Author: yuliaslovic@gmail.com

Kerangka Acuan Kegiatan

Pelatihan Perhitungan Remunerasi SATKER BLU

  LATAR BELAKANG

Remunerasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan reformasi birokrasi, dalam rangka mewujudkan clean and good governance, yang bertujuan untuk menghapuskan kesan perilaku KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), rendahnya kualitas disiplin, etos kerja yang rendah, kualitas manajemen yang tidak produktif, tidak efektif dan efisien, kualitas pelayanan publik yang kurang akuntabel dan transparan. Remunerasi dibiayai dengan anggaran BLU, oleh karena itu besaran remunerasi yang diberikan kepada pegawai tergantung pada kemampuan keuangan RS yang diperoleh dari pencapaian indikator keuangan RS.

Sesuai PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dalam pasal 36 disebutkan bahwa pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLU Rumah Sakit dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Kementerian Kesehatan memberlakukan pola penyusunan remunerasi bagi Rumah Sakit BLU yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan bagai Balai BLU berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Balai Kesehatan di Lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.

Remunerasi memerlukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar tersedia peta talenta organisasi dan peta karir pegawai melalui sistem informasi pegawai yang terintegrasi. Proses penilaian kinerja pegawai menggunakan form penilaian kinerja yang menggunakan indikator antara lain ketaatan dalam peraturan, disiplin kehadiran, kontribusi dan mutu layanan, pengembangan potensi diri, sikap inisiatif, integritas, dan lain-lain. Masing-masing indikator tersebut dinilai/dibobot oleh atasan langsung dengan memberikan skor atau poin. Hasil penilaian atasan langsung menjadi bahan pembahasan di Bagian SDM dan Pokja Remunerasi RS, untuk diserahkan ke Bagian Keuangan RS sebagai acuan pembayaran kepada masing-masing pegawai.

Mekanisme penyusunan remunerasi melalui berbagai tahapan, mulai dari menganalisis jabatan dengan menggunakan alat penimbang untuk mendapatkan nilai pekerjaan, menyusun indeks kinerja individu, indeks kinerja unit dan indeks nominal RS. Hasil analisis jabatan akan diperoleh grading kelompok profesional (professional grade), yang menjadi dasar penyusunan corporate grade.

  FILOSOFI PELATIHAN

Pelatihan ini diselenggarakan berdasarkan:

1. Pembelajaran orang dewasa (Adult Learning), yakni proses pelatihan diselenggarakan dengan memerhatikan hak peserta selama pelatihan, antara lain:
   1. Dihargai keberadaannya selama menjadi peserta pelatihan,
   2. Didengarkan dan dihargai pengalamannya terkait dengan materi pelatihan,
   3. Dipertimbangkan setiap ide dan pendapatnya, sejauh berada didalam konteks pelatihan,
   4. Mendapatkan 1 paket bahan belajar,
   5. Mendapatkan pelatih profesional yang dapat memfasilitasi dengan berbagai metode, melakukan umpan balik, dan menguasai materi pelatihan,
   6. Melakukan refleksi dan memberikan umpan balik secara terbuka,
   7. Melakukan evaluasi (terhadap penyelenggara maupun fasilitator) dan dievaluasi tingkat pemahaman dan kemampuannya terkait dengan materi pelatihan.
2. Berbasis kompetensi (Competency Based), yakni selama proses pelatihan peserta diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan langkah demi langkah menuju pencapaian kompetensi yang diharapkan di akhir pelatihan.
3. Belajar sambil berbuat (Learning By Doing), yang memungkinkan setiap peserta untuk:
   1. Mendapat kesempatan yang sama untuk belajar sambil berbuat (melakukan sendiri) dari setiap materi pelatihan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran dimana peserta lebih aktif terlibat, seperti antara lain: diskusi kelompok dan latihan menggunakan data pegawai masing-masing satuan kerja, baik secara individu maupun kelompok,
   2. Melakukan pengulangan ataupun perbaikan yang dirasa perlu untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.

  PERAN, FUNGSI DAN KOMPETENSI

1. Peran
   Setelah mengikuti pelatihan, peserta berperan sebagai pengelola / tim / pokja Remunerasi di unit kerjanya.
2. Fungsi
   Dalam melaksanakan perannya, peserta berfungsi dalam:
   1. Melakukan penyusunan Corporate Grade (menentukan peringkat jabatan),
   2. Menyusun penilaian kinerja pegawai (IKI dan IKU),
   3. Membuat perkiraan maju/target pendapatan RS-nya,
   4. Membuat perkiraan proporsi anggaran untuk remunerasi,
   5. Melakukan exercise perhitungan remunerasi (menentukan nilai jabatan, menentukan Poin Indeks Rupiah (PIR), perhitungan besaran remunerasi per kelompok jabatan per individu),
   6. Merancang monitoring dan evaluasi berkelanjutan tentang kinerja pegawai (performance review, potential review dan reward review).
3. Kompetensi
   Setelah mengikuti pelatihan, peserta memiliki kompetensi dalam:
   1. Melakukan penyusunan Corporate Grade (menentukan peringkat jabatan),
   2. Menyusun penilaian kinerja pegawai (IKI dan IKU),
   3. Membuat perkiraan maju/target pendapatan RS-nya,
   4. Membuat perkiraan proporsi anggaran untuk remunerasi,
   5. Melakukan exercise perhitungan remunerasi (menentukan nilai jabatan, menentukan Poin Indeks Rupiah (PIR), perhitungan besaran remunerasi per kelompok jabatan per individu),
   6. Merancang monitoring dan evaluasi berkelanjutan tentang kinerja pegawai (performance review, potential review dan reward review).

  TUJUAN

Tujuan Umum :

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu berperan sebagai pengelola / tim / pokja Remunerasi di unit kerjanya.

Tujuan Khusus :

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:

1. Melakukan penyusunan Corporate Grade (menentukan peringkat jabatan),
2. Menyusun penilaian kinerja pegawai (IKI dan IKU),
3. Membuat perkiraan maju/target pendapatan RS-nya,
4. Membuat perkiraan proporsi anggaran untuk remunerasi,
5. Melakukan exercise perhitungan remunerasi (menentukan nilai jabatan, menentukan Poin Indeks Rupiah (PIR), perhitungan besaran remunerasi per kelompok jabatan per individu),
6. Merancang monitoring dan evaluasi berkelanjutan tentang kinerja pegawai (performance review, potential review dan reward review).

  STRUKTUR PROGRAM

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka disusunlah materi yang akan diberikan secara rinci pada tabel berikut:

Keterangan:

1 JPL  = 45 menit
T       = Penyampaian teori
P       = Penugasan di kelas, dalam bentuk: diskusi kelompok, latihan, studi kasus, dsbnya
PL      = Praktek Lapangan

  PESERTA DAN FASILITATOR

Peserta

Kriteria peserta

Peserta adalah petugas pengelola atau pelaksana dalam bidang Sumber Daya Manusia, bidang Keuangan dan bidang Pelayanan Medik. dan dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang SDM dan mempunyai latar belakang pendidikan minimal S1 Kesehatan.

Jumlah peserta

Dalam 1 kelas, peserta maksimal berjumlah 30 orang.

Fasilitator

Fasilitator adalah:

1. Pejabat fungsional Rumah Sakit
2. Pejabat struktural penanggung jawab Remunerasi
3. Dosen FKM /Perguruan Tinggi
4. Widyaiswara Pusdiklat Aparatur/BBPK/Bapelkesnas/Bapelkesda.

Dengan kriteria:

1. Telah mengikuti Pelatihan Teknis Remunerasi
2. Menguasai materi yang dilatihkan, baik dalam teori maupun keterampilan praktik.

Proposal Bimbingan Teknis

Penerapan Audit Klinis Menggunakan Berkas Klaim Rawat Inap
Sebagai Alat Deteksi Potensi Fraud di Rumah Sakit

Diajukan oleh:
Divisi Manajemen Mutu PKMK FK UGM

  Pendahuluan

Permenkes No. 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan rumah sakit untuk mengembangkan budaya pencegahan kecurangan salah satunya dengan pelaksanaan audit klinis secara berkala. Audit klinis umumnya dikenal sebagai salah satu alat peningkatan mutu pelayanan klinis (clinical care), termasuk didalamnya pelayanan medis (medical care). Audit klinis umumnya juga dilakukan dengan menelaah berkas rekam medis. Namun, dalam perkembangannya, audit klinis dapat juga digunakan untuk menyaring potensi fraud dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk keperluan ini, berkas klaim INA CBG’s dapat digunakan sebagai bahan telaah.

Audit klinis yang dilakukan secara berkala menggunakan data klaim INA CBG’s dapat membantu rumah sakit menemukan potensi fraud lebih dini sehingga dapat melakukan tindak lanjut secara internal. Meski secara teknis audit klinis mudah dilakukan, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa tidak banyak rumah sakit yang berhasil menjalankan kegiatan audit klinis. hambatan yang umum dihadapi adalah kekurangan waktu dan sumber daya manusia, termasuk pemahaman mengenai esensi audit klinis untuk peningkatan mutu dan sebagai alat deteksi potensi fraud. Lebih lanjut, hasil audit klinis kadang tidak ditindaklanjuti untuk memberi dampak perbaikan atau memberi respon terhadap potensi fraud yang ditemukan.

Bimbingan teknis audit klinis menggunakan berkas klaim rawat inap sebagai alat deteksi potensi fraud di rumah sakit diharapkan dapat memberi wawasan dan keterampilan peserta dalam membangun budaya pencegahan fraud di rumah sakit. Bimbingan teknis akan difasilitasi melalui tahap demi tahap kegiatan audit klinis secara sistematis dan menggunakan instrumen-instrumen yang aplikatif, sehingga dapat dipastikan bahwa pada akhir kegiatan, rumah sakit mendapatkan pengalaman utuh dalam melakukan audit klinis untuk mendeteksi potensi fraud.

  Tujuan

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam melaksanakan audit klinis menggunakan data klaim rawat inap untuk mendeteksi potensi fraud. Dengan tujuan khusus:

1. Menetapkan topik audit klinis untuk mendeteksi potensi fraud
2. Menetapkan kriteria audit klinis berdasarkan data yang tersedia pada berkas klaim rawat inap
3. Mengumpulkan data audit
4. Menganalisa data untuk mendeteksi potensi fraud

  Peserta

Peserta diharapkan berasal dari seluruh RS di Yogyakarta, terdiri dari jajaran direksi dan manajemen rumah sakit, komite medik dan komite keperawatan, staf medis dan staf keperawatan, tim pencegahan kecurangan dalam JKN (sesuai Permenkes 36 tahun 2015), tim kendali mutu dan biaya, staf rekam medis, dan koder.

Kegiatan akan dilakukan sebanyak 2 gelombong, jumlah peserta masing-masing gelombang maksimal 40 orang, masing-masing RS diharapkan mengirimkan minimal 2 orang perwakilan. Rumah sakit juga diharapkan telah menetapkan 1 topik audit (yang kadang mengalami “klaim pending”) dan menyiapkan 30 berkas klaim pasien rawat inap yang telah pulang sesuai topik audit yang telah ditetapkan.

  Jadwal

Narasumber

Hanevi Djasri, dr, MARS, Konsultan Manajemen Mutu pada Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Saat ini aktif sebagai pengurus PERSI Pusat dan pengurus ARSADA Pusat disamping sebagai ketua IHQN.

Puti Aulia Rahma, drg, MPH, Konsultan Manajemen Mutu pada Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Saat ini aktif sebagai peneliti dalam kebijakan terkait pencegahan dan penindakan kecurangan dalam JKN, pernah bekerjasama dengan KPK dan mengikuti pelatihan dari NHCAA.

Kerangka Acuan Kegiatan

Pencegahan, Deteksi, dan Investigasi Potensi Fraud
di Rumah Sakit Berdasar Permenkes No 36 Tahun 2015

  Pendahuluan

Pada tahun 2014, Indonesia mulai melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di bawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam pelaksanaannya, masih banyak keluhan yang datang dari kalangan provider yang bekerja sama dengan BPJS. Mereka melayangkan keluhan terkait rendahnya tarif INA CBG yang diterapkan. Rendahnya tarif ini dikhawatirkan dapat menurunkan pendapatan rumah sakit dan para dokter. Kondisi ini diduga dapat mendorong terjadinya fraud dalam era JKN ini.

Fraud merupakan perbuatan kriminal. Dalam Black Law’s dictionary fraud merupakan kesengajaan melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai atas kerugian orang lain. Menurut Permenkes No. 36 tahun 2015, fraud merupakan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan; untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Fraud dapat terjadi karena berbagai sebab. Di Indonesia, penyebab munculnya potensi fraud adalah tenaga medis bergaji rendah, penyedia layanan tidak memberi instentif yang memadai, inefisiensi dalam sistem, dan faktor budaya.

Berbagai pihak berpotensi melakukan fraud layanan kesehatan. Mulai dari regulator, lembaga asuransi (di Indonesia misalnya BPJS), provider layanan kesehatan, pasien, maupun supplier alat kesehatan dan obat. Provider layanan kesehatan, berpeluang paling besar melakukan fraud layanan kesehatan karena memiliki wewenang dalam pembuatan keputusan medis. Pasien pun kadang tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan provider merupakan hal yang tidak selayaknya.

Dokter maupun rumah sakit dapat melakukan coping strategy sebagai langkah untuk menutupi kekurangan mereka atau paling tidak memang bertujuan mencari keuntungan meskipun dari sesuatu yang illegal (Lerberghe et al. 2002). Mekanisme koping ini hadir ketika sistem pengawasan lemah dan tidak mampu menutupi peluang oknum untuk melakukan fraud. Oknum tentu akan terus menerus melakukan kecurangan ini sepanjang mereka masih bisa menikmati keuntungan dengan kesempatan yang selalu terbuka untuk melakukan kecurangan (Ferrinho et al. 2004). Untuk mencegah berkembangnya fraud, perlu dilakukan upaya pencegahan.

Saat ini di Indonesia telah terbit Permenkes No. 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan yang terbit per April 2015 ini dapat menjadi pedoman dalam upaya pencegahan fraud yang berpotensi dilakukan oleh para aktor. Sistem anti fraud harus berjalan seperti siklus pembangunan kesadaran – pelaporan – deteksi – investigasi – pemberian sanksi – (kembali lagi ke) pembangunan kesadaran (European Comission, 2013). Permenkes No. 36 tahun 2015 ini cukup detil menjelaskan upaya yang disarankan untuk memberantas fraud, mulai dari pembangunan kesadaran hingga pemberian sanksi.

Untuk membantu memantapkan peran rumah dalam upaya pencegahan fraud layanan kesehatan, PKMK FK UGM menawarkan pelatihan pencegahan, deteksi, dan investigasi potensi fraud. Dari semua upaya pengendalian fraud yang diamanatkan Permenkes No. 36 tahun 2015, ketiga kegiatan ini membutuhkan pemahaman lebih detil sehingga dapat diimplementasikan optimal di rumah sakit. Dalam pelatihan ini peserta akan dibekali wawasan dan keterampilan terutama agar dapat melakukan ketiga upaya pengendalian fraud di rumah sakit.

  Tujuan

Pelatihan ini bertujuan untuk:

1. Memberi wawasan mengenai potensi fraud layanan kesehatan dan bahayanya dalam era Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Memberi wawasan mengenai upaya pencegahan, deteksi, dan investigasi potensi fraud di rumah sakit.
3. Memberi keterampilan untuk menyusun program-program anti fraud di rumah sakit.
4. Memberi keterampilan untuk melakukan deteksi potensi fraud layanan kesehatan di rumah sakit.
5. Memberi keterampilan untuk melakukan investigasi fraud layanan kesehatan di rumah sakit.

  Metode Pelatihan

Pelatihan pencegahan, deteksi, dan investigasi fraud di rumah sakit diselenggarakan dengan metode workshop. Peserta akan diberikan teori mengenai potensi-potensi fraud layanan kesehatan dan upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud di rumah sakit. Untuk meningkatkan keterampilan peserta, akan dilaksanakan praktek deteksi, investigasi, dan penyusunan program anti fraud di rumah sakit. Materi akan disampaikan dengan cara-cara yang mudah dipahami peserta. Tim narasumber juga akan mendampingi peserta pada sesi praktikum sehingga pemahaman peserta mengenai konsep pembelajaran akan semakin baik.

  Fasilitator

Fasilitator dalam kegiatan ini adalah:

1. Hanevi Djasri, dr., MARS
2. Puti Aulia Rahma, drg., MPH
3. Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep, MPH

Para fasilitator berpengalaman dalam pengembangan edukasi upaya-upaya pemberantasan fraud layanan kesehatan di Indonesia berdasar Permenkes No 36 Tahun 2015. Fasilitator juga menjadi mitra KPK dalam kegiatan edukasi serupa dan pengembangan instrumen kepatuhan upaya pencegahan fraud di FKRTL.

  Peserta dan Persiapan Praktikum

Kriteria peserta untuk kegiatan ini adalah:

1. Tim Kendali Mutu Kendali Biaya di RS
2. Satuan Pengawas Internal (SPI) RS
3. Kepala Bidang/Bagian: Pelayanan Medis, Pelayanan Keperawatan, Rekam Medik dan Keuangan
4. Jajaran Direksi RS

Persiapan peserta untuk sesi praktikum dalam kegiatan ini adalah:

1. Peserta diharapkan dapat terdiri dari tim yang terdiri dari: TKMKB; SPI; kepala bidang/ bagian: pelayanan medis, pelayanan keperawatan, rekam medis, dan keuangan; serta jajaran direksi RS.
2. Peserta diharapkan membawa:
   1. Laptop/Netbook untuk kegiatan praktikum.
   2. Modem internet untuk mecari literatur (bila diperlukan).
   3. Data-data untuk praktikum deteksi potensi fraud:
      1. Data klaim BPJS minimal 6 bulan terakhir (keterangan detil data ada dalam lampiran).
      2. Surat-surat keluhan pelanggan, notulen rapat rutin, dan laporan kejadian tidak diharapkan (KTD).
      3. Masing-masing kelompok peserta memilih 1 kasus untuk dilakukan audit klinik. Dari masing-masing kasus yang dipilih harap disiapkan 10 rekam medik. Kasus yang dipilih dapat kasus rawat inap mapun kasus rawat jalan.
   4. Standar Pelayanan Medik (SPM) dan Standar Asuhan Keperawatan (SAK) sesuai kasus yang dipilih rekam mediknya.
   5. Catatan:
      1. Semua data harus disipakan sebelum kegiatan pelatihan dimulai. Tanpa ada data, kegiatan praktikum tidak dapat dilaksanakan.
      2. Informasi nama pasien, DPJP, dan informasi rahasia lainnya mohon dapat dihilangkan.
      3. Semua data yang digunakan dalam praktikum ini sepenuhnya merupakan milik rumah sakit dan tidak akan digunakan di luar rumah sakit tanpa persetujuan.

In the not-so-long-ago early days of transcatheter aortic valve replacement (TAVR), most eyes focused on the physicians who performed the procedures even as behind-the-scenes contributions from nursing also helped make TAVR a success story. Recognition of their value also is raising nursing’s profile in the cardiovascular community.

Continue reading

YOGYAKARTA, UGM dan University of Iowa Amerika Serikat, kerja sama dalam hal peningkatan kapasitas para dokter layanan primer di Indonesia.

Continue reading

PRESIDENT Barack Obama recently took to the Journal of the American Medical Association to defend his health care law and recommend additional reforms. Among them? A government-run “public option” designed to compete against insurers on the exchanges.

Continue reading

JAYAPURA – Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai perbaikan mutu kesehatan di tiap kabupaten dan kota di provinsi Papua capai Rp1,4 triliun

Continue reading