Category: Artikel

Oleh : Hary Agus Sanjoto, S.Sos, MPH

Pelayanan kepada pasien di rumah sakit sudah selayaknya merupakan pelayanan yang holistic, pelayanan yang paripurna. Mulai pasien datang, melakukan pendaftaran, pemeriksaan, hingga pasien pulang. Akan tetapi beberapa kejadian di rumah sakit kadang tidak diperhatikan, yaitu pasien jatuh pada saat mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Pasien disini dapat sebagai pasien rawat jalan maupun sebagai pasien rawat inap.

Dalam pelaksanaan program patient safety di rumah sakit, kejadian pasien jatuh merupakan salah satu indikator berjalan tidaknya pelaksanaan program ini. Mendefinisikan pasien jatuh pun memiliki tantangan tersendiri. Miake-Lye at al. (2013) dalam National Database of Nursing Quality Indicators mendefinisikan jatuh sebagai “an unplanned descent to the floor with or without injury“, sedangkan World Health Organization (WHO) mendefinisikan jatuh sebagai “an event which results in a person coming to rest inadvertently on the ground or floor or some lower level”.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh rumah sakit dalam mengurangi atau mencegah kejadian pasien jatuh. Pencegahan pasien jatuh adalah masalah yang kompleks, yang melintasi batas-batas kesehatan, pelayanan sosial, kesehatan masyarakat dan pencegahan kecelakaan. Dalam buku “Preventing Falls in Hospitals: A Toolkit for Improving Quality of Care” (2013), menyebutkan bahwa di Inggris dan Wales, sekitar 152.000 jatuh dilaporkan di rumah sakit akut setiap tahun, dengan lebih dari 26.000 dilaporkan dari unit kesehatan mental dan 28.000 dari rumah sakit masyarakat. Beberapa kasus berakibat pada kematian, luka berat atau sedang dengan perkiraan biaya sebesar £ 15 juta per tahun.

Bahkan dalam akreditasi international Joint Commission International (JCI), upaya penanggulangan kejadian pasien jatuh di rumah sakit mendapatkan perhatian khusus. Hal ini seperti disebutkan dalan section 1, chapter 1 yaitu International Patient Safety Goals (IPSG), khususnya Sasaran 6 yaitu Reduce the Risk of Patient Harm Resulting from Falls. Maksud dan tujuan dari sasaran ke 6 dari akreditasi JCI ini adalah sebagian besar cedera pada pasien rawat inap terjadi karena jatuh. Dalam konteks ini rumah sakit harus melakukan evaluasi risiko pasien terhadap jatuh dan segera bertindak untuk mengurangi risiko terjatuh dan mengurangi risiko cedera akibat jatuh. Rumah sakit menetapkan program mengurangi risiko terjatuh berdasarkan kebijakan dan atau prosedur yang tepat. Program ini memantau baik konsekuensi yang diinginkan maupun tidak diinginkan dari tindakan yang diambil untuk mengurangi jatuh. Rumah sakit harus melaksanakan program ini. Maka dalam standar JCI sasaran ke 6 ini disebutkan rumah sakit perlu menyusun cara pendekatan untuk mengurangi risiko cedera yang menimpa pasien akibat jatuh.
Upaya-upaya untuk mengurangi kejadian pasien jatuh di rumah sakit telah banyak dilakukan. Hal ini seperti di rangkum oleh Miake-Lye at al. (2013) dalam tabel dibawah ini,

Pendidikan pada pasien, pemberian tanda beresiko pada bed pasien dan pelatihan pada para staf merupakan intervensi yang paling efektif untuk mengurangi kejadian pasien jatuh. Lebih lanjut dalam proses implementasi intervensi-intervensi di atas, dibutuhkan struktur organisasi yang baik, infrastruktur keamanan yang baik, budaya keselamatan pasien, kerja tim dan leadership.

Dalam buku “Preventing Falls in Hospitals: A Toolkit for Improving Quality of Care” disebutkan upaya upaya untuk mengurangi terjadinya kejadian pasien terjatuh di rumah sakit, yaitu:

• Membiasakan pasien dengan lingkungan sekitarnya.
• Menunjukkan pada pasien alat bantu panggilan darurat.
• Posisikan alat bantu panggil darurat dalam jangkauan.
• Posisikan barang-barang pribadi dalam jangkauan pasien.
• Menyediakan pegangan tangan yang kokoh di kamar mandi, kamar dan lorong.
• Posisikan sandaran tempat tidur rumah sakit di posisi rendah ketika pasien sedang beristirahat, dan posisikan sandaran tempat tidur yang nyaman ketika pasien tidak tidur.
• Posisikan rem tempat tidur terkunci pada saat berada di bangsal rumah sakit.
• Menjaga roda kursi roda di posisi terkunci ketika stasioner.
• Gunakan alas kaki yang nyaman, baik, dan tepat pada pasien.
• Gunakan lampu malam hari atau pencahayaan tambahan.
• Kondisikan permukaan lantai bersih dan kering. Bersihkan semua tumpahan.
• Kondisikan daerah perawatan pasien rapi.
• Ikuti praktek yang aman ketika membantu pasien pada saat akan ke tempat tidur dan meninggalkan tempat tidur.

Pernyataan yang paling ringkas, akan tetapi memiliki makna yang dalam seperti yang disarankan oleh Standart Akreditasi JCI adalah “The program is implemented“. Dengan implementasi beberapa saran dalam tulisan ini diharapkan dapat meminimalkan kejadian pasien terjatuh di rumah sakit. Sehingga salah satu indikator patient safety dapat dilakukan.

Referensi :

Isomi M. Miake-Lye et al. (2013). Inpatient Fall Prevention Programs as a Patient Safety Strategy. A Systematic Review. Annals of Interbal Medicine. Vol 158. No 5

Isomi M. Miake-Lye, BA; Susanne Hempel, PhD; David A. Ganz, MD, PhD; and Paul G. Shekelle, MD, PhD, Annals of Internal Medicine Volume 158 • Number 5 (Part 2), 2013

Preventing Falls in Hospitals: A Toolkit for Improving Quality of Care, Agency for Healthcare Research and Quality, January – http://www.ahrq.gov/professionals/systems/long-term-care/resources/injuries/fallpxtoolkit/index.html , download dari http://www.centerforpatientsafety.org/2013/03/08/thirteen-ways-to-prevent-falls/

Joint Commission International Acreditation Standards for Hospitals. 4th Edition. 2011

 

{module [150]}

Lucia Evi Indriarini, SE

Gambaran menjadi pasien di rumah sakit yang identik dengan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, acap kali memberikan ketakutan tersendiri bagi pasien akan rasa nyeri yang dapat menyertai proses pemberian pelayanan kesehatan tersebut. Sebagai contoh, bagaimana proses transfusi darah dapat memberikan rasa nyeri bagi si pasien, ataupun tindakan medis lainnya yang dapat memberikan rasa nyeri pada pasien. Sumber-sumber nyeri dapat meliputi; prosedur tindakan medis, tindakan keperawatan, dan prosedur diagnostik.

Nyeri sendiri dapat didefinisikan sebagai “pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau dilukiskan dalam istilah seperti kerusakan” (The International Association for the Study of Pain, 1979).

Namun dewasa ini, banyak rumah sakit yang telah melakukan upaya intensif untuk mengelola rasa nyeri tersebut, sehingga rasa nyeri yang menyertai tindakan medis, tindakan keperawatan, ataupun prosedur diagnostik pada pasien dapat diminimalkan atau dilakukan tindak lanjut yang teratur, sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh rumah sakit dan kebutuhan pasien. Nyeri yang dirasakan pasien dikelola dengan melakukan pemantauan secara kontinyu dan terencana. Bahkan dalam akreditasi Joint Commission International (JCI) isu manajemen nyeri ini menjadi salah satu elemen penilaian yang dipersyaratkan untuk dipenuhi oleh pihak rumah sakit. Berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien harus mengacu pada pedoman pengelolaan rasa nyeri. Hal ini seperti tercantum dalam standar akreditasi JCI berikut:

1. Patient and Family Rights (PFR)
   PFR 2.4 Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapatkan asesmen dan pengelolaan rasa sakit yang tepat.
2. Assessment of Patients (AOP)
   AOP 1.7 Semua pasien rawat inap dan rawat jalan diperiksa apakah mengalami rasa nyeri dan diperiksa mengenai rasa nyeri tersebut jika ada.
3. Care of Patients (COP)
   COP 6. Pasien didukung secara efektif dalam mengelola rasa nyerinya.

COP 7.1. Perawatan pasien dalam keadaan menjelang ajal mengoptimalkan kenyamanan dan martabatnya.
Proses penerapan manajemen nyeri ini memerlukan peran aktif dari seluruh civitas hospitalia yang memberikan pelayanan kesehatan pada pasien, serta peran langsung dari pasien itu sendiri, dimana pasien didorong untuk menyampaikan rasa nyeri yang mereka alami. Sedangkan pada proses pelaksanaannya, pihak rumah sakit dapat mempergunakan beberapa alternatif tools yang dapat dipergunakan untuk mengukur dan mengkaji intensitas nyeri. Skala pengukuran nyeri sendiri dapat didasarkan pada self report, observasi (perilaku), atau data fisiologis.

Berikut adalah beberapa tools yang dapat dipergunakan berdasar pada ‘self report’ pasien :

1. Verbal Rating Scale (VRS): Verbal Rating Scale merupakan jenis pengukuran nyeri yang telah lama dipergunakan dan merupakan pengukuran nyeri dalam bentuk sederhana. Dapat berupa pertanyaan sederhana ‘apakah anda merasa nyeri?’, yang dapat dijawab pasien dengan ‘iya’ atau ‘tidak’. Namun, biasanya dalam pengukuran ini mempergunakan 4 sampai dengan 5 titik intensitas skala dengan deskripsi seperti; tidak nyeri, sedikit nyeri, nyeri sedang, sangat nyeri.
2. Visual Analog Scale (VAS): Visual Analog Scale (VAS) adalah instrumen untuk mengukur besarnya nyeri pada garis sepanjang 10 cm. Biasanya berbentuk horizontal atau vertikal, dan garis ini digerakkan oleh gambaran intensitas nyeri yang memiliki range dari tidak nyeri sampai dengan rasa nyeri yang ekstrim.
3. Numerical Rating Scale (NRS): Numerical Rating Scale (NRS) hampir sama dengan Visual Analog Scale, tetapi memiliki angka-angka sepanjang garisnya, kisaran angka 0-10 dan pasien diminta untuk menunjukkan rasa nyeri yang dirasakannya.
4. Faces Rating Scale dari Wong Baker: Instrumen dengan menggunakan Faces Rating Scale terdiri dari 6 gambar skala wajah yang bertingkat dari wajah yang tersenyum untuk “no pain” sampai wajah yang berlinang air mata. Pasien dapat menunjukkan dengan gambar, tingkat rasa nyeri yang dirasakannya.

Manajemen nyeri menjadi salah satu isu penting dalam proses pemberian layanan kesehatan kepada pasien. Pada implementasinya pelayanan bermutu diberikan dengan mempedulikan rasa nyeri yang dialami pasien, didukung dengan tools pengkajian nyeri yang sesuai dan terdokumentasi dengan baik serta pemberian manajemen nyeri sesuai pedoman yang ditetapkan.

Referensi:

D. Gould et al. (2001). Journal of Clinical Nursing. Blackwell Science Ltd.
Hockenberry MJ, Wilson D (2009). Wong’s Essentials of Pediatric Nursing. 8th Edition. St. Louis. Mosby.
John Hughes. (2008). Pain Management: From Basic to Clinical Practice, 1st Edition. Churchill Livingstone Elsevier.
Joint Commission International Standar Akreditasi Rumah Sakit. Edisi Ke-4. Tahun 2010.

{module [150]}

Oleh : Nasiatul Aisyah Salim SKM.,MPH

Standar JCI meliputi standar yang berfokus pasien dan standar manajemen organisasi pelayanan kesehatan. Dalam standar manajemen organisasi pelayanan kesehatan, terdapat 6 standar yang salah satunya adalah pencegahan dan pengendalian infeksi (prevention and control of infections) yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan diantara pasien, staf, profesional kesehatan, pekerja kontrak, relawan, mahasiswa dan pengunjung.

Program pencegahan dan pengendalian infeksi harus dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko infeksi yang ada di rumah sakit, sehingga tiap rumah sakit akan memiliki program pencegahan dan pengendalian infeksi yang berbeda tergantung dari risiko infeksinya karena memiliki perbedaan layanan klinis, populasi pasien yang dilayani, lokasi geografis, volume pasien dan jumlah pegawai rumah sakit.

Hand hygiene merupakan salah satu cara untuk mengurangi infeksi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan. Penelitian menjelaskan bahwa hand hygiene yang dilakukan oleh semua pegawai rumah sakit dapat mencegah terjadinya hospital acquired infections (HAIs) sebesar 15-30 % (Grol R, 2003 & Lautenbach, 2001). Banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hand hgyiene namun umumnya tidak efektif dan berjangka pendek. Sehingga penting untuk mencari strategi berbasis bukti yang jelas untuk meningkatkan kebiasaan hand hygiene.

Huis, A et al (2012) mencoba menggambarkan secara berurutan mengenai strategi meningkatkan kepatuhan hand hygiene yang baik seperti dalam langkah-langkah seperti dibawah ini.

• Langkah 1 : mendeskripsikan Hand Hygiene yang baik
• Langkah 2 : Memperkirakan pemenuhan hand hygiene saat ini
• Langkah 3 : Memperkirakan berbagai penghambat dan fasilitator yang berkaitan dengan pemenuhan hand hygiene
• Langkah 4 : Merancang strategi peningkatan hand hygiene dan menghubungkan aktivitas implementasi dengan faktor pengaruhnya
• Langkah 5 : Menguji dan mengeksekusi strategi peningkatan hand hygiene
• Langkah 6 : Menguji keefektivan biaya dalam strategi peningkatan hand hygiene
• Langkah 7 : Menilai dan menetapkan kembali strategi peningkatan hand hygiene

Daftar Pustaka :

Huis,A., et al (2012) A Systematic Review of Hand Hygiene Improvement Strategies : A Behavioural Approach. Implementation Science; 7 :92

{module [150]}

Oleh : dr.Sitti Noor Zaenab, M.Kes.

Judul tulisan ini menggambarkan bahwa setiap minggu di wilayah Indonesia ada sekitar 300 lebih ibu mati/meninggal karena hamil, melahirkan, dan nifas. Bayangkan setiap minggu ada 300 nyawa ibu melayang yang dalam setahun identik dengan 52 kali pesawat jumbo jet jatuh dan penumpangnya mati semua. Dan yang melayang itu nyawa sungguhan, siapa yang peduli? Sepertinya biasa saja, tapi pernahkah anda membayangkan kalau yang kena musibah itu adalah anda sendiri atau keluarga dekat anda? Bagaimana kesedihan dan rasa kehilangan yang dialami? Yang lebih membuat miris lagi adalah kenyataan bahwa sekitar 60% kematian itu sebenarnya bisa dicegah (avoidable). Penggambaran di atas menggunakan angka “absolut”, tetapi selama ini kita sering hanya menggunakan angka”rates”.

Seperti kita ketahui bahwa di tahun 2015 kita harus bisa mencapai target MDG 4 yaitu kematian bayi (AKB) sebesar 23/1000 KH, dan target MDG 5 yaitu kematian ibu (AKI) sebesar 102/100.000KH. Menurut SDKI (Survei Demografi Kesehatan Indonesia) AKI tahun 1991 sebesar 390/100.000KH, turun menjadi 228/100.000KH pada tahun2007. Apakah kita bisa mencapai target 102/100.000KH pada tahun 2015 yang tinggal 2 tahun lagi?

Menurut Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc. Ph.D, situasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Indonesia memprihatinkan, kematian ibu dan kematian bayi tidak menurun, justru meningkat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Mengapa kita tidak awas pada kematian yang meningkat? Apa yang kurang tepat selama ini? Apakah kesehatan ibu dan anak bukan merupakan isu penting? Dengan latar belakang seperti itu, terlihat bahwa selama ini sistem monitoring kinerja program KIA hanya menggunakan angka “rates” bukan angka “absolut”. Angka “rates” ini merupakan hasil dari berbagai survei, dan survei yang menggunakan metode berbeda akan membuahkan hasil yang berbeda pula. Dengan hanya mengandalkan data survei yang berupa rates, program KIA menjadi tidak riil karena hanya berhadapan dengan gambaran angka, tidak sempat membayangkan bahwa yang mati itu adalah manusia nyata. Penggunaan data rates juga berarti selalu ketinggalan dengan kejadian riil di lapangan. Mengkonkritkan program KIA menjadi penting karena selama ini sistem kesehatan dan segala programnya jarang yang berani menggunakan penurunan kematian ibu dan kematian bayi sebagai tujuan terukur. Kita tidak tahu bagaimana menghubungkan penurunan kematian ibu dan kematian bayi dengan program. Akibatnya dalam pelaksanaan program KIA tidak ada pacuan (peningkatan adrenalin) untuk para pelaku kegiatan.

Di Provinsi DIY dan Provinsi NTT dilakukan kegiatan dengan menggunakan data absolut untuk meningkatkan adrenalin para pelaku kegiatan. Di NTT program dilakukan sejak tahun 2010 dengan bertumpu pada program Sister Hospital, sementara di DIY dilakukan pada tahun 2012 dengan menggunakan model surveilans respons dan peningkatan perhatian pada kejadian nyata kematian ibu dan kematian bayi. Kedua provinsi ini juga menata sistem rujukan dengan mengembangkan manual rujukan KIA.

Berangkat dari permasalahan dan pengalaman tersebut maka pada tanggal 8 dan 9 Maret 2013 Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM dalam rangka Annual Scientific Meeting (ASM) 2013 FK UGM, menyelenggarakan Semiloka mengenai: Penggunaan data Kematian “absolut” untuk Peningkatan Kinerja Program MDG 4 dan MDG 5 di level kabupaten/kota. Semiloka ini bertujuan merumuskan model penggunaan data absolut untuk meningkatkan kepedulian dan memacu adrenalin pelaku kegiatan KIA, dan mengenalkan manual rujukan KIA di level kabupaten/kota. Juga membahas keuntungan dan kerugian menggunakan data absolut dalam konteks penghitungan rates.

Semiloka ini sangat menarik karena para pembicara adalah para pelaku dan pengambil kebijakan di daerah, seperti Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Provinsi DIY, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Ende dan Kabupaten Kulon Progo, Direktur RSUD Bajawa dan RSUD Panembahan Senopati Bantul. Tampil sebagai pembahas utama adalah para pakar di bidangnya yaitu: Dirjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh dr.KiranaPritasari, MQIH., pakar manajemen kesehatam Prof.dr. Laksono Tisnantoro, M.Sc, Ph.D., pakar epidemiologi Prof.dr. Bhisma Murti, MPH, M.Sc., dan pakar KIA Prof.dr.Endang Basuki, MPH. Acara ini dibuka dan ditutup oleh Dr.dr. Ova Emilia, Sp.OG (K), M.Med.Ed selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni FK UGM.

Menurut dr.Sarminto, M.Kes (Ka.Dinkes DIY) keuntungan pemakaian angka absolut adalah bahwa angka bisa diperoleh bulanan sehingga lebih mudah dipakai untuk memantau perkembangan program, tetapi angka rates juga punya kelebihan yaitu angka lebih bisa dipercaya karena berdasar survei. Hal tersebut didukung pula oleh dr.Hambang Haryatno,M.Kes (Ka.Dinkes Kulon Progo), bahwa nilai positif dari penggunaan angka absolut adalah dapat dengan mudah diamati peningkatan atau penurunannya tanpa perlu melihat jumlah kelahirannya, artinya dapat secara actual menunjukan progress angka kematian. Angka absolut lebih cocok digunakan untuk analisis dalam wilayah, kenaikan satu angka saja sudah berarti atau berpengaruh bagi suatu wilayah, dan intervensi terhadap kejadian kematian Ibu dan Bayi dapat langsung ditindak lanjuti. Adapun nilai positif dari penggunaan angka rates yaitu bagus untuk membandingkan dengan wilayah lain. Juga penggunaan angka rates lebih adil karena secara proporsional menghitung jumlah kematian dengan jumlah penduduk / kelahiran hidup. Pendapat-pendapat tersebut dilengkapi pula oleh dr. Johanes Don Bosco Do, M.Kes. (Ka.Dinkes Ende) bahwa angka absolut sangat cepat untuk digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedang angka rates cocok untuk penentuan target kinerja program.

Dari semiloka ini ada beberapa hal yang disimpulkan bersama yaitu:

1. Penggunaan angka absolut dan rates keduanya dibutuhkan bersama-sama
   • Angka absolut untuk melihat secara cepat kasus kematian dan memberi respon cepat di suatu wilayah. Juga melihat secara nyata (berapa kepala/nyawa yang hilang) dari tahun ke tahun. Bisa memacu adrenalin!!
   • Angka rates dipakai untuk membandingkan antar wilayah yang berbeda, dipakai untuk respon terencana.
2. Untuk mengurangi kegaduhan sewaktu menghadapi kedarurutan obstetri perlu menata sistem rujukan KIA dengan menyusun manual yang jelas dan berdimensi lokal, dengan menyertakan sumber pendanaannya yang jelas.
3. Konsep Surveilans Respons penting sekali diterapkan dalam program KIA, terutama deteksi kasus kematian ibu dan bayi, dan konfirmasi kasus dalam kegiatan AMP
4. Jumlah kematian maternal cenderung menurun, tapi kematian neonatal masih tetap/cenderung meningkat
5. Presentasi jumlah kematian yang bisa dicegah lebih tinggi daripada yang tidak bisa dicegah
6. Untuk mengetahui permasalahan KIA dari hulu ke hilir dan menentukan intervensi yang tepat (yang berdimensi lokal/kab/kota) maka sebelumnya perlu melakukan Mapping Intervention
7. Soft Skill tenaga kesehatan dalam berkomunikasi dan memberi informasi sangat penting dalam mensukseskan MDG 4-5
8. RSUD mendukung MDG 4-5 (RS PONEK, RSSIB)

Upaya mempercepat penurunan kematian ibu dan kematian bayi dalam mencapai MDG 4-5, maka direkomendasikan:

1. Dibudayakan penggunaan angka “absolut ” untuk memacu adrenalin para pemangku kepentingan, disamping angka “rates”
2. Perlu menata sistem rujukan KIA dalam Manual Rujukan KIA yang berdimensi lokal (kab/kota) disertai sumber pembiayaan yang jelas
3. Begitu ada kasus kematian maka segera dilakukan AMP dan direspons segera dalam konsep Surveilans Respons
4. Untuk menentukan intervensi yang tepat dari permasalahan KIA dari hulu ke hilir , maka perlu didahului dengan kegiatan Mapping Intervention yang berdimensi lokal (kab/kota)
5. Perlu peningkatan soft skill tenaga kesehatan dalam berkomunikasi dan memberi informasi kepada para stakeholders
6. Semua kegiatan harus dilengkapi Standar Operating Procedure (SOP), dan SOP harus dipatuhi.

Semoga ke depan dengan komitmen kuat, dan kerja sistematis dan terarah dari para pemangku kepentingan, pesawat jumbo jet berisi ibu hamil, tidak harus jatuh setiap minggu di wilayah Indonesia tercinta ini. Amin

 

{module [150]}

Oleh : Nasiatul Aisyah Salim SKM.,MPH

Audit perinatal merupakan analisis sistematis mutu pelayanan klinis yang meliputi prosedur diagnosis dan perawatan, penggunaan sumber daya, hasil yang muncul serta kualitas hidup ibu dan anak. Audit kematian perinatal dapat dianggap sebagai suatu cara untuk meningkatkan proses-proses perawatan bagi semua wanita hamil dan bayi. Selain itu, audit kematian perinatal memberikan kesempatan untuk bisa mempelajari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam proses perawatan melalui identifikasi, analisis dan pengambilan langkah-langkah untuk mencegah agar tidak terjadi lagi.

Audit perinatal dapat dilakukan dengan bermacam metodologi misalnya audit eksternal yang mana proses perawatan dievaluasi oleh auditor eksternal independen dan audit berbasis unit atau yang biasa dikenal sebagai audit internal yaitu petugas kesehatan mengevaluasi pelayanannya sendiri, melakukan pengukuran secara langsung dan cepat dengan tujuan untuk meningkatkan perawatan. Namun, audit internal memiliki kelemahan yang menyangkut hubungan antar personal dan persaingan sehingga akan dapat mempengaruhi analisis. Walaupun begitu, audit internal yang dilakukan sendiri akan menghasilkan pemecahan yang lebih detail yang mana harapannya akan membawa lebih banyak peningkatan efisiensi di tingkat internal pelayanan kesehatan dan menjadi tanggung jawab kelompok audit.

Pelaksanaan audit perlu diketahui faktor-faktor sub-standard (sub-standard factors/SSF) yaitu masalah manajemen perawatan yang menyangkut perawatan menyimpang dari batas-batas aman praktek yang telah ditentukan dalam panduan, standard, protokol-protokol atau praktek normal, dan yang memiliki potensi untuk menyebabkan hasil merugikan bagi pasien, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengetahuinya bisa menggunakan instrumen audit yang berdasarkan pada analisis akar penyebab. Penelitian Vincent (2003) dan Young (2000) membuat instrumen untuk kelompok-kelompok audit perinatal berbasis unit yaitu “6 What Questions”. Dengan menjawab keenam pertanyaan ini maka SSF dapat dianalisis, asal-muasal SSF dapat dikenali, mengetahui keterlibatan kelompok petugas kesehatan, penarikan kesimpulan, dan merumuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah SSF muncul kembali.

Diem, M dkk (2012) menjelaskan bahwa keberhasilan audit kematian perinatal bisa dilakukan dengan strategi meliputi perencanaan informasi, perencanaan pelatihan dan perencanaan organisasi. Kriteria tim audit harus cukup besar yang meliputi perwakilan ahli bidang kebidanan dan perawatan neonatal di semua tingkat (bidan, perinatologis, dokter umum, bidan praktik swasta dan bidan rumah sakit, perawat bagian kandungan dan anak, dokter anak, ahli neonatalogi, ahli patologi dan ahli genetika). Tim audit mengajukan seorang wakil independen untuk mengikuti setiap pertemuan audit. Sebagai anggota tim, koordinator audit membantu kelompok inti dalam mengorganisir dan mempersiapkan pertemuan-pertemuan audit.

No	Pertanyaan dan sub-pertanyaan
1.	Apa yang Terjadi ?
	Siapa saja petugas kesehatan yang terlibat?
2.	Kondisi apa saja yang terdapat SSF ? contohnya kejadian-kejadian klinis yang mencolok, kerangka waktu, akhir pekan atau hari-hari kerja, kondisi fisik dan mental pasien, situasi lokal, beban kerja petugas kesehatan, dll)
3.	Apa Sebab yang menimbulkan SSF ? (analisis kasus yang muncul)
	–      Menyangkut pasien (misalnya: tekanan, tingkat keseriusan keadaan)
	–      Menyangkut tugas (contoh: ketersediaan protokol dan fasilitas-fasilitas laboratorium)
	–      Menyangkut petugas kesehatan (misal: motivasi, sikap, kecakapan)
	–      Menyangkut tim (komunikasi antara petugas kesehatan, keberadaan supervisi/pengawasan)
	–      Lingkungan pekerjaan (contohnya: pembauran pegawai, ketersediaan staf pendukung)
	–      Menyangkut pengelolaan/manajemen (kultur keselamatan, sumber-sumber keuangan)
	Menentukan apakah penyebab-penyebab yang muncul hanya relevan dengan kasus yang dianalisis atau merupakan persoalan struktural dalam organisasi
4.	Apa hubungan antara SSF dan Kematian? (penggolongan keterkaitan)
	–       Tidak ada: tidak ada kaitan antara SSF yang teridentifikasi dengan hasil yang muncul
	–       Tidak mungkin: nampaknya tidak mungkin bahwa manajemen lain akan menimbulkan hasil yang berbeda
	–       Mungkin: manajemen lain mungkin saja dapat membuat perbedaan dalam hasil
	–       Bisa jadi: manajemen lain akan dapat diharapkan secara masuk akal untuk memberikan hasil yang berbeda
	–       Sangat mungkin: faktor yang jelas dapat dihindari sehingga hasil yang berlawanan dapat dicegah.
5.	Apa kesimpulannya (analisis jawaban 1-4) Memberikan daftar penyebab satu per satu yang menyebabkan timbulnya SSF (misalnya supervisi yang tidak memenuhi, kegagalan pemantauan peralatan)
6.	Apa yang harus dilakukan untuk mencegah SSF tidak muncul lagi? (tindakan) Memberikan daftar tindakan secara berurutan untuk peningkatan perawatan (sebagai contoh membuat program kecakapan dan pelatihan (termasuk membuat daftar nama) untuk semua personel terkait)

Menurut Diem, M dkk (2012) menjelaskan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan audit perinatal adalah keterbatasan dana. Mengorganisir dan mempersiapkan pertemuan-pertemuan audit serta menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tersebut memakan waktu dan oleh karenanya menjadi mahal. Akibatnya, keberlangsungan audit perinatal sangat tergantung pada motivasi para petugas kesehatan dalam menyampaikan perawatan. Selain itu pendidikan dan kerjasama yang baik antara kelompok petugas kesehatan dan penyedia layanan individu adalah prasyarat untuk menyediakan perawatan secara optimal. Walaupun kerjasama maupun pendidikan dianggap mempunyai manfaat tak langsung terhadap kualitas perawatan perinatal.

Daftar Pustaka :

Diem, Mariet et al. (2012). The Implementation of Unit Based Perinatal Mortality Audit in Perinatal Cooperation Units in The Northern Region of The Netherlands. BMC Services Research, 12:195

 

{module [150]}

Disarikan oleh: Widya Febriyanti, SKp, Ners.

Beberapa hasil penelitian pada lembaga pelayanan kesehatan dilaporkan bahwa faktor utama untuk melaksanakan kebijakan kesehatan yang efektif di seluruh dunia adalah dengan adanya reformasi yang besar kaitannya dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Meskipun telah banyak instansi yang mengaplikasikan perkembangan kebijakan dan pedoman praktek klinis, tetapi pada tataran aplikasinya masih banyak instansi yang sumber daya manusia kesehatannya (SDMK) masih belum menerapkan arti sesungguhnya makna dari reformasi kesehatan. Hal yang menjadi fokus perhatian pada kapasitas pelayanan kesehatan beberapa tahun belakangan bertujuan untuk menjadikan pelayanan kesehatan menjadi lebih adekuat dan waktu pelayanan dapat lebih terukur. Kurangnya SDMK yang berkualitas merupakan faktor pembatasan utama dalam melaksanakan kebijakan dan reformasi kesehatan di negara berkembang. Salah satu tantangan utama adalah menjamin efektivitas dan ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari millennium kelima, yaitu dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebesar 75 % sampai dengan target tahun 2015 diperlukan kualitas SDMK yang kompeten dalam memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emerges secara komprehensif sehingga angka indikator kematian ibu dan bayi pada suatu negara dapat menurun.

Meskipun teknik klinis untuk memerangi kematian ibu dan morbiditas sangat terkenal, memilih strategi terbaik untuk menerapkan masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Analisis historis menunjukkan bahwa penurunan tingkat kematian ibu terjadi akibat faktor teknis dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Tidak ada strategi tunggal yang efektif secara signifikan untuk menurunkan tingkat kematian ibu. Hadirnya sistem pelayaanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK) serta pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONED) pada pelayanan kesehatan dasar, merupakan dua strategi yang beberapa tahun belakangan diterapkan untuk mengurangi anga kematian ibu. Namun tidak pula luput dari pentingnya strategi lain seperti mengurangi keterlambatan dalam menerima perawatan dan meningkatkan cakupan pelayanan.

Bahkan ketika beberapa strategi kombinasi terbaik pun telah teridentifikasi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, masih banyak kendala yang masih belum dapat teratasi diantaranya adalah tidak memadainya sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan akan bergantung pada kompetensi ketersediaan produktivitas dan daya tanggap profesional kesehatan.

Apa yang diketahui tentang peran SDMK dalam memberikan obstetrik Darurat berkualitas? serta bagaimana pengetahuan yang diterjemahkan ke dalam kebijakan kesehatan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, telah banyak kajian literatur yang membahas mengenai peran SDMK dalam peningkatan kualitas pelayanan obstetrik emergensi baik berupa bukti-bukti mengenai ketersediaan tenaga dan juga kesenjangan pengetahuan SDMK tersebut yang pada akhirnya bahasan tersebut dapat berguna untuk pengambilan suatu kebijakan kesehatan. Dalam kaitannya dengan konsep obstetrik emergensi maka dapat kita bagi menjadi tiga dimensi yaitu: struktur, proses dan hasil. Struktur meliputi material, sumber daya manusia, organisasi. Proses meliputi aspek teknis klinis dan perawatan interpesonal serta motivasi. Hasil mencakup indikator-indikator kesehatan ibu dan bayi baru lahir dan penilaian terhadap pengunaan pelayanan. Kerangka kerja inilah yang telah dimodifikasi dan disesuaikan untuk mendukung analisis dalam dimensi kualitas pelayanan obstetrik emergensi.

Struktur : Material

Sebagian besar intervensi yang terkait dengan obstetrik emergensi adalah antibiotik parenteral, kelahiran secara bedah secaria, kelahiran per vaginam, manual plasenta, kekurangan peralatan atau tidak adanya unit yang lengkap, pendelegasian pada tenaga kesehatan yang bertugas di lokasi perifer pun terbatas, dll.

Struktur : Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

Pembahasan mengenai sumber daya manuasia yang dilihat adalah dari aspek ketersediaan, kualifikasi dan kompetensi. Kekurangan jumlah SDMK akan meningkatan beban kerja dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan terhadap pasien, termasuk didalamnya terkait dengan profesional waktu tunggu dan pengendalian terhadap infeksi akan menjadi lebih sulit.

Profesi yang dimaksud dalam SDMK dalam pelayanan obstetri emergensi menurut referensi dari PBB adalah dokter, dokter spesialis kandungan, dokter sepesialis anastesi. Bidan dan perawat. Kualifikasi dari profesional SDMK ini menentukan kemampuan mereka untuk mendiagnosa dan menangani pasien secara memadai. Dengan demikian morbiditas ibu secara signifikan lebih baik didiagnosis dan diobati oleh dokter dan bidan daripada oleh perawat dan bidan tradisional. Kualifikasi SDMK juga mempengaruhi pengguna terhadap persepsi pelayanan yang berkualitas. Hal ini dilaporkan di Tanzania pada tahun 2003, dimana tingkat pemanfaatan puskesmas rendah dalam menangani kasus obstetrik darurat hal ini terjadi akibat sebagian persepsi pengguna terhadap buruknya kualitas pelayanan yang diakibatkan oleh dari kekurangnya tenaga profesional yang trampil.

Kualifikasi SDMK saja tidak menjamin kompetensi. Seperti yang ditunjukkan dalam keterampilan dan evaluasi tingkat pengetahuan di Benin, Ekuador, Jamaika dan Rwanda, profesional obstetrik emergensi hanya mencetak 50% pada keterampilan yang dibutuhkan. Pengetahuan dievaluasi dengan menggunakan pertanyaan pilihan ganda dan keterampilan dengan tes pada model anatomi. Beberapa alasan terjadinya kesenjangan antara tingkat pemahaman teoritis terhadap ketrampilan klinis diakibatkan oleh metode pelatihan yang kurang memadai, muatan praktek klinis yang kurang didukung oleh peralatan, ketidakmampuan untuk mendelegasikan tugas-tugas dan terlalu bervariasinya standar oprasional prosedur klinis sehingga tidak mudah dipahami oleh setiap SDMK yang bertugas. Para penulis menyarankan agar dapat menerapkan pelatihan keterampilan klinis yang berbasis pada clinical instructor, seperti yang pernah dicoba oleh beberapa tim. Pendekatan ini tidak hanya akan menjadi lebih efektif tetapi juga akan mengurangi waktu pelatihan.

Struktur : Organisasi

Beberapa studi yang dibahas dalam kaitannya dengan organisasi mengenai kebijakan manajemen SDMK dan pengaruhnya terhadap sikap staf, manajemen peralatan, sistem informasi dan mekanisme peningkatan kualitas kinerja. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kemampuan manajerial akan membantu untuk lebih mengkoordinasikan perawatan pasien menjadi lebih optimal. Aspek-aspek organisasi seperti jasa pelayanan, sistem rujukan dapat menjadi bahsan penting didalam peningkatan program obstetrik emergensi menjadi lebih efektif.

Proses : Aspek Pelayanan Klinis

Ketidaklengkapan fasilitas penunjang seperti bank darah dan laboratorium akan mempengaruhi pelayanan inti dari obstetrik ginekologi. Termasuk juga salah satunya adalah ketidakklengkapan bahan emergsi esensial, sehingga pelayanan terhadap pasien menjadi tertunda disebabkan oleh karena keluarga harus membeli dan melengkapi bahan terapi tersebut. Memang beberapa intervensi obsterik emergensi akan sangat tergantung kepada tersediaan peralatan khusus seperti forceps, vacums dan tensiometers.

Penilaian pelayanan klinis dengan metode evaluasi keterampilan mandiri masih dianggap sulit dengan demikian penilaian pelayanan klinis secara multi disiplin dari staf-staf yang saling berhubungan, akan jauh lebih dan efektif digunakan sebagai metode untuk audit klinis. Oleh karena itu, sebagaimana terungkap dalam sebuah penelitian di Indonesia, audit klinis lebih informatif daripada angka kematian yang sederhana dibandingkan dengan hanya melihat pada angka-angka kematian yang tanpa dapat dianalisa secara rinci. Audit klinis dapat menjabarkan secara rinci infromasi-informasi tentang aspek mana yang harus diperbaiki dari pelayanan obsterik emergesi guna mencegah terjadinya kasus yang sama agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang pada instansi tersebut.

Proses : Perawatan Interpersonal

Aspek interpersonal proses obstetrik emergensi dinilai dari perspektif pengguna dengan menggunakan ques-tionnaires kepuasan pelanggan.

Proses : Motivasi SDMK

Motivasi tidak ditujukan sebagai pertanyaan yang sifatnya eksklusif dari sebuah penelitian, tapi tampaknya hal ini menjadi penting dalam kaitannya dengan perekruitan tenaga di pelayanan obstetrik emergensi sebelum SDMK tersebut masuk menjadi bagian dari tim pelayanan obsterik. Semangat yang tinggi dan orientasi terfokus terhadap kualitas pelayanan akan dapat meningkatkan akuntabilitas, kondisi kerja yang lebih baik serta perencanaan karir yang lebih matang serta peluang untuk mendapatkan insentif pun menjadi meningkat.

Dalam struktur dan dimensi hasil sebagian besar didokumentasikan sedangkan pada dimensi proses

Dari hal yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) kekurangan staf akan menjadi hambatan besar dalam menyediakan pelayanan obstetrik emergensi yang berkualitas, (2) wanita hamil yang melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan sering kali merasakan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh SDMK yang kurang profesional pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, (3) teknik kualitas dari obstetrik emergensi masih harus diteliti lebih mendalam. Dari dua hal yang pertama dapat disimpulkan bahwa

Kesimpulan

SDMK merupakan komponen kunci dalam semua dimensi-keputusan pelayanan obstetrik emergensi dan menentukan kualitas pelayanan, pada khususnya dalam proses klinis. Beberapa kajian diatas telah membahas bahwa dampak negatif dari kekurangan staf dan ketidakseimbangan kualitas pelayanan akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan. Pengaturan klinis dan sikap staf klinis terhadap ketaatan standar operasional prosedur akan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan kuantitatif serta memperbaiki dari aspek kualitatif dengan melakukan perubahan dalam kurikulum pre service ataupun kurikulum yang digunakan untuk peningkatan kapasitas SDMK. Kebijakan ini harus melibatkan secara penuh seluruh personil yang terlibat dalam tim obstetrik emergensi dan juga stakeholder terkait dari berbagai lintas sektoral. Dengan cara ini, kinerja dalam sistem pelayanan kesehatan akan sangat konkrit dapat ditingkatkan. Adanya perbaharuan pada sistem kebijakan SDMK dalam pelayanan obstetrik emergensi, akan meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme produksi kualitas pelayanan sehingga dapat dengan sepenuhnya memberikan peran dan kontribusi yang signifikan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi dengan demikian tujuan dari point MDGs keempat dan kelima dapat tercapai.

Daftar Pustaka :

Dogba, Maman & Fournier, P. (2009). Human Resources and the quality of emergency obstetric care in developing countries : A systematic Review of the Literature.

Human Resources for Health

 

{module [150]}

Disarikan oleh: Andriani Yulianti, MPH

Kegagalan dalam penanganan kasus kedaruratan obstetri umumnya disebabkan oleh kegagalan mengenal resiko kehamilan, keterlambatan rujukan, kurangnya sarana yang memadai untuk perawatan ibu hamil dengan risiko tinggi maupun pengetahuan tenaga medis, paramedis dan penderita itu sendiri dalam mengenali kehamilan resiko tinggi secara dini. Masalah dalam pelayanan obstetri maupun kondisi ekonomi pun ikut berperan didalamnya. Pengetahuan mengenai tanda-tanda kehamilan beresiko oleh si penderita (Ibu hamil atau keluarga) masih sangat minim dilakukan pada negara-negara berkembang termasuk di Asia, namun hal ini bisa diupayakan dengan peningkatan keterampilan pada semua nakes yang bisa diterima dari tenaga kesehatan profesional, seperti bidan, nonphysician, dokter atau perawat. Bagaimanapun juga ini memang selalu menjadi kendala pada negara-negara yang masih memiliki sumber daya rendah, yang mana ada kesulitan untuk memenuhi sesuai dengan standar yang ada.

Pentingnya pelatihan bagi tenaga terkait dengan emergency obstetric seperti yang dikutip dalam jurnal ini adalah dirasa penting dikarenakan pelatihan merupakan elemen kunci didalam mengurangi kematian ibu dan memastikan bahwa selama Ibu hamil, melahirkan dan sampai pada periode setelah melahirkan semua perempuan memiliki akses pelayanan yang sudah diterima dari para profesional kesehatan. Untuk memastikan bahwa pelatihan memang berdampak untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari para tenaga kesehatan profesional yang mana terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak perlu melihat terkait dengan ada 4 level kirkpatrick terkait dengan pelatihan yang mana efektifitas dari pelatihan yang dilakukan dapat dinilai:

1. Bagaimana reaksi tenaga kesehatan terhadap pelatihan yang dilakukan. Apakah mereka menyukainya; apakah pelatihan dirasa sangat berguna?
2. Apakah pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan apakah itu dapat meningkatkan keterampilan.
3. Apakah kemampuan dan keterampilan dalam pelatihan dapat dipraktekan
4. Apakah pelatihan bisa meningkatkan hasil yang dicapai atau dapat menurunkan angka kematian ibu.

Perlu adanya review terkait dengan pelatihan yang dilakukan agar tepat sasaran tekait dengan pelatihan: ada beberapa metode seperti dibawah ini:

1. Pelatihan singkat, misalnya pada advance cardiac / trauma life support in obstetrics, manajemen ponek, dan lain-lain.

   Contoh kasus pada pelatihan ATLS dan ACLS, dilakukan pelatihan pendek hanya 2 hari dan sudah termasuk kelas singkat, pilihan sesi antara teori dan praktek dengan melakukan simulasi, melatih untuk situasi emergency seperti terjadi kelainan pada kehamilan, pendarahan berat, preeklamsia berat dan eklamsia dan neonatal rususitasi.
   Reaksi dari pelatihan yang dilakukan secara singkat tersebut memiliki reaksi positiv dari para peserta dan sukses diimplementasikan dibeberapa negara serta memiliki perubahan pada perilaku kerja tenaga kesehatan. Hal yang bisa dipraktekkan terkait dalam level ketiga dari kircpatrick yakni bahwa dengan adanya pelatihan pendek dapat meningkatkan dari servical dilaktasi untuk menyusun permulaan dari laboratorium, peningkatan dalam penggunaan partografh, meningkatkan pengukuran pencegahan infeksi. Selain perubahan pada level ke 3, adapula perubahan terkait dengan level 4 yakni apakah pelatihan dapat memperlihatkan penurunan angka kematian ibu, hal ini terlihat dari angka ibu hamil yang sulit melahikan dan biasanya di tolak oleh tenaga kesehatan menurun dan tercatat ibu yang melahirkan sehat.

2. Lama atau durasi pelaksanaan pelatihan 

   Dari total 38 paper yang dikaji ada 13 paper yang berbeda saat melakukan program pelatihan, yakni berkisar antara 1-8 minggu. Semua dari program-program tersebut tentu lebih luas dari pengkajiannya dari hanya sekedar pelatihan pendek namun secara keseluruhan maksud dari pelatihan tersebut adalah untuk memperbaiki kualitas, mencakup topik dari keterampilan BLS seperti antenatal care, permasalahan dalam kehamilan dan persalinan, pencegahan infeksi, kerjasama team, komunikasi pencegahan penularan HIV dari Ibu kepada bayinya dan promosi breastfeeding. Tercatat dari 13 program ada 9 yang sudah digunakan dalam praktek klinik untuk mengajarkan keterampilan. Untuk modul dari WHO mengenai pelatihan bidan ada metode pengajaran baru seperti menggunakan drama, permainan dan kelompok kerja yang sudah digunakan. 

   Ada beberapa reaksi dari pelatihan ini yang termasuk dalam kirkpatrick pada level 1bahwa modul dari WHO sudah dapat dipahami di beberap negara dan modul tersebut sudah di uji coba, kemudian untuk pendekatan keterampilan dan pengetahuan dalam ponek adalah satu bagian yang memiliki tanggapan yang sangat bagus baik dari pelatihan pengenalan sebelum pelayanan asuhan kebidanan. 

   Sangat mencengangkan bahwa pada level 2 dari kirkpatrick, ada 6 study yang hanya sedikit memperlihatkan sedikit perubahan keterampilan kepada pelaku pelayanan kesehatan atau bahkan tidak ada perubahan mengenai kemampuan antenatal care, kemampuan nakes dalam hal persalinan dan kelahiran, penggunaan partograf dan manajemen ponek. Di indonesia ada satu kajian yakni dengan membandingkan satu group dengan yang lainnya dan sudah dilatih dan diberikan kesempatan dengan menolong persalinan sebanyak 15 orang dan didukung evaluasi oleh teman sejawatnya setelah diberikan kesempatan tersebut juga dilanjutkan dengan diberikannya pendidikan lanjutan mengenai apa yang sudah diterapkan dan dikembangkan. Untuk group yang satu juga diberikan kesempatan pemberian pelatihan namun hanya dengan sedikit pasien dan tanpa ada dukungan tindak lanjut kedepannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskpun sudah melakukan pelatihan dalam waktu yang panjang apabila tidak di folow’up maka tidaka akan memberikan dampak yang positif terhadap kemampuan tenaga kesehatan. 

   Pada level ke 3 yang termasuk dalam kirkpatrick bahwa keterampilan yang dapat diterapkan atau di praktek, dari beberapa paper yang dilaporkan bahwa perubahan perilaku pada peserta pelatihan ada pada pelatihan partograf, frekuensi pelepasan plasenta uterin dan pelepasan uterin lebih sering dan beberapa peningkatan partisipasi teknik pembersihan dan aseptic. Adapula sisi positive lain mengenai perubahan tersebut yakni dengan kepedulian yang semakin membaik terhadap kekurangan dari manajemen Rumah Sakit, peningkatan perbaikan pada teamwork dan komunikasi. ada salah satu penulisan yang maloporkan bahwa tidak ada peningkatan kemampuan pada praktek antenatal setelah mengikuti selama 3 minggu. Jadi memang pelatihan harus disesuiaikan dengan kebutuhan agar dapat bermanfaat dan dapat diterapkan.

   Pada level ke 3 yang ada dalam kirkpatrick mengenai apakah ada peningkatan hasil yang dicapai dalam menurunkan angka kematian ibu terkait dengan waktu pelatihan yang panjang, pada satu paper hanya menjelaskan bahwa memang ada peningkatan yang dramatis mengenai jumlah rujukan sebanyak >200%, peningkatan kepuasan pelanggan namun pada hasil rata-rata kasus caecar yang didemonstrasikan tidak memiliki banyak perubahan.

3. Pembelajaran sendiri secara langsung 

   Pada pembelajaran ini tidak perlu dengan jadwal khusus. Adapun dampak dari pembelajaran ini sesuai dengan yang ada dalam level kirkpatrick level 1 tidak di ukur dan pada level ke 2 sudah ada penilaian dari beberapa studi, baik dari pendidikan perinatal program, laboratorium kesehatan reproduksi dan program pembelanjaran mandiri dan hasilnya sudah perubahan kemampuan. Untuk pendidikan perinatal sudah ada hasil perubahan dari keterampilan praktek dengan penomoran dari antenatal and intrapartum proccedure. Untuk level ke 3 ada perubahan perilaku tidak bisa dipastikan karena masih kurang bukti yang menguatkan hal ini. Setelah pengenalan dari perpustakaan kesehatan reproduksi tidak ada memperlihatkan perubahan.

Secara umum beberapa penelitian menjelaskan tentang reaksi yang positif tentang pelatihan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuan dilihat 4 level Kirkpatrick tersebut sudah memperlihatkan perubahan, namun ada beberapa hal yang perlu juga diperhatikan oleh para pelaku pelayanan kesehatan terkait:

1. Practising skill 
   Fakta dari seluruh program yang termasuk pelatihan ketermpilan menyarankan bahwa keterampilan itu adalah aspek yg sangat penting meskpiun demikian ada satu penelitian yang menyatakan bahwa membandingkan perbedaan dan menggunakan pendekatan terhadap perbedaan pendekatan keterampilan dan terhadap keuntungan dari praktek klinik. 

   Lama pelatihan yag sering digunakan adalah praktek kinik dibandingkan pelatihan yang bersifat pelatihan pendek dan program pelatihan sendiri secara langsung. Semakin lamanya proses kursus pelatihan itu lebih baik menggunakan metode dengan praktek klinik dibandingkan pelatihan yang bersifat stimulus. Pelatihan pendek yang sifatnya belajar klinis. Pilihan dari metode yang dipilih tergantung dari pilihan aspek logistik dan design pelatihan.

2. Team approach 
   Pendekatan tim sangat diperlukan untuk memperkuat pelatihan yang pernah didapat. efektifitas teamwork dan komunikasi sangat penting untuk dikembangkan karena bahkan negara eropa barat tidak dapat mengefektifkan teamwork yang ada untuk mendukung penurunan angka kematian ibu dan anak. Sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada korelasi antara negara maju terkait dengan kesiapan team dan teamwork karena hal ini selalu menjadi masalah terkait dengan penurunan angka kematian ibu dan anak.
   
   Team work yang baik didapat dari kontribusi dari rekan sesama team dan juga hubungan yang baik dalam hubungan sesama tenaga kesehatan, baik bidan maupun dukun beranak.

3. Follow-up 
   Di Indonesia peran serta penilaian oleh teman sejawat serta kesinambungan pendidikan pasca pelatihan akan berdampak pada semakin membaiknya skor keterampilan dalam kinerja dibandingkan dengan melakukan pelatihan yans sama tanpa adanya tinjauan ulang dari tim sejawat. Beberapa isu yang didapat dari penulis yang berbeda dalam sebuah paper bahwa faktor yang berkontribusi dalam suksesnya sebuah pelatihan adalah: efektifitas dari pelatihan itu yang ditentukan dari pengaturan pelayanan kesehatan yang mana merupakan adalah pekerjaanya seorang profesional, begitulah pemandangan dari sumber daya yan tersedia. namun demikian adapula yang mengatakan bahwa pelatihan hanya akan efektif jika merupakan bagian dari program keselamatan ibu. Laporan dari program pelatihan seharusnya sudah termasuk dalam sebuah deskripsi isi dari pelatihan yang masuk dalam sesuatu yang diajarkan, menyangkut biaya, seberapa kuat keyakninan dan bagaimana dengan persiapan para pelatih untuk melakukan tugas mereka dan memilih mana pelatihan yang dianggap merupakan bagian yang sangat kuat membantu program penyelamatan ibu.

Daftar Pustaka :

Lonkhuijzen, L., Dijkman,A., Roosmalen, J., Zeeman, G & Scherpbier, A. 2010. A systematic review of the effectiveness of training in emergency obstetricc care in low-resource environment. An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.

 effektifeness of training in emergency obstetric

 

{module [150]}

Tanggal 7 Januari 2013 lalu, Joint Commission International (JCI) mengumumkan bahwa edisi baru Standar Akreditasi Rumah Sakit JCI akan segera terbit menggantikan edisi 4 yang saat ini berlaku. Standar Edisi 5 yang telah disusun sejak tahun 2012 ini akan diterbitkan pada tanggal 1 September 2013 dan akan diberlakukan pada tanggal 1 April 2014. Beberapa hal baru dalam edisi ini meliputi proses survey di lapangan, misalnya akan ada survey tanpa pemberitahuan dan beberapa tipe telusur (tracers) baru.

Berita ini mungkin akan mengejutkan bagi beberapa RS yang sedang menyiapkan diri untuk mendapatkan sertifikasi akreditasi dari JCI berdasarkan standar edisi 4, terlebih edisi 4 tersebut juga diadopsi sebagai standar akreditasi KARS versi tahun 2012 dimana terakreditasi KARS dijadikan batu loncatan sebelum terakreditasi internasinoal (JCI). Apakah dengan adanya edisi baru tersebut KARS perlu juga memperbaharusi edisi standarnya? Apakah pengelola RS harus segera mempelajari edisi baru dari JCI ?

Akreditasi RS merupakan salah satu pendekatan pengelolaan mutu yang meliputi semua aspek RS (organisation-wide basis) dengan harapan dapat membangun budaya mutu RS meliputi aspek pembelajaran bagi seluruh staf RS, komunikasi organisasi, kerjasama multidisplin, etika bekerja hingga reputasi rumah-sakit.

Meski standar akreditasi dibutuhkan untuk membangun budaya mutu RS, namun proses membangunnya secara umum sama: memahami dan menetapkan perubahan budaya yang diinginkan (sesuai standar), menilai kondisi yang ada pada saat ini (self asssessment), menyusun rencana kerja, menerapkan rencana kerja (dimulai dari penyusunan dokumen akreditasi, sosialiasi, pelatihan dan supervisi), dan melakukan monitoring evaluasi pemenuhan standar secara periodik.

Bila proses membangun budaya mutu tersebut telah berjalan sehari-hari dimana program akreditasi telah menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari bukan hanya berupa sebuah “project”, maka terbitnya sebuah edisi baru dari standar akreditasi tidak akan menjadi sebuah masalah bagi pimpinan dan staf RS. Edisi baru (bahkan standar akreditasi dari lembaga akreditasi yang berbeda) akan langsung masuk kedalam “mesin” budaya mutu RS. (hd)

 

{module [152]}

Institute for Healthcare Improvement (www.ihi.org) baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah mengembangkan alat bantu peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara on-line yang disebut sebagai “The IHI Improvement Map”. Tools ini menyediakan pedoman yang jelas untuk para pengelola sarana pelayanan kesehatan terutama manajer rumah-sakit untuk menetapkan agenda, memilih prioritas, mengorganisasi kegiatan dan mengelola sumber daya secara efisien dalam upaya peningkatan mutu.

IHI telah mengeluarkan versi percobaan pada bulan Juni 2009, namun demikian versi sebenarnya baru akan dikeluarkan pada bulan September 2009. Pada versi ini para fasilitator upaya peningkatan mutu akan mendapatkan akses interaktif, web-based, yang akan menyediakan informasi terbaik secara manajerial dan klinis untuk membantu rumah-sakit menyediakan pelayanan yang terbaik.

Halaman awal web ini akan ditampilkan pilihan tujuan peningkatan mutu sesuai prioritas yang ditetapkan oleh Institute of Medicine, yang dapat dipilih para pengguna, yaitu: Efektifitas; Efisiensi; Keadilan; Fokus kepada pasien; Keselamatan; dan Ketepatan waktu. Berdasarkan tujuan yang dipilih kemudian akan disajikan berbagai upaya peningkatan mutu yang pernah dilakukan berikut dengan hasil, waktu, biaya dan kesulitan serta level evidence-nya. Lebih lanjut setiap upaya tersebut juga dapat dibaca secara detail untuk mempelajari indikator keberhasilan yang digunakan, hubungannya dengan inisiatif nasional, instrumen dan referensi lain yang digunakan.

Informasi lebih lanjut pada:

http://www.ihi.org/IHI/Programs/ImprovementMap/ImprovementMapPreview.htm

Meski tools ini didesain terutama untuk digunakan oleh rumah-sakit di Amerika, tidak ada salahnya kita pelajari dengan baik untuk kemudian kita kembangkan tools serupa bagi rumah-sakit di Indonesia demi kemajuan bangsa. Dirgahayu Indonesia !

 

 

Oleh : Nasiatul Aisyah Salim, SKM.,MPH

Menetapkan indikator mutu pelayanan klinis, mengukur dan mengevaluasinya secara periodik lalu melakukan intervensi berdasarkan hasil evalusi terbukti efektif meningkatkan mutu. Di Amerika Utara berkurangnya angka kematian di rumah sakit akibat penyakit cardiovascular terutama myocardial infarction akut (AMI) terjadi setelah banyak rumah sakit melaporkan indikator mutu secara rutin untuk membandingkan dan menilai rumah sakit.

 

Berbagai cara dapat dilakukan untuk menetapkan indikator mutu pelayanan klinis, salah satunya dilakukan oleh Hongpeng Sun dan kawan-kawan yang menetapkan 3 jenis indikator mutu yang potensial yaitu indikator struktur, indikator proses dan indikator hasil untuk AMI.

Indikator struktural didefinisikan sebagai aspek lingkungan atau teknis perawatan pasien. Indikator proses atau pengukuran kinerja klinis, meliputi bagaimana dokter menangani pasien. Indikator hasil didefinisikan sebagai perubahan status kesehatan pasien. American Heart Association (AHA) merekomendasikan bahwa aspek struktural perawatan AMI meliputi sarana dan prasarana yang diberikan sejak masa pre-hospitalisasi, IGD, rawat inap dan rawat jalan. Indikator proses didasarkan pada perawatan pharmakologis dan non-pharmakologis sesuai pedoman pelayanan klinis.

Untuk menentukan indikator mutu AMI, Hongpeng Sun dkk menggunakan 3 tahap melalui diskusi panel yaitu :

1. Menetapkan definisi: Empat panelis dan dua ahli biostatistik dari Harbin diundang dalam pertemuan pertama tatap muka untuk mendiskusikan definisi dari masing-masing indikator, signifikansi klinis dan bagaimana menggunakan indikator.
2. Menilai indikator mutu yang potensial: Kuesioner penilaian semua indikator dibuat dan dikirim ke anggota panel untuk memperoleh opini ahli. Panelis diminta untuk menilai masing-masing indikator yang potensial sesuai karakteristik berikut : berdasarkan bukti, kegunaan, kamampuan interpretasi, validasi, kemampuan mencegah akibat, kelayakan, dan dugaan secara keseluruhan. Masing-masing karakteristik, menggunakan skala 5 poin : tidak setuju (nilai=1), agak setuju (nilai=2-4), dan setuju (nilai=5).
3. Menentukan indikator mutu: Dalam diskusi tatap muka kedua, hasil dari penilaian awal dipresentasikan ke para ahli. Panelis mendiskusikan variasi aspek indikator. Fokusnya mendiskusikan apakah indikator ini cocok dengan lingkungan perawatan kesehatan China atau tidak serta menguraikan alasannya. Jika anggota panel setuju ada indikator yang tidak sesuai dengan China maka indikator tersebut dibuang. Opini terakhir para ahli, diambil ketika mencapai sebuah konsensus.

Hasil penetapan indikator mutu pelayanan untuk pelayanan AMI yang disusun oleh Hongpeng Sun adalah sebagai berikut:

1. Indikator struktur meliputi review administrasi ilmiah rumah sakit, menguatkan peraturan, menaikkan fasilitas medis, dan menjadi latar belakang dasar pemikiran alokasi sumber daya manusia.
2. Indikator proses meliputi empat indikator pengobatan untuk mengevaluasi prosedur pemberian obat bagai pasien rawat inap meliputi aspirin, clopidogrel, beta-adrenoceptor blocking agent dan terapi thrombolytic.
3. Indikator hasil meliputi angka kematian di rumah sakit.

Daftar Pustaka :

Hongpeng Sun, Meina Liu & Shuang Hou. Quality Indicators for Acute Myocardial Infarction Care in China. International Journal for Quality in Health Care 2011; Volume 23, Number 4: pp 365-374