Reportase

Sosialisasi Algoritma Kewaspadaan Dini dan Respons Penyakit Berpotensi KLB bagi Klinisi dan Petugas Surveilans di Provinsi Nusa tenggara Barat (NTB)

8 Agustus 2023

PKMK-Mataram, Pada 8 Agustus 2023 telah dilaksanakan Sosialisasi Algoritma Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit Berpotensi KLB bagi Klinisi dan Petugas Surveilans di Provinsi Nusa tenggara Barat (NTB). Pertemuan ini dihadiri oleh 21 peserta yang terdiri atas dokter serta petugas surveilans puskesmas dan staf bidang P2P dinas kesehatan di masing-masing kabupaten tersebut.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dari dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS, dr. Triya Novita Dinihari dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK) Kementerian Kesehatan RI, drg. Catharina Yekti Praptiningsih, M.Epid dari CDC US, serta dibuka oleh Badarudin, S. Kep. NS., MM selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan NTB.

dr. Muh. Hardhantyo, MPH, PhD. FRSPH menyampaikan bahwa cukup menarik adalah keinginan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Faktanya masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi itu hanya sejumlah 18% masyarakat yang ingin membayar untuk vaksinasinya jadi dengan adanya keterbatasan dengan adanya beberapa vaksinasi dengan secara gratis itu cukup membantu tetapi tidak jika nanti harus membayar maka nilai yang harus dibayarkan itu harus kurang dari 50.000 rupiah.

Pada sambutan kedua, dr. Triya Novita Dinihari menambahkan bahwa proses bisnis surveilans penyakit potensi KLB atau wabah tidak hanya bisnis untuk kewaspadaan dini, tetapi juga seluruh surveilans penyakit. SKDR meliputi tiga hal, yaitu data collection, area analisis dan interpretasi, serta respon.

Mekanisme kerja SKDR indikator base surveilans, sehingga petugas di fasilitas kesehatan harus mengenal definisi operasional (DO). Petugas yang sudah mendapatkan DO  akan mengirimkan informasi melalui SMS atau Whatsapp untuk di-input ke dalam aplikasi SKDR. Pada variabel tertentu, alert atau sinyal KLB akan muncul. Begitu muncul sinyal SKDR, maka akan menjadi trigger untuk melakukan verifikasi ke lapangan untuk melakukan pencegahan, penanggulangan supaya KLB tidak menyebar menjadi wabah.  Alert inilah yang diharapkan muncul jika pelaporan sudah benar. Tidak hanya Kementerian Kesehatan RI , dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS selaku kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Banyak faktor yang mempengaruhi yaitu ada proses, kualitas data yang bagus sehingga suatu daerah terjadi KLB benar-benar proses bisnis akan diikuti dengan kemampuan SKDR, transport spesimen, dan ketersediaan akses.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua yang diisi oleh dr. Muh. Hardhantyo, MPH, PhD. FRSPH selaku pembicara terkait Kode ICD-10 Pelengkap Algoritma dalam Pelaporan SKDR. Sesi ini juga ditindaklanjuti sesi diskusi bersama para peserta yang didampingi masing-masing perwakilan dinas kesehatan dari setiap kabupaten.

Kode ICD-10 Pelengkap Algoritma dalam Pelaporan SKDR

Pada Mei 2023, Presiden RI telah menyatakan COVID-19 sudah tidak lagi menjadi kasus emergency jadi kasusnya masih ada namun tidak dianggap sebagai kasus emergency. Hal ini ditindaklanjuti oleh pernyataan Presiden RI pada Juni 2023 bahwa COVID-19 sudah tidak lagi menjadi pandemi dan sudah beralih menjadi memasuki masa endemi. Melalui kegiatan ini, dr. Muh. Hardhantyo, MPH, PhD. FRSPH menekankan bahwa saat ini harus melakukan kewaspadaan atau melakukan kesiapsiagaan dini untuk pandemi berikutnya. Peraturan turunan dari omnibus law Kesehatan terkait kewaspadaan dini dan wabah: Kriteria KLB, penetapan, dan pencabutan KLB (Pasal 353, pasal 368). Kegiatan kewaspadaan KLB, penanggulangan KLB, dan pasca-KLB (Pasal 355, Pasal 371-381)

Sistem kewaspadaan dini dan respon ada dua. Pertama  event base surveillance deteksi cepat, laporan, konfirmasi, penilaian kejadian kesehatan masyarakat termasuk klaster penyakit, rumor kematian yang tidak dapat dijelaskan biasanya laporan segera 1x24 jam. Kedua, indicator base surveillance dengan melihat pelaporan secara rutin (mingguan) notifiable disease surveillance sistem, surveilans berbasis laboratorium biasanya perawatan kesehatan masyarakat (puskesmas/FKTP) laporan mingguan dan bulanan.

24 Sindrom yang dipantau dalam SKDR diantaranya diare akut, malaria, suspek dengue, pneumonia, diare berdarah/ disentri, Suspek Demam Tifoid, Sindrom Jaundis Akut, Suspek Chikungunya, Suspek Flu Burung, Suspek Campak, Suspek Difteri, Suspek Pertusis, Acute Flaccid Paralysis, Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies, Suspek Antraks, Suspek Leptospirosis, Suspek Kolera, Suspek Meningitis/Ensefalitis, Suspek Tetanus Neonatorum, Suspek Tetanus, Suspek COVID-19, Influenza-like Illness, Suspek HFMD, klaster penyakit uang tidak lazim.

Agenda terakhir dari kegiatan adalah penjelasan terkait kebijakan dan situasi SKDR di Provinsi NTB.  Badarudin, S. Kep. NS., MM menyatakan situasi SKDR di Provinsi NTB menyatakan unit pelaporan dario dinas kesehatan provinsi dan 10 dinas kesehatan kabupaten kota, terdapat 175 puskesmas, terdapat 20 RS dan 3 laboratorium di wilayah kerja dinas Kesehatan Provinsi NTB. Indikator sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) tahun 2023 minggu 1 sampai dengan 30 kelengkapan laporan SKDR capaiannya 99,90% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Ketepatan laporan SKDR capaiannya 96,15% dari target ditetapkan 85%, 70% kabupaten/kota melakukan respon minimal 80% terhadap sinyal kewaspadaan (alert system) yang muncul capain 100% dari target yang ditetapkan 80%.

Hambatan dan permasalah dalam SKDR Provinsi Nusa Tenggara Barat diantaranya tugas ganda petugas surveilans di semua level, Seringnya Pergantian Petugas dan tidak dilakukan OJT oleh petugas sebelumnya, komitmen pimpinan, petugas di beberapa kabupaten dan puskesmas belum optimal, anggaran di beberapa kabupaten/puskesmas terbatas, ​​sebagian besar petugas tidak sesuai dengan disiplin ilmu sehingga kemampuan menganalisa dan respon serta membuat rekomendasi masih rendah, koordinasi LP/LS belum maksimal, server SKDR sering mengalami gangguan/error dan lama mendapatkan balasan WA atau SMS dari pusat, feedback belum optimal dilakukan.

Terdapat beberapa rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi, diantaranya sumber daya manusia, anggaran, jejaring dan infrastruktur. Rekomendasi dari sumber anggaran diantaranya:  komitmen petugas, meningkatkan keahlian dan pengetahuan dengan OJT/ pelatihan, memberikan umpan balik melalui WhatsApp Group setiap minggu, berbagi informasi dengan petugas update atau kebijakan tentang surveilans, petugas surveilans di setiap level diharapkan lebih dari satu orang, memberikan reward /penghargaan bagi petugas yang berprestasi, mengoptimalkan analisa aata di berbagai tingkatan. Rekomendasi dari sisi anggaran mengusulkan anggaran untuk kegiatan surveilans untuk verifikasi alert/investigasi kasus. Rekomendasi jejaring diantaranya meningkatkan koordinasi dengan LP/LS dan membuat grup WhatsApp dengan LP/LS. Rekomendasi infrastruktur diantaranya menginformasikan secara cepat informasi gangguan dan tindak lanjut dan segera menginformasikan ke pusat apabila ada alert tapi di website tidak muncul.

Reporter

Indra Komala R. N., MPH