Learn, Connect, Growth | Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia

Headline

Penulis: dr. Robertus Arian Datusanantyo, M.P.H., M.Ked.Klin., SpBP-RE

Ceklis keselamatan pembedahan atau surgical safety checklist (SSC) diluncurkan World Health Organization (WHO) tahun 2008 dalam the second global patient safety challenge: safe surgery saves lives. Panduan lengkapnya diterbitkan WHO tahun 2009 dan memuat sepuluh tujuan esensial keselamatan pembedahan, ceklis standar, dan manual pelaksanaan bagi rumah sakit. Dokumen-dokumen ini dapat diakses secara daring dan gratis di situs WHO.

Pelaksanaan SSC di Indonesia sendiri diperkenalkan oleh Komisi Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS) dalam rangkaian dengan six goals gerakan keselamatan pasien. Lebih lanjut, implementasi SSC diformalkan dalam standar nasional akreditasi rumah sakit sejak tahun 2012. Seluruh rumah sakit di Indonesia yang telah terakreditasi hampir pasti telah menerapkan SSC pada saat persiapan survei akreditasi.

Namun demikian, apakah penerapan tersebut menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari tetap menjadi pertanyaan besar tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Hal ini menjadi penting karena usia SSC sudah melampaui satu dekade. Sebuah survei yang mencakup 94 negara di tahun 2014-2016 menemukan bahwa SSC diterapkan pada hampir 80% pembedahan dengan berbagai variasi berdasarkan human development index (HDI) dan macam pembedahan (Delisle et al., 2020). Survei ini menemukan bahwa HDI memainkan peranan penting dalam variasi penerapan SSC. Pada negara dengan HDI yang tinggi dan sangat tinggi, SSC lebih sering diterapkan dan berimbang baik pada operasi elektif maupun urgent. Pada negara dengan HDI sedang dan rendah, penerapan SSC lebih jarang. Penerapan di negara dengan HDI sedang dan rendah juga lebih jarang pada pembedahan urgen dibanding elektif.

Temuan mengenai korelasi penerapan SSC dengan HDI menunjukkan bahwa SSC sebenarnya dikenal pada negara-negara dengan HDI sedang dan rendah namun penerapannya tidak konsisten. Walaupun dirancang untuk dapat digunakan secara universal, diduga penerapannya tidak konsisten pada saat sumber daya yang diperlukan untuk penerapannya secara penuh tidak tersedia (Delisle et al., 2020). Dalam konteks sehari-hari, infrastruktur yang tersedia dan keberadaan peralatan dan tenaga terlatih menjadikan penerapan SSC adalah tantangan unik di banyak tempat (Weiser & Haynes, 2018). Menurut daftar HDI 2017 yang menjadi acuan penelitian ini, Indonesia memiliki HDI 0,694 (medium/sedang).

Sekelompok dokter anestesi di India juga pernah melakukan telaah pustaka mengenai kendala penerapan SSC. Telaah ini menyebut masalah hirarki, penundaan pelayanan, penambahan beban kerja, situasi darurat, kecemasan pasien, kurangnya pemahaman terhadap esensi, dan masalah saat operasi selesai sebagai kendala dalam penerapan SSC (Jain, Sharma & Reddy, 2018). Telaah ini menarik karena masalah-masalah ini dalam praktik sehari-hari di Indonesia kerap kita jumpai.
Pertama mengenai hirarki. Dalam berbagai pertemuan mengenai keselamatan pasien di berbagai tingkat dan oleh berbagai pihak, komunikasi selalu ditekankan sebagai salah satu hal penting yang perlu diintervensi. Salah satu unsur dalam komunikasi ini adalah hirarki. Tidak jarang kita jumpai tenaga kesehatan yang lebih junior atau lebih sedikit jumlah tahun pelatihannya tidak memiliki keberanian untuk mengutarakan suatu usulan atau peringatan di kamar bedah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperpendek jeda hirarki ini (Green et al., 2017).

Kedua mengenai keluhan dari kru kamar bedah. Keluhan-keluhan penerapan SSC sama saja dijumpai di berbagai tempat: menunda mulai operasi, menambah beban kerja, dan sekedar dianggap sebagai tugas mengisi ceklis. Penundaan mulai operasi tentu berkaitan dengan time out. Diperlukan suatu kerja sama yang baik antara perawat kamar bedah, dokter bedah, dan dokter anestesi. Berbagai penelitian telah menunjukkan manfaat dilakukannya time out dan salah satunya adalah menghindari sentinel event (Papadakis, Meiwandi & Grzybowski, 2019).

Ketiga adalah kendala terbesar, yaitu mengenai sign out. Terdapat kendala yang unik pada saat pengisian ceklis untuk sign out karena adanya perbedaan persepsi waktu selesai operasi menurut dokter bedah, dokter anestesi, dan perawat (Jain, Sharma & Reddy, 2018). Pada saat “operasi selesai”, dokter bedah terkadang sudah meninggalkan kamar bedah untuk mengisi laporan di ruangan lain atau beristirahat sebelum operasi berikutnya. Pada saat bersamaan, perawat kamar bedah sibuk untuk mengurus sampel jaringan yang diambil, atau mengumpulkan dan menghitung kembali peralatan dan mulai membersihkannya. Sementara itu, dokter anestesi berada pada saat-saat yang kritis membangunkan pasien dan membuat asesmen untuk rencana pascaoperasi. Sign out, dengan demikian tidak mendapatkan perhatian penuh dari seluruh tim operasi.

Pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Jawabannya cukup sederhana, yaitu mengenali apa penyebab SSC yang tidak dapat dengan baik diterapkan dan mulai dari situ. Meski sederhana, hal ini tidak mudah dilaksanakan. Sebagai contoh mengenai hirarki. Perusahaan-perusahaan penerbangan telah berkutat dengan masalah ini untuk memperbaiki pola komunikasi antara pilot dan kopilot dengan tujuan utama meningkatkan keselamatan penerbangan (Green et al., 2017). Beberapa berhasil dengan baik. Dalam konteks di Indonesia, hirarki ini lebih menantang untuk diintervensi karena berkaitan erat dengan budaya setempat.

Berikutnya lebih teknis seperti memilih champion, meningkatkan pelatihan, mulai secara perlahan dengan target terukur, menyesuaikan format ceklis dengan muatan lokal, dan audit berkala (Jain, Sharma & Reddy, 2018). Penyesuaian format ceklis ini penting untuk meningkatkan cakupan keterlibatan personel kamar bedah sehingga ceklis bukan menjadi tanggung jawab satu orang. Satu inovasi yang kemungkinan belum dicoba di Indonesia adalah melibatkan pasien dalam proses time out. Cara ini membutuhkan kesadaran penuh dari pasien mengenai manfaat time out dalam pembedahannya dan terbukti tidak meningkatkan kecemasan pasien (Papadakis, Meiwandi & Grzybowski, 2019).

Uraian di atas diharapkan dapat membantu kita di Indonesia untuk menilik kembali bagaimana penerapan SSC di rumah sakit masing-masing. Mengingat bahwa SSC diciptakan untuk dapat diadaptasi secara universal dan telah terbukti bermanfaat, maka ada alasan signifikan penerapannya secara optimal di Indonesia. Perlu digarisbawahi, SSC harus menjadi gaya hidup yang disadari seluruh kru kamar operasi dan bukan sekedar tugas mengisi ceklis semata. Semoga tulisan ini dapat memantik perhatian lebih mengenai penerapan SSC di rumah sakit masing-masing. Salam sehat!

Penulis
Penulis adalah dokter spesialis alumni Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga, tinggal di Sidoarjo.

Kepustakaan

  • Delisle, M., Pradarelli, J. C., Panda, N., Koritsanszky, L., Sonnay, Y., Lipsitz, S., Pearse, R., Harrison, E. M., Biccard, B., Weiser, T. G. & Haynes, A. B. (2020) ‘Variation in global uptake of the Surgical Safety Checklist’, British Journal of Surgery, 107(2), pp. e151–e160. doi: 10.1002/bjs.11321.
  • Green, B., Oeppen, R. S., Smith, D. W. & Brennan, P. A. (2017) ‘Challenging hierarchy in healthcare teams – ways to flatten gradients to improve teamwork and patient care’, British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 55(5), pp. 449–453. doi: 10.1016/j.bjoms.2017.02.010.
  • Jain, D., Sharma, R. & Reddy, S. (2018) ‘WHO safe surgery checklist: Barriers to universal acceptance’, Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, 34(1), pp. 7–10. doi: 10.4103/joacp.JOACP_307_16.
  • Papadakis, M., Meiwandi, A. & Grzybowski, A. (2019) ‘The WHO safer surgery checklist time out procedure revisited: Strategies to optimise compliance and safety’, International Journal of Surgery. Elsevier, 69(May), pp. 19–22. doi: 10.1016/j.ijsu.2019.07.006.
  • Weiser, T. G. & Haynes, A. B. (2018) ‘Ten years of the Surgical Safety Checklist’, British Journal of Surgery, 105(8), pp. 927–929. doi: 10.1002/bjs.10907.

 

 

Penulis: dr. Robertus Arian Datusanantyo, M.P.H., M.Ked.Klin., SpBP-RE
( Dokter spesialis alumni Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga)

Disrupsi terhadap rutinitas pelayanan di masa pandemi COVID-19 menyisakan pertanyaan mengenai keberlangsungan pengukuran dan kawalan mutu pelayanan kesehatan. Pengukuran mutu dan keselamatan pasien yang telah berjalan rutin dari waktu ke waktu ditantang dengan perubahan kondisi yang tiba-tiba di masa pandemi. Komite mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit dituntut untuk tanggap dan mampu beradaptasi dengan cepat pada masa turbulensi ini.

Sebuah opini di Journal of American Medical Association (JAMA) menyoroti soal bagaimana pandemi Covid-19 telah menunjukkan berbagai kelemahan dalam pengukuran mutu pelayanan rumah sakit (Austin and Kachalia, 2020). Kelemahan ini antara lain adalah terlalu padat karya, kelambatan data yang signifikan, dan ketiadaan standar yang memungkinkan pembagian data dengan cepat. Kelemahan-kelemahan ini pun kerap kita jumpai pada rumah sakit di Indonesia.

Di sisi lain, pelatihan-pelatihan mengenai peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang telah dilakukan kepada para tenaga kesehatan memungkinkan respon yang adekuat terhadap tantangan pandemi COVID-19 (Fitzsimons, 2020). Pengalaman di Cleveland Clinic menunjukkan bahwa untuk tetap melakukan peningkatan mutu di masa pandemi, diperlukan pendekatan gegas PDSA (plan - do - study - act) dan kepemimpinan di semua level yang mampu mengkoordinasi, mengembangkan protokol, dan mengimplementasikan perubahan (Oesterreich et al., 2020).

Meskipun prinsip-prinsip tersebut tidak baru, memaknainya dalam konteks pandemi menjadi penting. Sebagai contoh adalah kebiasaan pengumpulan data mutu dan analisisnya. Sebagian, bila tidak semua, rumah sakit mengukur berbagai indikator mutu sebagai tambahan atas beban utama dan dilakukan setelah pelayanan. Keadaan ini menjadi hambatan pengukuran dan analisis pada proses peningkatan mutu berkelanjutan pada saat terjadi puncak kebutuhan sumber daya saat pandemi.

Beberapa indikator keselamatan pasien dan indikator mutu seperti contohnya infeksi daerah operasi (IDO) yang memiliki kelambatan 6 sampai 12 bulan tergantung periode waktu analisis yang ditetapkan setiap rumah sakit. Saat data selesai dianalisis, umpan balik yang direncanakan kemungkinan sudah tidak sesuai karena tidak tepat waktu untuk memunculkan intervensi yang berdampak. Dalam krisis seperti misalnya pandemi, efek buruk kelambatan data ini membesar karena kinerja pelayanan dalam situasi krisis ini tidak dapat terukur pada waktu yang tepat.

Dalam waktu inilah peran kepemimpinan diperlukan untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan peningkatan mutu yang pada kondisi biasa adalah kegiatan elektif menjadi kegiatan yang dapat diaplikasi pada kondisi akut atau gawat darurat. Para tenaga kesehatan sudah mengenal dan dilatih untuk menggunakan improvement science dan patient safety science (Fitzsimons, 2020). Lewat kedua pengetahuan inilah persoalan padat karya, kelambatan, dan ketiadaan standar berbagi indikator-indikator mutu bisa diatasi pada masa pandemi.

Pendekatan rapid learning cycle (RLC) adalah inti dari peningkatan mutu dengan cara menetapkan tujuan perubahan, menentukan cara pengukuran perubahan, dan menciptakan perubahan untuk menghasilkan peningkatan mutu. Ini diikuti dengan siklus plan - do - study - act yang diulang untuk memvalidasi atau memperbesar perubahan (Fitzsimons, 2020). Siklus PDSA dilakukan dengan sesedikit mungkin disrupsi pada pelayanan klinis dan harus bersandar pada cara pengukuran perubahan yang adekuat. Pengukuran perubahan harus teliti sehingga perubahan hasil pengukuran dapat diinterpretasikan dengan benar.

Perubahan perilaku juga merupakan hal penting pada peningkatan mutu di masa pandemi. Economic and Sosial Research Institute di Irlandia mengumpulkan cukup banyak bukti berbagai pendekatan untuk perubahan perilaku baik di tingkat organisasi maupun di tingkat masyarakat umum (Lunn et al., 2020). Walaupun bukan suatu systematic review, Lunn dkk menemukan bahwa komunikasi yang efekif di saat krisis melibatkan kecepatan, kejujuran, kredibilitas, empati, dan mendorong perilaku individu yang bermanfaat. Intervensi perilaku yang efektif terbukti meningkatkan kebiasaan cuci tangan walaupun tidak terbukti untuk mengurangi kebiasaan menyentuh wajah.

Selain improvement science, rumah sakit dapat juga melakukan peningkatan mutu dengan pendekatan patient safety science seperti misalnya menggunakan model system engineering initiative for patient safety (SEIPS) yang terakhir diusulkan pembaruannya menjadi versi ketiga (Carayon et al., 2020). Melalui model ini, rumah sakit di masa pandemi dapat melakukan intervensi seperti crisis resource management (CRM), brifing harian dengan durasi pendek, dan after action review (AAR) (Fitzsimons, 2020). Penerapan model SEIPS dapat mengidentifikasi berbagai isu keselamatan yang muncul dari interaksi pasien dengan beberapa pemberi pelayanan baik dalam sistem mikro klinis maupun yang lebih luas.

Selain harus bersandar betul pada pengukuran mutu (Austin and Kachalia, 2020; Fitzsimons, 2020), komite mutu dan keselamatan pasien juga harus dapat mengidentifikasi ulang apa yang dimaksud dengan pelayanan yang bermutu pada situasi krisis dengan mengedepankan prinsip keadilan, kewajiban untuk melayani, kewajiban untuk menjaga sumber daya, transparansi, konsistensi, proporsionalitas, dan akuntabilitas (Fitzsimons, 2020). Menggunakan dasar-dasar improvement science dan patient safety science, mutu pelayanan rumah sakit di masa pandemi COVID-19 dapat terus dijaga kelangsungannya bahkan ditingkatkan. Semoga bermanfaat!

Kepustakaan

  • Austin, J. M. and Kachalia, A. (2020) ‘The State of Health Care Quality Measurement in the Era of COVID-19: The Importance of Doing Better’, JAMA: the journal of the American Medical Association, 324(4), pp. 333–334.
  • Carayon, P. et al. (2020) ‘SEIPS 3.0: Human-centered design of the patient journey for patient safety’, Applied ergonomics, 84, p. 103033.
  • Fitzsimons, J. (2020) ‘Quality & Safety in the time of Coronavirus-Design Better, Learn Faster’, International journal for quality in health care: journal of the International Society for Quality in Health Care / ISQua. doi: 10.1093/intqhc/mzaa051.
  • Lunn, P. D. et al. (2020) ‘Using Behavioral Science to help fight the Coronavirus’, Journal of Behavioral Public Administration. doi: 10.30636/jbpa.31.147.
  • Oesterreich, S. et al. (2020) ‘Quality improvement during the COVID-19 pandemic’, Cleveland Clinic journal of medicine. doi: 10.3949/ccjm.87a.ccc041.

 

 

Disarikan Oleh: dr.Novika Handayani (Divisi Mutu PKMK FKKMK UGM)

Glaukoma, khususnya glaukoma sudut terbuka primer, adalah neuropati optik kronis progresif yang ditandai dengan penipisan lapisan serat saraf retinal dan hilangnya penglihatan secara bertahap mulai dari bidang penglihatan perifer dan meluas ke penglihatan sentral pada kondisi lebih lanjut. Glaukoma adalah penyakit yang berpotensi membuat buta tetapi jika terdeteksi pada tahap awal penyakit ini dapat dikontrol, sehingga penglihatan tetap terjaga. Orang yang berisiko tinggi terkena glaukoma seringkali berasal dari populasi dengan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan mata yang rendah, sebagian akibat faktor akses yang kurang, biaya, dan pengetahuan yang tidak memadai tentang pentingnya pelayanan kesehatan mata. Diperkirakan bahwa hampir setengah dari penderita glaukoma mungkin tidak mengetahui bahwa mereka mengidap penyakit tersebut karena gejala muncul di akhir perjalanan penyakit.

Intervensi yang meningkatkan deteksi dini glaukoma, termasuk yang membuat pelayanan lebih mudah diakses dan nyaman dan yang meningkatkan pengetahuan pasien, melalui penggunaan pendidikan kesehatan mata berbasis bukti, dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan orang yang berisiko terkena glaukoma. Telemedicine yang secara khusus dimasukkan dalam deteksi dan manajemen glaukoma, adalah intervensi yang berpotensi menjangkau segmen populasi yang berisiko terkena glaukoma serta memudahkan aksesibilitas ke pelayanan kesehatan mata. Pendidikan kesehatan mata dapat dibangun menjadi interaksi antara staf klinis dan pasien, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit mata, kepatuhan untuk datang saat jadwal pemeriksaan mata yang direkomendasikan dan meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi pengobatan.

Rhodes dkk telah melakukan studi dengan program bernama EQUALITY (Eye Care Quality and Accessibility Improvement in the Community) dimana program ini menggunakan edukasi kesehatan mata berbasis bukti yang secara khusus dirancang untuk mengedukasi pasien tentang glaukoma secara langsung melalui berbagai materi dan juga untuk mendidik staf klinis mata tentang glaukoma, sehingga mereka dapat dengan terampil memberikan informasi kepada pasien. Tujuan dari studi ini adalah menilai dampak program edukasi kesehatan mata terhadap program telemedicine EQUALITY tentang pengetahuan pasien berisiko tentang glaukoma dan perilaku terhadap perawatan kesehatan mata. Tujuan kedua adalah untuk menggambarkan kepuasan pasien dengan pengalaman pelayanan mata dalam program EQUALITY.

Kuesioner diberikan sebelum pasien menjalankan pemeriksaan mata komprehensif pasien dan sebelum pasien menerima program edukasi kesehatan mata berbasis bukti (melalui video, poster dan paket yang dimasukkan brosur tentang glaukoma). Setelah itu kuesioner tindak lanjut diberikan 2-4 minggu kemudian melalui telepon. Tanggapan pasien saat awal (baseline) dan tanggapan saat tindak lanjut mengenai pengetahuan tentang glaukoma dan perilaku terhadap perawatan mata dibandingkan dengan menggunakan tes McNemar. Model regresi logistik digunakan untuk menilai hubungan karakteristik tingkat pasien dengan peningkatan pengetahuan dan perilaku. Kepuasan pasien secara keseluruhan dirangkum.

Hasil menunjukkan bahwa setelah menerima program edukasi kesehatan mata tentang glaukoma, pengetahuan dari pasien berisiko glaukoma dalam program EQUALITY meningkat. Peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan pasien dalam klinik yang dapat diakses ini mungkin telah dicapai dalam penelitian ini karena penggunaan multimedia, seperti video, pamflet, dan poster, untuk menyampaikan edukasi, karena pendekatan multimedia dapat menangani berbagai gaya belajar pasien. Selain itu, program ini melatih staf klinik tentang bagaimana menyebarkan pengetahuan tentang glaukoma kepada pasien. Interaksi staf klinik dengan pasien selama pemeriksaan mata komprehensif mungkin juga membantu meningkatkan pengetahuan tentang glaukoma. Secara keseluruhan, pengetahuan mereka yang tidak bekerja atau memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung tidak meningkat.

Selain itu, hasil menunjukkan bahwa peserta EQUALITY memiliki perilaku yang secara umum positif tentang perawatan mata bahkan sebelum program edukasi kesehatan mata. Pada saat tindak lanjut, 80% pasien menyadari pentingnya pergi ke dokter mata setiap 2 tahun dan kebutuhan untuk menerima pelayanan mata meski tidak ada masalah mata. Setelah program EQUALITY, 98% peserta melaporkan niat mereka untuk melengkapi pemeriksaan mata komprehensif dalam 2 tahun ke depan. Tingginya persentase pasien yang menyatakan niat mereka ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, program edukasi kesehatan mata mungkin berhasil mencapai tujuannya untuk mengedukasi pasien yang berisiko terkena glaukoma tentang pentingnya perawatan mata rutin dalam mendeteksi glaukoma. Kedua, ada kemungkinan bahwa sifat "high technology" dari program telemedicine dengan tinjauan subspesialis pada akhir membuat mereka merasa bahwa mereka menerima pelayanan tingkat tersier tanpa harus melakukan perjalanan ke pusat tersebut.

Dalam studi ini, ditemukan juga bahwa persentase hasil kepuasan pasien tinggi yaitu 99%. Hasil ini konsisten dengan studi telemedicine glaukoma lainnya. Telemedicine adalah strategi yang mungkin untuk meningkatkan deteksi dan manajemen penyakit dengan meningkatkan akses dan kepatuhan terhadap pelayanan mata rutin. Dengan menggunakan teknologi saat ini, program telemedicine EQUALITY memungkinkan penerapan evaluasi klinis tingkat tinggi dari jarak jauh ke klinik pelayanan mata primer berbasis komunitas dan menyediakan program edukasi kesehatan mata berbasis bukti yang meningkatkan pengetahuan tentang glaukoma dan perilaku terhadap perawatan mata. Meningkatkan pengetahuan pasien tentang glaukoma dan sikap terhadap perawatan mata pada kelompok berisiko adalah penting, karena hal itu dapat meningkatkan pemanfaatan perawatan mata dan meningkatkan deteksi dini penyakit, sehingga menurunkan risiko kebutaan.

Dari studi ini, dapat kita kaitkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang cukup menantang bagi sistem Kesehatan di seluruh dunia, dimana pelayanan kesehatan menggunakan telemedicine menjadi alternatif. Provider pelayanan kesehatan di Indonesia yang juga sudah menggunakan telemedicine untuk beberapa pelayanan. Telemedicine ataupun penggunaan konsultasi online tetap tidak menggantikan pelayanan tatap muka dokter dan pasien, tapi ini merupakan salah satu langkah untuk mengurangi risiko transmisi Covid-19 dan sebagai media edukasi kesehatan serta media untuk tetap follow-up kondisi kesehatan pasien.

Sumber: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27274329/

 

 

Penulis: Andriani Yulianti (Divisi Mutu, PKMK FK-KMK UGM)

Penyakit kardiovaskular masih menjadi ancaman dunia dan merupakan penyebab kematian nomor satu di seluruh dunia. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan 17,9 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah, dan 80% berasal dari serangan jantung dan stroke, serta 75% dintaranya terjadi di negara berkembang. Dalam Agenda Sustainable Development Goals (SDG’s) 2030 pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan tindakan untuk mengurangi kematian dini akibat penyakit kardiovaskular dan penyakit tidak menular lainnya untuk meningkatkan dan mendorong pembangunan kesehatan.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya, di Indonesia terdapat 15 dari 1000 orang yang menderita penyakit jantung. Oleh karena itu, peringatan hari Jantung Sedunia (World Heart Day) sebagai platform peningkatan kesadaran terbesar untuk kesehatan kardiovaskular. Dikhawatirkan kondisi status kesehatan populasi setelah pandemi berakhir nanti akan lebih buruk dibandingkan saat ini, yang akan menambah beban pada sistem kesehatan nasional dan daerah, sehingga peran layanan kesehatan primer menjadi semakin krusial dalam menjaga ketahanan sistem kesehatan.

Diketahui bahwa pasien dengan kardiovaskular merupakan pasien yang memiliki kerentanan terinfeksi COVID-19 dan berpotensi mengalami perburukan jika telah terinfeksi covid-19. Penyakit jantung juga masuk dalam urutan ke-3 sebagai penyumbang kondisi penyerta pasien dengan COVID-19 dengan jumlah 19,9 % (Data Satgas COVID-19 per tanggal 30 September 2020). WHO juga mengungkap beberapa temuan bahwa layanan kesehatan telah terganggu sebagian atau seluruhnya di banyak negara.

Lebih dari separuh (53%) negara yang disurvei sebagian atau seluruhnya telah mengganggu layanan pengobatan hipertensi; 49% untuk pengobatan diabetes dan komplikasi terkait diabetes; serta 42% untuk pengobatan kanker, dan 31% diantaranya untuk keadaan kardiovaskular yang emergensi. Di awal Pandemi, keadaan seperti ini dapat dipahami karena terdapat rekomendasi awal WHO untuk meminimalkan perawatan berbasis fasilitas yang tidak mendesak sambil menangani pandemi.

Saat ini, guna memaksimalkan penanganan pasien penyakit tidak menular, WHO telah melakukan penilaian cepat terhadap pelayanan pasien tidak menular yakni didapatkan beberapa strategi alternatif yang telah ditetapkan di sebagian besar negara untuk mendukung orang yang berisiko tinggi untuk dapat terus menerima pengobatan untuk layanan penyakit tidak menular yang membutuhkan perawatan. Data yang didapatkan bahwa secara global, sebesar 58% negara menggunakan telemedicine untuk menggantikan konsultasi langsung; dan untuk negara-negara berpenghasilan rendah angka ini berkisar 42%.

Alternatif lainnya yakni Pengalihan tugas (task shifting), pendekatan pengeluaran untuk obat-obatan penyakit tidak menular, melakukan triase untuk mengidentifikasi penyakit prioritas hingga pengalihan pasien dengan penyakit tidak menular ke fasilitas perawatan kesehatan alternatif. Hal tersebut dilakukan karena sangat penting bagi negara-negara untuk menemukan cara inovatif untuk memastikan ketersediaan akses pada layanan penyakit tidak menular dapat terus berlanjut (WHO, 2020)

Di sisi lain, Pandemi COVID-19 merupakan kesempatan untuk merefleksikan sistem pelayanan kesehatan dan praktik klinis saat ini. Strategi pengambilan keputusan yang efektif dan efisien mutlak digunakan selama pandemi COVID-19 dan telah menyoroti pentingnya keteraturan setiap individu terhadap protokol yang ada. Meskipun demikian, tentunya dampak pandemi tidak dapat terhindarkan namun dapat diminimalkan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa diperkirakan lebih dari 50% kasus bedah elektif yang dilakukan penundaan atau pembatalan operasi elektif dapat mengakibatkan kerusakan jantung yang progresif. (Stahel P, 2020).

Untuk menghindari dampak pandemi yang lebih besar pada layanan kardiologi di masa depan, optimalisasi layanan telemedicine adalah yang terpenting (Adam S et al, 2020). Selain itu, melatih staf dan pasien untuk menggunakan telemedicine dan perawatan fasilitas kesehatan jarak jauh juga penting. Kedepan, lebih awal mengkomunikasi kepada pasien dan menjamin bahwa rumah sakit dapat memberikan perawatan jantung yang memadai, sementara memastikan terpenuhinya kebijakan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan, hal ini dilakukan agar dapat mengurangi kecemasan dan ketakutan pasien untuk melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan.

Meskipun telemedicine menjadi alternatif pilihan, banyak tantangan dalam implementasinya, seperti pemenuhan infrastruktur, SDM yang terlatih sehingga penting mendorong sebuah institusi untuk memanfaatkan teknologi ini untuk mengoptimalkan pelayanan pasien. Metode dalam melakukan pelayanan kesehatan jarak jauh penting didiskusikan antara pasien dan klinisi yang disesuaikan secara individual dengan pasien untuk mengetahui kebutuhan medis pasien.

Selain itu, home care dan pelayanan klinik keliling juga bisa ditawarkan kepada pasien kardiologi; ini akan membantu mengurangi keterlambatan diagnosis dan pengobatan. Selain itu, perubahan dalam birokrasi pelayanan kesehatan juga akan bermanfaat yakni melatih ahli jantung junior untuk membuat keputusan yang seharusnya dibuat oleh para senior. Semua tindakan ini akan membantu penyedia layanan kesehatan menjadi lebih siap dan mengurangi dampak pandemi pada layanan kardiologi di masa depan. (Adam S et al, 2020).

Sumber bacaan:

  • Adam S et al. 2020. COVID-19 pandemic and its impact on service provision: A cardiology prospect Sana Adam. Acta cardiologica, Taylor and francis grup.
  • Gorodeski E, Goyal P, Cox Z, et al. 2020. Virtual visits for care of patients with heart failure in the era of COVID-19: a statement from the Heart Failure Society of America. J Card Fail.;26(6):448–456.
  • Satgas COVID Nasional. 2020. Peta sebaran kasus, diakses tanggal 30 September 2020
  • https://covid19.go.id/peta-sebaran ,
  • Stahel P. 2020. How to risk-stratify elective surgery during the COVID-19 pandemic? Patient Saf Surg.;14(1):8.
  • WHO. 2020. Covid 19 and NCD, Retrieve from
    https://www.who.int/publications/m/item/rapid-assessment-of-service-delivery-for-ncds-during-the-covid-19-pandemic