Pelatihan Manajemen Mutu Organisasi Sarana Kesehatan/Organizational Quality Management

  1. Membangun Quality Leadership:
    1. Pelatihan Membangun Budaya Mutu
    2. Pelatihan Meningkatkan Komitemen Mutu
    3. Pelatihan Memberdayakan Komite Medik/Klinik
  2. Pengelolaan Sumber Daya Mutu:
    1. Pelatihan Pengembangan sistem Professional development
    2. Pelatihan Pengembangan sistem data klinik
  3. Penyusunan Rencana Mutu:
    1. Pelatihan Pemilihan dan Implementasi Clinical Practice Guidelines
  4. Pengukuran, Evaluasi dan Peningkatan Mutu:
    1. Pelatihan Integrated risk management
    2. Pelatihan Penyusunan mekanisme untuk memonitor Outcome of Care
    3. Pelatihan Pengembangan sistem untuk mengatasi Poor Performance
    4. Pelatihan Pengembangan sistem untuk menangani komplain
    5. Pelatihan Pengukuran dan perbaikan Indikator Kinerja (Pelatihan Pengukuran SPM RS,Pelatihan Penggunaan Hospital Performance Improvement Tools)
    6. Pelatihan Penerapan Clinical Governance
  5. Persiapan sertifikasi:
    1. Pelatihan dasar-dasar ISO 9000:2008
    2. Akreditasi (ACHS, JCI)
    3. Malcom Baldrige
  6. Studi Banding Healthcare Quality Management System (Rumah-sakit atau Primarycare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Manajemen Mutu Pelayanan Klinik / Clinical Care Quality Management

  1. Penerapan clinical risk management:
    1. Pelatihan Root Cause Analysis (RCA) ,
    2. Pelatihan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
  2. Penerapan clinical performance management:
    1. Pelatihan Clinical performance,
    2. Pelatihan Audit Medis/Klinis,
    3. Pelatihan Clinical pathways,
    4. Pelatihan Case Manager
  3. Profesional development and management :
    1. Pelatihan Pengembangan proses kredensial,
    2. Pelatihan Pemantauan kinerja individu klinisi,
    3. Pelatihan Penyusunan rencana pelatihan
  4. Studi Banding Clinical Care Management
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Body of Knowledge dan Standar Kompetensi Dokter Manajemen Medik

Perhimpunan Dokter Manajemen Medik Indonesia (PDMMI) adalah suatu organisasi yang menghimpun para dokter yang memiliki minat dalam ilmu dan penerapan manajemen medik/klinik (clinical management). Dalam rangka mendukung upaya penerapan Clinical Governance tersebut PDMMI bekerjasama dengan IHQN dan PMPK FK-UGM telah menyusun draft Body of Knowledge dan standar kompetensi untuk para klinisi (dokter) yang ingin memiliki kompetensi sebagai Dokter Manajemen Medik (clinical manager).

Read More

 

 

Quality for All

Pelayanan kesehatan yang benar-benar bermutu di Indonesia saat ini harus diakui hanya dapat diperoleh oleh masyarakat yang memiliki akses ke sarana pelayanan kesehatan bermutu, entah akses geografis, akses pembiayaan, akses hubungan baik atau akses informasi dan berbagai akses khusus lainnya. Bagaimana caranya menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk semua orang? Profesor dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD menjawab pertanyaan tersebut pada Pidato Pengukuhan Guru Besarnya di hadapan Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada.

Read More

 

 

Hospital Mortality Reduction Program

Dalam upaya meningkatkan perawatan yang optimal, audit kematian sering digunakan sebagai alat untuk mengembangkan strategi penurunkan angka kematian, bahkan audit kematian sudah digunakan oleh Florence Nightingale pada abad 19 (Wright, et al., 2006). Dengan audit kematian dapat ditemukan variasi yang luas dari penyebab mortalitas di rumah-sakit, beberapa sebagai akibat dari komplikasi yang diderita oleh pasien, namun beberapa kasus lain tidak dapat dijelaskan penyebab kematian dan menjadi cerminan dari kualitas pelayanan.

Read more

 

 

Pengembangan Regulasi Mutu Pelayanan KIA di RS: antara Daerah Terpencil dengan Daerah dengan Kompetisi Tinggi

Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menetapkan lima strategi operasional yaitu: Penguatan Puskesmas dan jaringannya; Penguatan manajemen program dan sistem rujukannya; Meningkatkan peran serta masyarakat; Kerjasama dan kemitraan; Kegiatan akselerasi dan inovasi tahun 2011; dan Kegiatan Penelitian dan pengembangan inovasi yang terkoordinir (Kemenkes, 2011).

read more

 

 

Akses Pendidikan Kedokteran untuk Pelayanan Kesehatan Berkualitas

JAKARTA, (PRLM).- Penyusunan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran perlu mendapat perhatian, mengingat pendidikan kedokteran sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan yang berkualitas. Kalangan DPR berjanji akan menuntaskan RUU ini pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012. “Selain itu mutu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan, maupun pemenuhan dokter di daerah terpencil menjadi kata kunci perbaikan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia kedepannya,” kata anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian.

Continue reading

RS di Indonesia harus dapat bersaing dengan RS negara tetangga

Medan, (Analisa). Rumah Sakit di Indonesia masih kalah bersaing dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Sehingga masih banyak pasien yang berobat ke negara tetangga.

“Kekalahan bersaing bukannya dokternya yang bodoh dan fasilitas jelek, melainkan karena service atau pelayanan kepada pasien. Kalau negara tetangga bisa lebih memberikan pelayanan yang komitmen dan peduli dengan pasien,” kata Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian RI dr. Supriyantoro, SpP MARS saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Aula Lantai II Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) Medan, Sabtu (14/1).

Continue reading

Biaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Jawa Barat Rp 421 M

BANDUNG, (TubasMedia.Com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat menganggarkan Rp 421,8 miliar untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, ungkap Kadinkes Alma Lucyati. Baru-baru ini.

“Yang menjadi pokok acuan dalam menggunakan anggaran adalah kebijakan dari pusat. Misalnya kebijakan tentang peningkatan IPM dan MDGs. Sebagaimana juga tercover dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, penggunaan anggaran provinsi untuk bidang kesehatan harus mencapai 10 persen dari total APBD,” jelasnya.

Kendati demikian, besaran 10 persen anggaran bidang kesehatan tersebut, tidak sepenuhnya berada di Dinas Kesehatan Pemprov Jabar. Pasalnya, bidang kesehatan juga menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti Permukiman dan Perumahan, Pendidikan, dan dinas lainnya.

Continue reading