Category: Uncategorized

Jakarta (Metrotvnews.com): Jumlah tenaga dokter di Indonesia yaitu 139.311 hingga Maret 2013. Seharusnya, jumlah tersebut cukup untuk melayani kesehatan lebih 240 juta penduduk Indonesia. Namun sayangnya, penyebaran tenaga dokter tak merata.

Continue reading

Makassar (Kompas.com) – Kehadiran peralatan medis berteknologi canggih memiliki peran besar terhadap tingkat kunjungan pasien ke rumah sakit. Minat dan keinginan masyarakat di Indonesia Tengah dan Timur untuk berobat ke rumah sakit yang memiliki fasilitas medis lengkap cenderung terus meningkat. Pasien pun tak perlu lagi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersier seperti tindakan pembedahan atau perawatan kanker.      

Continue reading

Reportase Hari Ketiga, International Forum on Quality & Safety in Healthcare tahun 2013
oleh: Hanevi Djasri, dr, MARS

Hari ketiga dibuka dengan Keynote speaker The Right to World Class Healthcare oleh Dr Ernest Madu (Cardiologist, CEO and Founder of The Heart Institute of the Caribbean). Madu memulai presentasi dengan mengingatkan peserta mengenai diagram Pareto, dimana rumus 20-80 juga berlaku dalam pelayanan kesehatan untuk non-communicable disease, dimana 80% masyarakat tidak dapat memperoleh akses pelayanan untuk non-communicable disease termasuk penyakit jantung karena tidak memiliki biaya.

Madu juga mengingatkan bahwa bahkan WHO pun sering kurang dalam memberikan perhatian untuk non-communicable disease di negara-negara sedang berkembang, tidak seperti penyakit infeksi yang mendapatkan perhatian penuh. Madu memaparkan data bahwa dari 58 juta kematian di dunia, 35 juta karena non-communicable disease, 28 juta diantaranya ada di negara sedang berkembang, dan 15 juta diantaranya sebenarnya bisa dicegah.

Isu utama menurut Madu dalam membangun world class healthcare (dalam hal ini layanan jantung) untuk negara sedang berkembang adalah adanya kesenjangan kepemilikan dan penguasaan tehnologi maju, hal ini disebabkan disamping karena keterbatasan sumber dana, juga karena infrastruktur pendukung tidak ada, SDM (SDM yang pintar pindah ke negara maju), dan tidak adanya kebijakan. Disamping itu juga ada misconception tentang penggunaan tehnologi maju oleh negara sedang berkembang yaitu: akan meningkatkan biaya, memperluas kesenjangan, menurunkan akses pelayanan, tidak meningkatkan mutu, tidak terjangkau, hanya cocok untuk negara maju dan “too good for develop country“

Pada kenyataannya penggunaan tehnologi maju untuk negara berkembang sangat signifikan dalam meningkatkan mutu, yaitu untuk: meningkatkan akses secara cost-effective, meningkatkan efisiensi alur pelayanan, meningkatkan manajemen informasi bagi pasien, meningkatkan keselamatan pasien, memberikan kesempatan untuk memberikan layanan pada daerah terpencil, meningkatkan jangkauan layanan para ahli dan akhirnya menyelamatkan nyawa, meningkatkan quality of life dan membuat hidup lebih baik.

Model yang digunakan oleh Nigeria adalah dengan membangun layanan (contohnya jantung) yang: smart, efisien, menggunakan tehnologi secara cost efektif sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengalaman; Memenafaatkan tehnologi untukk meningkatkan akses, mutu dan jangkauan; Fokus kepada pelatihan, penelitian, pengambangan dan inovasi.

Model tersebut dijabarkan dalam komponen: membangun tim manajemen dan organisasi yang kuat, menggalang modal dan akses, merubah dari pendekatan “aid” ke “sustainable developoment“, spesialiasi dan menggunakan “economic of scale“, menggunakan tehnologi secara inovatif, membangun strategic partnership, membangun kapasitas internal dan menetapkan visi dan arah pengembangan.

Implementasi komponen tersebut antara lain dalam bentuk penggunaan tehnologi informasi untuk telemedicine, di Nigeria disebut sebagai Doctor on Call Services (DOCS), yang digunakan untuk konsultasi, penanganan kasus emergensi dan telemedicine dengan Havard University, juga untuk remote patient monitoring service dengan penggunaan tehnologi bluetooth, android, cloud server dan web.

Catatan untuk Indonesia: Masalah non-communicable disease yang dihadapi Nigeria juga dihadapi oleh Indonesia, tidak hanya terbatas dikota-kota besar namun sekarang juga kedaerah-daerah yang juga masih mengalami keterbatasan sumber daya (terutama dokter spesialis) untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut. Sehingga pengguasaan tehnologi maju seperti yang disampaikan pada keynote diatas sangat relevan.

Disisi lain masyarakat Indonesia termasuk penggemar berat dan pengguna berbagai perkembangan gadget atau tehnologi informasi namun demikian penggunaaannya untuk pelayanan kesehatan belum dilakukan secara maksimal. Perlu ada kerjasama tidak saja antara lembaga kesehatan tetapi juga dengan lembaga/institusi lain untuk hal ini, misalnya dengan lembaga telekomunikasi untuk mendukung penggunaan telemedicine, dengan fakultas tehnik untuk mengembangkan berbagai alat kedokteran/kesehatan termasuk juga dengan lembaga donor internasional untuk juga berinvestasi dalam pengembangan tehnologi.

Sesi G4 Healthcare Regulators – Support, Judge, Jury and Executioner?

Sesi ini dibawakan oleh 3 pembicara dari 3 negara yaitu: Philippe Michel (Director, CCECQA, Aquitaine Regional Centre for Quality and Safety, FORAP/Regional Centres’ National Federation, France), Goran Henriks (Chief Executive of Learning and Innovation, The County Council of Jönköping, Sweden), Jan Maarten van den Berg (Senior Inspector, Dutch Healthcare Inspectorate, The Netherlands)

Banyak negara menilai bahwa diperlukan adanya regulasi pelayanan kesehatan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Umumnya para regulator baik dari sisi pemerintah maupun organisasi profesi kurang menjalin kerjasama yang efektif. Dengan kewenangan yang ada pada para regulator maka juga muncul pertanyaan batas mana saja yang merupakan kewenangan mereka.

Sesi ini dibawakan dengan secara interaktif, pembicara mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh para peserta secara kolektif. Pertanyaan-pertanyaan tersubut untuk menjawab apakah regulasi pelayanan kesehatan memang perlu, apa saja yang perlu dilakukan dan…..

Pertanyaan pertama adalah apakah regulasi pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan efektif karena kurangnya kesadaran (baik dari yang diregulasi dan juga dari yang meregulasi?) ini memunculkan pertanyaan spesifik apakah dengan menerbitkan data di jurnal bisa meningkatkan efektifitas regulasi? Pengalaman dari Belanda menyebutkan bahwa ternyata menerbitkan data di jurnal tidak dapat meningkatkan efektifitas regulasi. Jadi ternyata tidak cukup hanya dengan membangun kesedaran dalam meningkatkan efektifitas regulasi, harus lebih dari itu dan ini membawa kepertanyaan kedua.

Pertanyaan kedua adalah apakah diperlukan rekomendasi yang lebih banyak dan lebih detail? Ini mengarah kepertanyaan spesifik: Apakah membuat laporan sebuah kondisi/mutu layanan kesehatan dapat mendorong perbaikan? Pengalaman dari Belanda menyebutkan rekomendasi dapat mendorong perbaikan, namun waktu yang dibutuhkan cukup lama (15 tahun).

Pertanyaan ketiga adalah apakah untuk meningkatkan efektifitas regulasi pemerintah perlu membuat standar minimal? Ternyata pengalaman dari Belanda mengatakan bahwa ini merupakan “imposible task” untuk dapat mewujudkan layanan sesuai standar minimial diseluruh sarana pelayanan kesehatan. Pemerintah Belanda kalah dalam menghadapi tuntutan RS mengenai pemberlakukan standar minimal, sehingga standar tersebut tidak jadi diberlakukan.

Pertanyaan keempat adalah apakah untuk meningkatkan efektifitas regulasi perlu dilakukan lebih banyak penelitian? Tentunya pertanyaan ini bila diajukan kepada para peneliti akan menghasilkan jawaban “ya”, namun demikian pengalaman dari Belanda menyebutkan bahwa dalam waktu 1 tahun mereka menghasilkan 6000 artikel penelitian dimana banyak terdapat kreatifitas dalam metoda penelitian yang justru membuat timbulnya kesulitan dalam mengambil keputusan.

Pertanyaan kelima adalah apakah untuk meningkatkan efektifitas regulasi perlu dicari evidence yang dapat menjawab intervensi “perfect cutoff point”? Namun ternyata berbeda dengan penelitian epidemiologi dimana sering didapat sebuah intervensi yang dapat secara signifikan membuat perbaikan, didalam regulasi sering sekali perubahan yang terjadi bersifat gradual, tidak “cutoff point”

Pertanyaan selanjutnya, keenam adalah apakah efektifitas regulasi sangat terkait dengan menetapkan standar pelayanan yang bersifat individual pasien? Ternyata jawabanya adalah tidak karena yang perlu adalah membangun sebuah sistem yang bisa membangun metode pembelajaran terhadap prosedur yang kompleks, tidak diperlukan standar yang detail untuk setiap pasien namun standar untuk sistem.

Pertanyaan ketujuh adalah apakah efektifitas regulasi terkait dengan lembaga yang menjadi pengawas, apakah lebih kearah pemerintah atau lembaga pembiayaan kesehatan? Sesi ini menyoroti bahwa pada saat ini lembaga pembiayaan belum biasa menggunakan pendekatan berbasis mutu pelayanan.

Catatan untuk Indonesia: Pengembangan sistem regulasi di Indonesia juga perlu menjawab pertanyaan tersebut diatas. Prof Adi Utarini dari PKMK FK-UGM pernah menyebutkan agar pengembangan sistem regulasi pelayanan kesehatan di Indonesia haruslah dapat mencapai peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam layanan kesehatan tidak hanya berhenti menjadi regulasi saja. Untuk itu perlu pengembangan regulasi di Indonesia dengan mengadaptasi hirarki piramida dalam strategi regulasi Healy (2011), dimulai dari pendekatan yang paling lunak di lapis piramida terbawah hingga semakin tegas menuju ke puncak piramida. Strategi terlunak mengandalkan pada sifat sukarela dan informatif. Sedangkan strategi yang paling tegas bersifat wajib dan mempunyai implikasi legal. Secara bertingkat mulai dari piramida terbawah, strategi regulasi dapat berupa: (1) strategi sukarela; (2) mekanisme pasar; (3) strategi manajemen; (4) regulasi mandiri (self-regulation); (5) ko-regulasi; (6) metaregulasi; dan (7) strategi kontrol-perintah.

Sesi H3: Improving healthcare through networks.

Dibawakan oleh David Fillingham (Chief Executive, Advancing Quality Alliance/AQUA, England) dan Rob Bethune (Surgical Registrar, The Royal United Hospital, England)
Tidak semua masalah dapat dipecahkan melalui mekanisme pasar dan birokrasi, namun jejaring kerjasama antara para klinisi (juga para praktisi) yang berdedikasi dapat mencari terobosan solusi. Network tersebut memiliki potensi untuk menyebarluaskan pengetahuan, mempercepat inovasi dan meningkatkan pelayanan. Di Inggris, The Health Foundation saat ini sedang mendukung setidaknya 30 network seperti itu, dua diantaranya yaitu the Advancing Quality Alliance (AQUA) and The Network mempraktekan pendekatan dan pengalaman jejaring kerjasama tersebut.

The Network adalah sebuah jejaring kerjasama antara para klinisi dan junior manajer dengan hampir 2000 anggota dan 300 project. Dengan adanya network ini maka berbagai masalah dapat diselesaikan diluar jalur birokrasi sehingga dapat lebih cepat dan efisien, fokus kepada masalah front line, keputusan dilakukan oleh “the right people” dan tidak ada “power gradient” (kesenjangan ketepatan keputusan dengan kondisi dilapangan yang disebabkan karena posisi jabatan). Berbagai project yang telah dilakukan oleh The Network dapat diakses pada link berikut http://www.forum.the-network.org.uk/page/casebook

Sedangkan Advancing Quality Alliance atau AQUA adalah sebuah lembaga dibawah NHS yang bertujuan untuk menigkatkan mutu pelayanan melaui AQuA Model yaitu membangun: Evidence & Intelegence, Change Champion, Peer to Peer Learning, Robost Improvement Methodology dan disertai dengan adanya Insentif (baik finansial maupun repurtasi). Berbagai laporan dari AQuA dapat dibaca pada link dibawah ini http://www.advancingqualityalliance.nhs.uk/publications

Kedua pembicara menegaskan bahwa inti dari network adalah: Membangun sebuah wadah yang kreatif dan inovatif dimana sumberdaya dapat digunakan bersama sehingga dapat menciptakan iklim pembelajaran yang cepat dan dinamis. Untuk itu dibutuhkan:

1. Membutuhkan waktu dan dukungan untuk menjaga agar networking tetap berjalan dengan menyediakan pengelola yang full time
2. Hubungan yagn baik dengan dan antar anggota
3. Adanya add value bagi para member
4. Jelas misi dan fokus dari networking
5. Sistem pengelolaan yang berbeda (tidak seperti mengelola organisasi)

Catatan untuk Indonesia: Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) adalah salah satu network atau jejaring kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. IHQN perlu mempelajari bagaiaman The Network dan AQUA menjalankan hal tersebut. Beberapa network lain juga mungkin sudah mulai terbentuk di Indonesia, ini perlu mendapatkan dukungan nyata dari Kementerian Kesehatan seperti yang dilakukan oleh The Health Foundation di Inggris. Dengan adanya dukungan tersebut maka berbagai networking akan dapat bekerja lebih stratejik dan bekerjasama satu dengan lainnya.

Sesi I3: Invest in primary care to save money and improve health outcomes -The UK experience.

Sesi ini dibawakah oleh 2 professsor yaitu Martin Roland (Professor of Health Services Research, University of Cambridge, England) dan Martin Marshall (Professor of Healthcare, UCL and Lead for Improvement Science London, England)
Sistem kesehatan di Inggris didasari pada pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan dapat diakses (free) oleh seuma orang. Merupakan sistem pelayanan kesehatan yang paling efisien diseluruh dunia, tetapi apakah hal tersebut baik atau tidak? Kedua pembicara ini memberikan jawaban yang berbeda.

Pembicara pertama menjelaskan mengapa primary care di UK sangat berperan dalam mewujudkan layanan yang bermutu, yaitu karena: Menjadi kontak awal dengan pasien, gatekeeper dan juga berfungsi sebagai advokasi, menggunakan pendekatan holistik, menjaga kontinuitas, berfungsi sebagai koordinator, memberikan pendidikan dan layanan pencegahan. Dimana pada intinya primary care di UK menjamin kontinuitas layanan sehingga dapat menjaga mutu layanan.

Pembicara kedua justru memberikan argumentasi bahwa sistem primary cara di UK turut menjadi salah satu masalah sistem kesehatan di negara tersebut. Contoh yang disebutkan antara lain: Akses ke primary care sulit (ada video di youtube dimana Tony Blair pada saat itu sebagai PM dikritik mengenai lamanya perjanjian di primary care); Kecenderungan primary care di UK yang saat ini berkembang menjadi lebih kearah spesialistik (tidak lagi hoslitik); Peran sebagai gatekeeper yang justru lebih kearah “save money” sehingga ada penelitian yang menunjukan angka kematian yang lebih tinggi pada primary care yang juga berfungsi sebagai gate keeper; Koordinasi antara GP dengan dokter di RS juga ternyata tidak berjalan dengan baik (hanya 20% pasien yang dikoordinasikan); serta juga hanya 40% pasien yang mendapatkan pendidikan kesehatan dari GPnya.

Sesi ini ditutup dengan pertanyaan yang diharapkan dapat dijawab oleh para peserta dinegara masing-masing, apakah primary care dapat meningkatkan mutu sekaligus mengendalikan biaya? Apakah betul layanan di primary care sudah sesuai dengan layanan yang diharapakan? Apakah tidak terlalu menjanjikan layanan yang terlalu tinggi? Dan apakah para pengambil kebijakan yakin atas seluruh jawaban pertanyaan ini?

Catatan untuk Indonesia: Sesi ini sangat aktual bagi kondisi di Indosia dalam rangka persiapan penerapan SJSN/BPJS dimana primary care akan memegang peranan penting dalam layanan kesehatan termasuk sebaga gate keeper. Pada saat ini juga telah terjadi fenomena dimana Puskesmas juga bayak berorientasi kepada kesehatan individu tidak lagi kearah kesehatan komunitas, bahkan kesehatan individunya juga bersifat kuratif bukan preventif. Untuk dapat berperan serta menjamin mutu layanan kesehatan maka primary care di Indonesia harus dapat menjawab berbagai tantangan yang diajukan oleh pembicara kedua pada sesi tersebut diatas.

International Forum on Quality & Safety in Healthcare tahun 2013 ini kemudian ditutup dengan Keynote Speaker VI: Courage and the Pursuit of Better Health Care dibawakan oleh Donald M. Berwick (MD, MPP, President Emeritus and Senior Fellow, Institute for Healthcare Improvement).

Dilatarbelakangi dengan kejadian Boston Marathon, maka Berwick membuka sesi ini dengan kisah Martin Luther King (yang juga berdasarkan ajaran Mahatma Gandhi) yang mengatakan “No Wapon Except Love” dalam melawan ketidak-adilan. Berwick juga kemudian mengkaitkan kisah tersebut dengan Avedis Donabedian (bapak Mutu Pelayanan Kesehatan) yang mengatakan bahwa “The Secret Of Quality is Love)

Berwick mengingatkan bahwa sebenarnya hampir semua orang (staf) telah berusaha untuk bekerja yang bisa memberikan rasa bangga bagi dirinya, sehingga sebenarnya mereka semua mau melakukan perbaikan dan juga mengingatkan bahwa semua perbaikan adalah perubahan (meski tidak semua perubahan adalah perbaikan) dan bahwa “takut” merupakan musuh utama dalam melakukan perubahan. Hal inilah yang kemudian bisa menjadi alasan mengapa proses pengukuran mutu sering sekali hanya berhenti menjadi sebuah pengukuran saja tidak sertai dengan analisa yang mendalam. Kondisi terakhir inilah yang membuat semakin sulit melakukan perbaikan apabila kita tidak mengetahui seberapa baik kita telah bekerja.

Beberapa perbaikan yang diusulkan Berwick untuk dilaksanakan adalah: Membangun struktur baru yang lebih simpel untuk supervisi dan pendampingan upaya peningkatan mutu; Mempersiapkan lebih baik para tenaga kesehatan; Membuat ukuran baru yang lebih transpran; Menyediakan pendampingan teknis; dan Menetapkan bahwa mutu yang utama meski tidak dapat menekan biaya.

Untuk itu Berwick memberikan aturan dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan: Fokus kepada kebutuhan pasien; Mempercayai satu sama lain; Tugas utama adalah untuk mempelajari; dan Saling menyalahkan tidak akan berhasil.

Catatan akhir untuk Indonesia:
Prof Laksono pada saat mengikuti forum ini pada tahun 2012 telah memberikan catatan bahwa seharusnya Indonesia dapat belajar banyak upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara sitematis dan terintegrasi dengan ikut serta dalam forum internasional seperti ini. Namun demikian seharusnya peserta datang dalam bentuk team, dengan persiapan cukup sebelum pergi, disertai dengan diskusi mendalam dengan peserta dari berbagai negara, dan dari juga sesama peserta dari Indonesia serta pasca mengikuti Forum dapat membahas secara terpadu hasil dari berbagai jalur dan kemudian diikuti dengan berbagai implementasi.

Namun sayang pada tahun 2013 ini rencana tersebut belum dapat dilakukan. Untuk itu reportase ini sekaligus sebagai undangan terbuka kepada pimpinan dan staf dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, juga pemerintah daerah dan pengelola organisasi profesi dan RS untuk bersama-sama menghadiri acara ini pada tahun 2014 di Paris, Perancis. Infomasi lebih lanjut tentang acara tersebut dapat diperoleh di internationalforum.bmj.com/home atau di mutupelayanankesehatan.net

{module [150]}

Reportase Hari Kedua, International Forum on Quality & Safety in Healthcare tahun 2013
oleh: Hanevi Djasri, dr, MARS

Forum hari kedua ini dibuka dengan Keynote Speaker III: Stroke Care London: Large Scale Change, dibawakan oleh Dame Ruth Carnall (Former Chief Executive, NHS, London, England). Sesi ini terkait dengan sesi B2 pada hari pertama dimana kasus yang digunakan adalah keberhasilan kota London dalam membangun sistem pelayanan terbaik di dunia bagi pasien Stroke. Pada keynote ini Carnall menjelaskan secara detail bagaimana kota London membangun sistem layanan Stroke.

Carnall menjelaskan bahwa kota London mulai mengembangkan sistem pelayanan stroke setelah hasil audit medik/klinik nasional tentang pelayanan storke menunjukan terdapat 12 indikator stroke yang tidak tercapai (www.rcplondon.ac.uk/stroke), lebih lanjut juga didapatkan bahwa area pasien stroke terutama dipinggir kota London, sedangkan RS yang kompeten untuk melayani pasien stroke berada di pusat kota.

Sebenarnya hasil audit medik/klinik nasional tidak hanya menempatkan stroke sebagai area prioritas, namun juga terdapat 4 area lain seperti AMI, Diabetes, Breast Cancer dan Hip Fracture) yang akan ditingkatkan mutunya pada saat itu. Hal ini ternyata menimbulkan kecemburuan bagi para pemberi layanan dibidang lain yang juga merasa bahwa beberapa penyakit/kondisi lain juga seharusnya menjadi area prioritas. Namun demikian Carnall sebagai CoE NHS London harus memutuskan area prioritas yang terbatas.

Lebih lanjut Carnall menjelaskan tantangan terberat dalam membangun sistem layanan stroke terintegrasi di kota London adalah terkait dengan aspek politis, karena sistem ini harus memperoleh persetujuan dari pemerintah dan juga DPRD kota London karena terkait dengan kebijakan dan anggaran publik (dibutuhkan waktu hingga 2 tahun untuk mendapatkan persetujuan dari para politisi tentang sistem integrasi layanan stroke).

Sedangkan mengembangankan detail sistemnya relatif lebih mudah, yaitu dengan: menetapkan dan mendistribusikan jenis layanan storke yang dapat dilakukan oleh setiap sarana di setiap wilayah kota London, mengembangkan sistem komunikasi telefon 911 khusus untuk stroke, kampanye FAST (Face, Arm, Speech, Time) untuk menyadarkan masyarakat pentingnya bertindak cepat dalam menghadapi kasus stroke.

Berdasarkan hasil national clinical audit tahun terakhir menunjukan bahwa kota London telah berhasil memberikan layanan stroke terbaik sesuai standar yang ditetapkan yaitu meningkatkan akses, meningkatkan mutu dan menurunkan biaya layanan stroke.

Catatan untuk Indonesia: NHS dikatakan relatif selalu berhasil dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan yang diharapkan, ini dapat dilakukan dengan menetapkan fokus/area prioritas lalu mencurahkan seluruh sumber daya untuk area prioritas tersebut (sebagai contoh kota London yang selama 5 tahun terakhir “hanya” fokus ke lima penyakit utama. Hal ini bisa diadaptasi di Indonesia baik untuk level nasional dan daerah. Bagi level nasional, penetapan prioritas harus berdasarkan masalah kesehatan yang terjadi dihampir wilayah indonesia, namun bagi level daerah penetapan bisa berdasarkan masalah dimasing-masing wilayah, sehingga Jakarta misalnya sebagai kota metropolitan bisa menetapkan priortias untuk penyakit degeneratif misalnya namun didaerah lain bisa menetapkan prioritas untuk penyakit infeksi.

Catatan penting lainnya adalah keterlibatan politisi dalam mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan tersebut melalui produk regulasi dan juga perencanaan kegiatan dan anggaran.

Forum kemudian dibagi menjadi berbagai sesi pararel dengan sesi yang diikuti oleh penulis adalah sebagai berikut:

Sesi D6: Learning from IHI’s 90 Days Innovation Methodology,

Dibawakan oleh Andrea Kabcenell, Vice President, Institute for Healthcare Improvement, USA) dan Kedar Mate (Country Director, Institute for Healthcare Improvement In South Africa). Mereka menjelaskan bahwa IHI telah memilki sejarah panjang dalam memformulasikan solusi kreatif untuk berbagai masalah yang sulit dalam pelayanan kesehatan (misalnya Breaktrough Initiative, 1000 Live Campiagne, ICU Bundle, dsb www.ihi.org). Berdasarkan pengalaman tersebut kemudian IHI mengembangkan metode cepat untuk mengidentifikasi ide inovatif, menelaah potensi keberhasilan ide tersebut dan mewujudkan ide tersebut dalam proses maupun sistem pad praktek sehari-hari.

Lebih lanjut sesi ini menjelasakan berbagai pandangan IHI tentang inovasi, antara lain perbedaan antara improvement dan inovasi, penggunaan fun teory dalam berbagai inovasi (http://www.thefuntheory.com), serta berbagi sumber inovasi seperti dari research, dari “lead user” seperti pasien dan front line staf, dari “disruptive innovation” dan dari “bi-directional” inovation (seperti dari negara maju ke negara berkembang namun juga bisa sebaliknya.

IHI’s 90 days innovation methodology sebenarnya hanya berupa pendekatan problem solving biasa, dengan komponen utama menetapkan masalah spesifik yang akan dipecahkan, adanya network untuk para inovator, ada penetapan lama penyelesaian (dalam hal ini 90 hari) dan setiap siklus selalu diakhiri dengan rekomendasi. IHI menyebutnya dengan 3 komponen: Scan (review, coduct interview & select an angle)  Focus (visit, test, analysis & concept desain)  Summarize (validate, write up & handoff to projects).

Terdapat tiga inovasi utama yang ditawarkan oleh IHI, yaitu inovasi yang merupakan adopsi ide dari luar kesehatan, inovasi dalam day to day pasien, dan inovasi dalam bentuk merubah sistem lama dengan sistem baru. Lebih dari 50% dari inovasi yang ditawarkan oleh IHI berhasil diterapkan dipraktek sehari-hari, angka ini jauh lebih tinggi dari inovasi yang ada pada industri manufakturing dimana yang tidak dapat melebihi 10% (contohnya gadget IPod yang merupakan inovasi berhasil dari Apple dari sekian banyak (bahkan ratusan) inovasi Apple lainnya yang tidak berhasil.

Catatan bagi Indonesia: Indonesia telah memiliki/mengadopsi berbagai model inovasi dalam peningkatan mutu, misalnya dengan GKM yang kemudian juga diadopsi menajadi PSBH, lalu juga ada penggunaan siklus QA yang semuanya pada dasarnya juga menggunakan siklus pemecahan masalah mutu yang sudah lazim digunakan. Namun demkian kelemahan yang kita miliki adalah terkait dengan dokumentasi apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita capai. IHI telah dapat menyebutkan berapa inovasi yang telah mereka lakukan dan berapa yang telah berhasil, ini tentunya dapat menjadi pedoman bagi pengelola atau regulator sarana pelayanan kesehatan untuk memilih inovasi yang akan diterapkan. WHO Indonesia pada saat ini akan mulai mengidentifikasi berbagai inovasi quality improvement yang pernah dikerjakan di Indonesia, diharapkan hasilnya dapat menjawab kelemahan tersebut diatas.

{module [150]}

Medan (Hariansumutpos.com) – Regulasi pemerintah dalam hal jaminan kesejahteraan kepada para dokter umum juga dokter spesialis dianggap belum memadai. Hal inilah yang menyebabkan para dokter enggan memberikan pengabdiannya di daerah-daerah terpencil.

Continue reading

Jakarta (Jaringnews.com) – Untuk menghadapi tantangan masalah TB ke depan, beberapa program terobosan telah dilakukan Kemenkes RI. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di sela-sela acara penerimaan penghargaan Champion Award for Exeptional Work in the Fight Againts TB, di Jakarta, Kamis (18/4).

Continue reading

Bengkalis (Metrotvnews.com): Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan membangun rumah sakit di Pulau Rupat, yang merupakan kawasan perbatasan dengan Malaysia di Provinsi Riau guna memberikan pelayanan yang prima.

Continue reading