Cimahi – Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, mengoptimalkan program Unit Kesehatan Sekolah untuk meningkatkan kesehatan siswa sehingga dapat belajar dan menyerap pelajaran dengan baik.
“Semua itu terkait dengan kesadaran dan keseriusan kita bersama dalam menciptakan kesehatan untuk anak-anak
Kerangka Acuan Kegiatan
Ujicoba Sistem dan Pedoman Rujukan Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Mimika
LATAR BELAKANG
Undang-undang SJSN dan BPJS mengamanatkan kepada semua komunitas kesehatan untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Namun jangkauan pelayanan kesehatan belum merata. Akibatnya terjadi penumpukan pasien yang luar biasa di rumah sakit besar tertentu. Sehingga harus dikembangkan sistem rujukan yang lebih baik yaitu dengan mengembangkan sistem rujukan.
Dari hasil penilaian, pelaksanaan rujukan pasien masih mengalami beberapa masalah diantaranya prosedur penerimaan rujukan belum diterapkan secara maksimal sehingga penanganan terlambat, pelaksanaan rujukan balik belum dimanfaatkan secara maksimal oleh petugas rumah sakit dan puskesmas, pengetahuan masarakat/petugas tentang tanda-tanda kegawatdaruratan masih rendah, sehingga sering menghambat proses rujukan, dll.
Untuk mengatasi hal tersebut diatas, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) bekerjasama dengan PKMK FK UGM telah menyusun Sistem dan Pedoman Rujukan yang terdiri dari pedoman standar pengelolaan 9 penyakit. Sistem dan pedoman rujukan yang telah di susun ini diharapkan dapat mulai diterapkan di Puskesmas dan RS, sehingga di perlukan adanya ujicoba agar dapar menjadi pembelajaran untuk penerapan Sistem dan Pedoman Rujukan selanjutnya.
TUJUAN
Kegiatan ujicoba ini bertujuan untuk memberikan gambaran tekhnis mengenai proses dan penerapan sistem dan Pedoman rujukan 9 penyakit di Puskesmas dan Rumah sakit .
PESERTA : 18 orang
PELAKSANAAN KEGIATAN:
Kegiatan ini akan berlangsung selama 4 Hari, dimulai pada tanggal 18-21 Agustus 2015 di Dinkes Kabupaten Mimika, RSUD Timika, RS Mitra Masyarakat dan Puskesmas Timika
|
WAKTU |
MATERI |
Penanggung jawab |
|
Selasa, 19 Agustus 2015 |
Diskusi dengan Dinkes Kabupaten untuk:
* diskusi ini di harapkan dapat di ikuti oleh kabid, seksi dan pihak yang terkait rujukan di Dinas Kesehatan |
Tim PKMK UGM
|
|
Selasa, 19 Agustus 2015 |
Kegiatan akan dilakukan di Puskesmas Timika:
|
|
|
Kamis, 20 Agustus 2015 |
Kegiatan akan dilakukan di RSUD Timika
|
|
|
Jumat, 21 Agustus 2015 |
Kegiatan akan dilakukan di RSMM
|
|
|
Senin, 24 Agustus 2015 |
Kegiatan lanjutan di Puskesmas Timika |
|
Kerangka Acuan
Audit Konsultan pada Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Puskesmas Timika
18-25 Agustus 2015
Pengantar
Salah satu tahapan penting dalam pengembangan sistem mananjemen mutu adalah Implementasi. Pada tahap ini seluruh dokumen yang telah disusun seperti: pedoman mutu, sasaran mutu, prosedur, instruksi kerja, form dan rekaman pendukung, akan menjadi acuan dalam proses pelayanan dan kegiatan para staf di Puskesmas Timika. Pada tahapan implementasi ini diperlukan kecermatan dalam melihat keterkaitan antara proses yang dilakukan dengan dokumentasi yang ada. Dokumen sistem manajemen mutu yang sah dan telah disosialisasikan harus diterapkan oleh segenap personil yang terlibat secara konsisten dan benar.
Agar tahapan implementasi ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan mengacu pada standar ISO 9001:2008 maka perlu dilihat kesiapan masing-masing unit terhadap aspek dan elemen yang diperlukan menuju audit sertifikasi dari badan sertifikasi. Untuk itu Konsultan akan melakukan audit kesiapan dan memandu setiap unit melakukan proses pelayanan agar sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan standar ISO 9001:2008.
Tujuan
Pendampingan Implementasi ini bertujuan Membantu para staf pada masing-masing unit di Puskesmas Timika:
Peserta:
Seluruh staf yang terlibat dalam proses pelayanan di Puskesmas Timika.
Metode:
Konsultan akan melakukan pendampingan langsung ke setiap unit sesuai jadwal yang telah disepakati. (mengacu Agenda Kegiatan)
Agenda
|
WAKTU |
ACARA |
NARASUMBER/FASILITATOR |
|
Hari I |
|
|
|
09.00 – 09. 30 |
Penjelasan rencana kegiatan pendampingan |
Kapus dan PKMK UGM |
|
09.30 – Selesai |
Pendampingan ke Masing-masing Unit yang diikuti MR/Sekretariat/Tim Auditor |
PKMK UGM |
|
Hari II sd hari V |
|
|
|
09.00 – Selesai |
Lanjutan Pendampingan ke Masing-masing Unit yang diikuti MR/Sekretariat/Tim Auditor |
PKMK UGM |
There are fears of a ‘hidden epidemic’ of poor quality care for the state’s ageing residents, if registered nurses (RNs) are no longer required at New South Wales aged care homes.
Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional perlu dievaluasi secara menyeluruh. Itu karena banyak keluhan dari masyarakat dan tenaga kesehatan terkait mutu layanan dan kejelasan regulasi program yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu.
Value-based payment and quality care continue to prove high on the Centers for Medicare & Medicaid Services’ (CMS) agenda. On July 30, the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) announced their final rules for the fiscal year (FY) 2016 for skilled nursing facilities (SNFs), increasing the presence of quality-based payment over fee-for-service payment, according to a press release.
Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin (Unhas) mendapat dana pinjaman dari sebesar USD 32 juta atau setara
dengan Rp 416 Miliar.
PROGRAM SISTER HOSPITAL RSUD BALIKPAPAN
DALAM RANGKA MEMENUHI STANDAR RS PONEK 24 JAM
Disusun oleh Pusat Kebijakan dan Managemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
[widgetkit id=35]
Two recent announcements by the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) demonstrate a clear commitment to improving the quality of care for older adults with serious illnesses.
Bertepatan dengan peringatan hari kanker paru-paru sedunia pada 1 Agustus ini, ahli kesehatan menyarankan pemerintah melakukan lima hal guna menangani angka kejadian kanker ini di Indonesia.Spesialis pulmonologi dan dan ilmu kedokteran respirasi FKUI, Prof dr Tjandra Yoga Aditama SpP (K), MARS, DTM&H, DTCE, mengatakan, hal pertama ialah penanggulangan masalah merokok. “Penanganggulangan masalah rokok sesuai PP 109/2012,” ujar Tjandra dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.