Mencetuskan revolusi? ini mungkin bagian yang paling menarik, penulis merasa bahwa mengikuti forum ini seperti masuk ke supermarket mutu dan keselamatan pasien, ada sekian banyak konsep, pengalaman, hasil, evaluasi, rencana hingga ide dan inovasi untuk peningkatan mutu. Pastinya tidak semua perlu (dan tidak sanggup) untuk “dibeli” perlu dipilih secara cermat sesuai kebutuhan lalu menggunakannya.

Dari berbagai sesi yang diikuti terdapat berbagai ide untuk mencetuskan revolusi dalam bidang mutu dan pelayanan kesehatan

1. Melakukan Analisa Cost Effectiveness

Edward Broughton, Director of Research and Evaluation, University Research Co., LLC (URC), USA membawakan sesi dengan judul “are you sure your improvements are cost-effective?”. Hasil analisa cost-effectivenss dapat menginisiasi adanya perbaikan, baik bila ternyata upaya peningkatan mutu kita tidak cost efektif ataupun sebaliknya.

Broughton menjelaskan bahwa cost effective adalah cost dibagi dengan effect, sedangkan cost effective analysis adalah cost effective dari sebuah intervensi dibandingkan dengan baseline (misalnya tidak dilakukan intervensi) atau dengan intervensi lain yang berbeda. Namun Broughton juga menjelaskan bahwa analisi ini juga tergantung dengan perspektif siapa yang digunakan, time-frame yang digunakan serta efektifitas unit mana yang digunakan.

Broughton menggunakan perhitungan ICER (Incremental Cost Effectiveness Ratio) dengan membandingkan antara perbedaan biaya dibagi dengan perbedaan efek. Hasil perhitungan dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah intervensi benar dapat meningkatkan mutu dan mengurangi biaya (sehingga bisa diperluas) atau justru tidak meningkatkan mutu namun justru menambah biaya (sehingga perlu dicari intervensi lain (catatan: di Indonesia banyak sekali upaya peningkatan mutu yang telah dilakukan, seperti perubahan standar akreditasi RS, penerapan standar PONEK, perubahan struktur organisasi komite medis, pembangunan RS akademik milik universitas, dsb. Namun belum pernah dilakukan cost-effectiveness analysis)

2. Melakukan Inovasi

Selama bergabung dengan PKMK FK-UGM, penulis telah mengalami/terlibat dalam berbagai inovasi dalam kebijakan dan manajemen kesehatan, namun demikian IHI (Institute for Healthcare Improvement) memiliki lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang sering sekali merupakan inovasi baru. Bagaimana cara mereka membuat inovasi tersebut dijawab oleh Kedar Mate, Vice President dan Lindsay Martin, Executive Director keduanya dari Institute for Healthcare Improvement (IHI).

Mate menjelaskan bahwa inovasi dapat berasal dari lembaga penelitian atau industri lain, inovasi “bi-directional”, inovasi disruptive hingga inovasi dari lead user. Mate kemudian menjelaskan mengenai berbagai bentuk inovasi tersebut dan contoh-contohnya (catatan: dapat dipelajari lebih lanjut di http://www.ihi.org/resources/Pages/IHIWhitePapers/default.aspx).

Martin kemudian menjelaskan mengenai penerapan konsep tersebut di IHI, yaitu dengan menerapkan apa yang mereka sebut sebagai 90 days learning cycle, dimana siklus ini terdiri dari melakukan scaning isue-isue penting, memilih dan melaksanakan fokus yang akan diintervensi lalu melakukan merangkum dan menyerahkan hasil intervensi. Martin kemudian menjelaskan tahap-tahap tersebut dan contoh aplikasinya (catatan: dapat dipelajari lebih lanjut di http://www.ihi.org/about/Documents/IHI%20Innovation%20Summary.pdf)

3. Membangun Networking

Sebagai koordinator IHQN (Indonesian Healthcare Quality Network) penulis bercita-cita agar IHQN dapat menjadi jejaring kerjasama yang benar-benar dapat mempertemukan berbagai kepentingan dan sumber daya dalam upaya peningkatan mutu. Salah satu ide revolusi untuk hal tersebut disampaikan oleh Simon Berry, CEO, ColaLife and Project Manager, Kit Yamoyo Transition to Scale (KYTS), ColaLife, UK and Zambia.

Berry menceritakan bagaimana ia membangun jejaring kerjasama untuk berpartisipasi menurunkan angka kematian balita akibat diare di Zambia (catatan: Zambia terletak di Afrika Selatan, berbatasan dengan Congo, Tanzania dan Malawi). Jejaring kerjasama tersebut berawal dari pengamatan sederhana pada tahun 1985, yaitu fakta bahwa mendapatkan 1 botol Coca-Cola diberbagai pedalaman Zambia jauh lebih mudah dari pada mendapatkan 1 paket obat diare bagi balita.

Ide dasar dari Berry (bertempat tinggal di Inggris) adalah menyertakan paket obat diare dalam krat (wadah botol-botol) Coca-Cola untuk didistribusikan bersama. Ide tersebut pertama kali di-share pada tahun 2008 melalui Facebook, yang kemudian mendapat tanggapan dari penelliti di Canada dan juga dari Havard dan Unicef. Networking kemudian semakin berkembang dengan kegiatan penggalangan dana (bersepeda keliling Perancis mendapatkan 6.000 poundsterling) sehingga dapat melakukan kunjungan perdana ke Zambia pada tahun 2010.

Berdasarkan hasil penelitian awal maka kemudian Berry mendapatkan dukungan lebih luas pada tahun 2011 baik dari Unicef, UK-Aid, Johns Hopkins dan berbagai industri (seperti Johnson&Johnson dan Honda) sehingga dapat merealisasikan ide tersebut secara lebih luas untuk menurunkan kematian balita akibat diare di Zambia.

 

{jcomments on}

Dalam gambar rantai nilai (value chain) yang sering digunakan dalam kuliah-kuliah Prof. Laksono, value merupakan hasil akhir yang diupayakan dapat dirasakan oleh pasien, sebuah nilai yang didapat oleh pasien/keluarga/masyarakat dari rangkaian pelayanan klinis (baik dari pra pelayanan, proses pelayanan hingga pasca pelayanan) sebuah pelayanan klinis yang didukung oleh pelayanan dari SDM, keuangan, IT, struktur organisasi dan budaya organisasi. Forum ini juga dibahas berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk menghasilkan value yang berharga bagi pasien.

Salah satu keynote yang mungkin banyak ditunggu-tunggu oleh peserta forum adalah sesi dari Donald M. Berwick, President Emeritus and Senior Fellow, Institute for Healthcare Improvement (IHI). Berwick mengingatkan bahwa value terpenting tentang kesehatan bagi masyarakat seperti yang dirumuskan oleh WHO adalah: lengkapnya status fisik, jiwa dan kesejahteraan sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit.

Melalui value tersebut Berwick mendorong agar insan kesehatan dapat: mempertimbangkan kembali konsep sehat yang digunakan, mempertimbangkan kembali bentuk dan fungsi dari peran masing-masing dalam sistem kesehatan, menggunakan berbagai “healing tools” yang ada diluar dari batas sistem kesehatan (maksudnya tidak hanya dengan pendekatan kesehatan), menggunakan pola pikir untuk membangun kesejahteraan, memperdalam iman (agama) dan menggunakannya untuk membangun hubungan antar personal serta bersikap baik hati sebagai bentuk penyembuhan sekaligus mencerminkan kondisi kesehatan yang prima (catatan: penulis merasa bahwa ini adalah sesi Berwick yang mungkin paling bersifat petuah/wisdom, mungkin dipengaruhi dengan status emeritusnya).

Berbagai sesi lain juga mengambil fokus untuk meningkatkan value bagi pasien/masyarakat.

1. Memanfaatkan Era Digital

Stefan Biesdorf, Principal, McKinsey & Company, Inc., Germany membawakan keynote mengenai memanfaatkan era digital untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Biesdrof menyampaikan bahwa pasien/masyarakat saat ini sudah mengharapkan agar pelayanan kesehatan dalam era digital dapat memberikan nilai lebih, antara lain dalam bentuk kemudahan mengakses informasi, membuat perjanjian rawat jalan, membaca hasil lab dan membaca manfaat obat.

Pada saat ini Biesdorf sudah mengidentifikasi berbagai website yang menyediakan pelayanan tersebut. Biesdorf juga menyampaikan trend pengelolaan data kesehatan yang akan lebih banyak dikelola oleh pasien (baik data kesehatan dari pengukuran mandiri, data dari sarana kesehatan dan data dari jaminan kesehatan). Pengelolaan data tersebut juga akan lebih bersifat mobile seiring dengan perkembangan tehnologi gadget mobile yang semakin canggih (catatan: pengumpulan data mandiri saat ini juga semakin canggih, sudah tersedia Proteus, sebuah digital pil yang dapat ditelan dan memberikan informasi kesehatan, lalu juga monitor jantung yang terkoneksi langsung dengan gadget. Kedua tehnologi ini sudah disetuji oleh FDA).

Keynote berikutnya merupakan implementasi dari konsep yang diajukan oleh Bisdorf. Sesi dengan judul Opening the Black Box: Inviting Patients into the Medical Record dibawakan oleh Tom Delbanco, MD, MACP, Professor of General Medicine and Primary Care, Harvard Medical School Division of General Medicine and Primary Care, Beth Israel Deaconess Medical Center, USA. Delbanco menyampaikan mengenai penggunaan OpenNote sebuah program IT yang digunakan untuk menyimpan data rekam medik pasien yang dikendalikan sepenuhnya oleh pasien (bukan oleh dokter atau sarana kesehatan).

Konsep OpenNote memastikan pasien dapat mengakses seluruh catatan yang dibuat oleh dokter, perawat dan klinisi lain (catatan: informasi lebih lanjut dapat dilihat di http://www.myopennotes.org ). Meski saat ini banyak klinisi dan pengelola sarana kesehatan tidak setuju dengan konsep tersebut (berdalih dengan konsep kerahasiaan data pasien), namun Delbanco mengingatkan bahwa konsep ini sudah dilirik oleh berbagai pemain didunia digital (seperti google, amazon dan microsoft) dan mereka memiliki kemampuan untuk merubah “permainan” dimana nantinya RS dan para dokter nantinya akan “terpaksa” mengikuti aturan baru.

Atas dasar itu Delbanco menganjurkan agar regulatorlah yang harus membuat inisiasi untuk konsep ini (catatan: Penulis berharap agar konsep ini dapat dibahas oleh tim dari BPJS, apakah dapat dikembangkan di Indonesia, sehingga pasien dan BPJS dapat memiliki catatan kesehatan yang baik sehingga juga dapat melakukan evaluasi mutu dan biaya dengan baik).

 

2. Mengembangkan Value-Based Payment

Pada sesi ini penulis merasa bahwa antara Indonesia dan USA tidak terlalu berbeda jauh, bila dikaitkan dengan perjuangan untuk mengembangkan sistem kesehatan, termasuk sistem pembiayaan kesehatan yang mendorong mutu dan sekaligus efisiensi biaya (catatan: tema ini bahkan cukup mendominasi karena banyaknya pembicara dari USA). Sesi ini membahas mengenai pelaksanaan dan evaluasi konsep bundled payment yang akan merubah konsep pembayaran fee-for-service menjadi value-based payment model.

Sesi ini disampaikan oleh Carolyn Simpkins, MD, PhD, Clinical Director, North America, BMJ dan Joanne M. Conroy, M.D, Chief Health Care Officer, Association of American Medical Colleges (AAMC), USA. Mereka menyampaikan bahwa di USA dengan adanya Obamacare menuntut perubahan pengelolaan Medicare dan Madicaid, perubahan yang menuntut adanya uji coba model pembiayaan dan pelayanan yang baru (catatan: penting dicatat bahwa bahkan di USA perubahan model pembiayaan dilakukan uji coba dahulu sebelum diterapkan. Mereka melakukan uji coba di 10 RS pendidikan yang mengajukan diri secara sukarela untuk menerapkan BPCI/Bundled Payment for Clinical Improvement).

Penerapan BPCI ini merupakan bagian dari ACA untuk membuat pelayanan kesehatan lebih baik, efisien dan akuntabel. Upaya lain adalah dengan membangun National Quality Strategi, membangun Health Information Technology dan membangun Patient Centered Outcome Research Institute (catatan: menurut penulis ketiga hal ini juga perlu dikembangkan di Indonesia, terutama National Quality Strategi. di USA dana untuk membangun ketiga hal ini berasal dari pengurangan biaya di Medicare-Medicaid serta dengan menigkatkan pajak terutama untuk keluarga kaya raya).

Pada saat ini BPCI ditargetkan untuk 48 kondisi penyakit yang secara total menghabiskan biaya kesehatan hingga 70% (catatan: ini berarti mereka menggunakan rumus Pareto) sebagai catatan tambahan di USA 10% populasi yang berisiko tinggi menghabiskan 52% biaya, 30% populasi dengan peningkatan risiko menghabiskan 39% sedangkan 60% yang berisiko biaya hanya menghabiskan 9% pembiayaan.

Mereka menyimpulkan bahwa reformasi sistem kesehatan di USA belum selesai, masih membutuhkan banyak regulasi pemerintah, market forces dan berbagai uji-coba untuk membuat sistem kesehatan mereka lebih baik dan efisien (catatan: kalau di USA saja masih belum selesai apalagi di Indonesia, penulis berharap bahwa pengelola JKN dapat mengagendakan hal serupa)

3. Meningkatkan Mutu dan Mengurangi Biaya

Sesi ini dibuka dengan mengutip tulisan Michael Porter dari Havard University yang mengatakan bahwa “jalan terbaik untuk mengurangi biaya adalah dengan meningkatkan mutu”. Dibawakan oleh James Mountford, Director of Clinical Quality, UCL Partners dan John Moxham, Director of Clinical Strategy, King’s Health Partners, Academic Health Sciences Centre, keduanya dari England. Sesi mereka berjudul Leading on value for patient benefit – simultaneously improving quality and cost across systems.

Monntford menjelaskan bahwa mereka meningkatkan mutu dan sekaligus mengurangi biaya (dengan studi kasus endokarditis, hepatitis B dan stroke) dengan terlebih dahulu menyusun indikator outcome klinis (catatan: meski saat ini di Indonesia sudah ada standar pelayanan minimal/SPM RS, namun indikator yang ada belum mencakup indikator proses dan outcome pelayanan klinis untuk kondisi/penyakit spesifik) lalu dibagi dengan rata-rata biaya untuk setiap siklus pelayanan sehingga mendapatkan apa yang mereka sebut sebagai Value Score (Value = outcomes/cost).

Dari hasil value score tersebut mereka kemudian masuk ke siklus PDSA: menyusun learning hypotheses, melakukan analisa, membuat daftar improvement dan melakukan uji coba perbaikan. Diharapkan melalui siklus ini biaya pelayanan kesehatan dapat diturunkan dan mutu dapat ditingkatkan.

Pembicara lain yang membahas hal ini adalah Lucy A. Savitz, PhD, MBA, Director of Research and Education, Institute for Healthcare Delivery Research, Intermountain Healthcare, USA. Membawakan presentasi dengan judul Reducing cost, improving quality: life cycle model for sustainability. Meski judul ini terlihat menjanjikan, namun sayang ternyata hanya berisi mengenai teori tanpa memberikan contoh implementasi (mungkin ini satu-satunya presentan yang hanya bicara teori dalam forum ini).

4. Peran WHO dalam Meningkatkan Value Terpenting bagi Pasien: Safety

Dibawakan oleh Itziar Larizgoitia, Head of Innovations, Patient Safety Programme, World Health Organization, Switzerland sesi ini berjudul International harmonisation of patient safety reports: minimal information model for incident reporting. Sesi ini sangat menarik karena di Indonesia sepengetahuan penulis laporan mengenai keselamatan pasien di rumah sakit tidak mudah didapat baik saat masih dikoordinir oleh Komite Keselamatan Pasien di Rumah Sakit (KKPRS-PERSI) hingga saat ini oleh Komite Nasional Keselamatan Pasien di Rumah Sakit (KNKPRS).

Larizgoitia menyampaikan perkembangan model laporan keselamatan pasien yang telah dilakukan oleh WHO dan diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh negera yang dikenal sebagai MIMPS (Minimal Information Model for Patient Safety) yang saat ini sudah masuk ke tahap uji coba dan validasi setelah sebelumnya melalui tahap analisa oleh Universitas St Etienne (untuk top-down analysis), Universitas Tokyo (untuk bottom-up analysis) dan Jaringan institusi di Denmark, Belgia, Canada dan Australia (untuk expert review).

Pembicara selanjutnya adalah Maarten de Wit, Senior Inspector, Dutch Healthcare Inspectorate, the Netherlands yang menyampaikan pengalamannya sebagai regulator dalam menggunakan model WHO dalam laporan keselamatan. Lembaga de Wit memiliki kewenangan untuk menilai keselamatan dan mutu sarana pelayanan kesehatan termasuk menutup sarana pelayanan kesehatan apabila tidak memenuhi syarat (catatan: dulu Indonesia juga memiliki lembaga inspektorat disetiap provinsi melalui kewenangan Kanwil Kesehatan).

Hasil yang didapat dengan mengadopsi model tersebut adalah hampir semua RS telah memiliki sistem laporan keselamatan pasien dan telah melaporkan kejadian sentinel maupun KTD (catatan: jumlah RS di Belanda hanya 93 buah, bandingkan dengan Jawa Tengah yang memiliki lebih dari 200 RS). Dari laporan yang diterima selama 8 bulan terakhir de Wit mendapatkan ada 575 laporan keselamatan pasien yang memudahkannya menyusun kebijakan/regulasi untuk perbaikan.

 

{jcomments on}

“Striving for excellence” adalah bagian penting dari sikap profesional, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk mengutamakan mutu, bekerja sebaik mungkin meski terdapat berbagai hambatan, berupaya mencapai yang terbaik (bukan nomor dua terbaik), bekerja dengan semangat dan dengan perasaan senang dan bangga serta juga ikut senang dan bangga kepada orang lain yang bekerja dengan excellence.

Pemahaman ini penulis dapatkan ketika mendengarkan sesi keynote 1 dari Maureen Bisognano, President and CEO, Institute for Healthcare Improvement, USA. Sesinya penuh dengan semangat menyelesaikan masalah, tidak hanya berbicara teori dan identifikasi masalah namun lebih banyak kepada solusi baik yang telah dilakukan maupun yang masih dalam bentuk usulan. Sesinya penuh dengan “striving for excellence”

Tanpa bermaksud mengecilkan para pembicara serupa didalam negeri, para pembicara di forum ini yang sebagian besar berasal dari Eropa dan Amerika, memang terbiasa dengan budaya kerja keras untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Budaya ini mempengaruhi gaya pembicara dimana pada forum ini sebagian besar pembicara mengungkapkan berbagai inovasi dan hasil yang didapat. Hal ini (mungkin) berbeda dengan budaya kita yang sering menerima pencapaian rata-rata sehingga sering pembicara kita sekedar menceritakan teori ataupun permasalahan.

Bisognano mengusulkan berbagai inovasi yang relatif baru dalam upaya peningkatan mutu, namun sebelumnya ia menyampaikan perubahan mental model yang seharusnya sudah dialami bagi para pemimpin bidang kesehatan dari tahun 1980an hingga tahun 2010an baik yang terkait dengan kepuasan pasien, keterlibatan klinisi, pengendalian biaya dan pengukuran kinerja .

Perubahan mental model para leadership tersebut sepertinya diusulkan oleh Bisognano dengan latar belakang yang sama dengan terbitnya Affordable Care Act atau juga sering disebut sebagai Obamacare, yaitu masalah mutu dan biaya (pada titik ini penulis merasa bangga juga sebagai bangsa Indonesia yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional, yang akan mencakup seluruh rakyat indonesia, yang memiliki nasional single payer healthcare“, yang memiliki sistem pembayaran prospektif payment yang seharusnya dapat mendorong mutu dan efisiensi).

Untuk keluar dari masalah tersebut IHI telah mengajukan konsep Triple Aim, dimana para profesional dibidang kesehatan diharapkan dapat menempatkan diri pada titik ditengah segitiga IHI yaitu sebagai koordinator yang dapat membuat keseimbangan antara status kesehatan masyarakat, kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan dan biaya kesehatan (penulis akan menyusun artikel mengenai hal ini dan akan segera dimuat di web www.mutupelayanankesehatan.net )

Untuk dapat mencapai Triple Aim tersebut Bisognano mengusulkan agar pengelola pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan “Escape Velocity”, sebuah istilah yang diambil dari penerbangan roket di luar angksa, yaitu batas kecepatan yang dibutuhkan sebuah roket untuk dapat keluar dari orbitnya. Dalam mutu pelayanan kesehatan, pendekatan ini digunakan untuk mencari upaya yang dapat membuat tingkat mutu melejit keluar orbit yang bisa-bisa saja menjadi excelent, sebuah peningkatan mutu yang bukan sekedar naik 10% namun peningkatan mutu yang bisa mencapai 10 x lipat (metode ini diadopsi dari dunia pendidikan, baca lebih lanjut pada berita-berita dengan kata kunci “turning classroom upside down” atau “flipped education“).

Usulan inovasi lain dari Bisognano adalah mengkaitkan mutu dengan keuangan melalui Time-Driven Activity Based Costing (TD-ABC) yang saat ini sedang diujicobakan oleh IHI bekerjasama dengan Prof Kaplan dari Havard University untuk operasi penggantian sendi untuk meningkatkan outcome sekaligus menurunkan biaya (catatan: Banyak sekali metode-metode quality improvement yang disampaikan dalam forum ini oleh pembicara dari atau yang berafiliasi dengan IHI, penulis menangkap kesan bahwa IHI menggunakan forum ini juga sebagai media promosi untuk membangun “bisnis” mereka yaitu sebagai partner quality improvement. Mungkin IHQN dan PKMK bisa menggunakan pendekatan IHI ini terutama untuk memastikan seluruh kegiatan tercatat dan tersosialisasi dengan baik).

Berbagai usulan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk implementasi oleh berbagai pembicara lain yang penulis ikuti, yaitu:

1. Peningkatan Outcome Pelayanan Kasus-Kasus Kronis.

Vickie Kaminski, President and CEO, Eastern Health, Newfoundland and Labrador and Chair, Atlantic Healthcare Collaboration (AHC) Executive Committee, Canadian Foundation for Healthcare Improvement, Canada menyampaikan mengenai membangun kolaborasi untuk tatalaksana diabetes melitus antara keluarga dengan sistem kesehatan. Kaminski menjelaskan bahwa model yang mereka kembangkan terdiri dari Integrated Chronic Care Service, Community Health Teams dan Diabetes Management Centre.

Peningkatan outcome untuk diabetes juga disampaikan oleh Claes-Göran Östenson, Professor, Endocrinology, Karolinska Institutet, Sweden. Ostenson mengatakan ada 7 faktor yang dapat membuat tatalaksana diabetes berhasil, yaitu: fokus pada target outcome pasien (HbA1c, BP, Lipid), upaya segera untuk membantu pasien dengan outcome yang tidak baik, kinerja unit diabetes selalu dipantau, akses yang mudah kesumber informasi bagi pasien, ada tindak lanjut dan umpan balik dari hasil pengukuran mutu, peningkatan mutu berkelanjutan serta membangun rasa memiliki untuk program diabetes.

Sedangkan Wendy Nicklin, President and CEO, Accreditation Canada, Canada menyampaikan program akreditasi untuk unit stroke. Nicklin menyatakan Kanada telah mengembangkan sistem akreditasi untuk penyakit stroke. Program akreditasi ini dikembangkan bersama dengan Canadian Stroke Network dangan fokus kepada Canadian Best Practice Recommendation for Stroke Care (ini seperti Pedoman Nasional Praktek Kedokteran/PNPK yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. catatan: memang merupakan tantangan tersendiri untuk memastikan PNPK benar-benar dijalankan dilapangan, sehingga akreditasi seperti ini mungkin dapat membantu). Program akreditasi ini difokuskan untuk menilai clinical excellence, mutu, keselamatan dan inovasi. Penilaian dilakukan tiap 2 tahun. (informasi lebih lengkap dapat dilihat di www.strokebestpractices.ca 

Pembicara berikutnya adalah Kathy Elliott, Programme Director, NHS Improving Quality, England. Elliott menyampaikan mengenai Achieving improved cancer outcomes – a pathway approach, engaging primary care and partners. Elliot mengatakan bahwa Inggris cukup berhasil meningkatkan outcome pasien dengan cancer karena beberapa upaya berikut: Shared purpose, clinical leadership, open approches, relationships and networking, patien and public focus serta sustaining a focus.

Keempat pembicara ini seakan menegaskan bahwa untuk mencapai mutu yang telah mereka capai memang diperlukan sikap “strive for excellent” tidak saja dari leader tapi dari seluruh staf, sebuah budaya bersama.

2. Deliver Value by Desain

Pembica pertama adalah Anthony M. DiGioia III, MD, Medical Director, PFCC Innovation Center and the Bone and Joint Center, Magee-Womens Hospital of UPMC, USA yang membahas mengenai Deliver value by design with PFCC (Patient and Family Center Care): improve outcomes while reducing costs. DiGioia mengatakan bahwa value pelayanan kesehatan adalah outcome pelayanan kesehatan (yang penting bagi pasien) dibagi dengan biaya.

DiGioia juga menggunakan TDABC yang dapat menghitung biaya dengan tepat dengan mengidentifikasi baik biaya personal, ruangan, peralatan dan bahan habis pakai (TDABC ini dapat dipelajari lebih lanjut “How to Solve the Cost Crisis in Health Care di Havard Business Review 2011).

Pembicara selanjutnya adalah Beverley Fitzsimons, Fellow in Health Policy, the King’s Fund, England yang membawakan presentasinya dengan judul Deliver value by design – Patient and family centred care. FItzsimons menceritakan pengalamannya menggunakan konsep PFCC bahwa untuk mencapai outcome yang luar biasa, diperlukan leadership dan budaya, perhatian dari staff, partnership, realibility care dan evidenced based care.

Fitzsimons kemudian menjelaskan 6 langkah dari PFCC yang juga sudah disampaikan oleh DiGioia yaitu: mengidentifikasi pengalaman pasien, menetapkan pedoman, mengevaluasi kondisi dilapangan, mengembangkan working group, menyebarluaskan visi tentang pengalaman pasien yang ideal serta mengidentifikasi project PFCC untuk dijalankan.

3. Indikator Mutu Nasional.

Sesi ini menghadirkan pembicara dari 2 negara yaitu Belanda dan Swedia yang diposisikan untuk beradu argumentasi, yaitu Ian Leistikow, MD PhD, dan Jan Maarten van den Berg, keduanya adalah Senior Inspector, Dutch Healthcare Inspectorate, the Netherlands serta Fredrik Westander, Consultant, Regional Health Care Quality Comparisons, Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), National Board of Health and Welfare, Sweden.

Perdebatan terkait dengan berbagai opsi: apakah memilih prioritas menetapkan daftar indikator yang ideal atau membangun sistem pengukuran indikator dahulu, apakah tercapainya indikator yang terpenting atau proses peningkatan mutu yang lebih baik, apakah fokus kepada beberapa indikator dulu atau langsung menyediakan daftar lengkap indikator, apakah fokus kepada benchmarking atau pada quality improvement.

Kedua negara mengambil opsi yang berbeda, namun tentunya mereka mengambil kesimpulan bahwa dua kutub perbedaan opsi tersebut sebenarnya sama-sama penting.

 

 

 

Dwidjo Susilo, dkk., melakukan penelitian mengenai ketidakadilan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan yang besar, baik secara geografis, demografis, dan ekonomi di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi memiliki dampak yang luar biasa pada sistem kesehatan nasional. Desentralisasi memungkinkan pembangunan yang efektif dan pelaksanaan semua kebijakan tergantung pada kemampuan kepala daerah. Kondisi ini mempengaruhi kesehatan masyarakat sekaligus menyebabkan ketidakadilan kesehatan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis situasi di Indonesia, dengan fokus pada pelatihan tentang faktor sosial penentu kesehatan/ social determinants of health (SDH) di Indonesia serta untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang kurikulum SDH terkait di sekolah-sekolah kesehatan masyarakat melalui mesin pencari di internet. Peneliti juga juga mewawancarai 15 informan kunci di tingkat nasional dan lokal untuk mengembangkan wawasan yang lebih luas terkait masalah SDH di Indonesia. Informan ini dikategorikan dalam pengambil keputusan, donor, LSM, WHO, dan ahli SDH. Informan diwawancarai menggunakan pedoman wawancara ‘kategori – spesifik’ yang disusun oleh tim dari Universitas Umea .

Hasil penelitian menunjukan bahwa istilah SDH tidak banyak digunakan atau dipahami di Indonesia. SDH tidak diajarkan secara eksplisit kepada setiap lulusan sekolah kesehatan masyarakat di Indonesia. SDH hanya diajarkan sebagai sebuah komponen dalam program yang berbeda. Seminar-seminar dengan tema SDH juga jarang diselenggarakan di Indonesia. Pengetahuan tentang SDH di Indonesia sangat tidak memadai. Ini tidak hanya terbatas pada mereka yang bekerja di sektor kesehatan tetapi juga mereka yang bekerja di sektor lain. Selain itu, data dan peraturan tingkat nasional tidak cukup untuk secara efektif menunjukkan SDH sehingga dibutuhkan data dan intervensi yang diperlukan di tingkat kabupaten .

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini belum ada kursus khusus terkait SDH yang tersedia walaupun topik SDH sudah dimasukkan ke dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah kesehatan masyarakat. Pelatihan intensif dan lebih terstruktur terkait SDH diperlukan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang SDH di Indonesia bagi para peneliti dan pemangku kebijakan di semua sektor dan di semua tingkatan.

Sumber: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/S1/O2 

{module [150]}

Dalam INTREC Course yang dilaksanakan sejak 1 April lalu di Hotel Santika Yogyakarta, Dr. Nicholas Henschke dari University of Heidelberg menyatakan bahwa kesehatan adalah hal yang berikatan erat dengan kehidupan manusia. Dalam keseharian, ada banyak faktor sosial yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Faktor-faktor tersebut dapat berkontribusi dalam terjadinya ketidakseimbangan kesehatan diantara kelompok sosial. Faktor-faktor tersebut juga dapat mempengaruhi kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua faktor ini saling terkait satu sama lain dan dapat berakumulasi sepanjang kehidupan manusia. Faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kesehatan ini disebut dengan istilah social determinants of health (SDH).

Social determinants of health, menurut WHO, adalah kondisi sosial yang mempengaruhi kesempatan seseorang untuk memperoleh kesehatan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kekurangan pangan, ketimpangan sosial dan diskriminasi, kondisi masa kanak-kanak yang tidak sehat, serta rendahnya status pekerjaan merupakan penentu penting dari terjadinya penyakit, kematian, dan ketidakseimbangan kesehatan antar maupun di dalam sebuah negara.

Dalam SDH, ada dua hal berbeda yang dapat menggambarkan ketimpangan sosial terkait derajat kesehatan masyarakat yaitu inequality dan inequity. Inequality in health merupakan konsep normatif dan merujuk pada ketidakseimbangan yang dianggap tidak adil sebagai hasil dari berbagai proses sosial. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap health inequalities adalah: 1) faktor sosial ekonomi atau faktor materi seperti anggaran belanja pemerintah dan distribusi pendapatan serta sumber daya lain di masyarakat, 2) faktor psikologi seperti stres, keterasingan, hubungan sosial dan dukungan sosial, dan 3) faktor perilaku dan gaya hidup.

Inequity in health atau ketidakadilan dalam aspek kesehatan merupakan sebuah dugaan empiris dan merujuk pada perbedaan status kesehatan antar kelompok yang berbeda. Sedangkan, health equity berarti ketiadaan ketidakadilan dan pencegahan perbedaan status kesehatan diantara kelompok sosial. Health equity juga terkait dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Dalam health equity, kesehatan merupakan sumber daya yang penting dan bernilai untuk perkembangan manusia yang membantu manusia untuk meraih potensi mereka dan berkontribusi secara positif untuk masyarakat.

Dalam menggali adanya inequity dan inequality in health, diperlukan sebuah riset terkait SDH. Ada 3 pendekatan dan prinsip dalam riset SDH ini, yakni: 1) berfokus pada kelompok yang paling kurang beruntung. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dari kelompok yang paling kurang beruntung. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan kesehatan bagi mereka yang kurang beruntung meskipun kesenjangan kesehatan antara yang kaya dan miskin tidak berubah; 2) mempersempit kesenjangan kesehatan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mereka yang kurang beruntung dengan meningkatkan keluaran kesehatan mereka agar setara dengan kelompok yang beruntung. Ini memerlukan pengaturan target untuk mengurangi perbedaan dalam keluaran kesehatan; dan 3) mengurangi kesenjangan sosial. Ini termasuk menurunkan perbedaan dan membuat aspek kesehatan menjadi lebih adil disemua jenjang.

Untuk mengukur SDH dan inequalities in health, diperlukan data yang memadai untuk dapat membantu kita memahami inequalities in health dan untuk membantu kita mengidentifikasi target dan intervensi yang tepat untuk mengatasinya. Data yang dimaksud adalah: 1) data mengenai kematian, kesakitan, kesehatan dan penggunaan layanan kesehatan, dan 2) informasi mengenai bagaimana indikator pelayanan tersebut dipolakan diseluruh kelompok demografis dan sosioekonomi serta diseluruh area geografis yang berbeda.

Oleh: drg. Puti Aulia Rahma, MPH dan Andriani Yulianti, SE, MPH

 

Oleh: Endri Astuti

American Nursing Association/ANA (1995) menyebutkan bahwa proses pengembangan indikator mutu keperawatan adalah seperti pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Proses Pengembangan Indikator Mutu Keperawatan ANA

No	Langkah
1	Review literatur:
	Bukti bahwa aspek keperawatan berdampak pada hasil perawatan pasien Definisi spesifik dari indikator Bukti bahwa indikator dapat diukur dengan valid dan reliabel
2	Mengumpulkan informasi dari para peneliti tentang validitas dan reliabilitas indikator
3	Menghubungi para ahli untuk melakukan review draf:
	Definisi panduan pengumpulan data Format pengumpulan data
4	Mendistribusi revisi dari definisi, panduan dan format pengumpulan data pada para ahli untuk mendapatkan masukan mengenai face validity dan feasibility dari pengumpulan data
5	Mengumpulkan data masukan dari para ahli dan mengembangkan definisi, panduan dan format yang telah direvisi
6	Melakukan uji coba
7	Finalisasi definisi, panduan dan format pengumpulan data
8	Melatih RS /personal yang berpartisipasi dalam praktek pengumpulan data yang terstandar

Sumber: The National Database of Nursing Quality Indicators (NDNQI), 2007

Sedangkan menurut Wollersheim et.al.(2007), menyatakan bahwa dalam menyusun indikator mutu harus mempertimbangkan karakteristik dari indikatornya seperti yang ada pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Karakteristik Indikator Mutu

Relevansi	Relevan dengan aspek-aspek penting (efektivitas, keamanan, dan efisiensi) dan dimensi (profesional, organisasi, dan patient oriented) dari mutu pelayanan
Validitas	Ada hubungan yang kuat dengan kualitas perawatan saat ini Berlaku atas dasar bukti ilmiah yang baik dan pengalaman
Reliabilitas	Variasi antar dan intra observer rendah Sumber data tersedia dan dapat diandalkan Statistik yang dapat diandalkan, yaitu dilaporkan sebagai rata-rata atau median dengan interval kepercayaan dan berlaku untuk perbandingan, yaitu dikoreksi untuk campuran kasus dan variabel sosiodemografi
Keandalan	Mudah tersedia Berlaku untuk peningkatan kualitas; yaitu mudah untuk membangun inisiatif perbaikan Peka terhadap waktu perbaikan Berguna sebagai dasar pengambilan keputusan (caregivers,pasien, pemangku kebijakan) Penerapan sesuai dengan mereka yang harus menggunakannya

Sumber: Wollersheim et.al.,2007.

Pengumpulan data yang dilakukan untuk uji coba ada dua cara yaitu dengan menggunakan data yang sudah ada atau menggunakan calon pengumpul data (prospektif). Pengumpulan data yang menggunakan data yang sudah ada seringkali tidak lengkap dan menimbulkan interpretasi yang subjektif sehingga dalam membuat keputusan dapat mengurangi reliabilitas. Sedangkan bila menggunakan data prospektif bisa mengurangi kerancuan interpretasi sehingga cara pengumpulan data ini adalah yang terbaik, namun seringkali dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan karena berbagai hal (Wollersheim et.al., 2007).

Sedangkan menurut Pencheon (2008) mengatakan bahwa sepanjang sejarah pengembangan dan pengukuran indikator tidak ada yang sempurna. Tidak ada indikator yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mengenai: (1) Apakah indikator yang dibuat untuk mengukur suatu hal yang penting? (2) Apakah indikator tersebut valid? (3) Apakah indikator tersebut benar-benar diisi dengan data yang bermakna? (4) Apakah indikator ini bisa menjelaskan sesuatu secara tepat? Seringkali dalam pelaksanaan penyusunannya gagal untuk menentukan bahwa indikator tersebut benar-benar mengukur sesuatu yang penting, sehingga perlu difokuskan pada pengukuran proses atau hasil dari suatu pelayanan. Sering pula indikator yang disusun ternyata tidak bisa benar-benar untuk mengukur, sehingga perlu dilakukan pengujian dari indikator tersebut. Suatu indikator harus dapat mengidentifikasi persoalan. Hasil pengukuran yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dari target, sebaiknya diterima, dikomunikasikan untuk kemudian dilakukan upaya perbaikan.

{module [150]}

Oleh: Endri Astuti, SKp

Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, melalui SK Direktur Jenderal Pelayanan Medik, No.YM.00.03.2.6.7637 tahun 1993 telah menetapkan “Standar Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit”. Standar Asuhan Keperawatan menurut Departemen Kesehatan meliputi enam standar yaitu: (1) Pengkajian keperawatan, (2) Diagnosa keperawatan, (3) Perencanaan keperawatan, (4) Intervensi keperawatan, (5) Evaluasi keperawatan, dan (6) Catatan asuhan keperawatan.

Dalam melaksanakan intervensi keperawatan terdapat 14 kebutuhan pasien yang harus mendapat perhatian perawat yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan oksigen
2. Memenuhi kebutuhan nutrisi dan keseimbangan cairan serta elektrolit
3. Memenuhi kebutuhan eliminasi
4. Memenuhi kebutuhan keamanan
5. Memenuhi kebutuhan kebersihan dan kenyamanan
6. Memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur
7. Memenuhi kebutuhan gerak dan kegiatan jasmani
8. Memenuhi kebutuhan spiritual
9. Memenuhi kebutuhan emosional
10. Memenuhi kebutuhan komunikasi
11. Mencegah dan mengatasi reaksi fisiologis
12. Memenuhi kebutuhan pengobatan dan membantu proses penyembuhan
13. Memenuhi kebutuhan penyuluhan
14. Memenuhi kebutuhan rehabilitasi.

Menurut Griffiths et.al.,2008 indikator keperawatan dapat mengambarkan keselamatan, efektifitas dan perhatian dalam pelayanan keperawatan, yaitu: 1) Safety: kegagalan penyelamatan (kematian pada pasien dengan komplikasi pengobatan); Jatuh; Hospital acquired infections; Hospital acquired pneumonia; Dekubitus. 2) Effectiveness: Pola dan level perawat; Kepuasan perawat; Persepsi perawat terhadap lingkungan kerja. 3) Compassion: pengalaman pasien selama dirawat; Pengalaman pasien dalam komunikasi.

Standar Nasional American Nurses Association (ANA) dalam mengukur mutu perawatan telah menyepakati indikator-indikator mutu keperawatan seperti yang ada pada Tabel 1:

Tabel 1. Indikator Mutu Keperawatan menurut ANA

Kategori	Ukuran
Ukuran berfokus outcomes pasien	1	Anga kematian pasien karena komplikasi operasi
	2	Angka dekubitus
	3	Angka pasien jatuh
	4	Angka psien jatuh dengan cidera
	5	Angka restrain
	6	ISK karena pemasangan cateter di ICU
	7	Blood stream infection karena pemasangan cateter line central di ICU dan HDNC
	8	VAP di ICU dn HDNC
Ukuran berfokus pada intervensi perawat	9	Konseling berhenti merokok pada kasus AMI
	10	Konseling berhenti merokok pada kasus Gagal jantung
	11	Konseling berhenti merokok pada kasus Peneumonia
Ukuran berfokus pada sistem	12	Perbandingan antara RN, LVN/LPN, UAP dan kontrak
	13	Jam perawatan pasien per hari oleh RN,LPN/LPN dan UAP
	14	Practice Environment Scale—Nursing Work Index
	15	Turn over

Sumber: The National Database of Nursing Quality Indicators (NDNQI),2007.

Sedangkan Pazargadi et.al, 2008 telah mengembangkan indikator mutu keperawatan di delapan propinsi di Iran dan didapatkan bahwa indikator mutu keperawatan seperti yang ada pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator mutu Keperawatan di Iran

Jenis	Kategori		Indikator
struktur	Management and organizational leadership	1	Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja perawat manajer
		2	Penetapan tujuan organisasi
		3	Uraian tugas tenaga keperawatan
		4	Supervisi keperawatan
	Staffing and nursing resources	5	Perbandingan jumlah perawt: pasien di ICU
		6	Pendidikan berkelanjutan perawat
		7	Jam kerja tenaga keperawatan
	Facilities and budget	8	Jumlah jam peningkatan SDM perawat per tahun
		9	Fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan perawat : Perpustakaan, internet, dll
		10	Pengelolaan dana untuk peningkatan keselamatan pasien
Proses	Time and quality of care	11	Respon time perawat di IGD
		12	Standar Pelayanan keperawatan di RS
		13	Respon time dokter di IGD
	Nursing satisfaction and work conditions	14	Lingkungan yang aman untuk perawat
		15	Kepuasan kerja perawat
Outcomes	Patient satisfaction	16	Kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan
		17	Kepuasan pasien secara umum
		18	Kepuasan pasien terhadap komunikasi perawat
	Complications and adverse events	19	Rasio pasien dekubitus di ICU
		20	Rasio pasien infiltrasi intravaskuler pada pasien dengan terapi IV di ICU

Sumber: International Council of Nurses, 2008.

Indikator mutu keperawatan juga dikembangkan di Thailand pada tahun 2005 oleh Kunaviktikul et al., yang terdiri dari 3 kategori yaitu: structure, process, and outcome, seperti pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Indikator Mutu Pelayanan Keperawatan di Thailand

No	Indikator	Definisi
1	Rasio perawat profesional	Rasio antara tenaga perawat professional dengan total jumlah seluruh tenaga keperawatan
2	Jam Perawatan	Rasio jam perawatan per pasien per hari.
3	Integritas kulit	Rasio pasien yang mengalami dekubitus setelah 72 jam perawatan dibagi dengan jumlah pasien yang keluar pada periode yang sama
4	Kepuasan perawat	Skala respon atas pertanyaan kepada para perawat, mengenai their employment situation, meliputi : hubungan antar perawat, recognition, opportunity for advancement, safety, autonomy, workload, pay and benefits, achievement, and participation
5	Infeksi nosokomial	Angka infeksi nosokomial pada saluran kemih adalah rasio infeksi saluran kemih setelah 48 jam dipasang kateter urine dibagi jumlah pasien yang keluar pada periode yang sama
6	Jatuh	Rasio antara pasien yang jatuh di rumah sakit dibagi dengan jumlah pasien yang keluar pada periode yang sama
7	Kepuasan pasien dalam pendidikan kesehatan	Persepsi pasien terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan sesuai kondisi pasien baik dari isi materi pendidikan kesehatan maupun cara penyampaian pendidikan kesehatan
8	Kepuasan pasien dalam manajemen nyeri	Persepsi pasien terhadap perawat dalam pengelolaan nyeri meliputi perawatan, perhatian, pengobatan, kebutuhan dan nasihat.
9	Kepuasan pasien terhadap keperawatan secara umum	Kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan secara umum selama proses perawatan, dengan pertanyaan meliputi: fisik, psikologis, emosional, spiritual, hak-hak pasien dan partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan

Sumber: Kunaviktikul et al., 2005

{module [150]}

Dr. dr. Fathema D. Rachmat, Sp.B. Sp.BTKV dalam bukunya “Merajut Perubahan Melalui Mikrosistem Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A” menceritakan pengalamannya sebagai Kepala Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A di RSUPN Cipto Mangunkusumo.

Menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan perubahan cepat dalam pelayanan kesehatan, pertumbuhan persaingan antar rumah sakit yang tajam serta kesempatan ‘investasi perubahan’ yang dimiliki oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dalam membangun gedung baru rawat inap hanya satu kali saja untuk menggantikan rawat inap IRNA A, IRNA B, IRNA C, Paviliun Cendrawasih dan Paviliun Soepardjo Roestam, maka manajemen rawat inap terpadu Gedung A RSCM memilih ‘hijrah’ untuk memaknai perubahan yang terjadi. Konsep perubahan ‘hijrah’ tersebut diimplementasikan secara luas (radikal) pada sistem pelayanan rawat inap dengan waktu yang relatif singkat.

Pengelolaan perubahan tersebut dengan manajemen perubahan ditujukan untuk mencapai improvement dalam kualitas pelayanan dan penerapan patient safety. Buku tersebut memaparkan hampir keseluruhan perubahan yang telah diterapkan dalam mikrosistem Rawat Inap Terpadu Gedung A yang dilakukan selama 5 tahun sesuai dengan road map yang dituangkan dalam perencanaan strategis tahun 2008 sampai dengan saat ini untuk memenuhi patient centeredness (fokus pada pelanggan) dan patient satisfaction (kepuasan pelanggan), mencapai perubahan serta memenangkan kompetisi antar rumah sakit yang terjadi.

Dimulai dengan konsep penerimaan pasien rawat inap, Hospital Information System, Laboratory Information System, Clinical Documentation, Pharmacy Information System, Prescription On Line, Billing System yang mendukung Electronic Health Record (EHR). Kemudian disampaikan juga tentang Sistem Pelayanan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Rawat Inap, Sistem Keperawatan, Sistem Pelayanan Farmasi, Sistem Logistik dan House Keeping, Sistem Pelayanan Gizi, Sistem Pelayanan Radiologi, Pengelolaan Supply Chain dengan Departemen, Sistem Komunikasi, Sistem Kegawatdaruratan Medik /Code Blue (TMRC), Sistem Management Building, Sistem Manajemen Resiko dan Patient Safety, K3RS, Sistem Continous Professional Development (CPD)/Perencanaan pendidikan dan pelatihan staf, Clinical Governance dan Clinical Audit; Sistem Manajemen Mutu melalui ISO 9001-2008, standar KARS 2012 dan Standar JCI untuk mencapai Continous Improvement, Sistem Manajemen Lingkungan, Waste Management, Sistem Monitoring Mutu, Infection Control dan Sistem Manajemen Fasilitas.

Keseluruhan sistem ini dipimpin melalui manajemen transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta didukung oleh perubahan budaya yang dilakukan secara bersamaan dengan manajemen perubahan agar perubahan fundamental dapat terwujud dan bertahan. Inilah cara Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A memaknai perubahan yang terjadi di lingkungannya sehingga Gedung A siap menjawab tantangan perubahan dimasa depan. Buku “Merajut Perubahan Melalui Mikrosistem Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A” dapat didownload Di sini

{module [150]}

Kathleen M Sanzo, Stephen Paul Mahinka dan Patrick L Gilmore, Morgan, Lewis dan Bockius LLP di dalam www.practicallaw.com menyebutkan sudah beberapa dekade, investigasi fraud dan abuse dalam layanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat AS dan pemerintah negara bagian di AS mengenai aktivitas farmasi dan perusahaan peralatan medis telah bertumbuh pesat baik secara jumlah maupun signifikansi. Investigasi ini menghasilkan penyelesaian perdata dan kriminal yang biasanya mengakibatkan pembayaran denda dan pinalti jutaan dolar AS. Investigasi ini juga menyebabkan perubahan signifikan terhadap cara perusahan obat dan alat-alat kesehatan tersebut dalam memasarkan dan menjual produk serta menumbuhkan komitmen terhadap perintah pematuhan program layanan kesehatan pemerintah.

Pelaku Investigasi Fraud dalam Layanan Kesehatan

Investigasi fraud dalam layanan kesehatan dapat dilakukan oleh berbagai entitas pemerintahan. US Attorney’s Office dan Federal Bureau of Investigation (FBI) di dalam Department of Justice (DOJ) adalah lembaga yang paling sering melakukan investigasi investigasi fraud dalam layanan kesehatan. Investigasi ini sering dilakukan bersamaan dengan Office of Inspector General (OIG) karena OIG:

1. Pertanggungjawaban secara undang-undang untuk membasmi fraud, abuse dan pemborosan dalam program layanan kesehatan pemerintah pusat.
2. Memiliki instrumen pelaksanaan yang tidak dimiliki oleh DOJ.
3. Memiliki banyak staf ahli dalam bidang layanan kesehatan.

Walaupun DOJ tidak terlibat, tapi OIG dapat secara independen:

1. Melakukan audit dan investigasi ke dalam masalah layanan kesehatan.
2. Menjatuhkan pinalti moneter perdata.
3. Mengeluarkan entitas layanan kesehatan dari partisipasi dalam program layanan kesehatan pemerintahan pusat.

Centers for Medicaid and Medicare Services (CMS) (agensi yang bertanggungjawab untuk menangani program Medicare dan Medicaid) mengadakan kontrak dengan entitas yang disebut sebagai Programme Safeguard Contractors (PSC) untuk memonitor penggunaan dan meninjau klaim untuk menjamin bahwa layanan medis yang tersedia sudah sesuai persyaratan CMS. Bila PSC mendeteksi kemungkinan terjadinya aktivitas fraud, PSC mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan penundaan pembayaran dan merujuk kasus ke entitas hukum.

CMS juga menyediakan pendanaan dan panduan bagi entitas hukum negara bagian, yang disebut Medicaid Fraud Control Units, untuk menginvestigasi potensi fraud dalam pelaksanaan program Medicaid di negara bagian. The Food and Drug Administration (FDA) juga memiliki investigator kriminal independen mereka sendiri untuk menginvestigasi kemungkinan pelanggaran pada Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA), termasuk kemungkinan pelanggaran dalam praktek manufaktur dan dugaan obat-obatan dan peralatan medis dipasarkan untuk penggunaan non label.

Aktivitas yang Memicu Investigasi Fraud pada Layanan Kesehatan

1. Praktek Promosi dan Pemasaran

Praktek-praktek tertentu di dalam industri farmasi dan alat-alat kesehatan rentan menjadi perhatian pemerintah terkait dugaan fraud. Sebagai contoh, pelanggaran-pelanggaran berikut pada FFDCA dapat memicu investigasi oleh OCI FDA atau FBI:

• Tidak melaporkan efek samping obat-obatan yang dijual.
• Mempromosikan obat-obatan dan peralatan untuk penggunaan non label.
• Pengalihan penggunaan produk sampel (misalnya, sampel penjualan).
• Menyalahtafsirkan hasil studi klinis.

Perusahaan farmasi dan alat-alat kesehatan berada dalam risiko dugaan fraud di bawah Anti-kickbac Statute untuk praktik pemasaran yang melibatkan penyedia layanan kesehatan (Healthcare Providers (HCPs)). Perusahaan-perusahaan tersebut dapat memancing pelaksanaan investigasi bila:

• Membayar biaya konsultasi berlebihan agar dapat berpartisipasi dalam badan penasehat dan berpartisipasi dalam fokus grup untuk menjadi pembicara promosi.
• Menyediakan barang-barang gratis (seperti sampel dan pinjaman peralatan) dan hiburan (termasuk golf, acara-acara olah raga, pesiar dan liburan ski) secara berlebihan.
• Menyediakan hadiah edukatif berlebihan atau hadiah yang tidak patut untuk bantuan bisnis tertentu (misalnya pembuatan iklan untuk grup dokter).
• Pemberian diskon dan rabat yang tidak dilaporkan.

Ditambah lagi, perusahan-perusahaan tersebut juga dapat memicu terjadinya investigasi bila menawarkan hal-hal berikut terhadap HCPs:

• Persetujuan bisnis dan kesempatan investasi.
• Harga yang terlalu murah untuk pembelian obat.
• Rencana kontrak yang menguntungkan untuk pembelian peralatan-peralatan medis.

Semua tipe aktivitas-aktivitas ini adalah pemicu terjadinya investigasi fraud dalam layanan kesehatan karena dapat mendorong terjadinya pengajuan klaim palsu untuk pembayaran obat-obatan atau peralatan.

2. Praktek Harga

Perusahaan farmasi diharuskan melakukan pelaporan data harga sehingga CMS dapat menghitung tingkat pembayaran dan memerintahkan rabat. Perusahaan farmasi rentan diduga melakukan manipulasi harga atau data. Umumnya, perusahaan farmasi dapat disangka memanipulasi laporan harga dengan adanya upaya memaksimalkan perbedaan antara harga ketika obat tersebut dibayarkan dan harga ketika obat tersebut dibeli oleh pembeli akhir (HCP atau rumah sakit). Hal ini menandakan adanya praktek pemasaran dengan mengupayakan adanya “rentang” atau peningkatan keuntungan dengan meningkatkan harga penjualan ke pengguna akhir. Bila peningkatan profit ke pengguna akhir meningkatkan biaya program Medicare atau Medicaid atau secara tidak patut menyebabkan peningkatan dalam penggunaannya, pemerintah dapat menduga adanya skema ini.

Pabrik alat kesehatan juga dapat terkena dugaan praktek harga. Karena peralatan medis digunakan selama prosedur medis kompleks, perusahaan peralatan kesehatan sering menyediakan panduan bagaimana untuk mengkode dan menagih produk mereka terkait prosedur medis tersebut. Karena keterlibatan aktif ini, pabrik alat kesehatan rentan untuk melakukan pelanggaran dengan mengajukan klaim palsu. Selain itu, alat-alat kesehatan juga sering dipromosikan dan dijual dengan di-bundle dengan alat-alat kesehatan lain (misalnya pompa insulin dan tubing). Penjualan produk bundle ini dapat memicu manipulasi pembayaran (misalnya, tagihan untuk pembayaran produk Medicare namun bukan produk yang tidak tercakup) dan terjadinya klaim palsu.

Penyelesaian Investigasi Fraud pada Layanan Kesehatan

Agar perusahaan obat dan alat-alat kesehatan tersebut tidak dikeluarkan dari kepesertaan program Medicare dan Medicaid, perusahaan obat dan alat kesehatan tersebut memilih untuk menyelesaikan dugaan fraud yang disangkakan kepada mereka dengan cara:

1. Pembayaran denda dan pinalti pidana dan perdata.
2. Menyetujui dan mematuhi persyaratan untuk masuk ke dalam “persetujuan integritas korporat” dengan OIG, termasuk:
   1. Pelatihan pegawai mengenai isu terkait
   2. Menyewa auditor eksternal untuk memonitor aktivitas perusahaan
   3. Persyaratan pelaporan pemerintah yang luas
3. Di beberapa kondisi, perusahaan disyaratkan untuk melepaskan perlakuan khusus antara pengacara-klien selama proses investigasi.

DOJ dan beberapa pemerintah negara bagian juga menginginkan bahwa perusahaan bersikap kooperatif dalam penuntutan individu, di dalam dan di luar perusahaan yang mungkin terlibat dalam dugaan fraud.

Ditulis ulang oleh: drg. Puti Aulia Rahma, MPH

{module [150]}

Jawabannya tidak ada cara tunggal untuk mengukur hal ini. Namun, ada suatu paradoks yaitu bila kebiasaan pelaporan tentang insiden keselamatan pasien meningkat. Hal ini merupakan tanda bahwa RS telah menerapkan dan membiasakan cara yang terbuka dan adil dan mau belajar dari kesalahan yang terjadi. Belajar dari pengalaman di dunia penerbangan, telah terbukti bahwa bila kebiasaan membuat laporan kejadian (incident report) meningkat, kejadian insiden serius cenderung menurun. Di samping meningkatkan ilmu, keterampilan (hard competecy), mengubah mindset atau sikap & perilaku individu (soft competency), laporan kejadian harus diprioritaskan lebih dulu demi kelancaran membangun dasar-dasar budaya kerja quality & safety.

Memperoleh sertifikat Akreditasi RS, baik nasional (oleh KARS) maupun internasional (antara lain ISO, JCI), adalah salah satu indikator proses yang menunjukkan keberhasilan dalam mempercepat akses pelayanan, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, menuju angan-angan menjadi RS kelas dunia (World Class Hospital).

Pada umumnya, setiap organisasi RS adalah suatu institusi dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas masalah (uang, SDM, ilmu dan teknologi serta modal) yang padat sehingga salah satu kunci sukses untuk pelaksanaan program keselamatan pasien di RS adalah “kemampuan pimpinan RS bersama kelompok profesi” untuk (1) membangun budaya kerja quality & safety dalam perilaku sehari-hari; (2) menciptakan suasana perubahan yang tetap kondusif terbuka dan adil; (3) menyusun sistem dan prosedur Pelayanan dan Keselamatan Pasien Terpadu yang jelas, terukur dan praktis.

Penulis: Rochmanadji Widajat dalam bukunya Being A Great and Sustainable Hospital