Kesehatan jiwa masih menjadi persoalan serius kesehatan global. Demikian pula di Indonesia, persoalan kesehatan jiwa dari tahun ke tahun semakin serius.
Indikator Mutu: Implementasi Quality Improvement
Seperti kita ketahui bahwa indikator mutu suatu rumah sakit mencerminkan mutu pelayanan rumah sakit itu sendiri. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit atau Quality Improvement agar outcome yang dihasilkan maksimal. Pada proses penerapannya, Quality Improvement tidak terlepas dari indikator mutu. Proses Quality Improvement sendiri adalah mengidentifikasi indikator mutu dalam pelayanan, memonitor indikator tersebut dan mengukur hasil dari indikator mutu tersebut, serta selalu berfokus dalam rangka peningkatan proses, sehingga mutu dari hasil yang dicapai akan meningkat. Mutu pelayanan kesehatan sendiri bersifat menyeluruh yang dapat diartikan harus dapat menjangkau seluruh kategori pasien, baik dewasa maupun anak-anak.
Dua artikel tersaji minggu ini akan membahas tentang kontribusi Quality Improvement (QI) dalam peningkatan indikator mutu rumah sakit dan indikator mutu perawatan primer bagi anak-anak. Artikel tersebut diharapkan dapat memberikan input pengetahuan terkait indikator mutu pelayanan kesehatan. Semoga bermanfaat. (lei)
{module [152]}
DHS rewards health-care providers for quality, efficiency
The Arkansas Department of Human Services on Friday presented $5.3 million in cash rewards to 19 primary care providers from across the state who the agency said improved quality of care while saving about $34 million in Medicaid costs in 2014.
The providers are enrolled in the state’s Patient-Centered Medical Home program, which is part of the Arkansas Health Care Payment Improvement Initiative, the state’s effort to move from a fee-for-services health-care payment system to a system in which payment is based on episodes of care and healthy outcomes.
Kulonprogo Role Model Peningkatan Pelayanan Publik
KULONPROGO – Kabupaten Kulonprogo oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditunjuk menjadi role model (panutan) peningkatan pelayanan publik.
Public health experts propose standards for response to epidemics, disasters
As the frequency and intensity of global disaster events continue to make front page news and authorities in the affected areas grapple to create safer environments, authorities elsewhere are focused on disaster planning strategies at home. In the United States, attention has been focused on preparing for the provision of medical care under disaster conditions and planning for ever-worsening crises, including catastrophic terrorism, cataclysmic natural disaster and virulent pandemic.
Jokowi Perintahkan Menkes RS dan Puskesmas Buka 24 Jam di Daerah Bencana Asap
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F.Moeloek untuk membuka 24 jam operasional Rumah Sakit dan Puskesmas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Palliative Care: Continued Progress But Gaps Remain
The field of palliative care is a relatively recent entrant to the U.S. health care landscape.
For those who may not know, palliative care is a new team-based medical specialty that focuses on relief of the pain, symptoms, and stresses of a serious illness in order to achieve the best possible quality of life for patients and their family caregivers.
Asuhan Paliatif, Perawatan Holistik bagi Penderita Penyakit Kronis
Jakarta – Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, terdapat sekitar 12 juta penderita diabetes di Indonesia (proporsi 6,9% penduduk berusia kurang dari 15 tahun) dan lebih dari 330 ribu penderita kanker (prevalensi 1,4 per 1000 penduduk).
Cancer centre arrangements risk quality of care, report claims
Arrangements for managing acutely-ill patients at a major cancer centre have created an “unacceptable risk” to the quality of care, a report has found.
Healthcare Improvement Scotland (HIS) investigated concerns raised by medics at the Beatson West of Scotland Cancer Centre in Glasgow.
Rp 13,5 Miliar untuk Layanan Kesehatan di Papua
Pemerintah Provinsi Papua tahun ini menyiapkan dana otonomi khusus sekitar Rp 13,5 miliar untuk membiayai pelayanan kesehatan warganya. Dana juga digunakan untuk menyewa pesawat dari empat maskapai guna mengangkut pasien dari pedalaman ke fasilitas kesehatan rujukan.