Jakarta (Pos Kota) – Kementerian Kesehatan membatasi masa kerja bagi dokter, dokter gigi dan bidan yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Kebijakan tersebut dilakukan setelah banyaknya dokter-dokter muda (baru lulus perguruan tinggi) dan bidan yang tidak bisa mengikuti PTT akibat penuhnya kuota PTT.
Diskusi Bulanan PKMK FK UGM : Surveilans Respons Kematian Ibu & Bayi

Bulan Mei ini, PKMK FK UGM kembali menyelenggarakan diskusi bulanan dengan tema surveilans respons kematian ibu. Acara yang diadakan pada tanggal 8 Mei 2013 ini di moderatori oleh Sutjipto dengan fasilitator dr. Sitti Noor Zaenab., M. Kes. Acara dimulai dengan penjelasan dari Pak Sutjipto mengenai surveilans. Menurut WHO (2004), Surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Tindakan yang diambil setelah mendapatkan informasi inilah yang disebut respons. Funsi pokok Surveilance yaitu : deteksi kasus, registrasi, konfirmasi, pelaporan, analisis, umpan balik, respons segera dan respons terencana. Deteksi kasus merupakan pokok dari surveilans.
Diskusi yang diadakan di Ruang kuliah S3 FK UGM ini, dr. Zaenab memaparkan rencana penelitian PKMK FK UGM dengan judul penggunaan indeks responsiveness untuk penurunan kematian maternal dan kematian neonatal di 5 dinas kesehatan Kabupaten/kota dan 5 RSUD kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta. Penelitian yang rencananya akan di mulai tahun 2013 hingga 2015 ini bertujuan untuk mengetahui responsivness kepala dinas dan direktur RS dalam upaya penurunan kematian AKI dan AKB yang mana pada tahun 2007 DIY menjadi provinsi terbaik nasional dengan angka kematian ibu sebanyak 106 dan kematian bayi 16 (sangat sedikit dibanding dengan Provinsi lain di Indonesia). Namun AKI dan AKB 5 tahun terakhir meningkat dan berdasarkan hasil AMP, 59% kematian bisa dicegah (avoidable) dan sebab kematian terulang dengan kasus yang sama. dr. Zaenab menjelaskan bahwa selama ini AMP sering terlambat dilakukan, faktor nonteknis berperan dalam tindak lanjut AMP, AMP dilaksanakan namun respon yang direkomendasikan tidak pernah ditindaklanjuti (AMP tidak pernah diteruskan dengan respon segera maupun terencana hanya sampai pada bahan pembelajaran).
Harapannya dengan disusunnya indeks responsiveness bisa memicu adrenalin kepala dinas kesehatan dan direktur RS; menemukan metode baru untuk penurunan kematian ibu dan kematian bayi, pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan masukan yang evidence base untuk perbaikan (kebijakan, perencanaan dan anggaran program KIA, bagi dinas kesehatan provinsi DIY untuk mendapatkan konsep dan instrumen baru untuk melakukan bimbingan teknis program KIA ke kabupaten/kota), dan kementrian kesehatan RI bisa mendapatkan konsep baru penurunan kematian maternal dan neonatal untuk direplikasikan ke seluruh indonesia.
AMP (Audit Maternal Perinatal) menurut kementerian kesehatan adalah proses penelahaan bersama kasus kesakitan, kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dilakukan dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA di suatu RS atau wilayah. Dari kegiatan AMP yang dilakukan ini ditentukan : sebab & faktor terkait dlm kesakitan/ kematian ibu dan perinatal; dimana & mengapa berbagai sistem dan program gagal dlm mencegah kematian; Jenis intervensi & pembinaan yg diperlukan (rekomendasi).
Materi diskusi bulanan selengkapnya bisa di akses di Link Berikut
Kemampuan Komunikasi Dokter di Indonesia Lemah
Jakarta (Metrotvnews.com): Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengakui sebagian dokter di Indonesia belum memiliki tingkat profesionalisme yang memadai. Salah satu kelemahan yang paling mencolok dari dokter di dalam negeri adalah kemampuan menjalin komunikasi dengan pasien.
Menkes Tak Akan Hapus Program Dokter Internship
Jakarta (harianterbit.com) — Pemerintah bersikeras tidak akan menghapus program dokter Internship sebagaimana permintaan sejumlah kalangan. Program Intership dinilai memiliki manfaat yang besar dan dibuat sesuai dengan Undang-Undang.
Di Indonesia Satu Dokter Tangani 3.400 Jiwa
Liputan6.com, Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning menyebutkan saat ini Indonesia sangat kekurangan dokter umum maupun spesialis, karena jumlah dokter dengan penduduk sangat tidak sebanding.
46% Dokter tidak Disiplin dan tidak Profesional
Jakarta (Metrotvnews.com): Sebanyak 46% dokter di Indonesia bersalah dalam kasus disiplin kedokteran dan profesionalisme. Masalah paling banyak adalah terkait komunikasi yang tidak baik dari dokter kepada pasien.
10 Fakta tentang Bidan, Ujung Tombak Penurun Kematian Ibu Anak
Jakarta (Liputan6.com) : Pelayanan kebidanan merupakan kunci penting untuk kesehatan kandungan dan persalinan yang aman. Di seluruh dunia, ada sekitar 287 ribu wanita meninggal setiap tahunnya saat persalinan.
Menengok SJSN Kesehatan di China
Indonesia akan menerapkan sistem jaminan kesehatan universal mulai tahun 2014. Jangan buru-buru berharap karena pada tahap awal ini Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) hanya akan melayani pegawai negeri yang memang dari dulu sudah ikut Askes, ditambah orang miskin yang selama ini ikut Jamkesmas. Bagi PNS, sistem ini bukan hal baru karena dari dulu gajinya sudah dipotong untuk iuran jaminan kesehatan, dan bagi orang miskin iurannya akan dibayar oleh negara. Bagi BPJS (d/h PT Askes) juga bukan hal yang baru karena hanya meneruskan pola pelayanan yang sudah ada, mungkin dengan sedikit modifikasi di sana sini.
Reaktif atau Proaktif?
“…malam ini tepat pukul 20.00 wib saya menerima pengumuman resmi dari kantor pusat JCI Chicago bahwa RSCM telah dinyatakan terakreditasi, bahwa RSCM lulus akreditasi JCI…” demikian pesan pendek dari Direktur Utama Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada akhir bulan lalu, yang mengabarkan bahwa RSCM telah menjadi RS umum pemerintah yang pertama terakreditasi oleh JCI.
Pencapaian tersebut sangat di apresiasi, karena dapat menjadi bukti bagaimana RSCM telah bersungguh-sungguh memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman bagi pasien dan masyarakat termasuk aman bagi para staf dan pengunjung RS. Tidak mudah bagi sebuah RS besar milik pemerintah dan juga sebagai RS pendidikan untuk memperoleh hal tersebut (dan tidak mudah juga untuk mempertahankannya).
Berbagai standar harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi akreditasi tersebut, antara lain adalah kesiap-siagaan RS menghadapi dan mengelola berbagai risiko yang sangat mungkin terjadi melalui upaya yang bersifat reaktif untuk masalah yang telah timbul namun juga upaya yang bersifat proaktif untuk kondisi yang belum terjadi.
Berdasarkan standar akreditasi, RS harus menetapkan definisi operasional dari kejadian sentinel yang meliputi: Kematian yang tidak diduga dan tidak terkait dengan perjalanan penyakit pasien atau kondisi yang mendasari penyakitnya (contoh, bunuh diri); Kehilangan fungsi yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit pasien atau kondisi yang mendasari penyakitnya; Salah tempat, salah prosedur, salah pasien bedah dan; Bayi yang diculik atau bayi yang diserahkan kepada orang yang bukan orang tuanya.
Bila terjadi kejadian sentinel yang sesuai dengan definisi maka harus dilakukan evaluasi dengan cara melakukan root cause analysis (RCA). Jika RCA menghasilkan bahwa perbaikan sistem atau tindakan dapat mencegah dan mengurangi risiko dari kejadian sentinel terulang kembali, maka rumah sakit harus melakukan rancangan kembali dari proses atau mengambil tindakan‐tindakan yang sudah diperbaiki. Sangat penting diperhatikan bahwa “kejadian sentinel tidak selalu terkait dengan kesalahan atau kecenderungan pada sesuatu kasus mediko‐legal.
Disamping pendekatan reaktif seperti RCA tersebut diatas, rumah sakit juga perlu menggunakan pendekatan proaktif dengan melaksanakan manajemen risiko. Satu cara melakukannya secara formal yang meliputi komponen: Identifikasi dari risiko, Menetapkan prioritas risiko, Pelaporan tentang risiko, Manajemen risiko, Penyelidikan KTD, dan Manajemen dari hal lain yang terkait.
Unsur penting dari manajemen risiko adalah analisis dari risiko, seperti sebuah proses melakukan evaluasi terhadap KNC dan proses risiko tinggi lainnya yang dapat berubah dan berakibat terjadinya kejadian sentinel. Satu alat yang dapat digunakan melakukan analisis dari akibat suatu kejadian yang berujung pada risiko tinggi adalah FMEA (failure mode and effect analysis).
RSCM dan berbagai RS lain yang telah lulus akreditasi JCI maupun akreditasi KARS versi 2012 telah melakukan hal tersebut diatas, silahkan mengunjungi mereka untuk mempelajari pengalaman nyata mereka, yuk mari… (hd)
{module [152]}
RSUD Sleman Siap Terapkan BPJS
Sleman (Republika.co.id) — Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD), Joko Hastaryo mengatakan siap melayani pasien miskin. Manyusul akan diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2014 mendatang.