Didesak Atasi Persoalan Defisit BPJS Kesehatan, Jawaban Jokowi Bikin Ribuan Dokter Bertepuk Tangan
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Persoalan defisit yang mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan turut menjadi perhatian dalam Muktamar XXX Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Dalam sambutannya, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) IDI, dr Ilham Oetama Marsis, sempat menanyakan persoalan defisit tersebut, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, Jokowi membuka Muktamar XXX IDI yang berlangsung di Convention Hall Samarinda, Kamis (25/10/2018).
Menurut Ilham, persoalan defisit BPJS Kesehatan yang mencapai angka Rp 27 triliun, tersebut tak boleh dibiarkan berlarut.
Indonesia, kata Ilham, bisa belajar dari negara yang juga pernah mengalami defisit pada jaminas sosial kesehatannya. Yakni Ghana, Thailand, Taiwan, dan Inggris.
Berlarutnya defisit BPJS Kesehatan, menurut Ilham akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat hanya mendapatkan pelayanan substandar kesehatan. Hal ini, lanjut Ilham, tentu akan mengganggu Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), milik pemerintah.
"Tentu di benak Bapak (Presiden) sudah ada solusinya. Dan kami ingin mendengar solusi itu saat ini," ucap Ilham yang disambut riuh tepuk tangan ribuan dokter yang hadir.
Meski tak secara lugas menjawab soal defisit BPJS. Namun Jokowi memberi memberi signal soal defisit BPJS, yang membuat sekitar 1.500 dokter yang hadir, bertepuk tangan.
"Soal belanja BPJS. Kenapa sih kalau BPJS pada tepuk tangan semua," kata Jokowi.
Seperti yang diketahui, penyakit katastropik menjadi salah satu penyebab terus melebarnya defisit BPJS Kesehatan.
Jokowi pun menyebutkan beberapa klaim BPJS dari berbagai jenis penyakit katastropik.
"Penyakit jantung total klaim Rp 9,25 triliun. Kanker Rp 3 triliun lebih. Klaim gagal ginjal 2,22 triliun. Stroke 2,21 triliun. Betapa angka-angka ini harus dicermati betul. Bagaimana menyelesaikan dan bagaimana mengatasi," ujarnya.
Begitu pula dengan klaim beberapa jenis layanan kesehatan lainnya, yang juga menyedot kas BPJS Kesehatan.
"Rp 2,65 triliun untuk operasi katarak. Rehabilitasi medik, fisioterapi hampir Rp 1 triliun," ungkap Jokowi.
Namun, Jokowi mengaku sudah mengetahui penyebab defisit di tubuh BPJS Kesehatan, yang terus melebar ini.
"Saya sudah tahu semuanya. Jadi nanti saya akan ajak bicara. Ini masalah manajemen. Ini masalah sistem. Saya sudah dengar urusan rujukan, tahu semuanya saya. Inilah yang perlu kita perbaiki. Ini yang perlu kita benahi. Kuncinya ada di mana? Saya tahu," katanya.
Persoalan defisit ini, menurut Jokowi pernah dialaminya saat menjadi Walikota Solo maupun saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Di Solo, Jokowi punya Program Kartu Sehat. Begitu pula di Jakarta dengan Program Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Persoalan itu berulang saat dirinya menjadi Presiden, yakni pada Program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Namun, persoalan di BPJS Kesehatan ini diakui Jokowi, sangat panjang penyelesaiannya.
"Dulu juga di Solo Kartu Sehat gonjang-ganjing 6 bulan. Di Jakarta, kalau bapak ibu ingat, KJS ramainya setahun gonjang-ganjing. Setahun. Setelah itu mapan dan baik. Tapi BPJS sudah 4 tahun. Perhitungan saya dua tahun (BPJS), sudah mapan. Ini kok sampai 4 tahun? Ini ada apa? Tapi nanti saya diskusi dengan Prof Ilham (Ketua PB IDI) dan Prof Fahmi. Jadi tidak usah saya jawab di sini. Ga usah saya jawab di sini dulu. Karena kalau kita jawab terbuka malah ramai," kata Jokowi, menolak memberi jawaban.
Meski demikian, Jokowi memberi kata kunci atas defisit BPJS.
"Masalahnya sebenarnya bisa diselesaikan. Tapi kalau dijawab di sini, nanti lari kemana-mana. Kita ingat bahwa yang namanya subsidi BBM, subsidi energi, itu pernah mencapai Rp 340 triliun. Lha, ini untuk kesehatan kok masa tidak diberikan? Ya kira-kira jawabannya begitu. Kurang lebih anunya itu. Kurang lebih," tutur Jokowi, yang disambut tepuk tangan dari ribuan dokter yang hadir. (*)
Oleh: Rafan A Dwinanto
