pembuangan 

Pada program ini juga terdapat tangga sanitasi Joint Monitroing Programme (JMP) yang merupakan monitoring program antar NGO. Pada tangga sanitasi JMP terdapat pengkategorian tabel dengan warna, yang dapat dijelaskan sebagai  berikut:

• Merah: no service
• Kuning: terbatas
• Hijau: tersedia/ada
• Biru: terbagus 

Implementasi WASH Fit di Sumbawa sudah direncanakan diselenggarakan sejak 2021 sampai dengan 2024. Kegiatan yang dilakukan termasuk kegiatan pendampingan plan untuk puskesmas, diantaranya: penyediaan sarana air bersih di puskesmas, pembangunan/rehabilitasi toilet di puskesmas dan pustu, penguatan TSL di puskesmas, accessibility check dengan melibatkan penyandang disabilitas dari forum sarea.

Mengacu pada WASH FIT-Heat Map untuk periode 2021-2023 dapatt disampaikan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan di semua puskesmas pada semua aspek penilaian kecuali aspek kebersihan lingkungan. 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan program WASH Fit, adalah sebagai berikut:

• Layanan WASH yang bermutu di faskes sangat penting untuk peningkatan mutu layanan
• WASH Fit merupakan salah satu tools yang efektif untuk quality improvement yang mana bisa diadopsi untuk aspek mutu lainnya dalam pelayanan kesehatan
• Tantangan dalam pelayanan kesehatan semakin kompleks dengan adanya perubahan iklim yang memaksa faskes untuk mampu beradaptasi – sarana, perilaku, program, standard pelayanan, dan lain-lain
• Penyediaan sarana saja tidak cukup untuk dapat memenuhi standar WASH di faskes, perlu adanya intervensi dari sisi kebijakan, guidelines, monitoring, dan akuntabilitas

Sesi Pleno V: Evidence Based berbagai Proyek USAID Menurunkan AKI dan AKB di Indonesia

Narasumber: dr. Dwirani Amelia, Sp.OG. 

Pada sesi ini, materi yang disampaikan berkaitan dengan mutu, menyampaikan gambaran mengenai kegiatan USAID MOMENTUM. Untuk Indonesia mendapatkan dua hibah yakni; MOMENTUM Country and Global Leadership (MCGL) dan MOMENTUM Private Healthcare Delivery (MPHD).

Kedua hibah tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni berfokus pada pelayanan maternal neonatal. 

Kegiatan yang dilakukan:

1. KIBBL (Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir/KIBBL)

Merupakan model yang dibangun dengan melibatkan kabupaten kota, untuk melihat gap antara faskes swasta dan faskes publik. Model ini dilakukan dengan hospital mentoring. Hal yang dilakukan dengan melakukan penguatan tentang cara pandang peningkatan mutu (quality improvement) di faskes dengan menggunakan PDCA (Plan-Do-Check-Action). Sedangkan pemilihan Quality Improvement karena mutu pelayanan yang buruk lebih berpegaruh terhadap tingkat kematian dibandingkan kurangnya non utilisasi. 

Pada sesi ini juga dipaparkan capaian kinerja sebenarnya yang menunjukkan readiness. Dalam kurun waktu maksimal 6 bulan sudah terlihat hasil perbaikan yang cukup baik di private facility dari sisi readiness. Berdasarkan hasil yang diperoleh juga menunjukkan bahwa metode yang dipakai sudah sesuai dan cukup baik. Selain itu juga terdapat hasil dan dampak yang jelas pada proses implementasi mentoring yang dinilai dengan membandingkan antara faskes yang dimentoring dan faskes yang tidak dimentoring. 

Beberapa upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan telah dilakukan, diantaranya:

1. Upaya peningkatan mutu pelayanan neonatus di RSAM Sidoarjo Jawa Timur dengan metode POCQI.
2. Upaya peningkatan mutu pelayanan maternal di RSBM Malang Jawa Timur dengan metode POCQI
3. Upaya peningkatan mutu pelayanan maternal di RSN Sumba NTT dengan metode POCQI

 2. Collaborative Quality Improvement

Perbedaan CQI (Collaborative Quality Improvement) dengan KIBBL adalah pada proses penerapan kolaborasi.

Pada implementasinya, CQI berfokus pada ; pendarahan post partum, pre-eclampsia berat/eklampsia, asfiksia neonatus. 

Penetapan kolaborasi QI mendasarkan pada berbagai studi yang menyampaikan bahwa hasil implementasi kolaboratif lebih baik dibandingan dengan metode yang tidak menerapkan metode kolaborasi. 

Progress kolaboratif QI:

1. Menetapkan tujuan kolaboratif untuk HPP
2. Menetapkan tujuan kolaboratif untuk PEB/Eklampsia
3. Menetapkan tujuan kolaboratif untuk asfiksia neonatus 

 

3.    Private Sector Led Quality Improvement

Tujuan dari Private Sector Led Quality Improvement untuk menciptakan mekanisme yang robust bagi penyedia layanan maternal neonatal swasta untuk meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan rekognisi.

Pada proses penerapan Quality Improvement diketahui bahwa dukungan terhadap faskes swasta berbeda dengan dukungan terhadap faskes publik. Selain itu juga Quality Improvement untuk faskes jejaring relatif tidak bermasalah dibanding untuk faskes non jejaring sehingga memerlukan dukungan secara kontinyu. Sedangkan kegiatan dukungan terhadap faskes swasta ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan, berfokus pada QI, dan dapat menjawab kebutuhan akreditasi. 

Untuk saat ini, mentor yang berpartisipasi adalah RS Hermina tapi diharapkan akan ada RS swasta lain yang tertarik untuk berpartisipasi. Selain itu juga perlu dipastikan bahwa pemerintah daerah bersedia melakukan proses ini bersama-sama dengan pihak fasilitas kesehatan. Seperti, diantaranya sudah jelas dan ditetapkan proses rujukan dalam sistem pelayanan kesehatan yang dipergunakan.

 

4.   Enabling Environment

Merupakan penerapan upaya peningkatan mutu yang meliputi:

1. Upaya advokasi bagi peningkatan mutu pelayanan KIBBL bagi fasyankes swasta dan publik oleh Dinas Kesehatan/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Memperkuat jejaring rujukan (publik dan swasta) di kabupaten/kota yang terkoordinasi dan berkelanjutan (termasuk sistem rujukan)

 

5.   Tantangan dan Peluang

Tantangan:

• Kurangnya strategi peningkatan mutu nasional dibandingkan dengan focus histories pada akreditasi
• Kurangnya kemampuan QI yang melemahkan upaya awal untuk memasukkan proses QI ke dalam pendekatan supervisi fasilitas maupun mentoring
• Kurangnya ketersediaan data dan mekanisme yang memungkinkan untuk berbagi pembelajaran dan hasil secara teratur
• Keberlanjutan dari inisiatif QI yang dipimpin sektor swasta dan koordinasi dengan upaya sektor publik
• Lemahnya komitmen politik, penegakan kebijakan dan konsistensi dalam tata kelola mutu di fasilitas pelayanan kesehatan 

Peluang:

• Quality improvement {QI} merupakan prioritas pemerintah di Indonesia
• Banyak peluang untuk memperkuat pengembangan kemampuan QI
• Membangun mekanisme reguler untuk pembelajaran bersama di salam dan antar fasilitas, serta menghubungkan hal ini dengan akreditasi
• Menetapkan indikator mutu spesifik bagi pelayanan KIBBL di tingkat pemberi layanan
• Melanjutkan dan memperluas upaya collaborative quality improvement yang dipimpin oleh institusi lokal yang memiliki komitmen, dengan bekerjasama erat dengan organisasi profesi

Paparan materi pada Forum Mutu IHQN ke-19 hari pertama dibagi menjadi dua sesi Pleno, yakni Pleno I dan Pleno II. Pada Pleno II terdapat tiga sesi: Pleno 4, Pleno 5, Pleno 6. Setiap sesi pleno tersebut dipaparkan materi yang bervariasi namun bermuara pada satu hal yakni untuk mewujudkan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat pada umumnya. Secara detil, berikut adalah materi yang disampaikan pada masing-masing sesi tersebut:

 

Sesi Pleno 4:

Materi: Evidence Based berbagai Proyek JICA dalam Menurunkan Stunting di Indonesia

Narasumber: Kenji Okamura (Senior Representative JICA Indonesia)

 

Pada sesi ini dipaparkan apa saja yang dilakukan JICA setelah COVID-19 yang dilakukan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh JICA tersebut berfokus pada tiga pilar, yakni:

1. Treatment

   Penguatan pelayanan penyakit infeksius dan kemampuan diagnostik

2. Prevention

   Menyelenggarakan pendidikan dan kegiatan penigkatan awareness

3. Precaution

   Penguatan pengujian dan sistem penelitian untuk epidemi penyakit menular

 

JICA juga melakukan kegiatan yang mendukung sektor kesehatan (Universal Health Coverage/UHC). Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya:

1. Ghana: Penguatan Pelayanan Secara Kontinyu Untuk Ibu dan Anak Melalui Buku Kesehatan Ibu dan Anak
2. Solomon Islands: Promosi Desa Sehat
3. 3.Mongolia: Dukungan Terhadap Kegiatan Pengenalan Penyediaan Makan di Sekolah atau Makan Siang di Sekolah

Terkait kegiatan ini, di Jepang sendiri, terdapat kegiatan yang sangat berfokus pada nutrisi, termasuk nutrisi bagi anak-anak sekolah.

 

Dukungan JICA untuk Indonesia sendiri diantaranya:

1. Pengendalian penyakit infeksius
2. Kesehatan Ibu dan Anak (UHC)
3. Obat (SATREPS)
4. Pengobatan
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia/Capacity Building

 

Indonesia menjadi salah satu contoh yang baik dari kegiatan yang diselenggarakan oleh JICA/Jepang. Upaya dukungan JICA untuk Indonesia diantaranya melalui program UHC pada bidang Kesehatan Ibu dan Anak. Sedangkan kolaborasi Jepang/JICA dan Indonesia telah dilakukan selama 30 tahun sejak 1994, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

 

Sedangkan di Jepang sendiri, program-program JICA yang dilakukan diantaranya terkait program nutrisi. Salah satu program yang diselenggarakan di Jepang adalah menerapkan konsep SHOKUIKU untuk Ibu, bayi, balita (seluruh generasi).

 

Program ini juga dapat memberikan kontribusi penghitungan terhadap mediexpenses.

 

Secara garis besar, program SHOKUIKU diharapkan dapat berkonribusi pada:

1.   Perubahan perilaku sosial terkait komunikasi pada bayi dan balita, yang dapat membantu mengurangi tingkat stunting 

2.   Merupakan dasar pengetahuan dan pengalaman terkait nutrisi, serta sebagai pengingat hingga masa dewasa

3.   Mengurangi biaya medis di masa depan, sehingga jumlah pasien menjadi lebih sedikit terkait dengan gaya hidup dan penyakit terkait

 

Untuk mempelajari lebih lanjut terkait program SHOKUIKU ini dapat diakses dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang, pada link berikut:

 

1.  Bahasa Indonesia

[JICA-Net]GiziIbu dan anakUpayaEdukasiDiet (SHOKUIKU) di Jepang~ Agar anakbelajarhidupsehat~ -YouTube

 

2.  English

[JICA-Net Library]Japanese Nutrition Improvement Series 1) Japanese Nutrition Policy –YouTube

[JICA-Net Library]Japanese Nutrition Improvement Series 2) Maternal and Child Nutrition and Health –YouTube

[JICA-Net Library]Japanese Nutrition Improvement Series 3) Community Activities for Public Nutrition -YouTube

Reportase

Pleno 4

Dukungan kerjasama WHO dengan pemerintah daerah dalam pencegahan zoonosis

10 Agustus 2023

Dukungan WHO bersama FAO untuk implementasi One Health berupa. kedua organisasi ini bekerjasama untuk mengintegrasikan pengetahuan dan sumber daya dari sektor kesehatan manusia, hewan, lingkungan dalam upaya  mencegah dan mengendalikan penyakit yang dapat ditularkan antar hewan dan manusia. beberapa contoh dukungan dari WHO dan FAO dalam implementasi pendekatan One Health: Joint Risk Assessment, Pelatihan pencegahan  dan pengendalian zoonosis, Integrated surveillance dengan pendekatan One Health, Bridging workshop untuk Rabies, One Health Zoonoses Prioritization Workshop (OHZDP), Penyusunan Joint Plan of Action One Health, Pencegahan dan Respon Zoonosis (Rabies, Anthrax, dan lain-lain).

WHO memberikan dukungan yang luas dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi. Dukungan yang diberikan oleh WHO diantaranya rencana kontijensi dan simulasi, pemetaan Risiko Emerging Infectious Diseases (EID), peningkatan kapasitas pintu masuk negara, rencana respon  dan Intra Action Review COVID-19, sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), pelatihan tim gerak cepat.

Reporter: Indra Komala R. N., MPH