Penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker merupakan tantangan utama sistem kesehatan di Indonesia yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Intervensi kesehatan berbasis komunitas diketahui memiliki peran penting dalam meningkatkan deteksi dini PTM masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian berbasis data nasional yang ditulis oleh Sujarwoto dan Maharani (2022) memberikan bukti empiris mengenai kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif. Kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif khususnya banyak dilakukan dalam kegiatan Posbindu PTM dan Posyandu Lansia.

Berdasarkan hasil analisis data sekunder Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2014–2015 pada 27.692 orang responden yang berusia ≥15 tahun, individu yang berpartisipasi dalam intervensi kesehatan berbasis komunitas ditemukan memiliki peluang jauh lebih besar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan seperti pemeriksaan gigi dasar, tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan elektrokardiogram. Partisipasi pada kelompok perempuan juga secara signifikan meningkatkan peluang melakukan pap smear dan pemeriksaan payudara. Temuan ini membuktikan bahwa intervensi kesehatan berbasis komunitas dapat bermanfaat sebagai penghubung antara komunitas dan fasilitas kesehatan formal.

Selain itu, temuan penelitian juga memberikan keuntungan bagi solusi keterbatasan tenaga kesehatan dan sumber daya di Indonesia. Melalui kader kesehatan yang dilatih, intervensi kesehatan berbasis komunitas tidak hanya meningkatkan literasi kesehatan tetapi juga mendorong perilaku pencarian layanan (health-seeking behavior) yang lebih proaktif. Namun, penelitian ini juga menemukan faktor kesenjangan di samping manfaat seperti tidak signifikannya hubungan intervensi kesehatan berbasis komunitas dengan pemeriksaan mata dasar serta rendahnya partisipasi laki-laki yang berdampak terhadap rendahnya deteksi dini kanker prostat.

Dalam perspektif manajemen rumah sakit, temuan ini memiliki implikasi strategis. Rumah sakit dan puskesmas dapat memanfaatkan intervensi kesehatan berbasis komunitas sebagai sistem rujukan awal (early referral system) untuk kasus PTM sehingga beban layanan kuratif dapat ditekan melalui pencegahan dan deteksi dini. Integrasi data skrining dari Posbindu kepada sistem informasi rumah sakit juga berpotensi meningkatkan kesinambungan layanan dan perencanaan kapasitas layanan PTM. Selain itu, penguatan kolaborasi antara fasilitas kesehatan dan kader komunitas dapat meningkatkan cakupan pelayanan promotif-preventif secara lebih efisien.

Bagi praktisi kesehatan, studi ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas dalam pengendalian PTM. Tenaga kesehatan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan klinis tetapi juga sebagai pembina dan pendamping kader dalam meningkatkan kualitas skrining dan edukasi kesehatan. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa intervensi kesehatan berbasis komunitas bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen kunci sistem kesehatan dalam menghadapi beban PTM di Indonesia. Melalui desain program yang lebih inklusif dan dukungan manajerial yang kuat, intervensi kesehatan berbasis komunitas berpotensi menjadi pondasi penting bagi transformasi pelayanan kesehatan preventif yang berkelanjutan.

Disarikan oleh:

Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827322002154?via%3Dihub 

 

 

Banjir merupakan salah satu ancaman berulang di Indonesia. Saat ini, banjir telah terjadi di 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh seperti Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Subulussalam, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan. Bencana diketahui mulai terjadi pada periode awal November dan hingga kini sedang mengalami proses rehabilitasi. Dalam situasi tersebut, rumah sakit dan fasilitas kesehatan dituntut tetap beroperasi optimal di tengah keterbatasan sumber daya, lonjakan pasien, dan gangguan infrastruktur. Namun, situasi di Indonesia menunjukkan belum adanya penanganan bencana yang baik dalam aspek rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Sebagai salah satu contoh praktik baik, studi kualitatif oleh Ali, et al. (2023) memberikan penjelasan bahwa ketangguhan rumah sakit dalam menghadapi bencana harus didukung oleh sistem kepemimpinan transformasional yang mampu mendorong adaptasi dan perubahan sistem secara berkelanjutan.

Penelitian Ali, et al. (2023) mengidentifikasi tiga pilar utama kepemimpinan transformasional dalam konteks ketahanan rumah sakit terhadap bencana, yaitu (1) tata kelola dan kepemimpinan, (2) perencanaan dan penilaian risiko, serta (3) komunikasi dan jejaring kolaborasi. Dalam aspek tata kelola, pemimpin yang transformasional seharusnya tidak hanya mengikuti prosedur rutin tetapi juga berani mengambil keputusan cepat dan bertanggung jawab ketika situasi krisis. Kemampuan ini sangat relevan pada bencana banjir di Aceh, khususnya ketika akses jalan terputus dan distribusi pasien harus segera dialihkan. Pemimpin rumah sakit juga harus memiliki decisive accountability yang artinya mampu memangkas birokrasi yang tidak perlu demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan.

Dalam sisi perencanaan dan penilaian risiko, studi ini menekankan pentingnya risk navigation dan planning agility. Rumah sakit yang tangguh tidak hanya memiliki rencana tanggap darurat di atas kertas tetapi juga harus mampu menyesuaikan rencana dengan tanggap terhadap dinamika situasi lapangan. Praktik baik yang dapat diterapkan dalam konteks banjir Aceh antara lain adalah pemetaan risiko banjir terhadap fasilitas kritis (listrik, oksigen, ruang rawat), dan penyusunan skenario kehilangan fungsi layanan tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan siklus bencana prevent–prepare–respond–recover yang diperluas dengan refleksi dan regenerasi sistem layanan.

Terakhir, aspek yang tidak kalah penting adalah komunikasi dan kolaborasi. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang cepat, jelas, dan terkoordinasi menjadi penentu keberhasilan respon bencana. Pemimpin transformasional berperan sebagai communication accelerator yang memastikan informasi mengalir secara vertikal dan horizontal sekaligus sebagai collaboration innovator yang mendorong kerja sama lintas profesi dan lintas sektor. Dalam bencana banjir di Aceh, praktik baik ini dapat diwujudkan melalui koordinasi aktif dengan BPBD, Dinas Kesehatan, puskesmas, relawan, dan komunitas lokal agar penanganan pasien, evakuasi, serta pemulihan layanan berjalan selaras.
Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa ketangguhan rumah sakit bukan hanya sekadar soal infrastruktur melainkan juga tentang kualitas kepemimpinan. Melalui adopsi prinsip kepemimpinan transformasional yang adaptif, komunikatif, dan berorientasi baik, rumah sakit di wilayah rawan banjir seperti Aceh diharapkan dapat bangkit menjadi lebih baik setelah bencana. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat respon darurat tetapi juga membangun sistem kesehatan yang lebih siap, berkelanjutan, dan manusiawi dalam menghadapi krisis di masa depan.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya:

https://www.mdpi.com/1660-4601/20/3/2022 
https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/banjir-di-16-kabupaten-kota-provinsi-aceh-per-27-november-20759-jiwa-mengungsi-satu-orang-hilang-terseret-arus-banjir 

Perkembangan teknologi kesehatan digital diketahui telah mendorong lahirnya konsep Health Digital Twins (HDT). HDT merupakan replika virtual pasien yang dihasilkan dari perpaduan gabungan data klinis, data populasi, serta pembaruan kondisi pasien dan lingkungan secara real time. Artikel editorial yang ditulis oleh Venkatesh, Raza, dan Kvedar (2022) menjelaskan bahwa HDT bukan sekadar inovasi teknologi kesehatan berbasis data besar melainkan pendekatan baru yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan closed-loop optimization untuk memprediksi respons klinis pasien secara lebih tepat. Melalui pendekatan ini, tenaga kesehatan dapat mensimulasikan berbagai skenario intervensi sebelum keputusan klinis diterapkan kepada pasien sesungguhnya.

Secara teknis, HDT bekerja melalui sistem siber-fisik yang menghubungkan data pasien aktual dengan model digitalnya. Data berasal dari rekam medis elektronik, hasil pemeriksaan penunjang, data biologis, atau sensor dan wearable devices. Integrasi data HDT memungkinkan deep phenotyping, yakni pemetaan karakteristik pasien secara menyeluruh dan dinamis. Berbeda dengan metode statistik konvensional, HDT mampu membuat model perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu termasuk respon terhadap obat, perubahan perilaku, dan faktor lingkungan. Dalam praktik klinis, pendekatan ini membuka peluang deteksi dini penyakit pada individu pasien. Contohnya seperti klasifikasi tingkat keparahan penyakit dan perencanaan terapi yang lebih personal.

Selain pelayanan individual, HDT juga memiliki implikasi strategis bagi manajemen rumah sakit dan sistem kesehatan. Sebagai contoh, agregasi HDT pada tingkat populasi dapat dimanfaatkan untuk efisiensi uji klinis melalui synthetic control arm yang berpotensi menurunkan biaya penelitian. Secara lebih lanjut, pemodelan HDT di rumah sakit memungkinkan prediksi alur pasien dan optimalisasi sumber daya klinisi secara real time. Namun, penerapan HDT dalam praktik nyata tidak lepas dari tantangan. Dalam sisi teknologi, integrasi data heterogen menuntut infrastruktur teknologi yang kuat termasuk kemampuan data fusion dan pemrosesan bahasa untuk mengolah data klinis. Sementara itu dari sisi implementasi, adopsi oleh tenaga kesehatan sangat bergantung pada transparansi model dan literasi digital. Ketergantungan ini didasari oleh adanya kekhawatiran terhadap bias dan kompleksitas sistem digital.

Aspek regulasi dan tata kelola data juga menjadi sorotan utama. HDT dikategorikan sebagai perangkat medis digital yang memerlukan mekanisme persetujuan dan pengawasan yang adaptif terhadap kompleksitas teknologi AI. Perlindungan privasi, persetujuan tindakan (informed consent), serta pengelolaan ekonomi data kesehatan menjadi isu krusial yang harus diantisipasi oleh regulator dan pengelola rumah sakit. Tanpa kerangka regulasi yang kuat, potensi manfaat HDT dapat berisiko menimbulkan ketimpangan dan pelanggaran hak pasien.

Health Digital Twins secara keseluruhan menawarkan paradigma baru menuju pelayanan kesehatan yang presisi dan efektif. Melalui pendekatan yang tepat HDT sejatinya dapat menjadi pondasi penting transformasi sistem kesehatan di era digital. Bagi sistem manajemen rumah sakit, teknologi ini dapat berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, dan keberlanjutan pembiayaan layanan. Sementara bagi praktisi kesehatan, HDT dapat menjadi alat pendukung klinis yang memperkaya pertimbangan profesional. Penerapan HDT dalam sistem manajemen rumah sakit harus diiringi dengan kesiapan sumber daya, edukasi literasi teknologi, dan pemantauan etika kesehatan yang memadai.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH (Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://www.nature.com/articles/s41746-022-00694-7 

 

Efisiensi sistem kesehatan kini menjadi isu strategis di tengah meningkatnya biaya pelayanan, tuntutan mutu pelayanan, dan target pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Systematic review oleh Mbau, et al. (2023) telah menganalisis 131 studi dari berbagai negara untuk memahami bagaimana pengukuran efisiensi sistem kesehatan, faktor penyebab, dan implikasinya bagi kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan. Studi ini menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran tetapi juga tentang bagaimana keterbatasan sumber daya dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan luaran dan dampak kesehatan yang maksimal.

Hasil tinjauan menunjukkan bahwa mayoritas penelitian masih berfokus pada negara berpendapatan tinggi dengan pendekatan kuantitatif, terutama Data Envelopment Analysis (DEA) dan Stochastic Frontier Analysis (SFA). Input yang umumnya dianalisis mencakup pembiayaan kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas dan peralatan medis, serta faktor di luar sektor kesehatan seperti pendidikan, sanitasi, dan perilaku berisiko. Sementara itu, output sistem kesehatan diukur melalui indikator layanan (kunjungan rawat jalan, rawat inap), luaran kesehatan tunggal (angka kematian, harapan hidup), dan indeks komposit seperti Healthy Life Expectancy. Temuan juga menunjukkan bahwa efisiensi sistem kesehatan sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal (tata kelola, pembiayaan, dan organisasi layanan) dan eksternal (demografi, sosial ekonomi, kondisi kesehatan populasi, dan stabilitas politik).

Hasil systematic review ini dapat memberikan implikasi bagi praktisi kesehatan dan manajemen rumah sakit terutama dalam pengoptimalan efisiensi mutu layanan. Pengoptimalan efisiensi tentunya tidak cukup dicapai hanya dengan menambah anggaran atau fasilitas tetapi juga memerlukan perbaikan tata kelola, sistem rujukan, dan pengendalian layanan. Langkah pengoptimalan efisiensi contohnya dapat dilakukan dengan penguatan pelayanan kesehatan primer, sistem pembayaran prospektif, serta koordinasi lintas sektor. Dalam hal pendekatan evaluasi efisiensi, metode kualitatif dapat dijadikan sebagai langkah lebih lanjut untuk memahami “mengapa” dan “bagaimana” kebijakan atau praktik tertentu mempengaruhi kinerja sistem. Secara keseluruhan, efisiensi sistem kesehatan rumah sakit harus dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara kebijakan, manajemen, dan konteks sosial. Jika hal tersebut dikelola dengan baik, maka mutu layanan akan dapat meningkat dan memiliki keberlanjutan sistem kesehatan yang menyeluruh.

Disarikan oleh:
Nikita Widya Permata Sari, S. Gz., MPH
(Peneliti Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

Selengkapnya: https://link.springer.com/article/10.1007/s40258-022-00785-2