Perempuan telah menorehkan banyak prestasi di berbagai bidang, mulai dari politik, sains, olahraga, hingga dunia bisnis, menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas dan kontribusi besar bagi masyarakat. Namun, di balik pencapaian tersebut, masih ada kesenjangan kesetaraan yang nyata di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam akses terhadap hak-hak dasar kesehatan.

Banyak perempuan di Indonesia masih menghadapi kendala dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak, mulai dari akses terhadap fasilitas kesehatan, edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, hingga perencanaan keluarga. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender belum selesai, dan penting bagi semua pihak untuk terus mendorong kebijakan yang lebih inklusif demi kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Demikian benang merah dari acara Women National Conference bertema "Perempuan Sehat dan Berdaya, Menuju Kesetaraan Global" yang diadakan oleh Farid Nila Moeloek Society bersama dengan United Nations Population Fund, didukung oleh Takeda Pharmaceutical, di Jakarta (11/3).

Cek kesehatan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, dr.Maria Endang Sumiwi mengatakan, kita masih menghadapi berbagai tantangan untuk memenuhi hak dasar perempuan. Mulai dari permasalahan pemenuhan gizi, risiko penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, kematian ibu, dan kekerasan pada perempuan dan anak. "Dari segi kesehatan, perempuan juga tergolong kelompok yang lebih rentan terhadap berbagai penyakit, mulai dari kekurangan gizi seperti anemia, hingga praktik sunat perempuan yang masih banyak ditemui. Selain itu, risiko perempuan terkena berbagai penyakit kronis juga tinggi," ujar Maria. Program pemerintah berupa Cek Kesehatan Gratis, menurut Maria merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap penyebab kematian terbesar pada setiap siklus umur, termasuk pada bayi dan perempuan. "Dengan memberikan akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan, Kemenkes berharap dapat mempercepat pencapaian kesetaraan gender," lanjutnya. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, dengan populasi perempuan yang hampir 50 persen, mencerminkan potensi untuk kemajuan bangsa tetapi faktanya masih banyak terjadi kesenjangan.

Veronica juga mengusulkan untuk menjadikan partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) desa sebagai sebuah standar, sebagai upaya pembangunan kesetaraan gender melalui keharusan yang dimandatkan pemerintah. "Kenapa kita tidak membuat musrenbang itu menjadi sebuah standar kalau partisipasi wanita tidak melebihi 50 persen atau 60 persen, tidak kuorum, tidak bisa diputuskan. Mungkin ini salah satu jalan dengan memaksakan sistem dari pemerintah untuk memaksakan partisipasi wanita sebagai masukan," kata Veronica. UNFPA Indonesia Representative, Hassa Mohtashami mengatakan, Hari Perempuan Internasional menjadi momen meneguhkan kembali komitmen semua pihak terhadap kesetaraan gender. "Kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan mendorong pembangungan dan memajukan perubahan sosial. Semakin sejahtera perempuan dan anak perempuan, begitu pula dengan keluarga, komunitas, dan dunia secara keseluruhan," katanya.

Corporate Strategy Officer & CEO Chief of Staff, Takeda Pharmaceuticals, Akiko Amakawa, menambahkan, Takeda sangat mendukung konferensi ini karena selama lebih dari 240 tahun, kesetaraan dan inklusi telah menjadi bagian dari DNA perusahaan ini. "Kami bangga bahwa 53 persen dari Global Leadership Team kami adalah perempuan, dan di Indonesia, lebih dari 60 persen kepemimpinan kami dipegang oleh perempuan. Namun, komitmen kami tidak berhenti di internal perusahaan. Kami percaya bahwa akses kesehatan yang berkelanjutan harus menjadi hak semua orang, dan itulah mengapa kami aktif dalam berbagai area terapi, termasuk onkologi, penyakit langka, penyakit gastrointestinal, kesehatan konsumen, dan dengue," katanya.

sumber: https://health.kompas.com/read/25C13070000568/kesetaraan-kesehatan-perempuan-hak-dasar-yang-masih-sulit-dipenuhi