Jakarta (beritasatu.com) – Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar, Bali berupaya untuk selalu mengedepankan mutu dan asas keadilan, baik terhadap pasien yang membayar secara mandiri, maupun pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Rumah Sakit Siloam Incar Potensi Pendapatan Dari BPJS
TRIBUNNEWS.COM.TANGERANG. Ketika banyak rumahsakit swasta enggan melayani peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, PT Siloam International Hospitals Tbk justru sebaliknya. Bagian dari Grup Lippo itu justru mengincar potensi pendapatan dari keterlibatannya bermitra dengan BPJS.
23 September, UU Keperawatan Akan Disahkan Oleh DPR
Jakarta, HanTer – DPR RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keperawatan menjadi Undang-Undang dalam agenda sidang paripurna 23 September 2014 setelah dilakukan pembahasan dengan pemerintah.
DKI Butuh Lebih Banyak RSUD
Jakarta, HanTer – Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di DKI Jakarta, jumlah RSUD perlu ditambah. Sebab, saat ini hanya terdapat 8 RSUD di DKI Jakarta yang jumlah penduduknya lebih dari 10 juta jiwa. Ditambah saat ini minat masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan semakin meningkat.
Klaim BPJS Kesehatan Kabupaten Bandung Capai Rp 187 Miliar
SOREANG, (PRLM).-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Bandung telah mengklaim biaya kesehatan sebesar Rp 187 miliar sejak awal tahun hingga pertengahan September ini. Jumlah klaim tersebut berasal dari 1.612.519 peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Bandung.
DPR Tergesa Sahkan UU Tenaga Kesehatan, Kalangan Profesional Ajukan Keberatan
Jakarta (beritasatu.com) – Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) menolak secara tegas pengesahan Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan (UUTK) oleh DPR RI. Penolakan ini disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Senin (15/9).
Menkes: Kepuasan Tenaga Kesehatan Era JKN Harus Dievaluasi
Okezone.com – Kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seperti memberikan suatu kesempatan menata sistem kesehatan yang lebih baik. Dalam menentukan tarif maupun regulasi, salah satu yang diharapkan adalah tenaga kesehatan merasakan keuntungan dari pelaksanaan JKN.
Program JKN, Menkes Minta RS Hati-hati Saat Koding Penyakit
Salah memasukkan koding penyakit dalam layanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat berpotensi menjadi indikasi terjadinya fraud. Hal ini menjadi salah satu hal yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi saat membuka Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit dan DPM, di kota Bandung, Rabu (10/9) malam. Tentu saja hal itu apabila salah koding penyakit dilakukan dengan unsur kesengajaan, namun menjadi kekhawatiran apabila hal tersebut terjadi karena kebingungan dalam melakukan koding. Untuk itu bertanya pada dewan pertimbangan medik (DPM) di masing-masing provinsi menjadi salah satu alternatif untuk meminimalkan kesalahan ataupun kebingungan dalam proses koding penyakit.
Fraud menjadi bahasan penting ketika transparansi dituntut di banyak aspek saat ini. Tak terkecuali apabila ada indikasi tindakan kecurangan (fraud) dalam (JKN) akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Azas kehati-hatian menjadi kunci untuk terhindar dari kekeliruan koding yang tidak disengaja namun dikuatirkan dapat diindikasikan sebagai fraud, meski sejauh ini belum ditemukan RS yang terindikasi melakukan fraud ketika memasukkan koding penyakit dalam layanan program JKN, namun diakui memang ditemukan RS yang masih salah melakukan koding sehingga dilakukan pembinaan oleh tim pengendali mutu dan biaya serta DPM Provinsi.
Mencari second opinion kepada pihak yang berkompeten dan memiliki wewenang bukanlah hal yang tabu dilakukan sejauh hal tersebut dapat membantu meminimalkan terjadinya kesalahan atau kebingungan dalam koding penyakit yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris bahwa DPM yang beranggotakan para ahli dari akademisi dan klinisi dapat menjadi tempat untuk mencari second opinion. Dan jika ada tindakan yang tak sesuai dengan koding, bisa ditanyakan ke tim pengendali mutu dan biaya BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit.
Tentu saja sejauh ini kita sama-sama dapat melihat dan mungkin ‘sepakat’ bahwa kerjasama seluruh pihak terkait, ketelitian, kejujuran dalam proses memasukkan koding menjadi kata kunci agar terhindar dari fraud setidaknya meminimalkan terjadinya fraud.
{module [152]}
RUU Keperawatan Sudah Rampung, Kini Perawat Bisa Buka Praktik Sendiri
Jakarta (health.detik.com), Sempat menuai protes dari perawat dari seluruh Indonesia dan melalui proses pembahasan yang panjang, rapat kerja antara Kementerian Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI akhirnya menyepakati RUU Keperawatan untuk disahkan dalam rapat paripurna.
BPJS Kesehatan Optimalkan Sistem Rujukan Berjenjang
Jakarta (beritasatu.com) – Untuk meningkatkan peran serta fungsi rumah sakit dan Dewan Pertimbangan Medik (DPM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar pertemuan nasional dengan para pihak tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada 10-12 September di Bandung ini dibuka Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, di Bandung, Rabu (10/9).