Kaleidoskop Manajemen Mutu PKMK FK UGM Tahun 2013

JANUARI

Awal tahun 2013 terselenggara pertemuan evaluasi penerapan manual rujukan dan surveillance response kematian anak di tingkat kabupaten/ kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pertemuan ini dihadiri oleh Direktorat BUK Kemenkes dan Dinas Kesehatan dari lima kabupaten/ kota se-DIY. Meskipun DIY merupakan salah satu provinsi dengan angka kematian ibu dan anak terrendah di Indonesia (40 AKI dan 400 AKB tahun 2012), namun untuk mencegah kegaduhan dan kepanikan yang tidak perlu dalam menghadapi kejadian kegawatdaruratan obstetri dan neonatal tetap diperlukan adanya manual rujukan KIA.

FEBRUARI

Workshop Pengembangan Center of Excellence di Eka Hospital untuk mewujudkan World Class Hospital merupakan langkah awal kegiatan kerja sama antara Eka Hospital dengan PKMK FK-UGM untuk dapat mewujudkan layanan world class hospital yang juga dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi seluruh rumah sakit di Indonesia baik dari sisi pelayanan, pendidikan dan penelitian. Paling tidak terdapat 600 ribu pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri dan menghabiskan biaya paling tidak sebesar 20 triliun Rupiah setiap tahunnya.

Secara umum kerjasama ini bertujuan untuk dapat mewujudkan Layanan World Class Hospital yang dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi seluruh rumah-sakit di Indonesia baik dari sisi pelayanan, pendidikan dan penelitian. Kerjasama ini memiliki tujuan khusus untuk: pertama, mewujudkan Centers of Excellence di Eka Hospital. Kedua, mengembangkan Sistem Manajemen Pendukung untuk Centres of Excellence di Eka Hospital. Ketiga, membangun Budaya Ilmiah di Eka Hospital. Keempat, menjadi pusat pelatihan dan pendidikan untuk Clinical Care Management di Eka Hospital. Salah satu hasil awal kegiatan ini adalah adanya penandatanganan MOU antara Universitas Gadjah Mada dengan Eka Hospital Group.

MARET

AKI dan AKB di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih jauh berada di atas angka nasional dan jauh dari target MDGs tahun 2015. Sampai tahun 2007, AKI di NTT 306 dan AKB 57. Program SH dan PML provinsi NTT bertujuan untuk menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi dengan cara mengirimkan residen senior/dokter spesialis dari 9 RS besar di Indonesia ke 11 RSUD di Kabupaten NTT.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang dicantumkan di dalam POA. Dalam pertemuan ini dilakukan juga diskusi untuk mengatasi permasalahan/kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan POA tersebut. Kemudina, dilakukan juga pembahasan kesepakatan mekanisme pengelolaan keuangan program SH dan PML bersama bendahara dan staf keuangan AIPMNH, untuk menjamin ketepatan penyampaian seluruh SPJ kontrak.

APRIL

Pada bulan April diselenggarakan Internasional Forum on Quality & Safety in Healthcare oleh BMJ Group di London. Acara ini dihadiri lebih dari 3000 peserta dari 67 Negara dan peserta satu-satunya dari Indonesia yang hadir dalam acara ini adalah konsultan PKMK FK UGM, dr. Hanevi Djasri MARS. Forum ini terbagi menjadi sembilan area yaitu clinical improvement, patient safety, cost and quality, patient engagement, leadership, culture, innovation, education dan transformation & design. Reportase dari kegiatan ini mencatat hal penting bahwa aturan dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan adalah dengan: fokus kepada kebutuhan pasien; mempercayai satu sama lain; tugas utama adalah untuk mempelajari; dan saling menyalahkan tidak akan berhasil.

MEI

Pada bulan ini, dimulai kegiatan Pemetaan Sistem Mutu & Keselamatan pada Pelayanan Kesehatan di Indonesia yang merupakan kegiatan kerjasama antara PKMK FK-UGM dengan WHO Indonesia. Pemetaaan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi mutu nasional. Rekomendasi yang dihasilkan dari pemetaan ini antara lain menetapkan Kebijakan Nasional Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan; menetapkan atau mengembangkan satu unit di dalam struktur organisasi Kementrian Kesehatan RI yang khusus bertugas sebagai koordinator upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik ditingkat nasional dan daerah; menetapkan metode untuk peningkatan kualitas yang dapat digunakan oleh berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan; dan mengembangkan sumber pembelajaran di tingkat nasional untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

JUNI

Pada bulan ini, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK UGM bersama Divisi Manajemen Rumah Sakit dan Divisi Public Health, terlibat dalam kegiatan pengembangan model tuberculosis (TB) Care. Kegiatan ini didanai oleh Otsuka Foundation. Kegiatan TB Care ini terdiri dari beberapa paket kegiatan. Divisi Manajemen Mutu terlibat dalam proses audit klinik penatalaksaan TB di enam rumah sakit (RS) di Jakarta dan Yogyakarta. Selain itu, Divisi Manajemen Mutu juga terlibat dalam penyusunan model "bisnis" penatalaksanaan TB baik di RS pemerintah maupun swasta. Secara umum, model baru tersebut akan diusulkan sebagai perubahan dari model yang sudah ada pada saat ini. Pada model sebelumnya, pendekatan yang digunakan adalah "pendekatan program" lalu diusulkan untuk diubah menjadi pendekatan "hospital clinical quality".

JULI

Dicabutnya Perpres No 105/2013 dan Perpres No 106/2013 soal pelayanan kesehatan paripurna bagi pejabat negara dan keluarganya oleh Presiden SBY mendapat dukungan dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof Ali Gufron Mukti dengan menyiapkan RS Pemerintah untuk mendapat sertifikat dari JCI, disamping 4 RS Pemerintah yang sudah tersertifikasi saat ini terdapat rumah sakit lain yang sedang dalam persiapan antara lain RS Dr Sardjito Yogyakarta.

Dalam rangka itu, pada bulan Juli RS Sardjito menjalankan Mock Survey sebagai bagian dari persiapan memperoleh akreditasi dari JCI. PKMK FK-UGM terlibat dalam membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan awal persiapan akrediasi tersebut melalui kerjasama Konsultan Pendamping Pelatihan & Baseline Assessment Standar Akreditasi JCI.

Kerjama tersebut bertujuan untuk: memantapkan organisasi dan peran tim penerapan akreditasi JCI di RSUP Dr Sardjito dan membangun konsensus tim; meningkatan pemahaman staf RSUP dr. Sardjito tentang maksud dan tujuan setiap standar dan elemen penilaian akreditasi JCI bagian I dan meningkatkan keterampilan staf RSUP dr. Sardjito dalam memenuhi standar dan elemen penilaian tersebut; mengukur pemenuhan standar dan elemen akreditasi JCI berdasarkan kondisi yang ada saat ini; membangun komunikasi yang efektif dan efisien tentang kegiatan persiapan akreditasi JCI dan hasil yang telah diperoleh; dan membangun mekanisme koordinasi antar para pihak yang terlibat dalam proses persiapan akreditasi JCI

AGUSTUS

Pada bulan ini diselengarakan workshop pertama dalam kegiatan Pengembangan Konsep Pengukuran Mutu Sarana Pelayanan Kesehatan oleh BPJS Bidang Kesehatan, yang merupakan kerjasama antra PKMK FK-UGM dengan PT. Askes. Kegiatan ini memiliki tujuan khusus untuk: mengidentifikasi standar input (struktur), proses (manajemen dan klinis) dan output yang dapat digunakan baik untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama dan juga untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut; menyusun rekomendasi mekanisme BPJS dalam melakukan pengukuran/penilaian pemenuhan standar input-proses-output dari sarana pelayanan kesehatan; dan menyusun rekomendasi mekanisme BPJS dalam melakukan evaluasi (termasuk benchmarking) dan tindak lanjut hasil pengukuran

SEPTEMBER

Pada bulan September diselenggarakan Forum Nasional Kebijakan Kesehatan. Divisi Manajemen Mutu terlibat dalam Kelompok Kerja KIA yang secara umum bertujuan untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan usulan kebijakan dari berbagai intervensi KIA yang telah atau sedang dilaksanakan di Indonesia. Secara khusus Kelompok Kerja KIA ini bertujuan untuk: membahas pendekatan perencanaan kesehatan berdasarkan bukti serta analisa bottleneck yang telah ada di Indonesia dan bagaimana para akademisi serta praktisi kesehatan dapat mendukung perbaikan perencanaan kesehatan di Indonesia; membahas berbagai intervensi besar pada pelayanan KIA di Indonesia; dan membahas analisa kebijakan dan penyusunan policy brief yang berdasarkan lesson learn dari intervensi pelayanan KIA.

OKTOBER

Tanggal 13-16 Oktober 2013 di Edinburgh telah terselenggara Konferensi Internasional ISQua ke 30 dengan tema Quality and Safety in Population Health and Healthcare. Konferensi ini dihadiri kurang lebih dari 70 negara dengan 1.000 delegasi yang salah satunya adalah konsultan PKMK FK UGM, dr. Tjahjono kunjoro, MPH, DrPH. Sembilan area yang dibahas adalah Governance, Leadership and Health Policy; Patient Safety; Improving Population Health; Patient and Family Experience, Engagement and Coproduction; Accreditation and External Evaluation Systems; Education in Safety and Quality; Quality & Safety in Transitional and Developing Countries; Health Information Technology; Measuring Service Performance and Outcomes.

NOVEMBER

Pada tanggal 19-21 November 2013 di Jakarta telah terselenggara Forum Mutu IHQN ke-9 dengan tema Meningkatkan Daya Saing Layanan Kesehatan Berbasis Managed Care: Melalui Penerapan Standar Mutu Internasional dan Evaluasi Mutu. Topik yang dibahas adalah mutu pelayanan di sarana pelayanan kesehatan, penelitian mutu dan keselamatan pasien, evaluasi mutu pelayanan kesehatan dalam skema jaminan kesehatan, dan perkembangan terkini mutu pelayanan kesehatan di dunia Internasional. Reportase Forum Mutu mencatat bahwa dalam rangka kendali mutu dalam jaminan kesehatan beberapa negara menunjukan mereka menunggu hampir 10 tahun untuk mulai membangun sistem kendali mutu pelayanan kesehatan, namun tentunya Indonesia dapat belajar banyak dari pengalaman mereka dan tidak perlu menunggu lama untuk membangun konsep pengukuran kualitas sarana pelayanan kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

DESEMBER

Pada bulan ini terbit Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam bab VI dijelaskan mengenai kendali mutu dan kendali biaya secara lebih spesifik diantaranya menteri berwenang melakukan (penilaian teknologi kesehatan, pertimbangan klinis, penghitungan standar tarif, monitoring evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan), fasilitas kesehatan melakukan (utilization review dan audit medis; pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan; pemantauan dan evaluasi penggunaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; pengaturan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi) dan BPJS Kesehatan melakukan (pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, proses pelayanan kesehatan dan iuran kesehatan peserta).

Permenkes ini juga terkait dengan aturan yang mengatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan melakukan negosiasi mengenai tarif INA-CBGs dan tarif kapitasi melalui asosiasi masing-masing yang teradapaat pada Permenkes No 455 tahun 2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan