When Garrison Keillor of “Prairie Home Companion” fame welcomes his radio audience to Lake Wobegon, his fictional Minnesota town, he describes it as a place where, “all the children are above average.
Dokter Harus Didik Pasien tentang Kegunaan Antibiotik
Jakarta, CNN Indonesia — Antibiotik seakan dijadikan dewa penyembuh oleh kebanyakan warga Indonesia ketika terserang penyakit. Bahayanya, jika tak tepat guna, antibiotik malah akan menginisiasi kuman yang resisten terhadap obat.
Health Affairs’ August Issue: Hospital Quality And Care
The August issue of Health Affairs contains a cluster of articles focusing on hospital quality and care. Other subjects covered in this variety issue: ways state vaccine exemption laws affect disease outbreaks; how states with strong health insurance rate review managed lower premiums; and characteristics of health care “super-utilizers.”
State Vaccination Exemption Laws, Exemption Rates, And Disease Outbreaks
Lippo Bakal Bangun E-Medical di Daerah
Saat ini, pelayanan kesehatan dengan kualitas baik, dan memadai terkonsentrasi di Jakarta, dan beberapa ibu kota provinsi. Sementara di kota-kota lapis kedua dan kabupaten, pusat layanan kesehatan dengan standar yang sama masih bisa dihitung dengan jari.
Maine Voices: Medicare delivers savings, quality care and peace of mind to elderly
BOSTON — It was 50 years ago this week that the landscape of health care in America changed forever when President Johnson signed the landmark amendment to the Social Security Act, thus beginning the Medicare and Medicaid programs.
It is important to note that before 1966, roughly half of all seniors were uninsured, living in fear that the high cost of health care could propel not only them, but their families, into poverty. And before the advent of Medicaid, far too many people with disabilities and lower-income working Americans were unable to afford the medical care they needed to remain healthy and productive.
live Streaming
FORUM MUTU IHQN XI
“Pencegahan dan Pengendalian Fraud dalam Layanan Kesehatan”
9 September 2015
PETUNJUK VIDEO STREAMING :
- Untuk mengakses dengan lancar Anda membutuhkan koneksi internet dengan kecepatan minimal 512 kbps
- Silahkan menggunakan headset / speaker untuk kualitas suara yang lebih baik.
Khofifah Minta BPJS Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Terkait fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa menanggapinya santai. Menurutnya bukan haram tapi kualitas pelayanannya perlu ditingkatkan.
Air quality alert, health advisory issued for Wednesday
The Rhode Island Department of Environmental Management is predicting that air quality will reach unhealthy levels in parts of Rhode Island on Wednesday afternoon.
According to a press release, a hot and humid air mass with west to southwest winds will be present, which will lead to unhealthy air conditions.
The poor air quality is due to elevated ground level ozone concentrations. Ozone is a major component of smog and is formed by the photochemical reaction of pollutants emitted by motor vehicles, industry and other sources in the presence of elevated temperatures and sunlight.
Eldin Minta Pirngadi Tingkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Misi strategis pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Karena itu akses dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat harus kian baik dan tidak adalah lagi diskriminasi dalam hal pelayanan.
Hari III: Pelatihan Fraud Control Plan dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Pelayanan Kesehatan (Public Health)
[tabs style=”green”] [tab_item title=’Jadwal’]
|
WAKTU |
KEGIATAN |
NARASUMBER |
|
08:00 – 08:30 |
Ice breaking |
|
|
08:30 – 10:30 |
Pengenalan Instrumen Pencegahan Fraud untuk Kendali Mutu dan Biaya Pelayanan Kesehatan: Utilization Review Data Pelayanan Puskesmas Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes, AAK (PKMK FK UGM) [button type=”primary” target=”_blank” link=”https://drive.google.com/file/d/0B85Ahc2VdqcdcHlZRFdiVUFkZHM/view?usp=sharing”] |
|
|
10:30 – 12:00 |
Manajemen Pengelolaan Keuangan Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama M. Faozi Kurniawan, SE, Akt., MPH [button type=”primary” target=”_blank” link=”https://drive.google.com/file/d/0B85Ahc2VdqcdTGNueF9sNlpmS00/view?usp=sharing”] |
|
|
12:00 – 13:00 |
ISHOMA |
|
|
13:00 – 14:00 |
Penyusunan rencana aksi pencegahan fraud layanan kesehatan (implementasi Permenkes 36 tahun 2015) dr. Hanevi Djasri, MARS atau drg. Puti Aulia Rahma, MPH (PKMK FK UGM) [button type=”primary” target=”_blank” link=”https://drive.google.com/file/d/0B85Ahc2VdqcdczlMREZxS3RocE0/view?usp=sharing”] |
|
|
14:00 – 14:20 |
Post Test |
|
|
14:20 – 15:00 |
Paparan Rencana Tindak lanjut Pencegahan korupsi di bidang Pelayanan Kesehatan Kota Yogyakarta |
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Dihadiri Kepala-Kepala SKPD/Stakeholder Terkait sektor pelayanan kesehatan & Pejabat Pemerintah Kota |
|
15:00 – 16:00 |
|
|
Materi [/button] [button type=”danger” target=”_blank” link=”https://www.youtube.com/watch?v=7u6o8DSQPKY”] 
Video [/button]
[/tab_item] [tab_item title=’Reportase’]
Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Program Pengembangan Kapasitas Pengelola
6 Agustus 2015
Hari ketiga kegiatan dialog dan pelatihan “Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Program Pengembangan Kapasitas Pengelola” lebih fokus untuk membantu Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta menyusun rencana aksi pencegahan fraud di FKTP. Seluruh materi yang dipaparkan hari ketiga banyak membahas upaya-upaya yang dapat dirumuskan sebagai rencana aksi yang akan disepakati bersama.
Salah satu penyebab munculnya fraud layanan kesehatan adalah kurang pahamnya pelaku terhadap aturan yang berlaku. Dalam sektor pelayanan primer, misalnya adalah aturan dalam hal penggunaan dana kapitasi. Pengelolaan dana kapitasi sebenarnya sudah diatur dalam Perpres 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan pemahaman masih terjadi. Beberapa FKTP masih menggunakan dana kapitasi untuk memberangkatkan staf mengikuti kegiatan seminar di luar kota. Ada juga yang menggunakan dana tersebut untuk membeli peralatan kantor seperti laptop. Semua pemanfaatan dana ini tidak sesuai amanat Perpres 32 tahun 2014. Bila dibiarkan terus maka dapat berpotensi memicu timbulnya fraud layanan kesehatan.
Untuk mendeteksi dan melakukan respon awal terkait potensi fraud di layanan primer, Dr. drg. Yulita Hendrartini, M.Kes, AAK menekankan pentingnya melakukan review utilisasi. Review utilisasi merupakan bagian dari manajemen utilisasi yang bertujuan mengkaji, menganalisis, efektivitas, efisiensi, dan mutu pemanfaatan pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan review utilisasi, sumber data yang dapat digunakan adalah data utilisasi, data rujukan, data pembayaran klaim, data kepesertaan, dan data keuangan. Rasio utilisasi yang normal sesuai standar Kemenkes adalah 15-20% sedangkan rasio rujukan adalah 12-15%.
Poin penting dari pelaksanaan review utilisasi ini adalah adanya pembentukan rencana aksi setelah diketahui potensi fraud yang terjadi di puskesmas. Rencana aksi inilah yang harus disusun oleh dinas kesehatan kabupaten. Misalnya, bila hasil review utilisasi menunjukkan adanya rasio rujukan berbeda dari rentang standar, maka dinas kesehatan sudah harus pasang radar. Bila rasio rujukan rendah, maka perlu diperhatikan penyebab pasien enggan berobat ke puskesmas. “Apakah mutu pelayanan puskesmasnya buruk atau jam bukanya yang terlalu siang, atau dokternya yang sering ikut pelatihan jadi tidak ada di tempat,” terang narasumber dari PKMK FK UGM ini. Bila hasil review utilisasi menunjukkan rasio rujukan yang melebihi rentang standar, dinas kesehatan perlu curiga adanya upaya puskesmas merujuk kasus-kasus yang seharusnya bisa ditangani.
Rencana aksi yang disusun oleh dinas kesehatan ini juga mempengaruhi kinerja dan perencanaan puskesmas. “Konsep perencanaan puskesmas yang utama adalah Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan” tutur Faozi Kurniawan, SE., Akt, M.Kes. Pembicara kedua pada sesi hari ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam perencanaan puskesmas karena masih terdapat definisi operasional yang belum detil yang dapat menimbulkan pelanggaran. Perencanaan puskesmas yang baik juga membutuhkan banyak data. “Namun banyak data yang kurang seragam sehingga data-data dari UKM ini perlu kita seragamkan integrasinya”, tambah Faozi.
Masukan-masukan narasumber dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk melengkapi rencana aksi program pencegahan fraud. Rencana aksi ini berisi sembilan aspek pencegahan korupsi layanan kesehatan seperti regulasi, SDM, sarana prasarana, pelayanan publik, proses tata laksana, dana, pengawasan, kepesertaan, dan komunikasi. Rencana aksi yang dituangkan dalam bentuk Deklarasi Daerah Jogja Sehat Berintegritas ini ditandatangani oleh inpektur inspektorat, kepala dinas kesehatan kota Yogyakarta, dan diketahui oleh walikota Yogyakarta di akhir acara.
Reporter: drg. Puti Aulia Rahma, MPH
[/tab_item][/tabs]