Jakarta (beritasatu.com) – Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) menolak secara tegas pengesahan Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan (UUTK) oleh DPR RI. Penolakan ini disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Senin (15/9).
Menkes: Kepuasan Tenaga Kesehatan Era JKN Harus Dievaluasi
Okezone.com – Kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seperti memberikan suatu kesempatan menata sistem kesehatan yang lebih baik. Dalam menentukan tarif maupun regulasi, salah satu yang diharapkan adalah tenaga kesehatan merasakan keuntungan dari pelaksanaan JKN.
Program JKN, Menkes Minta RS Hati-hati Saat Koding Penyakit
Salah memasukkan koding penyakit dalam layanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat berpotensi menjadi indikasi terjadinya fraud. Hal ini menjadi salah satu hal yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi saat membuka Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit dan DPM, di kota Bandung, Rabu (10/9) malam. Tentu saja hal itu apabila salah koding penyakit dilakukan dengan unsur kesengajaan, namun menjadi kekhawatiran apabila hal tersebut terjadi karena kebingungan dalam melakukan koding. Untuk itu bertanya pada dewan pertimbangan medik (DPM) di masing-masing provinsi menjadi salah satu alternatif untuk meminimalkan kesalahan ataupun kebingungan dalam proses koding penyakit.
Fraud menjadi bahasan penting ketika transparansi dituntut di banyak aspek saat ini. Tak terkecuali apabila ada indikasi tindakan kecurangan (fraud) dalam (JKN) akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Azas kehati-hatian menjadi kunci untuk terhindar dari kekeliruan koding yang tidak disengaja namun dikuatirkan dapat diindikasikan sebagai fraud, meski sejauh ini belum ditemukan RS yang terindikasi melakukan fraud ketika memasukkan koding penyakit dalam layanan program JKN, namun diakui memang ditemukan RS yang masih salah melakukan koding sehingga dilakukan pembinaan oleh tim pengendali mutu dan biaya serta DPM Provinsi.
Mencari second opinion kepada pihak yang berkompeten dan memiliki wewenang bukanlah hal yang tabu dilakukan sejauh hal tersebut dapat membantu meminimalkan terjadinya kesalahan atau kebingungan dalam koding penyakit yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris bahwa DPM yang beranggotakan para ahli dari akademisi dan klinisi dapat menjadi tempat untuk mencari second opinion. Dan jika ada tindakan yang tak sesuai dengan koding, bisa ditanyakan ke tim pengendali mutu dan biaya BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit.
Tentu saja sejauh ini kita sama-sama dapat melihat dan mungkin ‘sepakat’ bahwa kerjasama seluruh pihak terkait, ketelitian, kejujuran dalam proses memasukkan koding menjadi kata kunci agar terhindar dari fraud setidaknya meminimalkan terjadinya fraud.
{module [152]}
RUU Keperawatan Sudah Rampung, Kini Perawat Bisa Buka Praktik Sendiri
Jakarta (health.detik.com), Sempat menuai protes dari perawat dari seluruh Indonesia dan melalui proses pembahasan yang panjang, rapat kerja antara Kementerian Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI akhirnya menyepakati RUU Keperawatan untuk disahkan dalam rapat paripurna.
BPJS Kesehatan Optimalkan Sistem Rujukan Berjenjang
Jakarta (beritasatu.com) – Untuk meningkatkan peran serta fungsi rumah sakit dan Dewan Pertimbangan Medik (DPM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar pertemuan nasional dengan para pihak tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada 10-12 September di Bandung ini dibuka Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, di Bandung, Rabu (10/9).
Ikut JKN, RS Soeharso Malah Untung dan Jadi Role Model
Liputan6.com, Jakarta Banyak yang menilai bahwa RS yang mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan mengalami kerugian. Pasalnya sejumlah Rumah Sakit khawatir terhadap sistem rumah sakit yang menjadi satu harga. Padahal hal tersebut tidak terbukti di RS Ortopedi Soeharso, Surakarta.
Menkes Harap Tiga RS Ini Tahun Depan Dapat Akreditasi JCI
Okezone.com – Tiga Rumah Sakit Vertikal Ibu Kota, yakni Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJP), Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSAB) Harapan Kita, serta Rumah Sakit Kanker Dharmais dinilai sudah memberikan pelayanan terbaik. Namun, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A berharap tiga rumah sakit tersebut tahun depan dapat memeroleh akreditasi internasional.
Menkes Tegaskan Program JKN Tak Merugikan
JAKARTA (jpnn.com) – Di penghujung masa baktinya, Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan berjalan lancar. Nafsiah mengatakan program ini harus menguntungkan masyarakat, rumah sakit, tenaga medis, dan BPJS Kesehatan sendiri selaku operator.
Kemenkes Beri Penghargaan ke RS Vertikal Mitra BPJS Kesehatan
Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Kesahatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar Hospitan Awards the Best Role Model RS Vertikal 2014. Acara ini digelar di Auditorium Siwambessy, Kementerian Kesehatan RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2014).
Makin Lama Dirawat di Rumah Sakit, Risiko Infeksi Makin Besar
KOMPAS.com – Siapa yang betah berlama-lama tinggal di rumah sakit? Selain karena rasa bosan dan terapi pengobatan yang tidak enak, ternyata opname yang lama di rumah sakit dapat meningkatkan risiko terkena infeksi yang lebih parah.